Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

Model Structure Of Public Policy Based On Social Learning Onto Intolerant In Pandeglang District, Banten, Indonesia Nugroho, Kandung Sapto; Rahayu, Rahayu; Adnan, Muhammad; Warsono, Hardi
ijd-demos Volume 2 Issue 2, August 2020
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v2i2.53

Abstract

This research aims to design a model of public policy drafting in governance that can ensure the continuity of democratic principles. The principle of justice and equality both economically, socially, and politically are these foundations of democracy. If this principle is applied in the running of the government management process will be able to guarantee every individual citizen so that good governance is achieved. This approach of research with Positivistic with survey method through a closed questionnaire that has been done test validity, normality, reliability of the questionnaire to the leader of regional device organization in Pandeglang District government environment. This research will contribute to the mechanism of public policy retrieval with the primary mission to minimize potential conflicts. Please note that in 2011 in Pandeglang District, there had been a religious conflict in the case of Cikeusik Ahmadiyah, and by Tirto.id, Banten declared as the Intolerant region. The results of this study show that government bureaucracy in providing public services such as education, health, and religion has paid attention to the aspects of equalization and social justice, but it requires acceleration for bureaucracy related to the challenges of growing public problems. The influx of the 4.0 Industrial Revolution is aligned with the disruption era, the bureaucracy has to make adjustments to provide public service with typical generations of baby boomers, generation X, millennial generation even now already on Z generation and Alpha generation are already native to the Internet. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model penyusunan kebijakan publik dalam tata pemerintahan yang dapat menjamin kelangsungan prinsip demokrasi. Prinsip keadilan dan kesetaraan baik secara ekonomi, sosial, dan politik adalah fondasi demokrasi tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan dalam menjalankan proses pengelolaan pemerintahan akan dapat menjamin setiap individu warga negara sehingga tercapai tata pemerintahan yang baik. Pendekatan penelitian ini bersifat positivistik dengan metode survei melalui angket tertutup yang telah dilakukan uji validitas, normalitas, reliabilitas angket kepada pimpinan perangkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini akan berkontribusi pada mekanisme pengambilan kebijakan publik dengan misi utama meminimalisir potensi konflik. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang pernah terjadi konflik agama dalam kasus Ahmadiyah Cikeusik, dan oleh Tirto.id, Banten dinyatakan sebagai Daerah Intoleran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan agama telah memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial, namun diperlukan percepatan birokrasi terkait dengan tantangan permasalahan publik yang semakin berkembang. Masuknya Revolusi Industri 4.0 ini selaras dengan era disrupsi, birokrasi harus melakukan penyesuaian untuk memberikan pelayanan publik dengan tipikal generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial bahkan sekarang sudah ada generasi Z dan generasi Alpha sudah asli Internet. 
Kepuasan Masyarakat pada Program Kampung Sehati (Corporate Social Responsibilty PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU) Nugroho, Kandung Sapto; Sjafari, Agus; Syaefulloh, Syaefulloh
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.468

Abstract

AbstrakThis article tries to understand public organizations not only in government institutions which are presented as bureaucracies such as public services in the field of education, health from local governments or hospitals or schools, but also in their appearance as corporations. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU is a clear example of a public organization in the form of state representation in corporate form. The use of survey methods in preparing the community satisfaction index will produce a detailed level of community satisfaction that is measured. This database will be used as material for preparing policies/programs that can be improvised, monitored or evaluated so that relations with external organizations will be more constructive. The overall performance of the community satisfaction index for the Sehati Village Program reached 84,066, in the Very Good category. In order to maintain and improve community empowerment performance, this study recommends establishing a technical communication forum between empowerment actors with regular meetings and discussing potential technical problems that arise. Based on these findings, this study provides recommendations for internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU takes the form of establishing a technical communication forum involving multi-stakeholder community development.Keywords:  Empowerment, Kampung Sehati, Indonesia Power. AbstrakArtikel ini mencoba memahami organisasi publik bukan hanya pada lembaga pemerintahan yang ditampilkan sebagai birokrasi seperti layanan publik bidang pendidikan, kesehatan dari pemerintah daerah atau rumah sakit atau sekolah, namun juga dalam tampilan sebagai korporasi. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU merupakan contoh nyata organisasi publik dalam tampilan representasi negara dalam bentuk korporasi. Penggunaan metode survei dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang terukur secara detail. Basis data inilah yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan/program yang sifatnya bisa improvisasi, monitoring maupun sebagai evaluasinya sehingga relasi dengan eksternal organisasi akan bisa lebih konstruktif. Kinerja secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat pada Program Kampung Sehati mencapai 84,066, berkategori Sangat Baik. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat, maka kajian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi teknis antar aktor pemberdayaan dengan pertemuan rutin dan membahas potensi masalah-masalah teknis yang muncul. Atas dasar temuan inilah kajian ini memberikan rekomendasi bagi internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU berupa pembentukan forum komunikasi teknis dengan melibatkan multi stakeholder community development.Kata kunci: Pemberdayaan, Kampung Sehati, Indonesia Power.