Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yessica Hartono Putri]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai regulasi di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce serta menganalisa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen yang melalukan transaksi melalui e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia telah menjamin kepastian hukum terhadap konsumen-konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce karena telah membahas secara detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, hanya saja di dalam salah satu pasal bersifat relatif sehingga cenderung melemahkan dan tidak tegas. perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi jual-beli secara online melalui e-commerce bisa didapatkan karena dengan adanya eksistensi regulasi terkait perlindungan konsumen telah menjamin kepastian hukum konsumen sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yuridis. Serta dengan adanya regulasi tentang perdagangan dalam menggunakan sistem elektronik, transaksi jual beli online melalui e-commerce dapat dijadikan sebagai dasar laporan pengaduan dengan ketentuan syarat-syarat kontrak menurut pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan regulasi terkait syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi dan permasalahan tidak dapat ditempuh secara damai. Kata Kunci: Perlindungan, Transaksi Online, E-commerce ABSTRACT This paper has it is purpose to examine the regulations in Indonesia in providing legal certainty for consumers in transactions via e-commerce and to analyze the forms of legal protection that should be obtained by consumers who carry out transactions via e-commerce in Indonesia. The writter using normative legal research refer to a statutory and a conceptual approach in this research. The results of the study show that the existing regulations in Indonesia have guaranteed legal certainty for consumers in conducting e-commerce transactions because they have discussed in detail about the implementation of the electronic system, only in one article it is relative so that it tends to weaken and not be firm. Consumer legal protection in online buying and selling transactions via e-commerce can be obtained because the existence of regulations related to consumer protection has guaranteed legal certainty for consumers as a solution to juridical problems. As well as with regulations regarding trade through electronic systems, online buying and selling transactions via e-commerce can be used as the basis for complaints reports provided that the terms of the contract according to the articles contained in the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement have been fulfilled and problems cannot be reached peacefully. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, E-commerce]]>
<![CDATA[Keabsahan Pembelian Properti Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Pasangan: Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Ngurah Aldi Ramaputra]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p15
<![CDATA[The purpose of this study was to examine the validity of buying property in a marital relationship without the consent of the spouse and to analyze the legal consequences that arise if property buying and selling activities are carried out without the consent of the spouse who is still bound by a legal marriage relationship. This was normative legal research using several approaches, namely statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The study indicated that in the event that the husband of wife uses the shared asset to buy property, then it must be carried out with the consent of both parties. In the event that the agreement is carried out with only the approval of one party, then it becomes null and void, bear in mind that the objective element as a legitimate requirement for the agreement is not fulfilled.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP VIDEO DAN FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Cecilia Chrisniantono]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Maksud dari pembuatan jurnal ini ialah membuat pembaca dapat memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta di Indonesia serta memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta terhadap video dan foto di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode kajian hukum normatif dimana pengkajian dokumen-dokumen mengunakan data primer dan data sekunder. Dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perolehan dari studi menunjukkan bahwa video dan foto yang dipublikasian di media sosial mendapatkan perlindungan hak cipta dan kita wajib mendapatkan izin apabila ingin menggunakannya kembali. Hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Kata Kunci : Hak Cipta, Foto dan Video, Media Sosial ABSTRACT The purpose of making this journal is to make readers understand the rules that protect copyright in Indonesia and understand the rules that protect copyright against videos and photos on social media. The research method used in making this journal is a normative legal study method in which the study of documents uses primary data and secondary data. In this study, two approaches are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The findings from the study show that videos and photos published on social media are protected by copyright and we must obtain permission if we want to use them again. This is regulated in article 12 of Law Number 28 of 2014. Keywords ; Copyright, Photo and Video, Social Media]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP INVENSI BENDA RUANG ANGKASA YANG DITEMUKAN DI LUAR ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PATEN ]]>
<![CDATA[Chiristyn Ayu Monicha]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten serta untuk menganalisa upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus, sehingga terjadi kelambatan hukum dalam merespon perkembangan zaman beserta kemajuan teknologinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan paten invensi benda angkasa yang ditemukan di ruang angkasa. Serta upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten yaitu memberlakukan hukum paten nasional terhadap benda di luar angkasa yang berada di bawah yurisdiksi dan kontrol dari negara tertentu berdasarkan peluasan penafsiran Pasal 7 The Outer Space Treaty 1967 dan melakukan pendaftaran patennya melalui Patent Cooperation Treaty agar memperoleh perlindungan paten dari negara anggota Patent Cooperation Treaty secara mutatis mutandis. Kata Kunci: Invensi, Benda Angkasa, Luar Angkasa, Paten ABSTRACT The purpose of this study is to determine the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law and to analyze future legal safeguards for inventions of celestial bodies found in space based on the patent law regime. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the research are that the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law have not yet clear and specific regulations so that there is a legal delay in responding to the times and technological advances that have created legal uncertainty in protection. the patent invention of celestial bodies found in space. As well as future legal protection efforts for the invention of celestial bodies found in outer space based on the patent law regime, namely imposing national patent law on objects in outer space that are under the jurisdiction and control of certain countries based on broadening the interpretation of Article 7 of the 1967 The Outer Space Treaty and registering patents. through Patent Cooperation Treaty to obtain patent protection from Patent Cooperation Treaty member countries mutatis mutandis. Key Words: Invention, Space Object, Outer Space, Patent]]>
<![CDATA[PRE-PROJECT SELLING: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Risma Prahandari]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p12
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada, serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian hukum normatif dipilih dengan didukung pendekatan perundang-undangan beserta teknik studi kepustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan literatur. Hasil studi kemudian menunjukan bahwasannya akibat hukum dari perjanjian dengan metode pre-project selling yang objeknya belum ada tersebut adalah perjanjian tersebut bisa batal demi hukum yang berakibat pada perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada. Perjanjian dengan pre-project selling menggunakan mode perjanjian PPJB yang notabane dibuat oleh pengembang dan cenderung dapat merugikan konsumen yang bersangkutan. Konsumen dapat menggugat pihak pengembang ke pengadilan tempat tinggal dari konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Rumah Susun dan UU Perumahan Pemukiman yang mengatur masing-masing terkait ketentuan perlindungan hukumnya. ABSTRACT This study aims to discuss the legal consequences arising from agreements with the pre-project selling method where the object does not yet exist, as well as the legal protection given to consumers who feel aggrieved by the agreement. This study uses normative legal research methods supported by statutory approaches and literature study techniques as a way to collect literature. The results of the study then show that the legal consequences of an agreement with the pre-project selling method where the object does not yet exist is that the agreement can be null and void which results in the agreement being deemed to have never existed. The agreement with pre-project selling uses the PPJB agreement mode which incidentally is made by the developer and tends to be detrimental to the consumers concerned. Consumers can sue the developer to the court where the consumer lives. Legal protection for consumers who feel aggrieved is contained in the Consumer Protection Law, the Law on Flats and the Law on Residential Housing which regulate each related to the provisions of their legal protection.]]>
<![CDATA[QUO VADIS: URGENSI PENGATURAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Winda Claudia]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the urgency of arranging financing placement of Indonesian Migrant Workers and the implications of the absence of such regulation. This study was using normative research methods with a statutory and conceptual approaches as well as qualitative analysis. The result of the study obtained are that although the placement of Migrant Workers in Indonesia has been regulated in a number of arrangements, there is still a legal voids and conflicting norms that can be found in Law 18 of 2017 and PerBP2MI No 9 of 2020 concerning the placement financing of Indonesian Migrant Workers. These requirements must be fulfill based on different arrangements regarding protection for Indonesian Migrant Workers. The absence of these regulations has implications for several things, including the non-realization of legal certainty and legal protection, the potential for violating the principles of protection for Indonesian Migrant Workers, causing overcharging practices, as well as the occurance of criminal acts and human trafficking. Therefore, it has become an urgency for the government to immediately take steps to establish related arrangements regarding the placement financing of Indonesian Migran Workers.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENERIMA DANA FINTECH LENDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Priskila Angeline]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p19
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi penerima manfaat dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen fintech lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara jelas menjelaskan penyelenggara fintech sebagai pengendali data pribadi wajib memperoleh izin yang tegas dan sah dari subjek data pribadi sebelum dilanjutkan untuk dilakukannya pemrosesan data pribadi serta berkewajiban untuk melindungi data pribadi. Selain itu, Penyedia Layanan Fintech harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik data sebelum memproses data tersebut. Jika terdapat pelanggaran pengunaan data pribadi yang dilakukan maka pemilik data dapat melakukan upaya hukum baik secara administratif, perdata dan pidana. ABSTRACT This study aims to examine the protection of beneficiaries' personal data in Indonesian positive law. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach and a statutory approach. The research results show that the protection of personal data of fintech lending consumers is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which clearly explains that fintech operators as personal data controllers must obtain express and legal permission from the personal data subject before continuing to process personal data and the obligation to protect personal data. In addition, Fintech Service Providers must obtain prior permission from the data owner before processing the data. If there is a violation of the use of personal data, the data owner can take legal action both administratively, civilly and criminally.]]>
<![CDATA[Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252
<![CDATA[Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SECOND HOME VISA BAGI INVESTOR PADA AKTIVITAS PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oliavera, Widya]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p03
<![CDATA[Artikel bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan kebijakan second home visa di Indonesia, serta pengaruhnya bagi para investor dalam aktivitas penanaman modal. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan maupun teori atau doktrin yang berasal dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Serta menitikberatkan pada argumentasi konseptual dengan metode analisa kualitatif dalam menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kebijakan second home visa oleh Ditjen Imigrasi berdasarkan SE No. IMI-0794.GR.01.01 akhir tahun lalu, merupakan wujud implementasi fungsi keiimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan upaya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Peranan penting kegiatan penanaman modal dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara menjadikan kebijakan tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia, mengingat bahwa Visa Rumah Kedua tersebut dapat menjadi akses pembuka jalan bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. ABSTRACT The article aims to examine the regulation of second home visa policy in Indonesia, also its effects for investors in investment activities. This study uses a juridical normative approach research method, by examining from primary and secondary legal materials, such as legislation or related theories or doctrines obtained from legal literatures and scientific research and focusing on conceptual argumentation with qualitative analysis methods in answering the problem. The results show that the issuance of second home visa policy by the Directorate General of Immigration through Circular Letter Number IMI-0794.GR.01.01 last year is an implementation of the immigration function as a facilitator of community welfare, and as an effort to apply the good governance principle in public services. The important role of investment activities in helping national economic development, makes this policy very useful and beneficial for investment activities in Indonesia, considering that Second Home Visa can be an opened access for foreign investors who interested to invest in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra]]>;
<![CDATA[Dwijayanthi, Putri Triari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p01
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk membagikan pengetahuan serta pemahaman tentang pelanggaran hak cipta atas oknum yang merekam Web series, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta web series yang diunduh atau direkam melalui screen recording yang nantinya diunggah pada aplikasi Tiktok. Penulisan jurnal ini, menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Web series termasuk ke dalam karya sinematografi yang terdiri dari beberapa episode berplatform web. Perbuatan merekam Web series serta menggunggahnya dalam bentuk potongan-potongan video pada aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta, baik itu hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta web series. Mengenai sanksi dari perbuatan tersebut telah dirumuskan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Kebijakan hukum preventif dan represif digunakan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, hal tersebut tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Pihak Tiktok juga memblokir serta mentake-down video dan pengguna yang melanggar hak cipta. ABSTRACT This study aims to share knowledge and understanding about copyright infringement of individuals who record Web series, as well as provide an understanding of legal protection for web series copyrights that are downloaded or recorded through screen recording which will later be uploaded to the Tiktok application. Writing in this journal applies normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. This study found that Web series are included in cinematographic works consisting of several web-platform episodes. The act of recording a Web series and uploading it in the form of video clips on the Tiktok application is a violation of copyright, both the moral rights and economic rights of the web series copyright holder. Regarding the sanctions for these actions, they have been formulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. Preventive and repressive legal policies are used by the government to prevent copyright infringement. However, this will not be effective if it is not accompanied by public awareness of copyright protection. Tiktok also blocks and takes down videos and users who violate copyright.]]>
