Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.034
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Business and Human Rights Law and Policy
Lalu Hadi Adha
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana: Studi di Lapas Kelas II A Kuripan Lombok Barat Lukman as, Rosdiana_putri; Putri, Rosdiana; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah biologis bagi narapidana dan untuk memahami faktor yang menghambat pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat, akibat hukum seperti ketidak harmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian dan berbagai kasus penyimpangan sexsual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Faktor penghambat Pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat seperti:Tidak adanya peraturan yang mengatur, penjaminan bahwa itu adalah istri dari narapidana, kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya jadi dan ruangan untuk pemenuhan nafkah biologis tidak ada, over kapasitas 32,7%, Jumlah pegawai yang kurang, pengamanan yang harus di tambah, banyak penyimpangan yang tidak seharusnya seperti melakukan hubungan dengan yang bukan istri sahnya.
Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dalam Perspektif Pariwisata Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4914

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindugan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam eksistensi pengaturan Sistem hukum pengawasan orang asing dan pnggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan yuridis yang berlaku secara nasional umumnya, dan Peraturan -peraturan daerah yang diterbitkan khususnya yang berlaku di daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian, namun tidak ditemukan dalam peraturan yang erkaitan dengan kepariwisataan.
Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pmfhax80

Abstract

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Milano, Bagus Shelva; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pc02nt21

Abstract

This research aims to determine the regulations on legal protection for underage child workers and to assess the supervision provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in the Mandalika Special Economic Zone in relation to child workers. This writing is empirical in nature, utilizing qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the Indonesian government has implemented regulations and supervision measures to safeguard child workers. These include the enactment of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Ministerial Regulation on the Empowerment of Women and Child Protection of the Republic of Indonesia No. 4 of 2018, which provides guidelines for establisment of UPTD PPA. There is a need for active involvement from local governments to ensure the effective implementation of child protection measures.
Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Rayon Kota Dompu Dalam Kesalahan Pencatatan kWh Meter Listrik Konsumen Angriani, Ayu; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6408

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan kWh meter listrik konsumen dan bagaimana tanggung jawab perdata PT PLN dalam mencatat kWh meter listrik terhadap konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan manipulasi angka stand kwh meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand kWh meter dalam hal menginput pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM). Pada kasus ini, PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab terhadap para pelanggan/konsumen yang mengalami kerugian menyangkut pencatatan kWh meter listrik yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, dan untuk ketentuan tanggung jawab PT. PLN (Persero) tercantum dalam Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Analisis Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Dalam Perspektif Hukum Perdata Dwi Cahya, Baiq Karunia; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perjanjian sewa menyewa ruko serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam sengketa sewa menyewa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Dalam praktik, pelaksanaan perjanjian seringkali bergantung pada penafsiran subjektif masing-masing pihak, khususnya terkait klausul hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, serta harga sewa. Perlindungan hukum oleh hakim diwujudkan melalui pemberian jaminan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan para pihak, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa gugatan penggugat tidak berdasar karena tidak terbukti adanya wanprestasi oleh tergugat, sehingga gugatan ditolak. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap pihak memahami secara menyeluruh isi perjanjian sebelum menandatanganinya, serta mempertimbangkan pembuatan addendum jika terdapat perubahan dalam isi perjanjian untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan sengketa hukum.
Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia ADITYA RAHMAN; Rahman, Aditya; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qryrkk20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam pengaturan urutan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris dalam konteks Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian menggunakan metode Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam klaim JHT menurut Pasal 16 Ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 masih belum jelas, terutama terkait pembedaan saudara kandung penuh dan tiri serta penempatan mertua yang dinilai kurang adil. Selain itu, ketiadaan pengaturan rinci mengenai wasiat berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. Sengketa klaim JHT sering terjadi akibat ketidakjelasan aturan yang menimbulkan klaim ganda. Pembuktian dokumen resmi menjadi krusial, sementara BPJS Ketenagakerjaan hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutus, sehingga penyelesaian sering berlanjut ke pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Ketentuan ahli waris perlu diperjelas, termasuk pembedaan antara saudara kandung penuh dan tiri serta peninjauan posisi mertua. Pengaturan wasiat harus dirinci untuk menjamin keabsahan dan prioritasnya. Pemerintah perlu memperbarui Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, memperkuat kewenangan BPJS dalam memutus klaim sederhana, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum agar proses klaim JHT lebih efisien dan meminimalkan sengketa.
KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA Adha, Lalu Hadi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.181

Abstract

BOT (Build Operate Transfer) as a form of agreement held by the government policy with private parties is a legal act by the agency or the State   administration officials who make public policy as the object of the agreement. Although inherent in him as a body or public official, the government in implementing the contractual relationship with another party (private) legal act is not governed by public law, but based on the laws and regulations of civil law (privaat recht), as the case of legislation that underlie civil legal actions carried out a body of citizens and civil law. The research shows that in a contractual relationship, the government as a party to the BOT contracts have no equal footing with their counterparts. This will be discussed in more depth in the study of law with the approach of juridical normative or study in a BOT contract as an agreement policy. Key words : BOT contract, agreement, policy
Minimum Wage Setting: A Comparison of Wage Formulation in Indonesia and Malaysia Lalu Hadi Adha; Zaeni Asyhadie; Rahmawati
Business and Human Rights Law & Policy Vol. 1 No. 1 (2025): Business and Human Rights Law & Policy - February
Publisher : Center for Law and Responsible Business Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of wage regulations through Government Regulation (GR) No. 51 of 2023, as an amendment to GR No. 36 of 2021 concerning Wages, raises many different opinions. The government claims that GR No. 51 of 2023 is better than the existing wage regulations in terms of preventing gaps or disparities in minimum wages between regions, therefore the minimum wage of workers will certainly increase in the year 2024. Likewise, the GR No. 51 of 2023 will be the basis in determining the minimum wage for the year 2024 and beyond. Meanwhile, the opinion of workers in on the opposite, the new regulation has the potential to make workers unable to obtain a wage increase in the following year. As several articles contained in GR No. 51 of 2023 is unclear, there may be no increase in the minimum wage. This article aims to analyze the differences and similarities in the wage legal system applicable in Indonesia and Malaysia. Whether the regulations have been able to protect the rights of Indonesian workers, and how to formulate minimum wage setting that can provide protection and legal certainty for workers. This article is doctrinal legal research which by analyses and interpreting the applicable wage rules and regulations, particularly on the determination of the national minimum wage, and comparing them with the wage setting regulations applicable in Malaysia. Similarities and differences is examined in the minimum wage determination rules in Indonesia and Malaysia. It is found that there is a need for an effective regulatory framework that can adapt to the dynamics of the global economy while ensuring adequate protection for all workers.
Co-Authors Aditya Rahman Aditya Rahman Allan Mustafa Umami Anggita Putri Nabilah Angriani, Ayu Aris Munandar Asyhadie, H. Zaeni Asyhadie, Zaeni Diangsa Wagian, Diangsa Didin Saprudin Dwi Cahya, Baiq Karunia Farah Savira Fathoni, M. Yazid Hifdul Lisan Amal Junaidin Junaidin Kurniawan Hidayat Kusuma, Rahmawati Kusuma, Rahmawati Laely Wulandari Lukman as, Rosdiana_putri Milano, Bagus Shelva Mohammad Irfan Muhamad Sapoan Muhammad Alfian Sangaji Nadia Amalia Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny Ni Putu Wimas Lestari Dewi Nur Ardini Rahmadani Nurul Farah Sahlisa Putri, Rosdiana Raden Mochammad Hazrat Rachmatullah Rahmawati Rahmianti Rahmianti Rizki Ananda Soleha Sahrudin Sahrudin Sahrudin, Sahrudin Salsabila, Baiq Sagita Siska Wilia Sapitri Tasyriqiya Aulia Putri Ventaria Yulia, Erika Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zulhizah Febriansyah