Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.805
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Konstitusi Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Yustisiabel Majalah Hukum Nasional Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Bina Hukum Lingkungan Wijaya Putra Law Review Jurnal Mengkaji Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Fikri Hadi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 2 TAHUN 2024 Hadi, Fikri; Gandryani, Farina; Putra, Antoni; Hastiti Putri, Dayandini; Sofwan, Edi; Trisia, Siska; Azairin, Maudy Prima; Anggraeni, Ricca; Anggraeni, Reni Putri; Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony; Fadli, Muhammad
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.948

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Melihat Fluktuasi dari IP-TIK dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Relano, Dela; Murialti, Neng; Hadi, Fikri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana indeks pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan regresi linier berganda digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi IP-TIK bernilai negatif (-0,442850), yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada IP-TIK menyebabkan penurunan sebesar 0,44% pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien regresi TPAK bernilai positif (0,508873), yang berarti setiap peningkatan 1% pada TPAK menyebabkan peningkatan sebesar 0,51% pada pertumbuhan ekonomi. Uji koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan bahwa 57,68% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel IP-TIK dan TPAK, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel independen memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Meskipun demikian, temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, temuan ini bertentangan dengan teori Solow, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berdampak pada pertumbuhan tenaga kerja; sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak pada IP-TIK.
Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.171

Abstract

Dewasa ini, muncul wacana perubahan kelima UUD 1945 pasca perubahan terakhir pada 22 tahun yang lalu. Salah satunya ialah perubahan terkait penghidupan kembali utusan golongan dengan landasan bahwa DPD dinilai tidak mampu menggantikan peran Utusan Golongan. Dominasi unsur politisi dan pengusaha di parlemen membuat keterwakilan golongan tidak tampak pada struktur keparlemenan Indonesia saat ini sebagaimana yang pernah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Artikel ini akan membahas terkait urgensi dihidupkannya kembali Utusan Golongan dalam struktur parlemen di Indonesia dan konsep Utusan Golongan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan socio legal research dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan historis terkait Utusan Golongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep keterwakilan yang didesain oleh pendiri Negara dari yang berakar pada keterwakilan menjadi keterpilihan melalui pemilu yang semata-mata mengandalkan elektabilitas. Akibatnya, keanggotaan di DPD maupun DPR belum tentu merepresentasikan keterwakilan unsur-unsur di masyarakat, semisal unsur profesi. Maka, dalam rangka mengembalikan konsep keterwakilan yang memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pemikiran untuk menghidupkan Utusan Golongan perlu dikaji. Opsi yang dapat digunakan ialah Utusan Golongan dapat menjadi bagian dari lembaga DPD atau DPR yang secara spesifik dalam rangka penguatan DPD dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang ke depan. Opsi lainnya ialah dengan memasukkan Utusan Golongan kedalam MPR di luar DPD dan DPR. Namun, dalam menghidupkan utusan golongan, perlu memperhatikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini seperti sejalan dengan sistem presidensial
PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) Aliyah, Putri Nur; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3066

Abstract

Indonesia merupakan negara maritim yang berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan dalam kepentingan berbagai negara. Sistem keamanan yang belum stabil menyebabkan terjadi penyimpangan yang dikenal dengan illegal fishing .Hal ini tentunya membuat tindakan penangkapan ikan secara ilegal menjadi marak. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak yang buruk terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Illegal fishing suatu tindakan yang merugikan negara pada perekonomian dan kelestarian kelautan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pengaturan illegal fishing di Indonesia dan korelasinya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan kejahatan illegal fishing di Indonesia di atur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perikanan yang memuat sanksi administrasi, denda dan pidana. Penanggulangan kejahatan illegal fishing akan ditegakkan melalui pengadilan perikanan dengan putusan pengadilan yang berkedaulatan hukum tetap. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat aturan tegas mengenai tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14 untuk melestarikan ekosistem kelautan.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CUKAI MINUMAN MANIS DALAM PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM Abid, Muhammad Azzamul; Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3582

Abstract

The issue of health among the younger generation is currently a significant concern in Indonesia. One of the key issues lies in the consumption of unhealthy products, such as sugary drinks. This consumption has led to an alarming rise in the number of people diagnosed with diabetes among the younger population. It is imperative for the government to utilise legal instruments to tackle this challenge, one such instrument being the imposition of an excise tax on sweetened beverages. This article will examine the implementation of excise tax on sweetened flavoured drinks in terms of legal function theory. This research is a legal research with a conceptual and statute approach. The results revealed that the implementation of an excise tax on sweetened flavoured drinks can be associated with one of the functions of law as postulated by Roscoe Pound, namely as a means of social control, thereby enabling individuals to adopt a healthier lifestyle by reducing their consumption of sugary drinks. This legal function can be directed towards the means of development and renewal, as argued by Mochtar Kusumaatmadja. This may be achieved through the imposition of excise tax on sweetened beverages, with the aim of fostering a healthy young generation in Indonesia. Thus, the government is able to protect the community, as well as making progress towards the realisation of the Golden Indonesia generation 2045.
Aspek Hukum Pembiayaan Konversi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai melalui Green Bond Endarto, Budi; Hadi, Fikri; Fithri, Nur Hidayatul
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i1.249

Abstract

ABSTRAKPemerintah saat ini aktif mendorong konversi kendaraan listrik seiring dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Langkah nyatanya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp1,4 triliun guna memberikan potongan biaya konversi sepeda motor sebesar Rp7 juta per-unit. Namun, percepatan program ini akan sulit tercapai bila hanya mengandalkan anggaran yang bersumberkan dari negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan skema pembiayaan alternatif. Penelitian ini menawarkan green bond (obligasi hijau) sebagai salah satu solusinya, dengan fokus menganalisis aspek yuridis dan arah kebijakannya untuk pembiayaan konversi kendaraan listrik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan analisis ekonomi hukum (economic analysis of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa green bond layak dijadikan skema pembiayaan karena sesuai dengan POJK No. 18 Tahun 2023. Aturan ini menyatakan bahwa dana green bond dapat dialokasikan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan, termasuk transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Kedepan, diperlukan peran serta pemerintah, OJK, dan sektor terkait melalui pemberian insentif untuk mengoptimalkan potensi instrumen keuangan ini.Kata kunci: green bond; konversi; kendaraan listrik. ABSTRACTThe government is currently implementing measures to encourage the conversion of electric vehicles, in accordance with Indonesia's commitment to the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The pivotal step in this process is the issuance of Presidential Regulation Number 55 of 2019, which pertains to the Acceleration of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program. In order to provide support for this initiative, the government has allocated a subsidy budget of Rp 1.4 trillion to provide a discounted motorcycle conversion fee of Rp 7 million per unit. Nevertheless, the acceleration of this programme may encounter challenges if it is contingent on state budgetary resources alone. Consequently, there is an imperative to devise alternative financing schemes. This research posits green bonds as a potential solution, with a particular emphasis on the analysis of legal aspects and policy directions for financing the conversion of electric vehicles. The methodology employed in this study is legal research, encompassing statute, conceptual, comparative, and economic analysis of law approaches. The findings indicate that green bonds are a viable financing scheme, as they are in alignment with POJK No. 18 of 2023. The regulation stipulates that financial resources allocated to green bond funds may be utilised for environmentally sound business activities, including the promotion of environmentally friendly transportation methods, such as electric vehicles. In order to optimise the potential of this financial instrument, it is essential that the government, OJK, and related sectors participate in future initiatives by providing incentives.Keywords: conversion; electric vehicle; green bond.
The Translocation of The Indonesian Capital City in Economic Analysis of Law Perspective Mufidah, Nuruz Zakiyatul; Hadi, Fikri
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 27 No 2 (2024): Al-Qanun, Vol. 27, No. 2, Desember 2024
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2024.27.2.157-170

Abstract

In August 2019, the President of Republic of Indonesia gave speech on an idea of the translocation of the Indonesian capital city. The new capital city has also already decided by the President. The decision is made before the legal analysis including the legal basis of the decision to have new capital city. This paper will analyze about the translocation of the Indonesian capital city from the perspective of economic analysis of law. The argument in this paper is written as a socio-legal research. This paper ends up with the conclusion that the concept of the Indonesian capital city is ineffective and inefficient from the perspective of economic analysis of law. There is no legal basis of the translocation of the Indonesia capital city. Besides, the masterplan of the new capital city does not accommodate the central business district for the industrial area, whereas the industrial area, at least state-owned enterprises of Indonesia should be located near the seat of government.  
POLITIK HUKUM GREEN BOND DI INDONESIA Endarto, Budi; Hadi, Fikri; Fithri, Nur Hidayatul
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.265 KB)

Abstract

Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau green bond pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah green bond masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai green bond di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum green bond di Indonesia dan arah kebijakan green bond di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan green bond di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument green bond. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis green bond yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep green bond pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Constitutionalism in Indonesia: An Islamic Governance Legal Perspective Hadi, Fikri; Gandryani, Farina; Muramuzi, Innocent; Razzaq, Tayyaba
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v2i2.558

Abstract

Abstract: Islam is the most followed religion in Indonesia, making Indonesia contains the largest Muslim population of all countries in the world. However, Indonesia is not a religion state. This has become an issue in several Muslim groups in Indonesia, whether it is permissible to have a state under the Republic of Indonesia based on their beliefs. Purpose: This paper will explain the relationship between Islam and The State of Indonesia and the study of Islamic government law related to the Indonesian government. Design/Methodology/Approach: This research is qualitative. The approach used is statute, conceptual, and hermeneutics, while the assessment method used is comparative. Findings: The system of government of Indonesia has a close relationship to the principles and substance of Islamic law. Although the State of Indonesia is not an Islamic state, Indonesia is also not a secular state, which separates religion and state. From the Islamic government law’s perspective, it’s called tamyiz or proportional. Indonesia takes Islam in the principles of state proportionally. Therefore, The State of Indonesia is not contrary to the principles of Islam. Originality/value: Numerous studies have been undertaken to examine the correlation between religion and the government in Indonesia.   This article builds upon the earlier research conducted by other scholars.   This article affirms that the Indonesian State is not in conflict with Islam.
POLITIK HUKUM GREEN BOND DI INDONESIA Endarto, Budi; Hadi, Fikri; Fithri, Nur Hidayatul
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau green bond pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah green bond masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai green bond di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum green bond di Indonesia dan arah kebijakan green bond di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan green bond di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument green bond. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis green bond yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep green bond pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Co-Authors Abid, Muhammad Azzamul Aditya Nurahmani Al-Ghony, Mishbahul Ummah Alif Fachrul Rachman Aliyah, Putri Nur Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony Andy Usmina Wijaya Anggraeni, Reni Putri Azairin, Maudy Prima Bayo, Relexi Budi Endarto Catur Alfath Satriya Dwi Elok Indriastuty Fachry Abda El Rahman Farina Gandryani Hastiti Putri, Dayandini Kristianus Jimy Pratama M Reza Baihaki Mufidah, Nuruz Zakiyatul Muhamad Chaidar Muhammad Fadli Mulyono, Andreas Tedy Muramuzi, Innocent Neng Murialti, Neng Nur Hidayatul Fithri Oktaviandra, Surya Putrida Sihombing Razzaq, Tayyaba Relano, Dela Ricca Anggraeni Richard Jatimulya Alam Wibowo Rihantoro Bayuaji Rosa Ristawati Sekaring Ayumeida Kusnadi Sindy Ar'tri Oktaviany Sofwan, Edi Suwarno Abadi Teguh Wibowo, Dani Trisia, Siska