Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA Ardhi Mahardika; Haedar Djidar; Salmi; Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/7w1tk541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam perspektif hukum pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya menekankan pada aspek pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang kali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum normatif dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo belum sepenuhnya efektif karena terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya program pembinaan khusus yang difokuskan pada residivis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo masih belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pembinaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan narapidana secara holistik.
Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Kepastian Hukum di Tengah Kabut Epistemik Andi Juana Fachruddin; Haedar Djidar; Abdul Rahman
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 3 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i3.12185

Abstract

Corruption law enforcement within Indonesia’s government procurement sector (PBJP) is currently ensnared in an "epistemic fog," leading to the blurring of boundaries between administrative and criminal law regimes. The historical superiority of the Anti-Corruption Law frequently negates administrative law doctrines, resulting in administrative faults being reconstructed as corruption offenses through a rigid interpretation of Article 4. This study aims to reconstruct the law enforcement paradigm through the integration of attribution theory and the synchronization of norms between Article 613(c) of Law No. 1 of 2023 (The National Penal Code), as further mandated by Law No. 1 of 2026 concerning the Procedures for Criminal Application, and Article 77 of Presidential Regulation No. 46 of 2025. Utilizing a normative-juridical method, this research finds that asset recovery mechanisms through administrative channels (TP/TGR) constitute a conditio sine qua non that must precede criminal prosecution. The novelty of this study lies in the argument that the integration of Article 613c Law 1/2023 and Law 1/2026 functions as lex posterior derogat legi priori, effectively repositioning the rigid nature of Article 4 of the Anti-Corruption Law, whereby administrative recovery eliminates the material nature of criminal unlawfulness in procurement cases.
Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan Pada Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Nikel Di Kabupaten Luwu Timur Rini Wahyuni; Abdul Rahman Nur; Salmi; Haedar Djidar; Muh. Rifqy Ramadhan
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.798

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.