Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Pada Politeknik Negeri Bengkalis Dari, Ulan; Mubarak, Husni
Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 4, No. 2, Desember 2023
Publisher : Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35314/iakp.v4i2.3524

Abstract

The purpose of this study is to find out how the classification, recognition, measurement, depreciation, revocation and ownership, as well as disclosure of fixed assets based on PSAP No. 07 at Bengkalis State Polytechnic. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that most of the fixed asset accounting stages have carried out asset accounting treatment in accordance with PSAP 07 of 2010 which includes classification, recognition, measurement, depreciation, termination and accounting as well as accounting. However, there are still several obstacles in the classification, depreciation and the disclosure of fixed assets at the Bengkalis State Polytechnic so that it has not been carried out properly according to PSAP 07 of 2010.Keywords: Fixed Assets, PSAP No.07
Memperkuat Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dari, Ulan; putri , Luna Erika; Rikiawan, Rikiawan; Sari , Nadia Widyana; Adha , Zulandi; Sari , Rahma Marlia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena masih banyak warga negara yang hanya menuntut haknya sebagai warga negara saja tanpa melaksanakan kewajibannya, misalnya dalam hal membayar pajak. Masih banyak warga negara yang belum taat membayar pajak tetapi mereka menuntut hak- haknya sebagai warga negara. Hal tersebut terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum direalisasikan dengan baik, sehingga warga negara tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban warga negara, kedua hal tersebut harus seimbang dalam pemenuhan setiap hak dan kewajiban
Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED Tentang Asas Kemaslahatan Pada Program Makan Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Islam Manalu, Agnes E; Hummaira, Nabila Devia; Eva Nia, Angela; Chahyani, Ayu Tri; Ambarita, Hanaya Manuela; Pakpahan, Pawer Erwin; Munthe, Rima Volyna; Mahrani, Silvia; Ginting, Solavide; Banjarnahor, Tebi Tafianta; Dari, Ulan; Sihotang, Yulia Fanissah; Iqbal, M
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2374

Abstract

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana program ini memenuhi prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) yang menjadi inti maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis literatur dan wawancara terhadap mahasiswa PPKn UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat signifikan berupa pemenuhan gizi anak sekolah, pencegahan stunting, dan peningkatan konsentrasi belajar, sehingga selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah terutama dalam aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql. Namun, tantangan seperti transparansi anggaran, kualitas makanan yang halal-thayyib, dan pemerataan distribusi menjadi faktor kritis yang dapat menurunkan nilai kemaslahatan. Mahasiswa menilai bahwa meskipun terdapat potensi kendala teknis, substansi program tetap membawa kemanfaatan besar. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan ketat, audit terbuka, serta keterlibatan ahli gizi dan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan prinsip kemaslahatan Islam.