Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.926
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum AGRISAINTIFIKA Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Jurnal Agercolere Jurnal Agrotek Indonesia Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Ahmad Yunus
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No.86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg Rizqi Shofar Attaka; Syarifuddin; Ahmad Yunus
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 6 (2025): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i6.1659

Abstract

Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Ahmad Yunus; Moh. Jeweherul Kalamiah
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1711

Abstract

Judges are often referred to as God's representatives in the world, this is because of the extraordinary role of judges in overseeing the law and upholding justice, including in eradicating criminal acts of corruption. As time goes by, the disease of corruption has not only infected ordinary officials, but even officials tasked with law enforcement, in this case judges, have also been caught in cases of criminal acts of corruption. Of course, this is not a trivial problem, where a judge who is supposed to uphold legal norms in order to achieve justice and peace in society, instead commits a criminal act of corruption. The criminal act of corruption is a criminal act that falls into the category of extra ordinary crime, this is because the impact of this criminal act of corruption is very large and systematic. Therefore, the state, in this case represented by the government, must make special breakthroughs in responding to judges who commit criminal acts of corruption, of course one of which is by using criminal law instruments which contain penalties. The punishment of criminals whose status is an ordinary person should not be equated with those whose status is a state official, in this case a judge. In this legal matter, the state must really show its teeth to prove to the public that law enforcement in Indonesia is not only sharp downwards but also sharp upwards. In this research the author will discuss criminal responsibility in criminal acts of corruption committed by judges.
Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok: Perspektif Hukum Pidana Ekonomi dan Kriminologi Ahmad Yunus; Moh. Jeweherul Kalamiah; Hasbi Ash Shiddiqi
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i3.2571

Abstract

Cigarette excise crimes are a form of economic crime that significantly impact state revenues, national economic stability, and the market balance of the tobacco industry. This phenomenon not only causes material losses to the state but also has implications for social justice and the economic order of society. This study aims to analyze in depth the characteristics, causes, and implications of cigarette excise crimes from the perspective of economic criminal law and criminology. The research method used is a juridical-normative approach combined with criminological analysis to identify the relationship between social, economic, and legal factors in cigarette excise violations. The results indicate that these crimes are driven by economic motives, regulatory imbalances, weak law enforcement, and low public awareness of excise obligations. Through this analysis, the study emphasizes the need for synergy between criminal law policy, economic oversight, and a criminological approach to create an effective and equitable excise control system in Indonesia.
Pelatihan Membuat Landing Page Portofolio Website Dengan HTML & CSS Menggunakan VSCode di SMP Negeri 21 Samarinda Ahmad Yunus; Rayhan Abdilah Rapiq; Andi Yolanda Sagita; Shafa Nur Alifia; Sidabutar, Erni Veronica; Syilla Arviani P; Ferryza Nurwahyu; Widagdo, Putut Pamilih; Ibrahim, Muhammad Rivani; Zulfariansyah, Muhammad; Rizawanti, Riftika; Supriyanto, Muhammad Ibadurrahman Arrasyid; Jundillah, Muhammad Labib
Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (PETISI) Vol. 3 No. 2 (2025): Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi
Publisher : Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/petisi.v3i2.1312

Abstract

Kemampuan untuk membuat dan memahami dasar-dasar pembuatan website menjadi sangat penting. Terutama untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki keterampilan dasar dalam mengembangkan halaman web dapat membuka peluang baru dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknologi informasi. Salah satunya SMP Negeri 21 Kota Samarinda memiliki keinginan untuk meningkatkan keterampilan teknologi dan informatika siswa-siswinya. Memperhatikan kebutuhan tersebut, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 21 Samarinda bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dalam meningkatkan literasi digital dengan fokus pada pelatihan pembuatan landing page portofolio dengan HTML dan CSS menggunakan VSCode. Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup pembentukan struktur dan persiapan, survei dan perizinan, survei lab komputer dan instalasi, membuat modul dan mempersiapkan materi, tester dan gladi, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi. Hasil menunjukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 21 Samarinda telah terlaksanakan dengan baik dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 25 siswa Perempuan dan 11 siswa laki-laki. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang teknologi dan informatika, meningkatkan motivasi peserta untuk mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan daya saing peserta dalam menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin terdigitalisasi
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diki Abdul Hamid; Ahmad Yunus; Dairani Dairani
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i1.6078

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children as victims of sexual violence based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights and has long-term impacts on the physical, psychological, and social development of victims. Normatively, the law regulates various forms of protection, including prevention, handling, rehabilitation, and the imposition of stricter sanctions against perpetrators. However, in practice, several obstacles remain in the implementation of such legal protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The analysis evaluates the conformity between the legal norms stipulated in the legislation and their implementation in practice. The results indicate that, normatively, Law Number 35 of 2014 provides a relatively comprehensive legal framework for protecting child victims of sexual violence. Nevertheless, its effectiveness is hindered by challenges such as law enforcement issues, limited facilities and infrastructure, lack of inter-agency coordination, and social stigma toward victims. Therefore, strengthening policy implementation and enhancing synergy among stakeholders are necessary to ensure optimal legal protection for children as victims of sexual violence.  
Kriminalisasi Greenwashing sebagai Tindak Pidana Ekonomi Baru dalam Era Perdagangan Karbon di Indonesia Ahmad Yunus
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 4 (2026): Juli : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i4.1160

Abstract

Carbon trading in Indonesia has entered a new chapter following the enactment of the Economic Value of Carbon (EVC) regulation and the launch of the carbon exchange. However, the massive growth of this new market leaves a crucial legal gap, notably the practice of greenwashing (manipulation or false environmental claims) regarding the traded carbon units. This study aims to analyze the urgency of criminalizing greenwashing as a new economic crime and to formulate an ideal future penal policy. The research method employed is doctrinal legal research (normative juridical) with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that current administrative law and consumer protection instruments are inadequate to address the complexity of fraud in carbon trading, which has a systemic dimension impacting the national economy. Therefore, criminalizing greenwashing as a new economic crime is highly urgent to maintain market integrity, legal certainty, and the achievement of Indonesia's NDC targets. Future penal policy must integrate the expansion of corporate legal liability, cumulative criminal sanctions, and the restoration of environmental economic losses (restorative justice).
GROWTH RESPONSE AND DROUGHT TOLERANCE OF THREE ECHINACEA PURPUREA ACCESSIONS AT DIFFERENT WATERING INTERVALS Rina Puji Lestari; Ahmad Yunus; Samanhudi
Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Vol. 10 No. 2 (2026): Agrisaintifika
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/ags.v10i2.8144

Abstract

Co-Authors Aldila Uma Rista Amalia Tetrani Sakya Andi Yolanda Sagita Dairani Dairani Diki Abdul Hamid Eka Handayanta Fathorrahman Fathorrahman Ferryza Nurwahyu Firnawati Firnawati Hanif Maulaniam Sholah Hasbi Ash Shiddiqi Heriyanto Ibrahim, Muhammad Rivani Jundillah, Muhammad Labib Moh. Jeweherul Kalamiah Mohammad Ali Hofi Muhammad Sofyan Sauri Muhammad Zulfariansyah Muji Rahayu Novianda Nugroho Puji Harsono Putut Pamilih Widagdo, Putut Pamilih Rayhan Abdilah Rapiq Rina Puji Lestari Rizawanti, Riftika Rizqi Shofar Attaka Rofandi Hartanto Samanhudi Samanhudi Samanhudi Samanhudi Shafa Nur Alifia Sidabutar, Erni Veronica Supriyanto, Muhammad Ibadurrahman Arrasyid Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin Syilla Arviani P Wida S Anggara