Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Proceeding International Seminar of Islamic Studies Asian Journal of Law and Humanity Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Mhd Yadi Harahap
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan Tengku Rizki Rahman; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1682

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban.  Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.
Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM Muhammad Saputra; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1683

Abstract

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar’i secara bersamaan
Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry) Wiranto; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1684

Abstract

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian
Restructuring of Non-Performing Loans as a Legal Protection Measure for Debtors Tata Cendekia Putra Sinaga; Mhd Yadi Harahap
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i1.57039

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for customers indicated to have non-performing loans at PT. Bank Sumut Medan, Polonia Branch, based on Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2021. To address this issue, the researcher employs a normative juridical research type with a case study approach and a statutory approach. The data used consists of both secondary and primary data. The data collection techniques include interviews aimed at obtaining data on the resolution of problematic loans through restructuring at PT. Bank Sumut Medan, Polonia Branch, as well as questionnaires for respondents and employees. Additionally, the secondary data in this study consists of legal materials that use books or specific regulations as literature sources. The research results show that the form of legal protection for debtors in non-performing loans can be carried out through restructuring. However, it can be concluded that the loan procedures and requirements applied by Bank Sumut to its customers are already well-structured, and the loans provided are based on a well-utilized percentage of funds. Although the credit regulations implemented by Bank Sumut vary, the rate of non-performing loans remains relatively low. Keywords: Legal Protection, Debtor, Non-Performing Loan, Banking
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan) Prayogi Prayogi; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Mhd Yadi Harahap; Utary Maharany Barus
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas ijbari. Asas ijbari mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan
Penggunaan Lahan Perusahaan Menjadi Lahan Tanaman dalam Perspektif Kaidah Tasharruf Fi Milkil Ghair : Studi di Desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4712

Abstract

Pemanfaatan lahan perusahaan yang dibiarkan kosong seringkali memunculkan ketegangan antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi pada lahan milik PT. SRGR di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang digarap warga tanpa izin pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan tersebut dalam perspektif kaidah tasharruf fi milkil ghair serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin termasuk bentuk tasharruf yang terlarang, namun dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, penggunaan lahan menjadi sah dan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas izin, mediasi pemerintah desa, dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan pemanfaatan lahan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif
Co-Authors Anggi Egi Anggraini Anna Muwaffika Bukti Padang Faisal Khalid Hafsah Hafsah Hafsah M. Fajri Syahroni Siregar Mashuri Siregar Hall Muhammad Saputra Muhammad Sya’ban Siregar Nandani Zahara Mahfuzah Nurasiah Prayogi Prayogi Rizki Fadilah Sukiati Tata Cendekia Putra Sinaga Taufik Tengku Rizki Rahman Utary Maharany Barus Wahda Hilwani Damanik Wiranto Zamakhsyari bin Hasballah Thaib