p-Index From 2020 - 2025
6.847
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Politik Profetik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Journal of Governance and Public Policy JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Studi Komunikasi Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Moderat The Journal of Society and Media PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Applied Data Sciences Masyarakat Indonesia Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat PANDAWA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Jurnal Studi Pemerintahan Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review INJECT Interdisciplinary Journal of Communication Studia Islamika
Claim Missing Document
Check
Articles

Well-applied local governance in an urban area Ridho Al-Hamdi
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33 No. 2 (2020): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.985 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V33I22020.212-221

Abstract

This paper analyses the application of local governance in addressing education and health affairs in contemporary Indonesia. There are three main objectives: explaining the development of local governance, finding out the impact of the local governance on public services, and investigating driving factors that influence the local governance application. Methodologically, it is qualitative research by employing a case study. Therefore, the Yogyakarta municipality was selected as the study object due to its outstanding achievements, such as the city cleanest of corruption (2009-2010), the most livable city in Indonesia (2010-2011), and the top rank of the Indonesian governance index (2014). In-depth interviews of eight informants and documentary methods are utilized as data-gathering techniques. The study’s finding is threefold; first, the development of the municipal government can be divided into three steps: the phase of installation of democratic systems, the phase of plentiful signs of progress, and the stable situation. Second, the impact of the governance process on education and health issues is increasing the municipal budget from year to year, supporting facilities, integrated systems, and the pro-poor people policy. Third, a fourfold determining factor that can influence the successful governance: the city mayor’s leadership, a good partnership and cooperation amongst governance actors, the availability of well-educated civil servants, and the maximization of local-owned resources.
Penguatan Kualitas Kader Muhammadiyah di Tingkat Cabang Ridho Al-Hamdi; Muhammad Eko Atmojo
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.863 KB) | DOI: 10.18196/ppm.41.803

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam program pengabdian ini adalah masih lemahnya pemahaman sebagian besar kader dan pengurus Muhammadiyah di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, tentang Islam dan Muhammadiyah secara komprehensif. Hal ini disebabkan, bahwa Pajangan merupakan salah satu basis Nahdlatul Ulama dan kelompok abangan. Meskipun mereka sudah beragama Islam, tetapi pemahaman keislaman mereka masih belum memadai. Hal itulah yang menyebabkan kuantitas warga Muhammadiyah di kecamatan ini tergolong sedikit serta belum memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Karena itu, tujuan pengabdian ini adalah (1) menguatkan kualitas pemahaman kader Muhammadiyah tentang Islam dan Kemuhammadiyahan; (2) meningkatkan jumlah anggota resmi Muhammadiyah yang ber-NBM (Nomor Baku Muhammadiyah). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam meujudkan tujuan tersebut adalah penyelenggaraan Baitul Arqom untuk anggota, kader, dan pengurus Muhammadiyah di Pajangan dan pembuatan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) bagi warga Muhammadiyah di Pajangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan, bahwa anggota, kader, dan pengurus Muhammadiyah di Pajangan memiliki kualitas pemahaman yang lebih baik tentang ideologi Muhammadiyah dan Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Selain itu, jumlah warga Muhammadiyah yang memiliki KTAM sebagai identitas resmi anggota Muhammadiyah meningkat dibandingkan sebelumnya. Implikasi dari kegiatan ini adalah meningkatnya ghirah warga Muhammadiyah di Pajangan dalam berdakwah ke masyarakat umum.
MODAL SOSIAL PARABELA DALAM MENDUKUNG KEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON PASCA ORDE BARU Ali - Akbar; Ridho Al-Hamdi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3792

Abstract

Artikel ini membahas mengenai modal sosial yang dimiliki oleh parabela sebagai tokoh adat yang memiliki peran sentral masyarakat Kabupaten Buton sehingga mempengaruhi kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif dengan Metode studi kasus, data penelitian ini ini berasal dari wawancara dan observasi lapangan untuk memperkuat hasil kesimpulan. Kepercayaan masyarakat kepada parabela yang sangat besar menentukan keputusan masyarakat akan suatu pilihan, pilihan parabela secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk melakakukan pilihan yang sama dengan parabela. Begitupun dengan norma-norma yang menjadikan parabela sebagai tokoh yang paling dihormati dalam lingkup masyarkat buton sebagi tokoh yang besar dalam masyarkat parabela juga memiliki sistem pemerintahan adat yang sudah berlangsung sejak dahulu kala yang dinamakan perangkat adat kadhie dimana parabela sebagai pemimpinnya, jaringan ini akan memperkuat posisi parabela dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Hasilnya adalah modal sosial yang dimiliki oleh parabela mempengaruhi kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
KETIKA SEKOLAH MENJADI PENJARA: MEMBONGKAR DILEMA PENDIDIKAN MASYARAKAT MODERN Ridho Al-Hamdi
The Journal of Society and Media Vol. 1 No. 1 (2017): education in Society & media
Publisher : Department of Social Science, Faculty of Social Science &Law, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsm.v1n1.p11-34

Abstract

AbstrakKajian ini membahas tentang realitas dilema sistem pendidikan masyarakat modern yang terjadi di Indonesia. Sekolah sebagai lembaga resmi pendidikan menjadi satu bukti nyata gagalnya pendidikan di republik ini. Pada dasarnya, sekolah bertujuan untuk mendidik peserta didiknya menuju manusia yang cerdas dan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tetapi, pada kenyataannya pendidikan malah menjadikan manusia sebagai makhluk yang bodoh dan tertindas. Secara metodologis, kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi. Data yang sudah terkumpul dianalisa dan diintepretasikan untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Berdasarkan sumber yang akurat, kajian ini membuktikan hipotesa dilema pendidikan masyarakat modern dengan menyajikan lima kasus utama dalam dunia pendidikan, yaitu adanya kurikulum yang tidak manusiawi, banyaknya kasus bunuh diri dan kekerasan terhadap pelajar, sekolah elit hanya dijadikan komoditas bisnis, buruknya hubungan antara guru, siswa, dan OSIS, dan tidak bermafaatnya kegiatan-kegiatan ekstra sekolah. Karena itu, sekarang saatnya kita menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan realitas budaya multikultur di Indonesia serta hakikat dari pendidikan itu sendiri.Kata kunci: sekolah, dilema pendidikan, masyarakat modernAbstractThis study scrutinizes on the dilemma of educational system of modern society in Indonesia. The Educational institution so called œSchool is a true evidence for this phenomenon. Ideally, the school could be educating their participants as a diligent human who know between true or false. Yet, in fact the participants continuously become a foolish and oppressed human. Methodologically, to conduct data and information, the study employs a qualitative approach as methodology as well as documentation and interviews as a technique of data-gathering. The collected data then is analyzed and interpreted descriptively to get a proper conclusion. Based on the reliable sources, this study provides five cases that took place in the Indonesias education world. First is the unhumanist curriculum. Second are cases on the student suicide and the violence toward the student. Third is the reality of elite school as a business commodity. Fourth is the poor relationship between educators, students, and the student organization. Fifth is inexpediency of school programs for the students. Eventually, we must materialize a proper education system for Indonesian multiculturalism culture based on the essence of education.Keywords: school, educational dilemma, modern society
MENGUJI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROSTITUSI DAN MIRAS: STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA Ridho Al-Hamdi; Sri Agustiningsih; Nawang Kurniawati
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3 No 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3126

Abstract

Prostitusi dan minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya, terutama di Kota Yogyakarta. Penertiban melalui operasi-operasi dan patroli juga sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masrayakat. Namun demikian, perkembangan prostitusi dan miras masih saja tetap bertahan hingga saat ini. Karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani persoalan prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menonjolkan data-data empiris-lapangan. Kajian ini menggunakan tiga indikator (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) untuk mengetahui efektivitas kinerja Satpol PP dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta. Temuan penelitian ini menyatakan, bahwa kinerja Satpol PP cenderung tidak efektif karena tidak ada satupun dari ketiga indikator tersebut yang berhasil dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal ini juga menjadi tanda ketidakseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan terbebas dari prostitusi dan minuman keras.
POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL Tri Oka Putra Laksana; Ridho Al-Hamdi; Adibah Dhivani Gusmi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1870

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang politisasi isu pribumi yang dilakukan oleh kubu Ahok dan Anies pada Pilgub Jakarta 2017 di media sosial (medsos). Politisasi diukur dengan tiga indikator: isu/ kepentingan, agenda politik, dan partisipasi. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, facebook menjadi sumber utama untuk melihat prakter politisasi dari kedua kubu di medsos. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator terserbut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos.This paper examines the politicization of indigenous issues both of Ahok and Anies factions in the 2017 Jakarta gubernatorial election on social media. The politicization is measured by a threefold indicator: issues/interests, political agenda, and participation. Methodologically, this paper uses qualitative research by applying case study. For data-gathering, Facebook is the primary source to investigate the politicization of both factions on social media. The finding demonstrates three things. First, Ahok faction offers the peaceful election, Jakarta belongs to all and the justice for Ahok. Meanwhile, Anis faction proposes the issues of Muslim leaders and reclamation. Second, both factions fight to campaign through social media to attract society’s belief. Third, the participation conducted by society is responding to both factions’ social media accounts with their like, share, and comments. Among those three indicators, the issue/interest is the dominant indicator causing the politicization of indigenous issues in the 2017 Jakarta Gubernatorial election on social media. 
TRANSPORTASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL: PERSEPSI NETIZEN TERHADAP PELAYANAN BUS TRANS JOGJA 2016-2018 Karmila Zahrani Al Hayati; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.49 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v45i2.368

Abstract

In the modern age, public transportation is needed by society, particularly in big cities. Thus, research of the netizens’ perception of the service quality of public transportation is fascinating to be examined further to know its recent development. The paper aims to measure the netizens’ perception of the service of Trans Jogja Bus between 2016 and 2018. Methodologically, this article is qualitative research with case study approach. Trans Jogja Bus is the case which will be the research focus. For data gathering, this research utilizes library research so that the data is coming from social media and online media news. There are nine indicators used as the analysis tool: tariff, route, time, safety, facility, service, necessary, dependability, and pollution. This research also utilizes online application word clouds and Netvizz to sharpen the analysis process. The finding demonstrates that most netizens have negative perceptions of the service of Trans Jogja Bus. It can be proven that most netizens deliver their negative perceptions in six indicators: route, time, safety, service, dependability, and pollution. In the meantime, merely three indicators which receive positive perceptions: tariff, facility, and necessity.
DINAMIKA TOLERANSI DI KOTA BESAR INDONESIA: PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN CITY OF TOLERANCE Siti Maharani Chumairah; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.716 KB)

Abstract

This paper examines the role of Yogyakarta City Government in realizing the city of tolerance. The tolerance in this context is including race, culture, and religion. Methodologically, this paper is research-based paper by employing qualitative method and the case study as the research approach. Yogyakarta City was selected as the case because of the motto of “city of tolerance”. In data gathering, this paper applies in-depth interview and documentation. To measure the role of the government, this paper uses three indicators: the role as the regulator in issuing regulations and policies, the role as the dynamist in terms of guidance and training, and the role as the facilitator in providing facilities to the community. The finding demonstrates that the government of City of Yogyakarta has succeeded to realize its motto of “city of tolerance” through those three roles. Among the three indicators, the role as the dynamist is more powerful than other indicators in realizing the city of tolerance.
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Annida Ulfah; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.1168

Abstract

ABSTRACT. This paper evaluates the social order policy, namely Local Regulation Number 10 the Year 2007 concerning the social order in Banjar Regency. In addition to that, this study attempts to find out the driving factors influencing the success and failure of the regulation. Methodologically, this study employs a qualitative method with a study case approach. To gather data, it uses documentation and in-depth interviews. To measure the evaluation, this study adopts six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy. The finding demonstrates that among six indicators, only one indicator has succeeded, i.e. equality. In the meantime, five other indicators were unsuccessful. It can be concluded that the policy of the social order evaluation was unsuccessful. Several factors were influencing the failure of the regulation: effectiveness, adequacy, and equality. Therefore, the government performance needs a serious effort to address this problem without any exception and execute all society’s behaviour which contradicted with this policy. Key words: Evaluation; Sosial order; shariah regional regulation; Banjar Regency.
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Astri Candra Dewi; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i2.1329

Abstract

This paper analyzes the driving factors determining the failure of the local regulation Number 5 Year 2007 regarding the prostitution prohibition in Bantul Regency, Yogyakarta Special Territory by explaining the evaluation toward this regulation. Methodologically, this study utilizes qualitative method with a case study approach. To gather data, it employs documentation study and in-depth interview. As an analytical framework, this study adopts six indicators the policy evaluation developed by William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, equality, and appropriateness. The finding reveals that among six indicators, three are classified as the failed indicator and the rest is successful. Nevertheless, there are three fundamental indicators which determine that this regulation will be a successful policy, i.e. effectiveness, adequacy, and responsiveness. It can be concluded that the evaluation to this regulation denotes a failed regulation. Therefore, the local government needs to take serious efforts to increase the implementation of the policy.