Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Putratama, Nandar Luktiandi; Handayani, Nida; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 3 No. 2 (2022): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.415 KB) | DOI: 10.24853/kais.3.2.58-64

Abstract

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. Terutama kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Salah satu kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah kasus yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.
Government's Strategy For The Protection Of Musical Copyrights In Digital Transformation Era In Indonesia Selvira, Rizka; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.298

Abstract

The digital transformation era has become a trigger for system changes in government, organizations, the work industry, and also the music industry. Protection of music copyrights has become very popular with the ongoing rampant piracy amid digitalization. The government as a regulator plays a role as an active actor in protecting music copyrighted works. This study aims to analyze the role and strategy of the government in addressing the constraints in maintaining copyrighted music. This study uses the approach of the concept of Intellectual Property Rights and Economic Rights. The result achieved is that the government does not merely try to get rid of music pirates to protect music copyrights in the digital era. Rather, it is by integrating government policies into foreign music platforms to monitor and intervene in piracy. Governments can also create music platforms, and regulate so that pirates are obligated by the terms of those platforms to give credit to the original creators.
Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarkat Hukum Adat Aditya Ardiansyah; Izzatusholekha
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 5 No. 1 (2024): Januari: Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v5i1.1066

Abstract

The community needs to participate in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities. By looking at the various problems that occur regarding Community Participation in the Formation of Draft Laws, the prevalence of Draft Laws does not realize community participation in the formation process, especially the Draft Law on Customary Law Communities. This raises issues and questions regarding community participation in the formation of the Draft Law on Indigenous Peoples, whether it has been implemented or not. Arnstein stated that community participation is synonymous with community power (citizen participation is citizen power). This research aims to determine, describe and analyze Community Participation in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities. This research uses qualitative methods, namely interviews, observation and documentation. The research and research results use Arnstein's theory, namely delegated power, that the Draft Law on Customary Law Communities is included in the Delegated Power stage (delegated power). Therefore, the urgency of community participation in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities is very important.
Implementasi Kebijakan Relokasi Warga di Kawasan Pembangunan Stadion Olah Raga Bertaraf Internasional Jakarta Supriyadi, Ahmad; Samudra, Azhari Aziz Samudra; Satispi, Evi; Salam, Rahmat; Izzatusholekha; Suradika, Agus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i9.23753

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi warga di kawasan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan relokasi warga di kawasan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Jakarta sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan capaian kebijakan, dan indikator persuasif menjadi temuan tambahan di dalam variabel konteks lingkungan yang juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi syaripudin, syaripudin; Umaternate, Rifandi; Farhani, Muhammad Jundi; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10521760

Abstract

This study examines the political phenomena in Indonesia during the reform era, focusing on voter behavior in general elections. The reform era, which began with the fall of the New Order government in 1998, marked a transformation in the Indonesian political landscape, characterized by an increase in political freedom and the freedom to form political parties. Adopting the Public Choice Theory, this research analyzes data from the 1999, 2004, 2009, and 2014 elections to understand voter motivations. The findings indicate that voters tend to use a sociological approach in determining their political choices, with factors such as regional similarity, race, and loyalty to political parties as key influencers. These conclusions aim to provide insights into the post-reform era political dynamics and voter behavior in Indonesia.
Implementation of Sustainable Food Agriculture Land Protection Policy in Supporting Food Security in Indramayu Regency, West Java Province Manan, Habdul; Mawar, Mawar; Dewi, Maya Puspita; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Journal of World Science Vol. 4 No. 12 (2025): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v4i12.1598

Abstract

This article discusses the implementation of the Sustainable Agricultural Land Protection Policy (PLP2B) in Indramayu Regency, West Java Province, which aims to support national food security. The study analyzes the challenges, strategies, and successes in maintaining agricultural land sustainability amidst the rapid conversion of land to non-agricultural uses. The findings indicate that, although significant regulatory efforts are in place, ongoing land conversion remains a major challenge. The Indramayu Regency Government continues to address this issue through policies involving various stakeholders, including the central government, local government, private sector, and communities. This research provides important insights into the effectiveness of these policies in achieving long-term food security goals.
Governansi Kolaboratif dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Urban Farming untuk Mendukung Kampung Siaga TBC: Studi di RW 1 Grogol Selatan Saebrina, De'ihza; Setiadi, Muhammad David; Izzatusholekha
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1463

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program pemberdayaan ekonomi yang mengandalkan pertanian perkotaan dengan teknik hidroponik di RW 1 Grogol Selatan, Jakarta Selatan, sebagai upaya untuk mendukung inisiatif Kampung Siaga TBC. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor, termasuk kelompok PKK, kader TBC, pemerintah setempat, pelaku usaha mikro, organisasi masyarakat, serta mitra tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti Bakrie Center Foundation dan Bank DKI. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa suksesnya program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis hidroponik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses kolaborasi yang inklusif, distribusi peran yang adil, serta pembentukan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Program ini memiliki dua manfaat utama: meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat, serta membantu dalam penyediaan nutrisi untuk keluarga yang terpengaruh oleh TBC. Dengan menggunakan sistem manajemen yang melibatkan partisipasi, pertanian kota berperan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang menggabungkan solusi di bidang ekonomi dan kesehatan dalam satu metode. Penemuan ini menegaskan bahwa tata kelola yang kolaboratif adalah pendekatan yang luwes dan dapat beradaptasi dalam pengelolaan publik untuk menghadapi isu-isu kompleks (wicked problems) di daerah perkotaan.
The Performance of City/Regency Councils in Achieving Good Governance in the Special Capital Region of Jakarta Amatulloh, Putra Amin; Izzatusholekha, Izzatusholekha
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 7 No. 1 (2026): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v7i1.25618

Abstract

This study aims to analyze the performance of City/Regency Councils in realizing Good Governance in the Special Region of Jakarta based on five indicators according to Dwiyanto (2008), namely, productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The main problems found are weak work standards, lack of transparency, and suboptimal coordination with local governments due to the absence of regulations governing the City Council secretariat. This study uses a descriptive method with qualitative data, data collection through in-depth interviews, field observations, and analysis of official documents. The results of the study show that the productivity of the City Council is still low because there are no clear Key Performance Indicators (KPIs). The quality of service varies due to the absence of standard operating procedures (SOPs). Responsiveness is quite good in following up on people's aspirations, but it has not been supported by a standard evaluation system. Responsibility is disrupted by weak coordination with local governments due to the absence of a Governor's Regulation (Pergub) that regulates the operations of the City Council. Accountability is also an obstacle because public access to performance reports is still limited. The conclusion of this study emphasizes that the performance of the City Council needs to be improved through service standardization, digitization of the public complaint system, and increased transparency through the publication of periodic reports. With these improvements, the City/Regency Council is expected to play a more effective role in supporting Good Governance in Jakarta