Articles
<![CDATA[BIAYA SOSIAL SEBAGAI BAGIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM SUDUT PANDANG AKUNTANSI ]]>
<![CDATA[Yunita, Anggraeni]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Vol. I, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5.687 KB)
<![CDATA[Kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Bagaimanapun juga ada dampak negatifnya. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial ini muncul akibat adanya konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan akibat dampak negatif yang timbul akibat keberadaan suatu perusahaan dalam suatu lingkungan tertentu, sehingga perusahaan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Praktik tanggung jawab sosial pada umumnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu brand image perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pemerintah juga telah membuat suatu peraturan perpajakan dalam PMK- 02/PMK.03/2010 pasal 2 di mana besarnya biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Hal ini merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan praktik Corporate Social Responsibility secara konsisten. Dengan peraturan tersebut diharapkan perusahaan akan menerima timbal balik yang positif setelah menerapkan CSR. Akuntansi untuk mengukur kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan dikenal dengan akuntansi sosial. Kata Kunci: Biaya Sosial, Akuntansi Sosial, Corporate Social Responsibility]]>
<![CDATA[IPTEK BAGI MASYARAKAT (IBM) DESA BUKIT KIJANG MELALUI PELATIHAN PRODUKSI PAKAN IKAN MANDIRI SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR ]]>
<![CDATA[Prayoga, Gigih Ibnu]]>;
<![CDATA[Syaputra, Denny]]>;
<![CDATA[Yunita, Anggraeni]]>
<![CDATA[ IKRA-ITH ABDIMAS Vol 3 No 1 (2020): IKRAITH-ABDIMAS VOL 3 NO 1 BULAN MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Persada Indonesia YAI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.404 KB)
<![CDATA[Desa Bukit Kijang merupakan salah satu desa dengan potensi yang luar biasa terutama padasektor perkebunan dan pertambangan. Setelah pasca tambang, warga Desa Bukit Kijang mulaiberalih ke sektor agribisnis, pembudidayaan, dan perikanan. Beberapa lahan bekas tambang timahyang cukup banyak di area Desa Bukit Kijang saat ini oleh masyarakat digunakan untuk budidayaikan air tawar. Pakan ikan merupakan salah satu faktor paling penting yang mendukungpertumbuhan ikan. Permaslahannya adalah harga pakan ikan yang semakin tinggi, membuatpembudidaya ikan perlu mencari cara mengurangi pengeluaran pakan ikan.Oleh karena itu, untukmenekan biaya operasional, pembudidaya ikan membutuhkan kemampuan memproduksi pakanikan secara mandiri. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan pembuatan pakan ikanmandiri dengan bahan baku lokalmelalui kegiatan iptek bagi masyarakat (IbM). Kegiatan IbMdiDesa Bukit Kijang, yaitu pelatihan produksi pakan ikan mandiri sebagai telah selesai dilaksanakandalam tiga tahapan. Kegiatan dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan Agustus 2019.Tahapan pertama yaitu persiapan kegiatan, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak desa,penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas antara tim IbM dengan pihak desa. Tahapankedua yaitu sosialisasi kepada warga Desa Bukit Kijang mengenai pentingnya dan manfaatpembuatan pakan ikan secara mandiri. Pakan ikan yang dibuat juga berasal dari bahan baku lokalsehingga lebih efisien, mudah didapatkan, murah, menguntungkan.Tahapan ketiga yaitu pelatihanpembuatan pakan ikan mandiri dengan menggunakan bahan baku lokal. Luaran yang telah dicapaiproduk pakan ikan mandiri, peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa BukitKijang.]]>
<![CDATA[PROGRAM INOVASI DESA MELALUI PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BUKIT KIJANG ]]>
<![CDATA[Yusuf, Yusuf]]>;
<![CDATA[Christianingrum, Christianingrum]]>;
<![CDATA[Yunita, Anggraeni]]>;
<![CDATA[Ibnu Prayoga, Gigih]]>
<![CDATA[ IKRA-ITH ABDIMAS Vol 3 No 2 (2020): IKRAITH-ABDIMAS VOL 3 NO 2 BULAN JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Persada Indonesia YAI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1234.548 KB)
<![CDATA[Produksi jamur tiram di Bangka Belitung saat ini masih belum dapat memenuhikebutuhan pasar. Desa Bukit Kijang memiliki potensi yang baik sebagai tempat untukbudidaya jamur tiram. Namun, sebagian masyarakat desa Bukit Kijang belummengetahui mengenai jamur tiram, baik bentuk, kegunaan, maupun cara budidayanya.Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untukmengatasinya. Kegiatan PKM telah dilaksanakan di Desa Bukit Kijang dalam beberapatahapan kegiatan. Tahapan pertama adalah persiapan, tahap kedua sosialisasi, tahap ketigapelatihan, dan tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Materi sosialisasi yangdisampaikan adalah pengenalan jamur tiram, manfaat, syarat tumbuh, dan cara budidayajamur tiram. Pelatihan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: 1. Pencampuran mediatumbuh; 2. Pemeraman media; 3. Pengisian baglog; 4. Sterilisasi baglog; 5. Pendinginanbaglog; 6. Inokulasi bibit jamur F2; 7. Inkubasi dan pemindahan baglog ke kumbung; 8.Pemeliharaan; dan 9. Pemanenan. Produksi jamur tiram desa bukit kijang pada panenpertama di bulan Agustus yaitu sebanyak 3 kg. Kendala yang ditemui masyarakat yaitubanyak baglog yang terserang oleh trichoderma sp. dan musim kemarau yang cukuppanjang sehingga menyebabkan baglog cepat kering.]]>
<![CDATA[MODEL SOLUSI DAN PANDUAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF PADA PROGRAM PEMBINAAN KARANG TARUNA ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Yunita]]>;
<![CDATA[Faisal, Sanapiah]]>;
<![CDATA[Redjeki, Endang Sri]]>
<![CDATA[ Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menghasilkan buku panduan yang didalamnya memuat model pembelajaran transformatif untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada program pembinaaan karang taruna. Metode penelitian ini didesain sebagai penelitian pengembangan, melalui penelitian pendahuluan awal dengan tahap penelitian (1) Penelitian Pendahuluan; (2) Perencanaan dan Pengembangan Produk; (3) validasi ahli dan revisi; (4) uji validasi pengguna dan revisi; (5) Pelaporan. Hasil pengembangan produk adalah sebuah buku panduan yang didalamnya memuat model dan panduan pelaksanaan pembelajaran. Subyek uji lapangan secara terbatas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Malang selaku pembina tingkat daerah, Kepala Desa Tunjung Sekar selaku pembina tingkat desa, Pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru sedangkan subyek uji lapangan luas adalah , Kepala Desa Dinoyo selaku pembina tingkat desa, Pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Dinoyo. Validasi dilakukan untuk melihat tingkat validitas produk. Validasi dilakukan sekali oleh ahli bidang PLS dan ahli model pembelajaran, dan uji lapangan berupa validasi pengguna untuk memberikan penilaian terhadap buku panduan pembelajaran transformatif . Hasil dari uji pengguna terbatas dan luas menyatakan bahwa buku panduan pembelajaran ini layak digunakan.]]>
<![CDATA[Measurement of Accountability Management of Village Funds ]]>
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>;
<![CDATA[Mrs Christianingrum]]>
<![CDATA[ Integrated Journal of Business and Economics (IJBE) Vol 2, No 1 (2018): Integrated Journal of Business and Economics ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.283 KB)
|
DOI: 10.33019/ijbe.v2i1.62
<![CDATA[The purpose of this study is to measure the accountability of village funds management in Kabupaten Bangka. In relation to the Village Funds program which is a government program, the measurement of accountability of Village Funds management uses accountability principles consisting of Transparency, Liability, Controlling, Responsibility and Responsiveness which are the principles of accountability developed by the United Nations Development Program in measuring bureaucratic accountability. This research is a qualitative research by taking data from several villages in Bangka Regency. As well as qualitative research, the data taken in this study using snowball sampling method, where researchers take data by conducting in-depth interviews until the data obtained until the condition is saturated, meaning there is a repetition of the same information at the time of data collection. The results of this study indicate that villages in Bangka Regency have met the accountability principles of 5 (five) starting from planning, implementation and reporting when measured from 5 (five) accountability principles consisting of Transparency, Obligation, Controlling, Responsibility and Responsiveness.]]>
<![CDATA[EVALUASI AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA DAN KABUPATEN BELITUNG: SUATU KAJIAN KOMPREHENSIF ]]>
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>;
<![CDATA[Christianingrum Christianingrum]]>
<![CDATA[ Tirtayasa Ekonomika Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.474 KB)
|
DOI: 10.35448/jte.v14i1.5411
<![CDATA[Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemerintah membentuk Dana Desa adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa; menanggulangi kemiskinan; serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih memeratakan pendapatan. Terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa yang dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa telah akuntabel dan efektif dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana pengelolaan dana, pengawasan dan sumber daya manusia yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan, pengelolaan dana desa pada tahun 2015 masih belum optimal, namun untuk tahun 2016 pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik karena kelemahan pada tahun 2015 menjadi masukan bagi pemerintah pusat, kabupaten dan pemerintah desa untuk mengelola dana desa menjadi lebih baik lagi]]>
<![CDATA[Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif ]]>
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>;
<![CDATA[Christianingrum Christianingrum]]>
<![CDATA[ Accounthink Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNSIKA (Universitas Singaperbangsa Karawang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.026 KB)
|
DOI: 10.35706/acc.v4i1.1822
<![CDATA[Under Law no. 6 Year 2014 on Village, the government's goal of forming Village Fund is because the government wants to improve the welfare of rural communities; improving the quality of life of villagers; tackling poverty; as well as creating economic growth with more revenue sharing. In relation to the management of the village funds, the Corruption Eradication Commission (KPK), based on the results of the study conducted in 2014, found 14 potential problems for village fund management related to Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds divided into four (4) aspects of regulatory and institutional aspects, aspects of governance, supervisory and human resources aspects. The purpose of this study is to evaluate whether the management of village funds has been accountable and effective in terms of regulatory and institutional aspects, the management of funds, supervision and human resources that will be assessed using a qualitative approach. The conclusions obtained from the preliminary study result, village fund management in 2015 are still not optimal, but for the 2016 village funds management has been well done since the weaknesses in 2015 became inputs for central, district and village governments for village funds management to be more well again.]]>
<![CDATA[Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada RPJM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Wenni Anggita]]>;
<![CDATA[Duwi Agustina]]>;
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>
<![CDATA[ Accounthink : Journal of Accounting and Finance Vol. 5 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/acc.v5i1.3471
<![CDATA[The National Women's Machinery which always promotes and implements national planning and budgeting by including a gender perspective. Support for the implementation of gender responsive budgeting, also echoed by Women's PPB which includes members of civil society and women's organizations to share information and exchange ideas for the country's future. Efforts in coordinating the Joint Program to achieve the Millennium Development Goals, which consist of UNDP, UNFPA, UNICEF, and IOM also increase the involvement of UN Women as leaders in working with governments to mainstream budgets, policies and programs. UN Women also supports women's organizations and NGOs that work on transparency in government budgets and business in private sector. In 2013 Bangka Belitung gender development index (IPG) ranks 30th in Indonesia, indicating a gap between men and women in enjoying the fruits of development in the regions. Bangka Belitung became one of the two provinces selected as piloting the implementation of PPRG at the village level in addition to Gorontalo Province. Based on the explanation that has been explained then in this study explaned that the application of PPRG in the village fund budget in the Bangka Belitung by identifying 7 PUG indicators contained in the Regional RPJM.]]>
<![CDATA[Analysis the development of growth centers and hinterland areas in Bangka Regency, Indonesia ]]>
<![CDATA[Sella Agustina]]>;
<![CDATA[Devi Valeriani]]>;
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>
<![CDATA[ Journal of Social, Humanity, and Education Vol. 2 No. 1 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Goodwood Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35912/jshe.v2i1.712
<![CDATA[Purpose: This study aims to determine and analyze the development of growth centers and hinterland areas in Bangka Regency, Indonesia. Research Methodology: The analytical methods used are scalogram analysis, centrality index, gravity analysis, and GIS (Geographic Information System) methods. The type of data is quantitative data. The data source is secondarily obtained from BPS of Bangka Regency. Results: The results of the scalogram analysis and centrality index showed that Sungailiat District had the first order as the center of growth. The other seven districts, namely Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Riau Silip, Puding Besar, and Bakam are hinterland areas. Sungailiat District as the growth center has the strongest interaction value with the hinterland area, namely Pemali District, and the weakest interaction value with Bakam District. Limitations: This research uses the descriptive quantitative approach in its calculations using simple mathematical calculations. Further research is needed to find out how much influence it has on the region. Contributions: This study is to provide alternative inputs to the government of the Bangka Regency in formulating policy planning and decision-making regarding growth centers and hinterland areas.]]>
<![CDATA[UPGRADE MANAJEMEN USAHA PRODUK BATU BATA PADA ERA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rulyanti Susi Wardhani]]>;
<![CDATA[Julia Julia]]>;
<![CDATA[Duwi Agustina]]>;
<![CDATA[Anggraeni Yunita]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v5i2.432-441
<![CDATA[The purpose of this service activity is to empower a group of target communities to become independent communities. After empowerment is carried out through appropriate technology produced and training activities for 8 (eight) months for the Brick Business partner Mr. Zulkiflide detail the output targets are as follows: a) Management improvement. Indicators of the success of PKM activities in the form of improving management of partners, namely: the implementation of neat and good business financial reports on a continuous basis, as well as the application of marketing strategies to businesses. b) increased knowledge of product marketing strategies. Indicators of the success of PKM activities in the form of increasing knowledge about product marketing strategies to partners, namely: 100% e-commerce application and continuous stone stock calculation applications, c) increasing knowledge about business capital/bank credit. Indicators of increasing knowledge about business capital/bank credit to partners, namely: understanding in making bank credit proposals. The working procedures in this PKM are as follows: Stage of Making Appropriate Technology for e-commerce web and brick stock calculation applications, Training stages, namely: Business Management Training (Training on making and presenting financial reports and marketing training strategies), training on the use of e-commerce and the application of the calculation of the stock of bricks, training in capital management for micro-enterprises and a simulation of making bank loan proposals, and the PKM evaluation stage. The results of this PKM can increase the competitiveness of partners' businesses; the application of science and technology by 60%; and an increase in knowledge and skills by 70%.]]>
