Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.921
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Dwijayanthi, Putri Triari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati; Desak Putu Dewi Kasih; Putri Triari Dwijayanthi; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252

Abstract

Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI: PERSPEKTIF BUSINESS JUDGEMENT RULE Silalahi, Dian; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal penelitian adalah demi mengkaji pengaturan Business Judgement Rule menurut hukum positif di Indonesia serta menganalisa konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam UU Perseroan Terbatas terkait doktin Business Judgement Rule (BJR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kekaburan norma yang terdapat pada ketentuan pengaturan doktrin Business Judgement Rule (BJR) yang secara implisit diatur dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, terlebih pada ketentuan yang memuat bahwa direksi atas kerugian perusahaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban selama keputusan maupun kebijakan bisnis diperbuat dengan itikad baik dan kehatian-hatian dimana cukup rancu terkait batasan dari penggunaan doktrin tersebut. Maka saran yang diberikan ialah terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut yang diharapkan akan memberi batasan pengertian dan mencegah adanya perbedaan interpretasi dan tasfiran serta mencegah para oknum untuk memanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Kata Kunci: Business Judgement Rule, Pertanggungjawaban Direksi, Perusahaan ABSTRACT The purpose of writing this research journal is to examine the regulation of the Business Judgment Rule according to positive law in Indonesia and to analyze the concept of good faith and prudence in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law regarding the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. This research is normative legal research using several approaches, including the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials collected were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of this research indicate that there are indications of blurred norms contained in the provisions governing the Business Judgment Rule (BJR) doctrine which are implicitly regulated in the provisions regarding Limited Liability Companies, especially in the provisions which state that directors cannot be held responsible for company losses during business decisions or policies. carried out in good faith and with caution which is quite ambiguous regarding the limits of the use of this doctrine. So the suggestion given is that there is further explanation regarding these provisions which is expected to provide limits to understanding and prevent differences in interpretation and interpretation and prevent individuals from using it only for personal gain. Keywords: Business Judgment Rule, Accountability of Directors, Corporate
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan bertujuan untuk menggali informasi mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia tentang dispensasi pernikahan serta menganalisis sebuah putusan pengadilan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin untuk mengetahui apa sajakah yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengabulkan sebuah permohonan dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para pakar hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, terkait dengan analisis pertimbangan yang Hakim gunakan untuk mengabulkan sebuah permohonan dispensasi yang terdapat dalam kasus Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin mendapati hasil bahwa, Hakim telah mempertimbangkan keadaan dan kebaikan anak dari para pemohonon dan calon anaknya nanti, baik dalam segi sosial maupun spiritual. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Permohonan Dispensasi ABSTRACT This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding the This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding marriage dispensation and analyze a court decision number 131 / Pdt.P / 2023 / PN Gin to find out what are the considerations taken by the judge in granting a marriage dispensation application. This study uses a normative research method that focuses on the analysis of legal rules derived from legislation, Court decisions, and the doctrine of legal experts. The results of this study indicate that, “in the event of a deviation in the age provision, the parents of the man and/or the parents of the woman may request a dispensation to the court on the grounds of urgency accompanied by sufficient supporting evidence” as provided in Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law. Then, related to the analysis of the consideration that the judge used to grant a dispensation application contained in case number 131/Pdt.P / 2023 / PN Gin found that the judge had considered the circumstances and kindness of the children of the applicants and their prospective children, both in terms of social and spiritual. Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Petition For Dispensation
MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ialah mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tidak mendaftar, dengan berfokus pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskritif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU 20/2016, di mana Pasal 1 angka 5 mendefinisikan merek sebagai Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang telah mendaftarkannya untuk jangka waktu tertentu memungkinkan mereka untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pasal 72 angka 2 UU 20/2016 menjelaskan tentang "Pemilik merek yang belum terdaftar, termasuk dalam situasi di mana merek tersebut tidak digunakan dengan itikad baik meskipun telah terdaftar, atau merek yang belum didaftarkan. Dalam UU 20/2016, Indonesia menerapkan prinsip "First to File," yang berarti perlindungan hukum diberikan kepada individu yang pertama kali mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkhumham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Di sisi lain, Lanham Act di Amerika Serikat menganut prinsip "use in commerce," yang tidak mengharuskan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan Lanham Act, perlindungan merek didasarkan pada penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan. Kata Kunci: Perlindungan, Merek Tidak Terdaftar, Indonesia, Amerika Serikat. ABSTRACT The purpose of this article is to analyze the legal protections available to unregistered trademark owners in Indonesia and the United States. The type of research in this study is normative legal research with a statutory approach which is analyzed using qualitative descriptive methods. The study's results reveal that trademark regulations in Indonesia are governed by Law 20/2016. According to Article 1, number 5 of the same law, a trademark is granted exclusively by the government to its registered owner for a certain duration, enabling them to use the trademark for themselves or grant others permission to use it. Article 72, number 2 of Law 20/2016 states that the legal protection for the owner of an unregistered mark, even if not used in good faith, or for an unregistered mark is not granted. Indonesia follows the "First to File" principle in Law 20/2016, implying that the initial registration of the marks at the Directorate General of Intellectual Property under the Ministry of Law and Human Rights offers legal protection to individuals. The study revealed a lack of clarity in the implementation of trademark legal protection in Indonesia. In contrast, the Lanham Act in the United States follows the "use in commerce" principle, which does not mandate brand owners to register. Trademark protection in the United States is based on this Act. Keywords: Protection, Unregistered Trademark, Indonesia, United States
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERIAL DONGHUA YANG DIUNGGAH SECARA ILEGAL OLEH FANSUB Siburian, Markus Riansa Herdianto; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap serial Donghua yang diunggah dan didistribusikan di Internet dan konsekuensi dari yang diterima oleh ilegal fansub yang diunggah dan didistribusikan di dunia maya. Metode penelitan yang digunakan didalam tulisan ini adalah metode yuridis-normatif, metode penelitian ini mengacu pada norma, kaidah, asas, hukum yang terkandung peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa Serial donghua yang mana beredar di Indonesia secara ilegal itu telah dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana dalam Peraturan Perundangan Hak Cipta di Indonesia. Adapun yang dilanggar adalah oleh fansub yaitu hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta atau hak cipta, selain itu penunggah dapat dikenakan sanksi baik pidana atau perdata. Fansub telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal ini terkait penggandaan ilegal yang pengunggah yaitu fansub lakukan di Internet serta membuat takarir secara ilegal yang mana menerjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. dan hal tersebut tentunya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Oleh karena itu Pemerintah harus berkerja keras dalam mensosialisasi pentingnya Hak Cipta bagi masyarakat luas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH PENGENDARA OJEK ONLINE Jaga, Talya Leonida; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para konsumen dalam pemesanan ojek online dan untuk memahami serta mengetahui Upaya hukum yang dapat diIakukan dalam pertanggungjawaban mitra ojek online atas pengendara yang melakukan Tindakan wanprestasi. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normativ serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menalaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil studi menunjukan Konsumen memiliki hak untuk menerima pesanan sesuai dengan harapannya, dan pengemudi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan konsumen. Namun, jika pengemudi tidak memberikan kompensasi atas wanprestasi, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pengemudi atau penyedia layanan. Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau layanan dan menerima produk atau layanan tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan. Kata Kunci: Ojek Online, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this research is to determine the rights and obligations of consumers when ordering online motorcycle taxis and to understand and know the legal measures that can be taken to account for online motorcycle taxi partners for drivers who commit acts of default. This research uses normative legal research methods and uses a legislative approach, namely by examining all laws relating to the legal issue being handled. The study results show that consumers have the right to receive orders according to their expectations, and drivers have the responsibility to maintain consumer trust. However, if the driver does not provide compensation for default, consumers who experience losses have the right to file a lawsuit against the driver or service provider. According to Article 4 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to choose products or services and receive these products or services in accordance with the exchange value, conditions and guarantees that have been promised. Keywords: Online Motorcycle Taxi, Non-Performance, Consumer Protection
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG DAN KURIR DALAM METODE PELUNASAN PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY Candradevi, Made Andhini; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini dibuat yaitu supaya memahami lebih dalam mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pedagang dan juga kurir dalam metode pelunasan COD (Cash On Delivery) dalam system belanja online guna mengetahui pentingnya perlindungan hukum tersebut bagi kedua pihak bukan hanya konsumen saja. Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerdata dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang tanggung jawab konsumen tidak beritikad baik yang merugikan pelaku usaha dan juga para kurir sehingga perlindungan hukum bagi kedua subjek tersebut terjamin dengan jelas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kurir, Cash on Delivery (COD) ABSTRACT This study aims to determine the urgency of legal protection for business actors and couriers in the COD (Cash On Delivery) payment system on online shopping systems so that they see the importance of legal protection for parties, not just buyers. This study applies normative legal research methods with legal research approaches, books, and laws and regulations. The results show that there is no specific regulation in the provisions of the law in Indonesia, especially Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, this matter is alluded to in several articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law), so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the responsibility of consumers who do not act in good faith to the detriment of business actors and couriers so that legal protection for both subjects is clearly guaranteed. Key Words : Legal Protection, Business Actor, Courir, Cash on Delivery (COD)
Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Kasih, Desak Putu Dewi; Samsithawrati, Putu Aras; Dwijayanthi, Putri Triari; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi; Mahaswari, Mirah; Ustriyana, Made Grazia; Moisa, Robert Vaisile
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.58639

Abstract

Legal certainty for Communal Intellectual Property protection on the inventory and record-keeping arrangements in terms of ownership proof in Indonesia, has increasingly been regulated in various regulations. However, threats are also growing. Traditional Cultural expression works are easily turned into personal video works. Along with that, such works are also vulnerable as those are easily threatened by Artificial intelligence’s ability to express works made from previous works of art such as paintings. This article aims to analyze Traditional Cultural Expressions protection which are transformed or adapted into personal works or works made by Artificial Intelligence and the measures to overcome these threats. The results show that referring to Government Regulation 56/2022, the commercial use of Traditional Cultural Expressions works both in the form of adaptation and transformation by individual humans and Artificial Intelligence is required to obtain a permit and pay attention to the distribution of benefits which will further be determined by the Minister. However, regulations on this mechanism has not been explicitly regulated. Measures to overcome threats can be made through measures to turn threats into opportunities and strengths. It is also relevant to prioritize countervailing measures, namely by following the pattern of threats as a balancing act.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE Dewayanti, Nathasya Syahrani Bella; Dwijayanthi, Putri Triari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i1.8161

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui Perlindungan Hak Cipta bagi konten video yang ada di platform YouTube dan metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menangani kasus Pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif yuridis dengan cara mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder. Perolehan studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konten video dalam platform digital seperti Youtube telah diatur dalam bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak Youtube. Adapun metode menyelesaikan sengketa yang bisa menjadi pilihan para pihak sebagai upaya menangani kasus hak cipta adalah melalui upaya litigasi dan non-litigasi. The purpose of this research is to understand Copyright Protection for video content on the YouTube platform and the dispute resolution methods available to handle Copyright Infringement cases. This research employs a normative juridical approach by examining literature or secondary data. The findings indicate that protection for video content on digital platforms such as YouTube has been regulated through licensing agreements between creators and YouTube. As for dispute resolution methods that parties can choose to handle copyright cases, they include litigation and non-litigation efforts.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE Amos Christoper; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i10.817

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji tinjauan Yuridis penegakan undang-undang perlindungan konsumen dengan fokus pada implementasinya dalam melindungi konsumen yang terlibat dalam pinjaman online. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum melek perlindungan hukum dan hak sebagai konsumen. Beberapa ahli berpendapat undang-undang perlindungan konsumen belum terlalu efektif dalam melindungi konsumen pinjaman online, sehingga perlu ada edukasi dan peninjaun Kembali atau revisi dari undang-undang perlindungan konsumen agar bisa mengikuti era digital
Co-Authors A.A. Ketut Yoga Putra Afrihani, Azhara Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Amos Christoper Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anggreni, Putu Sintya Budha Ranny, Ida Ayu Intan Candradevi, Made Andhini Cecilia Chrisniantono Chiristyn Ayu Monicha Desak Putu Dewi Kasih Dewayanti, Nathasya Syahrani Bella Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Elisabeth Gloria Gusti Ayu Putri Anjani I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Risma Prahandari I Gusti Ayu Agung Kaniaka Sari I Made Parta Wedhana Dwiyoga I Wayan Dharma Wijaya Jaga, Talya Leonida Jason Renaldy Candra Kadek Agus Sudiarawan Kadek Aprilia Ardianti Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Laksmi, Ida Ayu Sabda Surya Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Ngurah Aldi Ramaputra Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Sanisca Puri Dewanti Ni Putu Eka Madeni Apriliani Ni Putu Leilani Putri Sukarsa Oliavera, Widya Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu Pramesti, I Gusti Ayu Agung Anindita Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra Priskila Angeline Putri Inako Hakasami Putu Aras Samsithawrati Putu Shri Laksmi Ayu Pradnyadewi Ratnawati, Ni Made Pradnya Gita Reynold Partukoan Silaen Ribka Sri Dewi Purba Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani Sawitri, Dewa Ayu Dian Siburian, Markus Riansa Herdianto Silalahi, Dian Trisha Adinda Umboh Ustriyana, Made Grazia Winda Claudia Yessica Hartono Putri