Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak-Anak Melalui Program Huma Harati Di Desa Pahawan KRISTHY, Mutia Evi; JIMILYN, Jimilyn; PUTRI, Melani; WAOMA, Roslina; MANAL, Paska Anastasya; NURYAQIN, Nanda Allifa; BAYU, Bayu; YAHYA, Jaini; E, Agnes; ARIEFTA, Safira Nurillia; AMELIA, Amelia; KIRANA, Kirana; LASE, Yamonaha; TAMBA, Lastriko; SAPUTRA, Aldi; DINI, Dini
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ahjpm.v2i2.774

Abstract

KKN Tematik I Reguler (KKNT-I Reguler) merupakan suatu bentuk impelemtasi Kampus Merdeka. Melalui kegiatan KKNT-I Reguler ini, Universitas Palangka Raya (UPR) berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan masyarakat, meningkatkan kepekaan sosial, menumbuhkan jiwa kerelawanan, kemampuan kolaborasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau merupakan desa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun. Tema yang dilaksanakan oleh KKN pada tahun ini mengusung tema “Membangun Desa”. Desa Pahawan bisa disebut dengan desa maju, karena infrastruktur di desa ini hampir memadai. Namun, ada beberapa anak-anak desa Pahawan yang sudah menginjak SMP & SMA tapi masih belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, maka dari itu kelompok 75 KKN-T Desa Pahawan ingin membuka bimbingan belajar gratis sebagai salah satu proker unggulan untuk membantu warga desa mengajar anak yang ingin belajar. Tujuan dari bimbigan belajar huma harati sangat berperan penting bagi perkembangan belajar anak-anak desa, karena tidak hanya apa yang diperoleh di sekolah saja, namun pembelajaran di huma harati juga memiliki dampak yang besar bagi pendidikan anak-anak desa dan memotivasi belajar anak-anak desa. Bimbingan belajar di huma harati ini tidak menggunakan metode pembelajaran yang formal, tetapi menggunakan metode pembelajaran belajar sambil bermain agar anak-anak desa tidak mudah bosan, sehingga membuat anak menjadi kreatif dan aktif dalam berfikir dan memecahkan masalah.
LEGAL STATUS OF PARENTAL AUTHORITY OVER UNDERAGE CHILDREN IN APPLYING FOR BANK CREDIT IN PALANGKA RAYA CITY Nurhaliza, Siti; Yestati, Ariani; Evi; Kristhy, Mutia Evi
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1299

Abstract

This research examines the gap between normative legal provisions and banking practices regarding parental authority over minor children in loan applications. Legally, Article 47 of the Marriage Law and Article 345 of the Civil Code stipulate that living parents automatically have guardianship authority without requiring a court decision. However, in practice, banks still require the establishment of guardianship as an administrative requirement for applying for a loan secured by the child's parents' inheritance. The juridical empirical research method was applied in this study, thru interviews with judges from the Palangka Raya District Court and officials from Bank BRI, as well as a study of laws and regulations. The research results indicate a gap between the applicable law and banking practices. The judge ruled that appointing a guardian for the parents was actually unnecessary because that authority was already legally vested, while the bank applied the principle of prudence as stated in Article 29 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, in order to avoid legal risks and disputes in the future. This research recommends the need for institutional cooperation between the courts and banking thru coordination forums or memoranda of understanding, in order to align legal perceptions regarding the limits of the natural guardianship authority of biological parents.