Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie YUSTISI Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Proceeding International Seminar of Islamic Studies Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Asian Journal of Law and Humanity Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal CENDIKIA ISNU Jurnal Cendikia ISNU SU
Mhd Yadi Harahap
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan Tengku Rizki Rahman; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1682

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban.  Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.
Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM Muhammad Saputra; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1683

Abstract

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar’i secara bersamaan
Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry) Wiranto; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1684

Abstract

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian
IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP PENGUTIPAN SUMBANGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Rachma Syarina Aatifa; Mhd Yadi Harahap
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i2.24106

Abstract

This study aims to examine the implementation of Medan City Regional Regulation Number 10 of 2021 regarding the collection of public donations, both those conducted with official permission and those without legal authorization. Using a normative-empirical method and a juridical-sociological approach, the research combines statutory analysis with empirical data obtained from interviews with the Social Service Office of Medan City and three legal charitable institutions: Lazpersis Foundation (Medan Sunggal), Dompet Dhuafa Muhammadiyah (Medan Tembung), and Al-Bukhari Mosque (Medan Johor). The findings show that the regulation provides a legal foundation to restrict unauthorized donation activities that tend to lack transparency and misuse public trust. In contrast, licensed institutions demonstrate accountable and lawful practices aligned with maqāṣid al-sharī‘ah, such as supporting orphans, educational scholarships, and places of worship. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, this regulation affirms the state’s responsibility to uphold public benefit (maṣlaḥah ‘āmmah) and social order through just and ethical governance. Keywords: Medan Regulation, Public Donation, Siyāsah Dustūriyyah   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap praktik pengutipan sumbangan di ruang publik, baik yang dilakukan oleh lembaga berizin maupun oleh pihak tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara di tiga kecamatan, yakni Medan Johor, Medan Tembung, dan Medan Sunggal, serta Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda ini telah efektif dalam memberikan kerangka hukum untuk membatasi praktik pengumpulan sumbangan tanpa izin yang tidak akuntabel. Lembaga seperti Yayasan Lazpersis, Dompet Dhuafa Muhammadiyah, dan Masjid Al-Bukhari telah menunjukkan tata kelola sumbangan yang sah, transparan, dan sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan peran negara dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah kemudaratan publik melalui regulasi yang adil dan maslahat. Kata Kunci: Perda Kota Medan, Pengutipan Sumbangan, Siyasah Dusturiyah
Restructuring of Non-Performing Loans as a Legal Protection Measure for Debtors Tata Cendekia Putra Sinaga; Mhd Yadi Harahap
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i1.57039

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for customers indicated to have non-performing loans at PT. Bank Sumut Medan, Polonia Branch, based on Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2021. To address this issue, the researcher employs a normative juridical research type with a case study approach and a statutory approach. The data used consists of both secondary and primary data. The data collection techniques include interviews aimed at obtaining data on the resolution of problematic loans through restructuring at PT. Bank Sumut Medan, Polonia Branch, as well as questionnaires for respondents and employees. Additionally, the secondary data in this study consists of legal materials that use books or specific regulations as literature sources. The research results show that the form of legal protection for debtors in non-performing loans can be carried out through restructuring. However, it can be concluded that the loan procedures and requirements applied by Bank Sumut to its customers are already well-structured, and the loans provided are based on a well-utilized percentage of funds. Although the credit regulations implemented by Bank Sumut vary, the rate of non-performing loans remains relatively low. Keywords: Legal Protection, Debtor, Non-Performing Loan, Banking
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 255/Pid.Sus/2023) Fitri; Mhd Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.903

Abstract

Penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) merupakan bentuk kekerasan domestik yang sering kali luput dari perhatian hukum, tindakan kekerasan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, yang selalu berulang dan tercermin dalam tingginya angka pelaporan kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), ribuan kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif, untuk menelaah penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Kajian hukum dilakukan dengan membandingkan regulasi pada hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perspektif dari hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan PRT dapat dijerat dengan UU PKDRT karena PRT dianggap bagian dari lingkup rumah tangga. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan restitusi kepada korban, yang setara dengan tuntutan jaksa. Secara komparatif, konsep hukuman ini memiliki kemiripan dengan prinsip diyat (ganti rugi) dalam hukum pidana Islam, yang juga mengutamakan keadilan restoratif bagi korban.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan) Prayogi Prayogi; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Mhd Yadi Harahap; Utary Maharany Barus
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas ijbari. Asas ijbari mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan
Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah Sugih Ayu Pratitis; Sukiati; Nurasiah; Mhd Yadi Harahap
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.9064

Abstract

Changes in gender roles and the increasing economic participation of women in Indonesia have given rise to a new family reality in which wives often become the more dominant income earners. This condition raises issues of justice in the distribution of marital property after divorce, which has traditionally adhered to an equal division as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the problem of justice in the distribution of marital property when the wife contributes more significantly to the household economy and to formulate a reconstruction of justice based on maqāṣid al-sharīʿah. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, conceptual, comparative, and sociological approaches as supporting perspectives, with maqāṣid al-sharīʿah serving as the primary analytical framework. The data were obtained through a systematic literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The findings indicate that an equal division of marital property does not always reflect substantive justice when the economic contributions of husband and wife are unequal. The maqāṣid al-sharīʿah approach particularly the principles of hifẓ al-māl (protection of property) and hifẓ al-nasl (protection of family) emphasizes that justice should be understood proportionally, in accordance with the actual contributions of each party. Therefore, this study recommends a progressive interpretation of Article 97 of the KHI so that the distribution of marital property is more oriented toward public interest (maṣlaḥah) and substantive justice within Islamic family law in Indonesia
Penggunaan Lahan Perusahaan Menjadi Lahan Tanaman dalam Perspektif Kaidah Tasharruf Fi Milkil Ghair : Studi di Desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4712

Abstract

Pemanfaatan lahan perusahaan yang dibiarkan kosong seringkali memunculkan ketegangan antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi pada lahan milik PT. SRGR di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang digarap warga tanpa izin pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan tersebut dalam perspektif kaidah tasharruf fi milkil ghair serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin termasuk bentuk tasharruf yang terlarang, namun dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, penggunaan lahan menjadi sah dan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas izin, mediasi pemerintah desa, dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan pemanfaatan lahan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif
Corruption in the Perspective of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law Reform Yoyok Adi Syahputra; Mhd Yadi Harahap
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Cendikia Januari
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v3i1.1313

Abstract

Corruption is a multidimensional problem that not only harms the state's finances, but also damages the moral, social, and justice order of society. In an Islamic perspective, corruption is seen as a despicable act that is contrary to the principles of trust and justice, although the term corruption is not found explicitly in classical jurisprudence literature. The Qur'an and Sunnah have substantively regulated the prohibition of acts that have a corrupt character through the concepts of ghulul, thioniah, risywah, ghasab, and unlawful possession-eating. This condition requires the formulation of anti-corruption fiqh that is contextual and relevant to modern legal challenges. This research aims to analyze the concept of corruption from the perspective of Islamic criminal law and formulate anti-corruption jurisprudence with the approach of maqāṣid al-syarī'ah, as well as examine its relevance to the Indonesian criminal law system. The research method used is normative legal research with a conceptual, philosophical, and legislative approach, through the study of the Qur'an, Sunnah, fiqh rules, classical and contemporary fiqh literature, as well as laws and regulations related to corruption. The results of the discussion show that corruption in Islamic criminal law is more appropriately qualified as jarīmah ta'zīr because it does not have explicit sanctions in nash, but it has a broad and systemic impact. The principles of maqāṣid al-syarī'ah place corruption as a serious violation of the protection of property and even human souls. Corruption eradication regulations in Indonesia's positive law are basically in line with the principle of ta'zīr as long as it is oriented towards the public good. This study concludes that the integration of anti-corruption fiqh values with national criminal law is a strategic step in realizing the rule of law that is just and based on moral and social values.
Co-Authors Afriansyah Anggi Egi Anggraini Anna Muwaffika Arifin Siahaan Bukti Padang Danang Dermawan Faisal Khalid Fery Dianta Ginting Fitri Hafsah Hafsah Hafsah Kamaluddin Pane M. Fajri Syahroni Siregar Mashuri Siregar Hall Muhammad Firman Akhsani Muhammad Saputra Muhammad Sya’ban Siregar Muniruddin Ritonga Nandani Zahara Mahfuzah Nurasiah Pratitis, Sugih Ayu Prayogi Prayogi Rachma Syarina Aatifa Rizki Fadilah Romel Tarigan Said Reza Pahlevi Saifuddin AW Suhardiman Sukiati Tata Cendekia Putra Sinaga Taufik Tengku Rizki Rahman Utary Maharany Barus Wahda Hilwani Damanik Wiranto Yoyok Adi Syahputra Zamakhsyari bin Hasballah Thaib