Claim Missing Document
Check
Articles

Peningkatan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tukang Bangunan Kelurahan Sadeng Dengan Pendekatan Partisipatif Nana Patria, Agustinus Sungsang; Dewi, Kemmala; Krisdiyanto, Aris; Lombardoaji Sidiq, Alif; Almoris Baene, Master; Fajrotul Bahiroh, Inna
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 7 No. 4 (2024): Oktober 2024
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v7i4.3472

Abstract

Sadeng Village, Gunungpati, is still facing challenges in implementing Occupational Safety and Health (K3) among builders. Lack of understanding and awareness of the importance of K3 causes risky work practices and has the potential to cause work accidents. This Community Service Program (PPM) aims to increase the competency of builders in implementing K3 principles. The method used is an integrated and participatory approach, including outreach and direct visits to projects and laboratories. The results of activities show increased compliance with K3 principles. It is hoped that this program can be the first step to building a safe and healthy work culture among builders in Sadeng Village, as well as encouraging sustainable implementation of K3 in the future. Keywords: Occupational Safety and Health; K3; Construction Workers; Laboratory; Community Service Abstrak: Kelurahan Sadeng, Gunungpati, masih menghadapi tantangan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kalangan tukang bangunan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya K3 menyebabkan praktik kerja yang berisiko dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Program Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tukang bangunan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3. Metode yang digunakan adalah pendekatan terpadu dan partisipatif, meliputi sosialisasi dan kunjungan langsung ke proyek dan laboratorium. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip K3. Diharapkan, program ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun budaya kerja yang aman dan sehat di kalangan tukang bangunan di Kelurahan Sadeng, serta mendorong penerapan K3 yang berkelanjutan di masa mendatang.Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; K3; Pekerja Konstruksi; Laboratorium; Pengabdian Masyarakat
Analisa Perbandingan Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode AASHTO 1993 Dan Tebal Perkerasan Lentur Metode Bina Marga 2017 Aris Krisdiyanto; Kemmala Dewi; Moh .Arif Wijayanto
Jurnal Teknik Sipil Vol. 15 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Faculty Of Engineering University 17 August 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jts.v15i1.34

Abstract

Metode perhitungan merupakan salah satu faktor dalam mendesain tebal perkerasan lentur jalan baru. Ada beberapa metode mendesain tebal perkerasan lentur jalan, namun untuk penelitian ini digunakan dua metode mendesain tebal perkerasan lentur yaitu metode yang disediakan oleh American Association of State Highway Traffic Officials (AASHTO) dan metode untuk Indonesia sendiri ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Bina Marga. Kedua metode tersebut memiliki parameter-parameter data yang sama yaitu beban lalu lintas, CBR tanah dasar, R, ZR, S0, IP0, IPt, ΔPsi, koefisien drainase dan material lapis perkerasan. Akan tetapi kedua metode ini memiliki perbedaan dalam teknis perhitungan tebal perkerasan lentur jalan. Hasil yang didapat berupa perbedaan tebal perkerasan lentur dimana metode AASHTO 1993 mendapatkan nilai tebal perkerasan yaitu: lapis permukaan (Laston MS 590) 5 cm, lapis pondasi atas (Agregat Kelas A) 15 cm, lapis pondasi bawah (Sirtu Kelas B) 15 cm. Sedangkan untuk metode Bina Marga 2017 mendapatkan nilai tebal perkerasan yaitu: AC-WC 5 cm, AC-BC 6 cm, AC Base 16 cm, CTB 15 cm dan lapis pondasi Agregat Kelas A 15 cm. Dengan hasil tebal perkerasan lentur yang berbeda, didapatkan juga perbedaan biaya Rencana Anggaran Biaya, dimana metode AASHTO 1993 mengeluarkan biaya sebesar Rp 23.796.382.000,00 sedangkan metode Bina Marga 2017 mengeluarkan biaya sebesar Rp 51.289.817.000,00. Selisih dari kedua metode tersebut adalah Rp 27.493.435.000,00.
Pengaruh Inovasi Material Ramah Lingkungan terhadap Kualitas Bangunan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Jasa Konstruksi Krisdiyanto, Aris
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4829

Abstract

Innovation in environmentally friendly materials has become a crucial aspect of Indonesia’s construction industry, particularly within the context of Law No. 2 of 2017 on Construction Services, which emphasizes sustainability and building quality. This study aims to analyze the impact of implementing eco-friendly materials on building quality in Indonesia by considering structural aspects, energy efficiency, and compliance with construction service regulations. The research method combines a survey of 150 construction professionals with laboratory testing of three innovative materials: green concrete, recycled steel, and natural fiber panels. The results show that the use of environmentally friendly materials increases energy efficiency by up to 30% and structural quality by 15%. Green concrete exhibits 15% higher compressive strength, recycled steel demonstrates corrosion resistance of up to 92%, and natural fiber panels provide thermal efficiency of 80%. A total of 78% of respondents support the use of innovative materials, although 60% still consider cost and availability constraints. This study confirms that the application of eco-friendly materials aligns with the provisions of the Construction Services Law, thereby requiring policy support to optimize production costs and strengthen supply chains for broader implementation, particularly in rural areas.
Memahami Aspek Hukum dalam Proyek Konstruksi: Perlindungan bagi Pihak Terlibat: Penelitian Althea Serafim Kriswandaru; Aris Krisdiyanto; Appolinaris Didien.T; Kemmala Dewi; Alif Lombardoaji Sidiq
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5775

Abstract

Sektor konstruksi merupakan bagian penting pembangunan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, tenaga ahli, dan pemerintah. Kompleksitas hubungan hukum sering memicu sengketa akibat perbedaan interpretasi kontrak, keterlambatan, kegagalan bangunan, pelanggaran standar, dan ketidakpatuhan regulasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman aspek hukum untuk menjamin keseimbangan hak, kewajiban, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui analisis norma, prinsip, dan regulasi, dengan data dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum ditentukan oleh kejelasan kontrak, penerapan good governance, pengawasan, serta penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi preventif dalam meminimalkan risiko sejak perencanaan hingga penyelesaian proyek.
Socialization of the Use of Smart TVs as a Means of Improving Communication Quality and as a Learning Medium in Indonesia's 3T Regions: Pengabdian Winda Fashihah; Kemmala Dewi; Wakhibah Dwi Khusnah; Ida Wahyu Wijayati; Aris Krisdiyanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4526

Abstract

The gap in access to information technology in Indonesia's Frontier, Outermost, and Disadvantaged (3T) regions remains a crucial challenge in efforts to equalize the quality of national education and communication. This community service article aims to document and analyze the effectiveness of socialization of the use of Smart TVs as a means of improving the quality of communication and learning media in 3T regions. The main problems identified are low digital literacy and the use of technological devices that are limited to conventional entertainment functions, despite the enormous potential of internet-based devices to reduce the distance of information. The community service implementation method is carried out through a Community Development approach that includes technical demonstrations, interactive workshops on the use of digital education features, and mentoring for teachers and parents in curating learning content. The results of the community service show an increase in community understanding of the transformative function of Smart TVs as a window to global information and a dynamic instructional tool in schools with limited human resources. This article concludes that strengthening digital literacy through devices familiar in the domestic environment such as television can be an effective bridge to digital inclusion for communities in remote areas.
Effectiveness of Mediation in Resolving Business Disputes in the Digital Era Aris Krisdiyanto; Nong Chai; Ton Kiat
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v3i1.2066

Abstract

Background. The digital era has transformed the landscape of business disputes, leading to a rise in conflicts arising from online transactions, e-commerce, and digital platforms. Traditional dispute resolution methods often struggle to address the unique challenges posed by these digital disputes, prompting a growing interest in alternative methods such as mediation. Objective. This study aims to evaluate the effectiveness of mediation in resolving business disputes within the digital environment. Specifically, it investigates how mediation compares to other traditional dispute resolution methods and its impact on time efficiency, cost, and overall satisfaction for businesses involved in digital disputes. Method. A mixed-method approach was used, combining quantitative surveys from businesses that have engaged in digital mediation with qualitative interviews of legal experts and mediators. The data were analyzed to assess key factors such as cost, time savings, and satisfaction in resolving disputes. Results. The findings indicate that mediation is significantly more cost-effective and time efficient compared to litigation. Most participants expressed high satisfaction with the mediation process, noting its flexibility and ability to preserve business relationships. Conclusion. Mediation proves to be an effective method for resolving business disputes in the digital era, offering benefits in terms of cost, time, and relationship management. Businesses are encouraged to adopt mediation as a primary dispute resolution strategy.
Environmental Law and Sustainable Development: Legal Approaches to Climate Change Mitigation Aris Krisdiyanto; Luis Santos; Maria Clara Reyes
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v4i1.3431

Abstract

Background. Climate change mitigation has become a central concern of environmental law, particularly within the broader framework of sustainable development. Despite the proliferation of international agreements and domestic climate legislation, inconsistencies remain in translating sustainability principles into enforceable mitigation obligations. Purpose. This study aims to analyze how environmental law operationalizes sustainable development in designing legal approaches to climate change mitigation and to evaluate the effectiveness of binding and non-binding regulatory mechanisms.   Method. The research employs a qualitative doctrinal method combined with comparative legal analysis of international instruments and selected national jurisdictions, supported by inferential assessment of emission trends and case-based judicial review. Results. The findings indicate that jurisdictions incorporating quantified emission targets, structured compliance mechanisms, and explicit sustainability principles into statutory frameworks demonstrate more consistent mitigation outcomes. Flexible policy-based approaches encourage participation but generate variable performance due to weaker enforceability. Conclusion. The study concludes that sustainable development functions most effectively as a legal standard when embedded in binding legislation supported by institutional accountability.
Legal Responsibilities of Transportation Organizers for Passenger Protection Kemmala Dewi; Aris Krisdiyanto
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v4i3.4182

Abstract

Background. This research is motivated by the increasing public demand for transportation services that guarantee safety, comfort, and fairness, along with high mobility and the rapid development of land, sea, and air transportation. Purpose. This research aims to examine the forms of legal responsibility of transportation operators in protecting passengers and assess its implementation based on the experiences and perceptions of service users.   Method. The approach used is qualitative with data collection techniques through interviews and exploration of the views of passengers as key informants. Data are analyzed descriptively and analytically to identify patterns of responsibility, dispute resolution procedures, and the level of perceived effectiveness of legal protection. Results. Research findings indicate that while legal instruments provide a sufficient basis for protection, practical barriers to compensation and access to dispute resolution mechanisms remain.   Conclusion. Therefore, strengthening oversight functions, increasing service transparency, and optimizing the complaints system are necessary to ensure transportation operators' legal responsibilities are met effectively and fairly.
Impact Analysis of Government Regulation No. 14 of 2021 on Construction Project Efficiency Aris Krisdiyanto; Althea Serafim Kriswandaru; Kemmala Dewi
Journal of General Education and Humanities Vol. 5 No. 4 (2026): August
Publisher : MASI Mandiri Edukasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58421/gehu.v5i4.2050

Abstract

This study examines the implementation of Government Regulation No. 14 of 2021, which amended Government Regulation No. 22 of 2020 concerning the governance of construction services in Indonesia, and its implications for construction project efficiency. The regulation was introduced to strengthen management systems, improve the competencies of construction business actors, and promote efficiency, transparency, and accountability in project implementation. This study was conducted on ongoing construction projects in Indonesia, focusing on construction activities involving contractors, consultants, and commitment-making officials. A qualitative approach was employed to examine stakeholder perceptions and field evidence regarding the implementation of the regulation, particularly in relation to project timeliness, cost control, work quality, and administrative compliance. Data were collected through in-depth interviews with contractors, consultants, and commitment-making officials, as well as direct observations of ongoing construction projects. The data were analyzed using thematic analysis through data familiarization, coding, identification of themes, systematic presentation of findings, and conclusion drawing. The findings, based on both stakeholder perceptions and observational evidence, suggest that the implementation of the regulation is associated with improvements in professionalism, transparency, and administrative compliance in the construction procurement process. Participants perceived that improved management and procurement practices supported more effective cost control and better work quality. However, during the initial implementation period, increased administrative requirements and adjustments to licensing mechanisms were perceived as contributing to temporary delays in project implementation. The findings indicate that the effectiveness of the regulation depends largely on the readiness of human resources and the institutional capacity of implementing agencies. Therefore, optimizing the implementation of Government Regulation No. 14 of 2021 requires stronger coordination among stakeholders, comprehensive regulatory socialization, improved human resource capacity, and continuous managerial adjustment.
Comparison of Rigid Pavement Planning Using PD T-14-2003 and NAASRA 1987 Methods in Industrial Areas Aris Krisdiyanto; Kemmala Dewi; Faruk Azis
International Journal of Engineering, Science and Information Technology Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Malikussaleh University, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52088/ijesty.v5i1.613

Abstract

As vital infrastructure, roads are a means of transportation access and function as a distribution route for goods and services. Road pavement plays a crucial role in highway construction, necessitating proper planning according to Indonesian standards and planning criteria to ensure smooth land transportation and provide comfort and safety for its users. This study aims to provide information on road conditions, drainage dimensions, and construction costs. Planning is crucial in every road construction design, particularly for rigid pavement, based on survey data collected from the road section. Numerous methods exist for calculating the design value of rigid pavement. We use the Pd T-14-2003 method and the NAASRA 1987 method (National Association of Australian State Road Authorities) to plan rigid pavement thickness in the industrial area of PT. Bukit Muria Jaya Kudus. The Pd T-14-2003 method yielded a JSKN of 4x107 and a CBR of 35% for the subgrade, resulting in a plate thickness of 150 mm. While the Naasra 1987 planning method achieved a JSKN of 6x107 and a CBR of 35% for the base soil, a plate thickness of 160 mm was obtained with a value of K = 80 kPa/mm. The reinforcement planning using the Pd T-14-2003 and Naasra 1987 methods involves longitudinal reinforcement D10 mm at a distance of 150 mm and transverse reinforcement D10 mm at 250 mm. The drainage dimensions at the cross-section location are width x height (1 m x 1 m), and the guard's height is 0.2 m.