Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Nur Alfadhilah Ruslan; Abdul Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21488

AbstrakPerkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai tekhnologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e-court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.AbstractCurrent developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (e-Filling), e-Payment, e-Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/respondent do not agree to proceed electronically, delays in responding to judges at trial. The Parepare Religious Court should as much as possible socialize the features of the e-court application in electronic proceedings so that its use can increase.Keywords: electronic proceedings, effectiveness, religious court.

Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Abdul Halim Talli
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1495

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan ke- hakiman. Ia adalah ikon terpenting dalam institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi titik sentral perhatian masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyelenggara peradilan, hakim dipersyaratkan memiliki inte- gritas baik, jujur, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya mampu melahirkan putusan yang adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pula, hakim dituntut berperan aktif melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, menyimak dan meneliti secara seksama pernyataan, bukti-bukti, dan fakta-fakta persidangan, serta indikator penting lainnya, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan yang tepat dari setiap perkara yang diperiksanya

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa Abdul Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10712

BP4 merupakan salah satu lembaga mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga pada tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan agar para suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal disebabkan berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisai secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. BP4 is one of the partner institutions of the Ministry of Religious Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah wa rahmah household. This institution is formed from the national level to the district level which seeks to provide marriage guidance and advice so that husband and wife can sail the ark of a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa Regency cannot perform its duties and functions optimally due to various obstacles in carrying out its role. These constraints are divided into two, namely external and internal. Internal obstacles include: the existance of BP4 in the midst of the community was not being well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources, unprofessional human resources, and lack of adequate facilities and infrastructure

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA Nur Wahid; Abdul Halim Talli; Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.24818

Abstract This research is an attempt to make observations related to "Analysis of Inherited Land Dispute Resolution through Mediation Path at the Village Level Case Study (Mamampang Village, Kec. Kuncio Pao, Gowa Regency) to know several series of procedures for resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. This type of research is empirict law by tracing some factual data about the problem that is the subject of the research, namely the settlement of inheritance land disputes in Mamampang village. Furthermore, the approach in this research is a normative syar'i theology approach. the data collection method used is data observation techniques (field studies) on the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village which describes the process of systematically handling disputes through mediation processes and applicable regulations. Therefore, this study obtains a result in the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village. First, an overview of the legal basis used in the settlement of inheritance land disputes in Mamampang Village, second, a description of the process and factors that influence the process of resolving inheritance land disputes through the mediation in Mamampang Village, third, a picture of the perspective of Islamic law in resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. Keywords; settlement, inheritance disputes, mamampang village, mediation.

TRADISI SONGKABALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zulfajrin Nur; Abdul Halim Talli; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.25960

Abstract The core of the problem discussed is about the Songkabala Tradition from the Perspective of Islamic Law (Case Study in the Batulabbu Community, Bantaeng Regency. The type of research used in this research is qualitative. The sources of this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders and several related institutions. Songkabala which is understood by the Batulabbu community is prayer, barazanji and shalawat. The goal is to ask Allah SWT for protection from reinforcements and dangers. Songkabala in Batulabbu community there are two, namely songkabala 10 muharram and songkabala Dangerous appalili, for the implementation of 10 muharram it is carried out in the mosque and for danger appalili carried out at the house of the residents who carry it out. In the implementation also has its own differences. Songkabala is still maintained by the Batulabbu community and has a great influence in the village. The view of Islamic law in terms of songabala processions such as praying for protection and safety for songkabala is not contradictory because this is intended for Allah SWT. The view of Islam in terms of public relations to the songkabala tradition here, Islam does not prohibit, on the contrary, it is to strengthen ties of friendship. The view of Islamic law in terms of food and ingredients, Islam does not recommend preparing certain foods and ingredients. Islam only recommends praying, except making food only to be eaten together after the prayer is permissible. Keywords: Tradition, Songkabala, Islamic Law Perspectiv

The Effectiveness of Mask Required Regulations for Congregants at Jami Mosque In Gowa District Perspective Saddu Zari'ah Abdul Halim Talli; Lomba Sultan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33813

This study raises the issue of how effective the Regional Regulations are Obligatory to Wear Markers for the Jami Mosque Congregation in Gowa Regency Saddu Zari'ah's Perspective. From this main problem, it is limited to sub-problems, namely how the effectiveness of the local regulation on the obligation to wear masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, as well as how saddu zari'ah's perspective on the mandatory wearing of masks. This study aims to find out the effectiveness of the local regulation on the mandatory wearing of masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, and to find out the saddu zari'ah perspective on the mandatory wearing of masks. This descriptive-qualitative field research uses a juridical-syar'iy approach, by collecting data through questionnaires and in-depth interviews for religious leaders, administrators and jami mosque congregations, the data is processed, analyzed to produce conclusions. The results of this study indicate that the local regulations that require wearing masks are effective for jami mosque congregations in Gowa Regency. As many as 74.4% of jami mosque congregations in Gowa Regency always wear masks outside the home, including at the mosque. The effectiveness of the use of masks is based on several reasons: 1) the congregation knows that wearing masks has been required by the government through local regulations, 2) similarly that with the saddu zari'ah method, the regional regulations that require wearing masks are in accordance with Islamic law

TRADISI PA’JUKUKANG PERSPEKTIF AL ‘URF Maabi, Husnul; Abdul Halim Talli; Andi Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i3.45034

The main problem discussed in this research is the Pa'jukukang Tradition in Pa'jukukang District, Bantaeng Regency, al' Urf Perspective. The type of research used is qualitative research with a theological, sociological and syar'i approach. The data collection method is carried out through observation, interviews and documentation, so that it can describe and analyze phenomena, attitudes, beliefs and assessments of society individually and in groups. The research results show that the phenomenon of the Pa'jukukang tradition in Bantaeng Regency still exists among the community, becoming a culture that continues to be preserved and celebrated every year. However, looking at their daily habits, it turns out that there is deviant behavior related to this tradition, both in terms of intention and in terms of implementation. As in the belief that you will receive blessings/favor if you bring various types of food when you want to hold a celebration. If seen from al 'urf's point of view, of course deviant behavior is not justified because it contains elements that can damage a person's faith. The implication of this research is that it is important for the government and local religious leaders to collaborate and take firm steps in order to provide direction and guidance to all elements of society which will hopefully be able to reduce little by little activities that can lead to polytheism. Then turn it into an ordinary activity or tourist spot like tourist attractions in general.

METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM Andi Takdir Djufri; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777

Abstrak: Tulisan ini membahas metode Sad/Fath Az-Zariah dalam pemahaman hukum Islam yang berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Sad Az-Zariah bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sementara Fath Az-Zariah membuka jalan untuk kemaslahatan dengan mendukung perbuatan yang membawa kebaikan. Penelitian ini menyelidiki keduanya dalam konteks perdebatan mazhab klasik, seperti Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, serta Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih selektif. Perbandingan dengan metode ijtihad lain, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, menunjukkan peran Sad/Fath Az-Zariah dalam melindungi Maqashid Syariah—memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kedua metode ini dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan sosial, menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ke depannya, disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan metode ini untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kata Kunci: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad Abstract: This article discusses the Sad/Fath Az-Zariah method in understanding Islamic law which plays an important role in the application of Ushul Fiqh to overcome contemporary problems. Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness. This research investigates both in the context of debates between classical schools of thought, such as the Maliki and Hanbali schools which fully accept them, as well as the more selective Hanafi and Shafi'i schools. Comparison with other ijtihad methods, such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Murlahah, shows the role of Sad/Fath Az-Zariah in protecting Maqashid Syariah—protecting religion, soul, mind, descendants, and property. The application of these two methods to contemporary issues, such as sharia economics, health and social affairs, shows the relevance and flexibility of Islamic law in facing the challenges of the times. In the future, it is recommended to encourage cross-disciplinary collaboration in the application of this method to produce fatwas that are more comprehensive and acceptable to the wider community. Keywords: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Usul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad

MODERASI BERAGAMA DI ERA DIGITAL DALAM MENJAGA TOLERASI DI MASYARAKAT YANG MULTIKULTURAL Sabaruddin; Andi Takdir; Umar Laila; Abdul Halim Talli; Muh. Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59013

Abstrak Era digital telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam komunikasi dan penyebaran informasi, termasuk yang bersifat religius. Seperti dalam masyarakat multikultural mana pun, moderasi beragama tetap menjadi faktor utama dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial. Penelitian khusus ini bertujuan untuk membahas bagian moderasi beragama dalam menghadapi tantangan era digital dan bagaimana mekanisme ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi terhadap pluralitas budaya, etnis, dan agama. Dari sebuah studi literatur, ditemukan bahwa meskipun era digital telah memfasilitasi penyebaran pemikiran religius, hal itu juga menciptakan peningkatan potensi tumbuhnya intoleransi dan radikalisme melalui penyalahgunaan media sosial. Jadi, menurut pandangan kami, perlu ditekankan pada keseimbangan, keadilan, dan hikmat dalam hal-hal yang menyangkut masalah agama. Pendidikan digital dan literasi digital, dalam peran kepribadian dan institusi agamic, sangat membantu masyarakat terbentuk secara inklusif dan toleran. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan moderasi agama, sehingga terus berkembang, dalam kemampuan beradaptasi sehingga dapat selalu merespon dinamika masyarakat digital yang kompleks dan beragam. Kata kunci: Moderasi Agama, Waktu Digital, Toleran, Multikultural, Media Sosial. Abstract The digital era has witnessed unprecedent changes in communication and the spread of information, including those of a religious nature. As in any multicultural society, religious moderation remains a major factor in maintaining tolerance and social harmony. This particular research aims to discuss the part of religious moderation in facing the challenges of the digital era and how this mechanism may strengthen the values of tolerance toward cultural, ethnic, and religious plurality. From a literature study, it is found that although the digital era has facilitated the spread of religious thoughts, it also creates increased potential for the growth of intolerance and radicalism through the misuse of social media. Thus, in our view, emphasis needs to be placed on balance, justice, and wisdom in matters involving religious matters. Digital education and digital literacy, in the roles of agamic personalities and institutions, go a long way toward society being formed inclusively and tolerantly. Hence, build and sustain religious moderation, thus perpetually evolving, in adaptability so that it may always respond to the complex and multifarious dynamics of digital society. Keywords: Religious Moderation, Digital Times, Tolerant, Multicultural, Social Media.

Penegakan Wilayah Al-Mazalim pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani Muhammad Jumaidi Pamalingan; Ashar; Abdul Halim Talli; Asni
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.04

Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keadilan di tengah pemerintahan yang luas dan terkadang penuh dengan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau bahkan anggota keluarga khalifah sendiri. Al-Mazalim pada dasarnya adalah sistem pengadilan untuk menangani keluhan terhadap ketidakadilan atau penindasan Dalam konteks ini, al-Mazalim berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk mengadukan ketidakadilan yang mereka alami.Al-Mazalim di masa Abbasiyah tetap merujuk pada pengadilan yang menangani kasus-kasus ketidakadilan atau penindasan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa. Ini termasuk keluhan terhadap pejabat pemerintah, penguasa lokal, bahkan anggota keluarga khalifah yang menyalahgunakan kekuasaan. Sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan syariah memungkinkan al-Mazalim menangani berbagai kasus yang melibatkan penindasan.Secara garis besar, al-Mazalim pada masa Turki Utsmani adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat pemerintah.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search