Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.034
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Business and Human Rights Law and Policy
Lalu Hadi Adha
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati; Adha, Lalu Hadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.65

Abstract

Perlindungan kerja merupakan “perlindungan” yang melekat pada suatu hubungan kerja, yaitu hubungan antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan pekerja/Buruh, demikian pula dengan Pekerja harian Lepas yang upahnya didasarkan atas kehadirannya secara harian. Perlindungan kerja itu ada 3 (tiga) hal, dan yang paling diperlukan umumnya adalah perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja, sebagai suatu jenis perlindungan untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kerja. Untuk mensosialisasikan perlindungan kerja di atas maka telah dilaksanakan penyuluhan hukum berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 3630 /UN18.F3/PP/2022 tanggal 28 Juni 2022 di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Agustus 2022 Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.
Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Milano, Bagus Shelva; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the regulations on legal protection for underage child workers and to assess the supervision provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in the Mandalika Special Economic Zone in relation to child workers. This writing is empirical in nature, utilizing qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the Indonesian government has implemented regulations and supervision measures to safeguard child workers. These include the enactment of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Ministerial Regulation on the Empowerment of Women and Child Protection of the Republic of Indonesia No. 4 of 2018, which provides guidelines for establisment of UPTD PPA. There is a need for active involvement from local governments to ensure the effective implementation of child protection measures.
Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner Fathoni, M. Yazid; Sahrudin, Sahrudin; Hadi Adha, Lalu
JATISWARA Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i1.223

Abstract

Desa Senteluk merupakan salah satu desa yang mepunyai wilayah pantai di Kecamatan Batulayar. Oleh karena memiliki pantai, Pemerintah Desa Senteluk mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan usaha kuliner sebagai daya tariknya. Usaha-usaha kuliner tersebut didirikan di sepanjang sempadan pantai yang ada di Desa Senteluk dengan cara pemeberian sewa lahan dan tempat ke masyarakat. Karena usaha kuliner tersebut menggunakan sempadan pantai maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai tersebut dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat larangan terkait terhadap pemanfaatan sempadan pantai, asalkan pemanfaatannya tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar sempadan pantai. Selain itu, terkait dengan perjanjian sewanya karena dibuat dengan cara tidak tertulis, dalam arti para pihak tidak menentukan hak dan kewajiban mereka secara terperinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa ini secara hukum ditentukan berdasarkan unsur naturalia.
Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Rayon Kota Dompu Dalam Kesalahan Pencatatan kWh Meter Listrik Konsumen Angriani, Ayu; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6408

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan kWh meter listrik konsumen dan bagaimana tanggung jawab perdata PT PLN dalam mencatat kWh meter listrik terhadap konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan manipulasi angka stand kwh meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand kWh meter dalam hal menginput pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM). Pada kasus ini, PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab terhadap para pelanggan/konsumen yang mengalami kerugian menyangkut pencatatan kWh meter listrik yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, dan untuk ketentuan tanggung jawab PT. PLN (Persero) tercantum dalam Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Analisis Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Dalam Perspektif Hukum Perdata Dwi Cahya, Baiq Karunia; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perjanjian sewa menyewa ruko serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam sengketa sewa menyewa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Dalam praktik, pelaksanaan perjanjian seringkali bergantung pada penafsiran subjektif masing-masing pihak, khususnya terkait klausul hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, serta harga sewa. Perlindungan hukum oleh hakim diwujudkan melalui pemberian jaminan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan para pihak, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa gugatan penggugat tidak berdasar karena tidak terbukti adanya wanprestasi oleh tergugat, sehingga gugatan ditolak. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap pihak memahami secara menyeluruh isi perjanjian sebelum menandatanganinya, serta mempertimbangkan pembuatan addendum jika terdapat perubahan dalam isi perjanjian untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan sengketa hukum.
Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural Legal Systems Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Lalu Hadi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.33876

Abstract

The transfer of land rights is a classic problem, but the legal basis that validates its validity remains ambiguous to date.  Although Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration emphasizes that the transfer of land rights is executed using a PPAT deed, judges sometimes have varying legal considerations when deciding the issue of the validity of the transfer of land rights. The validation of these considerations is sometimes also based on the Burgerlijk Wetboek, or sometimes based on Customary/Adat Law. Based on the Morality-Positivism theory, this article will explore how judges should decide a case that falls into the category of "hard cases" regarding the issue of the transfer of land rights in Indonesia, including the legal sources that are used as references. The research method in this article is the normative legal research method. Based on the Dworkin’s theory (law as integrity) and seeing positive law still with moral judgment in it (moral-positivism), judges in deciding cases can use discretion in deciding hard cases. However, in a theoretical context, judges do not have absolute discretion or absolute freedom (independence) in deciding cases. The freedom of judges is within the limits of a circle, which Ronald Dworkin called the metaphor of the hole in the doughnut. Therefore, the judge's decision must not be separated from the spirit and principles of the Basic Agrarian Law. With the Morality of Law, judges cannot decide cases with policy (inclusive positivist), but can only base their decisions on the principles to maintain coherence
Comparative Study of Legal Protection of Women's Labor From the Perspective of International Conventions, Indonesian and German Law Adha, Lalu Hadi; Salsabila, Baiq Sagita; Wulandari, Laely
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6465

Abstract

Work related to humans, including aspects of the economy and fundamental human rights, is essential. Every individual, regardless of gender, has equal rights in the workforce. In the modern era, women are involved in forced labor, although they still face various challenges. In normative terms, protecting women's rights as workers in Indonesia is regulated by Law Number 13 of 2003 concerning Employment, alongside several other regulations and international conventions such as the ILO and CEDAW. However, there are several gaps in the framework, such as provisions that do not fully protect female workers and a lack of effective implementation of the conventions that have been ratified, which often merely reiterate the norms of the international convention. On the other hand, Germany has also ratified the convention and has more specific regulations for protecting women's rights. By comparing the laws of Indonesia and Germany, this research aims to provide recommendations for improvements and refinements in employment regulations in Indonesia. The research method employed is a normative legal study with a statutory, conceptual, and comparative approach. Based on the results of this study, it can be concluded that the regulations for protecting female workers in Indonesia and Germany have similarities and differences. In Indonesia, the protection of women is primarily outlined in the Employment Act, while in Germany, each protection category is more distinctly defined in the Constitution. Although both jurisdictions address matters such as maternity, protection from discrimination, and wage equality for equivalent work, there is a difference in the level of detail in their arrangements.
Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak Ventaria Yulia, Erika; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3930

Abstract

This study aims to determine the legal arrangements for child custody of minors due to divorce and the legal considerations of Religious Court judges in determining the best child custody for minors. The research used a normative research method. The results of the research were first in the case of Decision Number 36/Pdt.G/2023/PA.Smn, where the custody of the child went to his mother because he was still a minor. Furthermore, in the case of the second decision, Number 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, the child custody rights went to the father because the mother had died and there were still biological parents, that is, the father, so the judge considered the best child custody rights to the father even though the child was still underage. There is no law that strictly and clearly regulates the obligation for child custody to be given to the biological mother or biological father after a divorce; the only rule that regulates this matter is in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 105, where it is stated that the control of child custody for children under 12 years of age is given to the biological mother. Based on the results of this study, in Islamic law, there is no dispute over fighting over child custody for divorced parents, who have the right to take care of and protect their children; it must be given to the mothers
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela Hadi Adha, Lalu
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3985

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan erova. Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini salah satunya jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi. Dari aspek hukum secara nasional Indonesia sebenarnya telah memiliki sederet regulasi untuk menjamin terlindunginya para pahlawan devisa itu. Payung besar perlindungan PMI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur terkait perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan terbaru, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Co-Authors Aditya Rahman Aditya Rahman Allan Mustafa Umami Anggita Putri Nabilah Angriani, Ayu Aris Munandar Asyhadie, H. Zaeni Asyhadie, Zaeni Diangsa Wagian, Diangsa Didin Saprudin Dwi Cahya, Baiq Karunia Farah Savira Fathoni, M. Yazid Hifdul Lisan Amal Junaidin Junaidin Kurniawan Hidayat Kusuma, Rahmawati Kusuma, Rahmawati Laely Wulandari Lukman as, Rosdiana_putri Milano, Bagus Shelva Mohammad Irfan Muhamad Sapoan Muhammad Alfian Sangaji Nadia Amalia Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny Ni Putu Wimas Lestari Dewi Nur Ardini Rahmadani Nurul Farah Sahlisa Putri, Rosdiana Raden Mochammad Hazrat Rachmatullah Rahmawati Rahmianti Rahmianti Rizki Ananda Soleha Sahrudin Sahrudin Sahrudin, Sahrudin Salsabila, Baiq Sagita Siska Wilia Sapitri Tasyriqiya Aulia Putri Ventaria Yulia, Erika Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zulhizah Febriansyah