Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al Ahkam

 1 
Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Delvi Putri Kaparang; Mutia Cherawaty Thalib; Novendri Mohamad Nggilu; Ahmad Wijaya
Al Ahkam Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i2.4995

Abstract

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensinya pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dan materi muatan tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini meggunakan jenis Penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, Urgensi pembentukan majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Kedua, Terkait dengan materi muatan penting mengenai peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades yang harus disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perudang-undangan yang ada di UU.
Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif Ahmad Wijaya
Al Ahkam Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2191

Abstract

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah mengetahui Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar lembaga kementerian negara dalam susunan kabinet presidensial Indonesia dan mengetahui Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan singkronisasi Kementerian Negara Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan kasus (case Approach). Bahwa Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun singkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator. Bahwa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan singkronisasi kementerian negara guna mewujudkan kabinet yang efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: pertama, mempertegas prinsip negara hukum; kedua, penguatan Lembaga Kementerian negara; ketiga, mengefektifkan fungsi Kementerian Koordinator; keempat, menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin Kementerian.Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Koordinasi; Singkronisasi; Kementerian Negara
Co-Authors Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bahutala, Andris E. Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Laode, Nadila Magfira Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Mamu, Karlin Z Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Mokodompit, Rahmat Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Fadhilla Haluta Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Radjak, Sarmila Rahmat Teguh Santoso Gobel Rauf, Abdusalam Rifki Ismail Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Taufiqurrohman, A.H. Asari Yassine Chami Zamroni Abdussamad