Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Keterlaksanaan Pengembangan Keterampilan Kerja Sama dalam Pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta Astuti, Zulaikha Tri; Randiawan; Supratman, Andi
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menelaah keterlaksanaan pengembangan keterampilan sosial peserta didik dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada dimensi kerja sama. Pendekatan yang digunakan, yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2025 di sekolah menengah pertama yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada 277 responden melalui kuesioner. Adapun responden merupakan guru IPS yang dipilih secara proposional random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pengembangan keterampilan kerja sama dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kategori “Sedang”, yaitu sebanyak 48,74% guru dari keseluruhan sampel yang mewakili populasi. Adapun metode pengembangan keterampilan kerja sama yang diimplementasikan meliputi pembelajaran kooperatif, pembelajaran interaksi sosial, penerapan metode permainan tradisional, penggunaan bahan ajar berbasis karakter serta pembelajaran problem posing. Di mana sebagian besar guru IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan keterampilan kerja sama dengan menerapkan bahan ajar berbasis karakter, yaitu sebesar 67,5% guru dengan kategori kecenderungan “Sedang”. Dengan demikian, pengembangan keterampilan kerja sama dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan setidaknya sampai pada kategori “Tinggi” agar sejalan dengan tujuan Pendidikan IPS, yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Apabila pengembangan keterampilan sosial melalui pembelajaran IPS terlaksana dalam kategori tinggi, hal tersebut menandakan bahwa salah satu tujuan IPS telah tercapai dengan baik.
Peduli Kemanusiaan: Dialog sebagai upaya Edukasi Sosial dan Penguatan Empati Masyarakat Randiawan, Randiawan; Annisa, Winda Nurul; Astuti, Zulaikha Tri; Mustaring, Mustaring; Supratman, Andi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v2i2.2046

Abstract

Krisis kemanusiaan yang ditandai oleh meningkatnya kerentanan sosial, bencana, kemiskinan, dan degradasi lingkungan menuntut penguatan empati dan kepedulian sosial masyarakat. Namun, kepedulian tersebut sering kali bersifat situasional dan belum terinternalisasi secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat empati dan kepedulian kemanusiaan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan melalui dialog sebagai sarana edukasi sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif–edukatif dengan melibatkan organisasi/komunitas di Sulawesi Selatan sebagai subjek aktif dalam proses dialog, refleksi pengalaman, dan diskusi isu-isu kemanusiaan yang kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dialog kemanusiaan mampu meningkatkan kesadaran sosial, memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu pendidikan, bencana, lingkungan, dan kemiskinan, serta menumbuhkan empati yang lebih reflektif dan kolektif. Integrasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal turut memperkuat efektivitas dialog dalam membangun solidaritas sosial. Kesimpulannya, dialog sebagai pendekatan edukasi sosial terbukti efektif dalam mentransformasi kepedulian kemanusiaan masyarakat dari yang bersifat reaktif menjadi kesadaran etis yang berkelanjutan, sehingga relevan dijadikan model pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai dan partisipasi.
Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kabupaten Soppeng dan Wajo Randiawan, Randiawan; Ridhoh, M Yunasri; Supratman, Andi; Muntazarah, Fediyatun; Ridha, Muh Rasyid; Tri Astuti, Zulaikha
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v1i6.1676

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur sipil negara sebagai pelayan publik yang menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat penting dan merupakan salah satu bentuk pemajuan hak asasi manusia di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipatif-edukatif sebagai salah satu bentuk penguatan hak asasi manusia dalam pelayanan publik melalui pendekatan di Kabupaten Soppeng dan Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, memperluas peran serta masyarakat, dan menciptakan ruang dialog kolaboratif antara pemerintah dan warga negara. Melalui forum diskusi, pendidikan kontekstual, dan penguatan mekanisme pengaduan, telah terjadi perubahan signifikan dalam sikap ASN dan budaya organisasi menuju pelayanan yang lebih inklusif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada martabat manusia. Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk berperan aktif dalam peningkatan pelayanan, sedangkan dimensi edukatif memperkuat pemahaman ASN dan warga negara tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Nilai-nilai budaya Bugis, yaitu sipakatau, sipakale'bi, dan sipakainge', membentuk landasan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih egaliter dan setara antara negara dan warga negaranya.
Local Democracy in the Kingdom of Balanipa and the Genealogy of Civic Culture Randiawan, Randiawan; Supratman , Andi; Khaedir , Muh.
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 11 No 1 (2026): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/v3zf5425

Abstract

Studies on local democracy in Indonesia are still dominated by modern institutional perspectives that tend to ignore local wisdom-based political practices, including the experiences of traditional kingdoms in the archipelago. The Balanipa Kingdom in Mandar is one of the local political entities that demonstrates practices of power based on deliberation, customary legitimacy, and collective participation, but it has not been widely studied in the context of political culture and the formation of civic culture. This study aims to analyze the transformation of the political culture of the Balanipa Kingdom from a traditional power structure to the formation of a civic culture among the Mandar people. The research uses a historical-interpretative approach and library research combined with a socio-political genealogy perspective using historical documents and academic studies on political culture and local democracy. The analysis is conducted through historical interpretation and conceptual synthesis to identify the relationship between customary values, government structures, and the civic orientation of the community. The results of the study show that the Balanipa system of government is not an absolute monarchy, but contains deliberative mechanisms through customary institutions such as Appeq Banua Kayyang, which functions as a check on Mara'dia's power. The values of deliberation (sirumung karaya), consensus (assamaturuang), and solidarity (sikalulu) form the participatory and collective political orientation of the community, transforming into a civic culture that shapes social participation and political legitimacy. This study concludes that local democracy has developed historically in the Mandar tradition through customary institutions. The novelty of this research lies in the integration of local political history analysis with political culture and civic culture theory. This study contributes an alternative perspective that Indonesian democracy can be strengthened through the revitalization of local political values as the foundation of substantive democracy based on cultural wisdom
Peningkatan Literasi Hukum Lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera 2025 Supratman, Andi; Randiawan; Zulaikha Tri Astuti; Winda Nurul Annisa; Riskawati
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 4 No 1 (2026): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.428

Abstract

This community service activity aimed to enhance environmental law literacy among members of HIMA PPKN FIS-H UNM in understanding the phenomena of floods and landslides that occurred in Sumatra in 2025 from the perspective of environmental law. The activity was carried out through a participatory discussion method, actively involving participants in question-and-answer sessions and the exchange of ideas related to the issues discussed. The results of the activity indicate a shift in participants’ perspectives in understanding disasters, which were previously perceived merely as natural events, toward a more comprehensive and critical understanding. Participants came to realize that floods and landslides in Sumatra are not only influenced by natural factors, such as tropical cyclone activity, but are also closely related to structural factors, particularly the legal framework that grants greater licensing authority to the central government than to local governments, as well as human behavior that tends to be exploitative and poorly controlled in the utilization of natural resources, whether by individuals, groups, or corporations. This understanding contributed to an increased awareness among participants of the relationship between legal policies, development practices, and large-scale deforestation, thereby demonstrating that the community service activity had a positive and significant impact in strengthening environmental law literacy among students.