Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung S, Kartika; Yolanda, Deni; Maraliza, Helma
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i2.11006

Abstract

The existence of street children, homeless people and beggars using the road is not in accordance with the function of the road because it can interfere with safety, security and smooth traffic. Along with the implementation of regional autonomy policies, the regions must play an active role in carrying out efforts to handle these social problems through the role of the Social Service. The research method using field research is carried out by reviewing data sourced from the research location or field. Based on its nature, this research is a descriptive study, namely a study to describe certain phenomena or symptoms. Based on the results of the research, the role of the Bandar Lampung City Social Service is in accordance with the principles of Islamic law, namely having a role to handle street children, namely by controlling the streets, which is handed over to the POL-PP for later coaching at the Bandar Lampung City Social Service. deemed disturbing, they will be arrested and brought to the Social Service and summoned by the family, a report is made in the form of an agreement as an effort to prevent it from happening again. During the coaching street children are given spiritual showers, as well as training and useful teachings. So that later street children will get provisions for a more decent life and can work with the skills that have been given.
Sosialisasi Peranan Digital Marketing Bagi UMKM Di Desa Kasui Pasar Way Kanan Maraliza, Helma; Faisal, Rizky Ananda; Azharyuda, Isnu
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 4 (2024): Februari
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/ct4y0n39

Abstract

Salah satu bidang usaha yang tetap konsisten dan berkembang dalam perekonomian nasional salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan maraknya pertumbuhan usaha saat ini persaingan pasarpun semakin ketat.Peralihan tren pemasaran dari konvensional (offline) ke media online menyebabkan para pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan potensi digital marketing kehilangan kesempatan untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 10 (Sepuluh) orang para pelaku UMKM yang berada di Desa Kasui Pasar Way Kanan. Para pelaku UMKM di sini masih kurang inovatif dalam mengembangkan usahanya. Umumnya, mereka belum menggunakan daya pikir yang kreatif untuk menggunakan digital marketing dengan memanfatkan jejaring sosial sebagai media pemasaran.Sosialisasi ini dilakukan dengan dengan tujuan untuk membentuk usaha kecil yang produktif dan mengikuti perkembangan zaman. Para peserta sosialisasi sangat antusias dengan materi dan pemaparan yang disampaikan.Kondisi ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku UMKM mempraktekkan ilmu yang didapat, sehingga usahanya semakin berkembang dan dapat bersaing pada pasar yang lebih luas.
Sosialisasi Pengenalan Chromebook Untuk Digitalisasi Kegiatan Belajar Mengajar Pada SDN 03 Kasui Pasar Maraliza, Helma; Fitri, Desmalia; Sukarno, Faradiya Amartiyana; Anggraini, Mayang Saskia; Gustama, Sonia Novitasari
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 7 (2024): Mei
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/2dkd7258

Abstract

Sebagai lembaga pendidikan, SDN 03 Kasui Pasar Way Kanan tanggap dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan SDM yang di miliki sekolah ini siap untuk berkompetisi dengan sekolah – sekolah lainnya dalam pelayanan informasi publik. Teknologi Informasi, menjadi sarana bagi SDN 03 Kasui Pasar Way Kanan untuk memberi pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akuntable. Dari layanan ini pula, sekolah siap menerima saran dari semua pihak yang akhirnya dapat menjawab Kebutuhan masyarakat. Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengedukasi kepada tenaga pengajar serta para siswa tentang pemanfaatan Chromebook, proses kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan meningkatkan inovasi serta kolaborasi antara siswa dan guru,membuat digital classroom menjadi lebih personal dan menarik. Sejak pandemi covid- 19, aktifitas belajar mengajar di SDN 03 Kasui Pasar Way Kanan memang dihentikan sementara dan baru digelar kembali namun masih terbatas, hal ini membuat Pemerintah melakukan transformasi kedalam system manajer berbasis teknologi dengan meluncurkan perangkat Chromebook, Sehingga membuat kami tertarik untuk memperkenalkan dan memperlihatkan fitur fitur yang ada didalam Chromebook ini, agar siswa dan siswi SDN 03 Kasui Pasar Way Kanan paham bilamana program pemerintah ini terselenggarakan. Karena Cara belajar yang dapat dengan mudah diserap adalah yang melibatkan penglihatan, pendengaran, dan gerakan.
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap Implementasi Perhitungan Upah Lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha) Yati, Alan; Maraliza, Helma; Topani, Iip Nurul
Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 4 (2024): Januari 2024
Publisher : PT Seval Literindo Kreasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57141/kompeten.v2i4.119

Abstract

Upah lembur adalah gaji yang dibayarkan pada saat pekerja bekerja melebihi waktu kerja. Penerapan upah lembur bagi karyawan pada lembaga pembiayaan leasing masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksesuaian antara nominal dari hasil perhitungan lembur. Hal ini menimbulkan pertentangan antara buruh dan perusahaan dikarenakan perbedaan nominal upah lembur dan jam kerja yang diperoleh karyawan. Kemudian kesalahan seperti salah hitung nominal upah lembur yang diberikan kepada karyawan dan ketidakterbukaan perusahaan mengenai perhitungan upah lembur karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan upah lembur berdasarkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021 dan menganalisis perhitungan lembur menurut hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Populasi penelitian yaitu sebanyak 20 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi perhitungan upah lembur karyawan yang dibayarkan tidak sesuai dengan jam kerja lembur karyawan. Karyawan hanya dibayarkan upahnya apabila karyawan bekerja sudah melebihi 3 jam dahulu. Apabila waktu kerja kurang dari 3 jam, maka upah lembur karyawan tidak dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021.
OPTIMALISASI LUBANG RESAPAN BIOPORI UNTUK MENGATASI GENANGAN AIR DI KELURAHAN SAWAH LAMA KOTA BANDAR LAMPUNG Maraliza, Helma; Dullah, Ubay; Dzaki, Sultan; Kurniawan, Riska Selvia Riski; Agesti, Pradita Tegifa; Rafi, Muhammad Altaf; Dewa, M. Arip Marta; Mulyani, Merta; Arif, Julian Saputra; Candra, Jhuliyus Adi; Hasanah, Fadila; Angel, Erly Favilia; Firmansyah, Dimas; Saputra, Dandi Dwi; Safitri, Cindy Amelia; Irawan, Chintya; Halimah, Ulfa Nur
EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat
Publisher : Cipta Pustaka Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63324/eipm.2v.2i.119

Abstract

Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah padat penduduk yang kerap menghadapi permasalahan genangan air terutama pada musim penghujan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan lubang resapan biopori (LRB) sebagai solusi pengendalian genangan air di lingkungan permukiman. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat biopori, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori, pendampingan pemanfaatan sampah organik sebagai bahan pengisi lubang, serta monitoring sederhana terhadap perubahan kondisi genangan di titik-titik rawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan teknologi biopori, meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta berkurangnya genangan air pada beberapa lokasi setelah penerapan LRB. Dengan demikian, optimalisasi lubang resapan biopori terbukti menjadi solusi aplikatif, murah, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan genangan air di Kelurahan Sawah Lama, serta berpotensi direplikasi di wilayah perkotaan lainnya.
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PETANI DAN PEMILIK KEBUN TEBU DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH: (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan) Ermawati, Dwi; Marwin, Marwin; Maraliza, Helma
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1240

Abstract

Penelitian ini membahas praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik kebun tebu di Desa Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya akad mukhabarah. Praktik kerja sama pertanian ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan pemahaman terkait mekanisme akad dan pembagian hasil, sehingga perlu dilakukan kajian berdasarkan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik bagi hasil yang diterapkan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akad mukhabarah dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian meliputi petani penggarap dan pemilik kebun tebu di Desa Sribasuki, dengan sampel yang ditentukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi kebun tebu, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan konsep akad mukhabarah menurut fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pembagian hasil yang bervariasi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya termasuk dalam akad mukhabarah dan diperbolehkan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama terkait kejelasan akad, pembagian risiko, serta penetapan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad mukhabarah agar praktik bagi hasil dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan Islam.
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA : (Studi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) Sari, Putri Novita; Edi, Relit Nur; Maraliza, Helma
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dari sudut pandang fikih muamalah. Umumnya, kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga muncul berbagai masalah, seperti perbedaan dalam pembagian hasil, ketidakseimbangan dalam beban kerja, serta ketidakjelasan tentang tanggung jawab terhadap biaya operasional dan risiko kerugian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi di lapangan, dan pengumpulan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep akad musaqah serta prinsip dasar fikih muamalah seperti keadilan, kerelaan, dan kepastian akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran  memiliki unsur tolong-menolong dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah karena adanya ketidakjelasan dalam akad, pembagian hasil yang tidak konsisten, serta penentuan tanggung jawab terhadap risiko yang tidak tegas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlu adanya perbaikan dalam praktik kerja sama melalui penegasan akad musaqah, penentuan pembagian hasil yang adil dan disepakati sejak awal, serta penjelasan tanggung jawab secara jelas agar kerja sama pengelolaan kebun kelapa dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam fikih muamalah.
INNOVATION OF SHARIA FINTECH: HALAL FINANCING SOLUTIONS IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY Helma Maraliza
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 3 No. 6 (2025): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The global economic transformation driven by advances in digital technology has encouraged the birth of various innovations in the financial sector, one of which is financial technology (fintech). In the context of Islamic economics, the emergence of sharia fintech has become an alternative financing that offers halal solutions and is in accordance with sharia principles. This study aims to examine the role of sharia fintech innovation in providing halal financing solutions in the digital economy era. The method used in this study is a literature review, by collecting and analyzing various scientific sources such as journals, books, industry reports, and regulations related to sharia fintech. The results of the study show that sharia fintech has great potential in increasing sharia financial inclusion, expanding access to financing for the community, and strengthening the overall Islamic economic ecosystem. Innovations in the form of sharia peer-to-peer lending, sharia-based crowdfunding, and sharia digital wallets are real examples of technological adaptation that still prioritize the principles of justice, transparency, and free from usury. However, there are still challenges in terms of regulation, sharia financial literacy, and digital infrastructure readiness. Therefore, synergy between regulators, industry players, and academics is needed to optimize the role of sharia fintech as a halal financing solution in the digital era.
DIGITAL ZAKAT MANAGEMENT SYSTEMS: EFFICIENCY, ACCOUNTABILITY, AND SOCIOECONOMIC IMPACT Helma Maraliza
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 3 No. 9 (2026): INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (INJOLE)
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20031112

Abstract

This study aims to analyze the role of a digital zakat management system in improving efficiency, accountability, and socio-economic impact through a literature review approach. Developments in information technology have driven the transformation of zakat management from a conventional system to a more integrated digital platform. The research method used is a literature study by reviewing various scientific journals, zakat institution reports, and academic publications related to the digitalization of Islamic philanthropy. The results of the study indicate that the digital zakat system can improve operational efficiency by automating the collection, recording, and distribution of funds, while expanding the reach of muzakki through application- and web-based platforms. In addition, the implementation of the digital system also contributes to increased accountability and transparency in zakat management through real-time reporting, technology-based audits, and easy access to information for stakeholders. In terms of socio-economic impact, zakat digitalization has been proven to accelerate the distribution of aid to mustahik and encourage more targeted and measurable economic empowerment. However, challenges such as digital literacy, data security, and the gap in access to technology remain obstacles that need to be overcome. Therefore, synergy between regulators, zakat institutions, and technology developers is key to optimizing the potential of digital zakat management systems to achieve sustainable community welfare.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Sistem Fee Akad Wakalah Jual Beli Rumah di Kelurahan Way Laga Sukabumi Bandar Lampung: Analysis of Sharia Economic Law on the Wakalah Contract Fee System for Buying and Selling Houses in Way Laga Village Sukabumi Bandar Lampung) Arnis Arbella; Badruzaman; Helma Maraliza
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2026): AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, IndonesiaInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/al-khiyar.v6i1.2868

Abstract

The practice of the fee system in the wakalah (house purchase and sale) contract in Way Laga Village covers the payment mechanism (2% or IDR 6 million of the IDR 300 million price), payment timing (upfront), the form of agreement (verbal), and the duties of the representative. This study also analyzes the perspectives of Islamic economic law on the implementation of the fee system, including its compliance with the pillars of wakalah bil ujrah (contractual agreement), the principle of ujrah (indebtedness), the potential for gharar (unlawful agreement), the trustworthiness of wakalah (indebtedness), and the principle of justice. This research also involves an in-depth study from an Islamic economic legal perspective regarding the validity of this mechanism and the possibility of violations. The method used was a qualitative field-based approach with a descriptive analytical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with parties directly involved in the transaction. The data was then processed through editing, coding, and structured grouping using inductive analysis based on field findings and guided by the principles of Islamic jurisprudence (fikih muamalah). The results indicate that the practice of fee payments is carried out verbally without a clear, legally binding written contract. The fee is paid by the muwakil to the agent before the transaction is completed, thus violating the principle of the agent's trust, creating elements of gharar (uncertainty), tadlis (false statements of facts), and raising fundamental doubts about the validity of the wakalah contract as a whole. A serious problem arises if the agent fails to fulfill his duties within 5 months, as his duties are rendered ineffective even though the fee was paid in advance by the muwakil before the house was sold.