Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Akta Unes Law Review PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdi Insani jurnal hukum das sollen Journal of Maritime Empowerment Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Kajian Linguistik dan Sastra Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Pendekar Nusantara Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Academia Open
Lia Nuraini
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Tiktok Sebagai Objek Hak Cipta Tulus Febriandy Panjaitan; Piya Septiany Junisa; Anggraini Saskia Paramudhita; Raissa Alya Fahira; Siti Nurhayati; Lia Nuraini
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1364

Abstract

Perkembangan media sosial TikTok telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia, di mana konten yang dihasilkan oleh kreator tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi digital yang bernilai komersial tinggi melalui fitur monetisasi, TikTok Shop, dan program afiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan konten TikTok sebagai objek hak cipta dalam perspektif hukum bisnis serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta atas hak moral dan hak ekonominya. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konten TikTok dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana efektivitas penerapan perlindungan tersebut dalam melakukan pelanggaran seperti re-upload tanpa izin, penghapusan watermark, dan live streaming ilegal, seperti yang memuat kasus Windah Basudara. Hasil kajian menunjukkan bahwa konten TikTok pada dasarnya telah memenuhi unsur ciptaan yang dilindungi secara deklaratif sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, namun penerapan perlindungan hukumnya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain memenuhi norma terkait tanggung jawab platform digital, sifat penegakan hukum yang masih reaktif, kesulitan pembuktian terhadap pelaku anonim, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah perlindungan yang lebih mencakup, mencakup penegakan regulasi, pencegahan dini oleh kreator, penerapan teknologi deteksi otomatis, serta penyelesaian penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, guna memastikan hak moral dan hak ekonomi kreator TikTok terlindungi secara optimal sejalan dengan penerapan instrumen ekonomi digital yang terus berkembang.
Analisis Yuridis Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT.SUS-HKI/2021 Indah Feby Pratiwi Lubis; Widya Okta yanti Laoli; Auralia Nurlailaturrahmi; Siti Nuraini; Pretty Pretty; Rofa Yuniar Azzahra; Lia Nuraini
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1490

Abstract

Perlindungan desain industri merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas karya yang memiliki nilai estetika dan ekonomi. Salah satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah terpenuhinya asas kebaruan (novelty). Namun, pengaturan mengenai parameter kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kebaruan dalam perlindungan desain industri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur kebaruan masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran karena belum adanya parameter hukum yang objektif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menegaskan bahwa penilaian kebaruan didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan keseluruhan tampilan visual desain. Putusan tersebut memberikan pedoman dalam penerapan asas kebaruan, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan desain industri di Indonesia.    
Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Dompak Dengan PT. Tenra Pratiwi Development terkait Keabsahan Hak Guna Bangunan (HGB) Sahla Arifah Pangesti; Lia Nuraini; Irfan Harmain
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21868963

Abstract

This study aims to analyze efforts to resolve the agrarian dispute between the community of Dompak and PT. Terira Pratiwi Development (PT. TPD) regarding the validity of the Right to Build (HGB) title, focusing on the implementation of Supreme Court Decision Number 636 K/TUN/2018. The issue under examination is the suboptimal implementation of the court ruling in providing legal certainty for the community, even though the ruling legally annulled PT. TPD’s HGB due to administrative flaws. This situation has resulted in continued uncertainty regarding land tenure status—particularly for land lacking confirmed rights—thereby impacting the local community. The study employs an empirical-juridical method with a qualitative approach, utilizing interviews with two key informants: a representative from the Tanjungpinang City Land Office (BPN) knowledgeable about land administration and legal aspects, and a Neighborhood Association (RT) head representing the community affected by the agrarian conflict in Dompak. These interviews sought to gather information on the court ruling's implementation and the factual conditions on the ground. Additionally, the research is supported by a study of relevant legislation, court rulings, and related documents. The findings indicate that resolving the agrarian dispute requires stronger synergy between the government and the community to ensure the effective implementation of the court ruling. Therefore, further action is required from the government—specifically the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN)—to resolve land administration issues and optimize the implementation of Agrarian Reform. This involves designating land that meets the criteria for Agrarian Reform Object Land (TORA) in accordance with Presidential Regulation Number 86 of 2018, thereby establishing legal certainty, protecting community rights, and achieving a just dispute resolution as mandated by the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960.
SOSIALISASI ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI WISATA DAERAH PESISIR Yudi Pratama; Lia Nuraini; Susanti Susanti; Christiani Prasetyasari; R A Widyanti Diah Lestari; Angelina Eleonora; Devan Novriyandra; Nabilla Aqiilah Najla
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 7 No 3 (2025): Journal of Maritime Empowerment - Edisi Khusus
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v7i3.7556

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir, khususnya di Desa Pengudang, mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengembangan potensi destinasi wisata lokal. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), lemahnya perlindungan terhadap karya dan budaya lokal, serta kurangnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai strategi penguatan daya saing pariwisata daerah. Metode pelaksanaan meliputi pemetaan partisipatif, penyusunan materi kontekstual berbasis kasus nyata, dan pembentukan kelompok belajar. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan evaluasi menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta (60%) memiliki pemahaman awal yang rendah, namun 90% menilai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) relevan atau sangat relevan dengan pengembangan wisata. Tingkat partisipasi tergolong tinggi (100% aktif atau cukup aktif), dan 60% peserta memberikan masukan spesifik serta membangun. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal dan minat masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), meskipun diperlukan pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis untuk mendorong penerapan secara berkelanjutan. Kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis perlindungan kekayaan intelektual di wilayah pesisir.
Co-Authors Abella Aurelia Syifa Aldlyan Meilani Anastasia Wiwik Swastiwi Angelina Eleonora Anggraini Saskia Paramudhita Arzetty Putri Septeddy Aulia Putri Insani Auralia Nurlailaturrahmi Ayu Efritadewi Binsar Pandapotan Panjaitan Christiani Prasetyasari Devan Novriyandra Dewi Haryanti Dhuha Nurhidayah Elly Rumengan Elvira Clarista Faiqah ENDRI ENDRI Ferdi Chahyadi Gulo, Septi Puspitaria Halleina Rejeki Putri Hartono Handrisal Hanrizal Hanum, Atiikah Henky Irawan Hidayat, M Fajar Hilmalia Sesy Riauroikha Hos Arie Rhamadhan Sibarani Ilhamda Fattah Kaloko Indah Feby Pratiwi Lubis Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Ismawati Ismawati Kayla Patricia Putri Hadi Kusuma Lanuda Auraria Natcwata Marnia, Rani Martassya Martassya Mirza Ayunda Pratiwi Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Mumtaz Maulana Nabiila Ihdina Nabilla Aqiilah Najla Nahusona, Erick Suprianto Nainggolan, Ario Ardanis Nurul Iman Piya Septiany Junisa Prasetiasari, Christiani Pratiwi, Risdy Absari Indah Pretty Pretty R. A. Widyanti Diah Lestari Raissa Alya Fahira Ramadhina Eka Putri Sugiarto Riauroikha, Hilmalia Sesy Rizki Yuli Sari Rofa Yuniar Azzahra Sahla Arifah Pangesti Sari, Nila Permata Sarinu, Rizki Yuli Siti Nuraini Siti Nurhayati Situmeang, Nova Suria Suria Suryadi Suryadi Suryadi Susanti Susanti Susanti Susanti Tammardhia, Rodhia Tulus Febriandy Panjaitan Venny Fiola Angelica Verga Syaharani Sukma Widya Okta yanti Laoli Yeni A Lumbantoruan Yudi Pratama