Claim Missing Document
Check
Articles

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Trisha Adinda Umboh; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1635

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR berdasarkan hukum positif di Indonesia serta implikasi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankannya. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan meskipun regulasi telah mengatur CSR sebagai kewajiban hukum, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan CSR yang optimal demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CUPLIKAN KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIJADIKAN IKLAN: PERSPEKTIF HAK CIPTA Ni Putu Leilani Putri Sukarsa; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2480

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan cuplikan karya sinematografi yang dijadikan bagian dari iklan, dengan fokus pada perspektif kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. Di era digital yang memudahkan penyebaran konten secara cepat dan luas, pelanggaran hak cipta menjadi isu yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan, termasuk dalam konteks penggunaan cuplikan karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan cuplikan karya sinematografi dalam iklan tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tantangan dalam penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian pelanggaran di ranah digital, serta minimnya pengawasan dan penegakan di ruang digital.
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS INVENTARISASI DI DESA BONA Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2637

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyampaian kajian yang konkrit terkait konsep pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana implementasinya di masyarakat, dengan mengambil kajian khusus dalam masyarakat Desa Bona, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (The Statute Approach), serta dengan melakukan pengolahan data sederhana berdasarkan hasil di lapangan (The Fact Approach) terhadap subjek penelitian yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara regulasi yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Implementasi dari regulasi perlindungan hak cipta masih jauh dari kata maksimal, hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya karya yang belum terdaftar oleh seniman-seniman di Desa Bona. Dapat diketahui bahwa Desa Bona merupakan salah satu desa dengan “gudang” karya seni yang ada di Bali. Sehingga dibutuhkan langkah konkrit dan cepat pemerintah demi pemenuhan amanat Undang-Undang terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARAKTER PERMAINAN VIDEO DALAM PENJUALAN PRODUK DI ONLINE SHOP Jason Renaldy Candra; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/trgwp149

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penggunaan karakter permainan video dalam penjualan produk di online shop serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karakter permainan video. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan karakter permainan video dalam penjualan produk di online shop termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf r, karena karakter dalam permainan video merupakan bagian integral dari elemen karya cipta yang memperoleh perlindungan hukum. Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan antara lain dengan memaksimalkan peran pengelola platform perdagangan online untuk melakukan pengawasan, penghapusan, atau pelarangan terhadap produk yang terindikasi melanggar hak cipta, serta meningkatkan kesadaran hukum pengguna terkait pentingnya penghormatan atas hak cipta.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL Elisabeth Gloria; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/62z2wj64

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk merestorasi posisi prinsip itikad baik dalam transaksi komersial yang dilakukan melalui platform media sosial digital, dengan maksud memperkokoh fungsinya dalam mencapai keadilan, kepercayaan, serta stabilitas yuridis. Transisi dari model transaksi tradisional ke ekosistem digital telah memunculkan sejumlah tantangan hukum baru, terutama terkait disparitas informasi, defisiensi perlindungan hukum, serta eskalasi praktik penipuan dalam interaksi bisnis online. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif konseptual dan legislasi, yang diintegrasikan dengan evaluasi terhadap literatur hukum, keputusan yudisial, serta peraturan domestik seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Temuan analisis mengindikasikan bahwa prinsip itikad baik, yang sebelumnya bersifat implisit, harus diperjelas secara eksplisit dalam domain transaksi elektronik. Prinsip ini perlu diterapkan bukan hanya pada fase eksekusi perjanjian, melainkan juga sejak tahap pra-kontraktual sebagai mekanisme pelindungan bagi para konsumen. Rekonstruksi yang diajukan mencakup ekspansi interpretasi normatif yang menyoroti dimensi transparansi dan ekuitas, pembentukan kerangka regulasi terhadap algoritma serta model ekonomi platform, serta pengembangan aturan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dengan cara ini, prinsip itikad baik dapat beroperasi secara maksimal sebagai fondasi etis dan hukum dalam menjamin keadilan serta keseimbangan yuridis di arena bisnis digital yang berbasis media sosial.
PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI PERSONAL GUARANTEE (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN Gusti Ayu Putri Anjani; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/s3qxn833

Abstract

Pada praktik perjanjian penjaminan (borgtocht), pada umumnya apabila penanggung (dalam hal ini pewaris) yang telah melepaskan hak istimewanya meninggal dunia, ahli waris dari personal guarantee sering ikut  dimohonkan pailit oleh kreditor anggapan bahwa untuk  menggantikan posisi hukum penanggung. Kondisi demikian tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang fokus utamanya pada penelaahan terhadap ketentuan hukum positif yang relevan serta prinsip dan hierarki norma yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya akan menanggung konsekuensi hukum berupa hilangnya hak untuk meminta agar harta debitor disita, dijual, atau dilelang terlebih dahulu guna melunasi utang. Dengan demikian, kedudukannya dapat disamakan dengan debitor. Hal demikian selaras dengan pengaturan Pasal 1826 KUHPerdata yang mengatur bahwa “segala perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.” Selanjutnya, tanggung jawab ahli waris dari personal guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya berkaitan erat dengan asas saisine selaras dengan pengaturan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan asas tersebut, seorang ahli waris memperoleh secara hukum seluruh hak dan kewajiban pewaris sejak saat kematian tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Namun demikian, KUHPerdata juga memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang terbuka, yaitu dengan tiga pilihan: menerima warisan sepenuhnya, menolak warisan, atau menerimanya secara beneficiair (menerima dengan syarat tertentu).