Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Dampak Hukum Dan Sosial Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja di Indonesia Azizar Aryarindra I.S.; Dhevanda Ashar Evrast Avrizal; Herdandi Bagus Anand P.; Nuzula Fatwa, Geulys; Raaffina Putri, Almaas; Hadji, Kuswan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1753

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjadi isu penting dalam hukum ketenagakerjaan yang berdampak luas secara hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum PHK sepihak, dampaknya terhadap pekerja dan masyarakat, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan PP Nomor 35 Tahun 2021, serta didukung data sekunder dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PHK sepihak sering dilakukan tanpa prosedur sah, mengakibatkan ketimpangan relasi kerja, kerentanan ekonomi pekerja, dan ketidakstabilan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti bipartit, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial belum sepenuhnya efektif karena lemahnya kesadaran hukum dan akses keadilan. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui reformasi kebijakan, penguatan peran pengawas ketenagakerjaan, dan pemberdayaan hukum bagi pekerja agar perlindungan hukum menjadi nyata dan berkeadilan.
Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Demokratis dan Konstitusional Hadji, Kuswan; Azizah, Anisa Fitriani; Aulia, Putri; Pandini, Anindya Intan; Oktasani, Reda; Patmawati, Nanda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.925

Abstract

In a democratic and constitutional government system, independent state institutions have an important role in maintaining the balance of power, promoting transparency, and protecting human rights. Institutions such as the General Election Commission (KPU), Ombudsman and other supervisory bodies are needed to ensure constitutional principles are implemented effectively. The presence of these institutions is essential to monitor government actions, protect civil rights, and prevent abuse of power. This article examines the contribution of these independent institutions in achieving just and participatory governance, as well as the challenges they face. For these institutions to function optimally and achieve a more mature and sustainable democracy, support from government, society and international organizations is essential. This research uses a normative research method, namely by collecting data through a literature review with reference to several articles, references and appropriate legal bases.
Peran Perempuan dalam Masyarakat terhadap Penempatan Anggota Legislatif di Komisi DPR RI Periode 2019-2024 Sari, Anggita Dita; Octaviana, Arvi; Kamila, Devina Cahya; Permatasari, Nian Puspita; Irawan, Tasya Fatah Putri; Hadji, Kuswan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.930

Abstract

Indonesia as a democratic country upholds equal rights for all citizens to participate in politics including women. However, women still face discrimination in accessing strategic positions in state institutions especially in the legislature. Even though there has been an increase in women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR) in the 2019-2024 period, challenges remain especially in their placement in commissions which are important policy-making arenas. This research examines the distribution of women's roles in DPR commissions, the impact of this representation on policy, and how social factors such as class, ethnicity and education influence their opportunities in the legislative body. This study aims to provide insight into the contribution of women in policy making and gender dynamics in parliament which is expected to support the development of more inclusive policies and a gender perspective in Indonesia.
Transformasi Digital Di Pengadilan Agama Rofiq, Nur; Hadji, Kuswan; Arda Bily, Muhammad Yusuf
The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization Vol 14 No 01 (2025): Ulama dan Umara Nusantara: Koneksi dan Problem Solving
Publisher : INC- Islam Nusantara Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51925/inc.v14i01.132

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis sejauh mana transformasi digital di pengadilan agama dalam mengevaluasi efektivitas e-Court di Jawa Tengah selama dan setelah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 belum optimal. Semakin tahun mengalami naik turun bahkan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan e-Court, yaitu rendahnya kemampuan pencari keadilan dalam menggunakan fitur e-Court, pencari keadilan tidak mengetahui nilai utility dari e-Court serta fasilitas internet yang tidak memadai. Kendala lainnya karena banyak masyarakat di Jawa Tengah khususnya yang barasal dari pedesaan tidak familiar dengan penggunaan e-mail. Maka daripada bingung, mereka memilih pendaftaran perkara melaui secara manual, padahal pendaftaran perkara melaui e-Court lebih parktis dan biayanya murah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi e-Court kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam memodernisasi lembaga peradilan tanpa menyimpang dari prinsip hukum acara perdata. Kenaikan signifikan penggunaan fitur e-Court hanya terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Magelang, dikarenakan adanya kebijakan agar sebisa mungkin seluruh masyarakat pencari keadilan mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Meskipun terdapat kenaikan penggunaan fitur e-Court yang signifikan tetapi masih ada saja yang mengalami kesulitan, kecuali bagi masyarakat yang sudah melek Teknologi Informasi. The purpose of this study is to analyze the extent of digital transformation in religious courts in evaluating the effectiveness of e-Court in Central Java during and after Covid-19. The research method used is normative. The results of the study show that the number of cases registered through e-Court in the Religious Court of the High Religious Court of Semarang, Central Java during the Covid-19 pandemic and after the Covid-19 pandemic has not been optimal. Every year it experiences ups and downs and does not even show a significant increase. There are several obstacles encountered in the implementation of e-Court, namely the low ability of justice seekers to use the e-Court feature, justice seekers do not know the utility value of e-Court and inadequate internet facilities. Another obstacle is because many people in Central Java, especially those from rural areas, are not familiar with the use of e-mail. So rather than being confused, they choose to register cases manually, even though registering cases through e-Court is more practical and cheaper. Therefore, the Religious Court of the High Religious Court of Semarang, Central Java needs to educate and socialize e-Court to the public to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judicial institution without deviating from the principles of civil procedural law. A significant increase in the use of the e-Court feature only occurred in the Class II Religious Court of Magelang, due to the policy that as much as possible all justice seekers register their cases electronically. Although there has been a significant increase in the use of the e-Court feature, there are still some who experience difficulties, except for people who are already literate in Information Technology. Daftar Pustaka Akhmad Shodikin dkk (2021), Efektivitas Penerapan Sistem e-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian, yang dimuat Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN: 2655-1497 E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021. Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118. Anggi Astari Amelia Putri. (2021) Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19. 2021;6 (2):125–43 Dahwadin dkk, (2020), HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM, ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020 Johnny, I, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hal.49. Kaimuddin K dan Kasim AJ (2021). Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b). 2021;2:10–20. Populix:2022 Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder, http://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah Diakses pada 20 Maret 2022. Ricki. (2016). Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019). 2016;(1):1–23. Rosady RSR. 2021. Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. 2021;6 (2):125–43. Rocky Marbun. 2011. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Visimedia, Hlm. 23 Sabti E. Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. 2020;5:41–53. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13. Shodikin A, dkk (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. J MEDIASAS Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. 2021;4(2):135. Suyanto M dan H. (2021). Tinjauan Hukum E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ilmu Huk dan Hum. 2021;8(5):11-38. Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Virgin Jati Jatmiko, Skripsi HAKIKAT MAKNA MITSAQAN GHALIZA DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung) 2018
Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia Kartika Dewi, Lindi; Dewi, Balqis; Fardan, Muhammad; Louis, Stephanus; Hadji, Kuswan; Putriana, Arla
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13872

Abstract

Fenomena tumpang tindih regulasi di Indonesia telah menjadi persoalan mendasar yang menghambat kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini muncul seiring meningkatnya jumlah regulasi dari berbagai lembaga pembentuk peraturan tanpa mekanisme sinkronisasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab disharmoni regulasi, mengevaluasi urgensi harmonisasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan dalam proses harmonisasi, termasuk dalam konteks penerapan omnibus law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui analisis data hukum sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, penyusunan aturan yang tergesa-gesa, jumlah regulasi daerah yang tidak terkontrol, serta minimnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Harmonisasi terbukti berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengurangan risiko regulasi. Studi kasus pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa konflik regulasi pusat-daerah menimbulkan ketidakpastian investasi, sengketa administratif, serta guncangan pada aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal harus bersifat preventif dan berkelanjutan melalui harmonisasi sejak tahap perencanaan RUU, penguatan peran Kemenkumham, digitalisasi basis data regulasi, serta evaluasi regulasi secara berkala.
Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Rahayu, Intan; Fajar Ardiyanto , Bagus; Ivan Putra Pamungkas , Andhika; Nur Rokhim , Muhammad; Hadji, Kuswan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14214

Abstract

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar proses administratif, melainkan sarana untuk memastikan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Good Governance, keterlibatan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana partisipasi publik berjalan efektif dalam proses legislasi daerah, sekaligus mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat serta faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber daring dan dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas, minim pengaruh terhadap substansi kebijakan, dan terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas hukum masyarakat, lemahnya komitmen politik DPRD maupun pemerintah daerah, serta kurangnya forum partisipatif yang inklusif. Kondisi ini berdampak pada kualitas Perda yang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan berpotensi menimbulkan resistensi dalam implementasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi melalui inovasi kanal komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan legislator, serta konsistensi komitmen politik agar partisipasi publik benar-benar substantif dan menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Anffa, Al Anjani, Adinda Berliana Rizkita Arda Bily, Muhammad Yusuf Arifah, Yunita Nurul Arrigo, Farrel Astuti, Juwita Ayu Aulia, Putri Azizah, Anisa Fitriani Azizar Aryarindra I.S. Azzahra, Aisyah Basuki, Ronaan Maulana Bily, Muhammad Yusuf Arda Caniago, Vanesa Alexandra Dewi, Balqis Dhevanda Ashar Evrast Avrizal Dwi Triani, Luwes Fajar Ardiyanto , Bagus Fardan, Muhammad Fauziah Wardan A, Alfah Firdaus, Elyassin Firnanda, Irma Gunawan, Nama Frisca Choirunisa Hakim, Reza Sindu Fitriadi Herdandi Bagus Anand P. Hertiana, Essa Husna, Aqila Inayatuzzahra Intan Rahayu Irawan, Tasya Fatah Putri Ivan Putra Pamungkas , Andhika Jihad Lukis Panjawa Kamila, Devina Cahya Kartika Dewi, Lindi Khayati, Siwi Nur Lestari, Okti Indah Louis, Stephanus Merliani Riskiana Putri Milawati, Aulia Arinda Muaviroh, Siti Mukti, Ahmad Kisna Novalia, Naila Nugroho, Dimas Dwi Nur Rokhim , Muhammad Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu Nuzula Fatwa, Geulys Octaviana, Arvi Oktasani, Reda Pajrin, Rani Pandini, Anindya Intan Pangestu, Diah Ajeng Panggabean, Anggi Kristiana Joy Panjaitan, Janter Patmawati, Nanda Permatasari, Nian Puspita Putri, Angelica Erviana Putri, Aninditya Eka Syahdrania Putriana, Arla Raaffina Putri, Almaas Rahma, Sahilda Lailatul Rahmaleni, Wikha Rian Setyawan, Muhammad Rizky, Anisa Mutiara Rofiq, Nur Saputra, Alan Sari, Anggita Dita Sari, Dahlia Apriliana Mekar Sumadi, Echa Nursyah Dani Surbakti, Syahputra Aditya Kusrin Syafila, Apriliana Ratih Umala sari, Putri Wulandari, Saiva Zain, Cheren Azizah