Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Acara Perdata

KEDUDUKAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM AKTA AUTENTIK PADA PROSES PENYIDIKAN DAN PERADILAN DITINJAU UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Andony, Fakta; Afriana, Anita; Prayitno, Indra
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.133

Abstract

The existence of a Deed Witness is part of the formal aspect of the deed. Without a witness deed, t the notary deed as a Notary Deed, but only has the power of proof as an underhand deed. In addition, the actions of Notary employees as witnesses to deeds in each Notary’s deed are included in the notary fi eld, so that if it is linked to Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Law regarding keeping everything concerning deeds made by Notaries, the employees should a notary as a witness to the deed must be able to keep the contents of the deed confi dential. This article intends to fi nd out about the process of summoning notary employees who are witnesses to the deed for investigation and trial in connection with the confi dentiality of the contents of the deed and protecting the confi dentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving notary offi ce employees as witnesses to the deed. The results show that summoning notary employees who are deed witnesses for investigation and trial based on UUJN is that there are no rules for special procedures for calling witnesses to deeds in the investigation and trial process. A witness to deed does not have the right of refusal as a notary, therefore what applies is the provision as reference to KUHAP and HIR/Rbg. Protection of the confi dentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving notary offi ce employees as witnesses to the deed that there is no obligation for notary employees who are witnesses to the deed to keep the contents of the deed secret during the investigation and trial process. Notary employees who are witnesses to the deed do not completely violate the law because there are no rules in UUJN that regulate the oath to keep the contents of the deed confi dential
PERANAN DISNAKERTRANS DALAM MELAKUKAN MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEM Karsona, Agus Mulya; Kusmayanti, Hazar; Afriana, Anita
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.167

Abstract

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang biasa digunakan adalah melalui mediasi. Mediasi ini secara langsung merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota yang berwenang untuk menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan melakukan mediasi adalah instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. sejauh mana kesiapan Disnakertrans dalam menghadapi konfl ik antara buruh dan perusahaan di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifi kasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan uraian di atas maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Disnakertrans memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi, hal ini membuktikan pemerintah juga (dalam hal ini Disnakertrans) mendukung proses penyelesaian arbitrase, konsiliasi dan bipatride. Proses tersebut sangat berpengaruh besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan hubungan industrial dan proses yang kerap dipakai untuk menyelesaikan tersebut adalah mediasi. Kelancaran mediasi sangat berpengaruh terhadap peranan mediator yang terampil dan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah, namun hambatan mediasi di Disnakertrans ini adalah minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan jumlah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan perlu diselesaikan.