Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.921
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Dwijayanthi, Putri Triari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism And Creative Economy In Bali Context Dewi Kasih, Desak Putu; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Samsithawrati, Putu Aras; Dwijayanthi, Putri Triari; Dian Sawitri, Dewa Ayu; Krisna Yanti, A.A. Istri Eka
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.475

Abstract

This study aims to elaborate on the policies regarding the protection of TCEs related to creative economy businesses in the tourism sector, and the implementation of these policies in Bali. The study uses a socio-legal research method by using statutes, conceptual, economic, and technological approaches. The study indicated that TCEs are transformed across generations in custodian communities that are not sacred can be categorized as open TCEs and can be developed to support tourism creative economy businesses. Meanwhile, the type of TCEs that are sacred can only be used by the community carrying them for sacred purposes, categorized as closed TCEs. The policies at the international, national, and local levels related to open TCEs have regulated access for it to be developed for creative economy businesses including the tourism sector as well as protection of benefit sharing for the community. Meanwhile, the Indonesia Copyright Law and Provisions on Communal Intellectual Property Data have not accommodated benefit sharing. In Bali, policy related to sacred TCE can be observed through the 2019 Joint Decree on the Strengthening and Protection of Balinese Sacred Dances that prohibits Balinese Sacred Dances from being performed outside of sacred purposes. The implementation of an inventory of the protection of TCEs in Bali has been carried out by the Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province in collaboration with the Regional Government in Bali including university, although has not been maximized due to the large variety of cultural expressions in the community.
The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law Dwijayanthi, Putri Triari; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 2 (2020): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v3i2.90

Abstract

Tie-dye is known as a method of dyeing which results in a design on the fabric by which the fabric is collected and tied tightly with fibres, rope, or yarn, then dyed or coloured. The cloth is then processed into clothes, masks, and other accessories which can now be easily found in several online shops. This paper aims to identify, analyze, and elaborate on the legal protection of tie-dye motifs based on Indonesia Law Number 28 the Year 2014 concerning Copyright and the responsibilities of influencers who promote tie-dyed motif products. This is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and the analysis of studies uses qualitative analysis. The study shows that the tie-dye motif has been protected under Copyright law both nationally and internationally. Tie-dye motif as a form of continues to be developed with a high economic value has received clear protection under Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The clear arrangement of tie-dyes is becoming increasingly important, especially when tie-dyes are used commercially. Regarding the Announcement of a copyrighted work, such as tie-dye products, the element of the uniqueness of form and originality are important points in copyright protection, so it is only natural for an influencer not to allow the sale and/or duplication of goods resulting from infringement of copyright and/or Related Right as regulated in Indonesia Copyright Law.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA BAGI INFLUENCER DALAM MELAKUKAN REVIEW PRODUK BARANG ATAU JASA Ni Made Sanisca Puri Dewanti; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6gewfb25

Abstract

Di era digital yang semakin canggih, pemanfaatan media sosial mendominasi masyarakat. Cara efektif dalam memasarkan suatu produk barang atau jasa melalui media sosial adalah dengan memanfaatkan influencer marketing. Dalam penulisan ini, istilah influencer merujuk pada seseorang atau satu pihak yang menggunakan media sosial dengan jumlah followers (pengikut) cukup banyak atau signifikan yang mengunggah konten berupa foto atau video review (ulasan) yang dapat mempengaruhi pengguna media sosial lainnya. Dengan tidak adanya kepastian mengenai kedudukan hukum influencer dalam ranah perdata dan perlindungan konsumen dapat menimbulkan tanda tanya, apakah mereka disebut sebagai konsumen atau justru pelaku usaha periklanan. Jenis metode penelitian digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan terhadap Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa diperlukannya adanya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum influencer, agar saat timbul adanya kerugian, influencer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata yang tepat baik itu wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMULIA OLEH UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Reynold Partukoan Silaen; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i2.1602

Abstract

Tujuan dari penilitan ini adalah untuk mengkaji Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam memberikan perlindungan terhadap pemulia atas varietas tanaman yang dimuliakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memiliki batasan-batasan yang bersifat mutlak atau absolut dalam memberikan masa perlindungan terhadap pemulia. Akibat yang disebabkan oleh batasan jangka waktu perlindungan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tersebut adalah pengelolaan yang tidak terkontrol dan terklasifikasi dalam domain publik atas varietas tanaman milik pemulia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemulia yang masih mengelola atau menggunakan varietas tanamannya demi kepentingan ekonomi.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Trisha Adinda Umboh; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1635

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR berdasarkan hukum positif di Indonesia serta implikasi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankannya. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan meskipun regulasi telah mengatur CSR sebagai kewajiban hukum, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan CSR yang optimal demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CUPLIKAN KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIJADIKAN IKLAN: PERSPEKTIF HAK CIPTA Ni Putu Leilani Putri Sukarsa; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2480

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan cuplikan karya sinematografi yang dijadikan bagian dari iklan, dengan fokus pada perspektif kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. Di era digital yang memudahkan penyebaran konten secara cepat dan luas, pelanggaran hak cipta menjadi isu yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan, termasuk dalam konteks penggunaan cuplikan karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan cuplikan karya sinematografi dalam iklan tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tantangan dalam penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian pelanggaran di ranah digital, serta minimnya pengawasan dan penegakan di ruang digital.
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2637

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyampaian kajian yang konkrit terkait konsep pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana implementasinya di masyarakat, dengan mengambil kajian khusus dalam masyarakat Desa Bona, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (The Statute Approach), serta dengan melakukan pengolahan data sederhana berdasarkan hasil di lapangan (The Fact Approach) terhadap subjek penelitian yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara regulasi yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Implementasi dari regulasi perlindungan hak cipta masih jauh dari kata maksimal, hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya karya yang belum terdaftar oleh seniman-seniman di Desa Bona. Dapat diketahui bahwa Desa Bona merupakan salah satu desa dengan “gudang” karya seni yang ada di Bali. Sehingga dibutuhkan langkah konkrit dan cepat pemerintah demi pemenuhan amanat Undang-Undang terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARAKTER PERMAINAN VIDEO DALAM PENJUALAN PRODUK DI ONLINE SHOP Jason Renaldy Candra; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/trgwp149

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penggunaan karakter permainan video dalam penjualan produk di online shop serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karakter permainan video. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan karakter permainan video dalam penjualan produk di online shop termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf r, karena karakter dalam permainan video merupakan bagian integral dari elemen karya cipta yang memperoleh perlindungan hukum. Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan antara lain dengan memaksimalkan peran pengelola platform perdagangan online untuk melakukan pengawasan, penghapusan, atau pelarangan terhadap produk yang terindikasi melanggar hak cipta, serta meningkatkan kesadaran hukum pengguna terkait pentingnya penghormatan atas hak cipta.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL Elisabeth Gloria; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/62z2wj64

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk merestorasi posisi prinsip itikad baik dalam transaksi komersial yang dilakukan melalui platform media sosial digital, dengan maksud memperkokoh fungsinya dalam mencapai keadilan, kepercayaan, serta stabilitas yuridis. Transisi dari model transaksi tradisional ke ekosistem digital telah memunculkan sejumlah tantangan hukum baru, terutama terkait disparitas informasi, defisiensi perlindungan hukum, serta eskalasi praktik penipuan dalam interaksi bisnis online. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif konseptual dan legislasi, yang diintegrasikan dengan evaluasi terhadap literatur hukum, keputusan yudisial, serta peraturan domestik seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Temuan analisis mengindikasikan bahwa prinsip itikad baik, yang sebelumnya bersifat implisit, harus diperjelas secara eksplisit dalam domain transaksi elektronik. Prinsip ini perlu diterapkan bukan hanya pada fase eksekusi perjanjian, melainkan juga sejak tahap pra-kontraktual sebagai mekanisme pelindungan bagi para konsumen. Rekonstruksi yang diajukan mencakup ekspansi interpretasi normatif yang menyoroti dimensi transparansi dan ekuitas, pembentukan kerangka regulasi terhadap algoritma serta model ekonomi platform, serta pengembangan aturan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dengan cara ini, prinsip itikad baik dapat beroperasi secara maksimal sebagai fondasi etis dan hukum dalam menjamin keadilan serta keseimbangan yuridis di arena bisnis digital yang berbasis media sosial.
PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI PERSONAL GUARANTEE (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN Gusti Ayu Putri Anjani; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/s3qxn833

Abstract

Pada praktik perjanjian penjaminan (borgtocht), pada umumnya apabila penanggung (dalam hal ini pewaris) yang telah melepaskan hak istimewanya meninggal dunia, ahli waris dari personal guarantee sering ikut  dimohonkan pailit oleh kreditor anggapan bahwa untuk  menggantikan posisi hukum penanggung. Kondisi demikian tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang fokus utamanya pada penelaahan terhadap ketentuan hukum positif yang relevan serta prinsip dan hierarki norma yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya akan menanggung konsekuensi hukum berupa hilangnya hak untuk meminta agar harta debitor disita, dijual, atau dilelang terlebih dahulu guna melunasi utang. Dengan demikian, kedudukannya dapat disamakan dengan debitor. Hal demikian selaras dengan pengaturan Pasal 1826 KUHPerdata yang mengatur bahwa “segala perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.” Selanjutnya, tanggung jawab ahli waris dari personal guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya berkaitan erat dengan asas saisine selaras dengan pengaturan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan asas tersebut, seorang ahli waris memperoleh secara hukum seluruh hak dan kewajiban pewaris sejak saat kematian tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Namun demikian, KUHPerdata juga memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang terbuka, yaitu dengan tiga pilihan: menerima warisan sepenuhnya, menolak warisan, atau menerimanya secara beneficiair (menerima dengan syarat tertentu).
Co-Authors A.A. Ketut Yoga Putra Afrihani, Azhara Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Amos Christoper Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anggreni, Putu Sintya Budha Ranny, Ida Ayu Intan Candradevi, Made Andhini Cecilia Chrisniantono Chiristyn Ayu Monicha Desak Putu Dewi Kasih Dewayanti, Nathasya Syahrani Bella Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Elisabeth Gloria Gusti Ayu Putri Anjani I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Risma Prahandari I Gusti Ayu Agung Kaniaka Sari I Made Parta Wedhana Dwiyoga I Wayan Dharma Wijaya Jaga, Talya Leonida Jason Renaldy Candra Kadek Agus Sudiarawan Kadek Aprilia Ardianti Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Laksmi, Ida Ayu Sabda Surya Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Ngurah Aldi Ramaputra Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Sanisca Puri Dewanti Ni Putu Eka Madeni Apriliani Ni Putu Leilani Putri Sukarsa Oliavera, Widya Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu Pramesti, I Gusti Ayu Agung Anindita Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra Priskila Angeline Putri Inako Hakasami Putu Aras Samsithawrati Putu Shri Laksmi Ayu Pradnyadewi Ratnawati, Ni Made Pradnya Gita Reynold Partukoan Silaen Ribka Sri Dewi Purba Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani Sawitri, Dewa Ayu Dian Siburian, Markus Riansa Herdianto Silalahi, Dian Trisha Adinda Umboh Ustriyana, Made Grazia Winda Claudia Yessica Hartono Putri