Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.124
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM LAW REVIEW Jurisprudentie Jurnal Konstitusi Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Lex Renaissance Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Administrative Law & Governance Journal Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Yudisial Pagaruyuang Law Journal Dialogia Iuridica PALAR (Pakuan Law review) Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Transparansi Hukum ADIL : Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Syntax Transformation Majalah Hukum Nasional Journal of Judicial Review Indonesian Journal of International Law JURNAL PENDIDIKAN IPS Constitutionale Jurnal Konstitusi The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Anna Erliyana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG Dampaka, Yaka; Erliyana, Anna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4382

Abstract

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pelaksanaan tugas yang luas dan kompleks, yang didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berfokus pada tiga fungsi utama yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, dengan perizinan sebagai alat hukum penting. Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau dikenal sebagai AUPB diperkuat oleh Undang - Undang Administrasi Publik Tahun 2014, yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka. Pedoman ini dibutuhkan agar setiap tindakan atau kebijakan yang diambil sebagai pejabat pemerintah tidak sewenang-wenang dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam prosesnya.  Salah satu prinsip penting dalam AUPB dan Good Governance adalah prinsip transparansi. Prinsip Transparansi merupakan simbol dari sebuah mekanisme promosi terhadap good governance untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam sebuah demokrasi maupun administrasi publik modern. Prinsip transparansi dalam AUPB dan Good Governance penting untuk melawan maladministrasi, korupsi, dan memastikan akuntabilitas.  Pentingnya Prinsip Transparansi dapat kita lihat melalui studi kasus mengenai sengketa di Kota Tangerang menunjukkan pentingnya transparansi dalam alokasi dana kelurahan. PTUN Serang menguatkan keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang sebagian mengabulkan permohonan KITA-PD, meskipun Pemerintah Kecamatan Benda merasa telah bekerja sesuai peraturan. Hal ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pemerintahan yang baik dan berwibawa.
Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Melalui Peran United Nations (UN) Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs (OCHA) dalam Konflik di Sudan Selatan Abdalla Jouf, Haekal; Erliyana, Anna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4505

Abstract

Konflik berkepanjangan di Sudan Selatan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang kompleks, menghambat stabilitas politik serta pembangunan sosial. United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) berperan dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan serta menerapkan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penanganan krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) dalam penerapan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik di Sudan Selatan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti ketidakstabilan politik, kurangnya koordinasi antar pemerintahan pusat maupun lembaga pemerintahan, serta lemahnya budaya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder mengenai kebijakan dan implementasi United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) dalam menangani konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) telah berupaya menerapkan prinsip Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), masih terdapat kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa diperlukan strategi yang lebih inklusif, penguatan kapasitas institusi lokal, serta transparansi dalam distribusi bantuan guna meningkatkan efektivitas intervensi kemanusiaan serta mendukung stabilitas dan pemulihan di Sudan Selatan.
Disputes Over General Election Results Based on Judicial Activism and Judicial Restrain in Realizing the Principles of Honest and Fair in General Elections Anjas Rinaldi Siregar; Anna Erliyana
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 15 No. 2 (2025): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v15i2.3102

Abstract

The settlement of general election result disputes (PHPU) is a crucial issue in realizing honest and fair elections in Indonesia. The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, often faces a dilemma between applying Judicial Activism and Judicial Restrain in adjudicating PHPU cases, particularly regarding structured, systematic, and massive (TSM) violations. This article aims to analyze the concepts, influencing factors, and implementation of Judicial Activism and Judicial Restrain within the Constitutional Court's practices, by examining key rulings including Decision No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019. This study employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show an inconsistency in the Constitutional Court's application of Judicial Activism, especially concerning TSM violations, which are often regarded as beyond its authority. On the other hand, Judicial Restrain is frequently used as a justification to limit the Court's assessment of substantive justice in the electoral process. This article recommends the need for a proportional balance between Judicial Activism and Judicial Restrain, as well as strengthening the Constitutional Court's role in ensuring electoral justice to protect citizens' voting rights and the quality of democracy.
RETRACTION: Tanggung Jawab Instansi Pemerintah sebagai Subjek Hukum dalam Pengembalian Kerugian Negara Siagian, Lowrenszya; Erliyana, Anna
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2330

Abstract

This article was withdrawn due to indications of plagiarism. the author's statement about this is in the PDF statement
Action of the government of the DKI Jakarta province in the Jakarta flood control program claims by citizens (analysis of the decision of the PTUN number: 205/G/TF/2021/PTUN-JKT) Yustiyah, Erma; Erliyana, Anna
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 9 No. 4 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221931

Abstract

This study aims to analyze the judges' considerations in Decision No.205/G/TF/2021/PTUN-JKT related to the actions of the DKI Provincial Government Jakarta to implement the Jakarta Flood Control Program, which was sued by a citizen residing in South Jakarta. The Law on Government Administration provides an understanding of the actions of state officials or organizers to do and or not to take concrete actions in the context of administering the Government. In the Decision, the judge stated that there were no unlawful acts (PMH) by the authorities (onrechtmatige overheidsdaad). Still, in his judgment, the judge did not discuss the PMH argument by the rules (onrechtmatige overheidsdaad, which became petite.
Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Alvayedo, Muhammad Brillyan; Erliyana, Anna
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3220

Abstract

Indigenous peoples in Maluku Archipelago have a method to conserve natural resources in the form of local wisdom called Sasi. Sasi is an environmental management and the preservation of natural resources on the land and at the sea which conducted by the indigenous people of Maluku. The broad scope of Sasi is an activity that prohibits the taking of certain potential products without damaging the environment. Besides law and regulations that regulated by the government in Article 32 of 2009 about Environmental Management and Preservation, there is a Sasi customary law which also regulating about the utilization and environmental management of natural resources. With the result that the presence of local wisdom increasingly emphasized that Sasi is involved in environmental management at the Maluku Archipelago.
Analisa Hukum terkait Penolakan Majelis Hakim PTUN Surabaya Atas Gugatan Luqman Alwi yang Dinilai Premature Terhadap Keputusan Rektor UNAIR Nomor 887/UN3/2021 Rahman Ruslan, Arief; Erliyana, Anna
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i9.31390

Abstract

Putusan Hakim PTUN Surabaya menilai gugatan Luqman Alwi terhadap SK Rektor UNAIR masih prematur karena belum melalui tahap administrasi di tingkat kampus sebelum dilimpahkan ke Pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Luqman Alwi terhadap SK Rektor UNAIR masih prematur. kewenangan peradilan tata usaha negara secara tidak langsung dibatasi oleh Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yaitu Setelah dilakukannya tindakan administratif. Meski terdapat Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang dianggap menjelaskan isi Pasal 75 ayat (1), namun hal ini juga menjadi kontroversi karena Perma tersebut masih dipertanyakan kedudukannya dalam tatanan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim PTUN Surabaya terkait gugatan Luqman Alwi terhadap Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) yang dinilai prematur, serta menilai relevansi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 dalam tata hukum nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal melalui studi literatur yang mengkaji putusan pengadilan terkait gugatan Luqman Alwi terhadap SK Rektor UNAIR dan relevansi Perma Nomor 6 Tahun 2018 dalam tatanan hukum nasional. Putusan hakim dalam hal ini PTUN Surabaya harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat agar kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat tidak dirugikan, oleh karena itu kedudukan Perma dalam Tata Hukum Nasional harus dikaji lebih dalam. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap kedudukan Perma dalam tatanan hukum nasional untuk memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, sehingga tidak merugikan kepastian hukum dan rasa keadilan. keadilan dalam masyarakat.
Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Geraldi Fauzi, Muhammad Alifian; Erliyana, Anna
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1273

Abstract

The competence to adjudicate the PTUN was previously very narrow, only having the authority to adjudicate state administrative decisions (beschikking) in the concrete, individual, and final sense as regulated in the PTUN Law. However, since the enactment of the UUAP, there has been a reverse flow of legislative policy which has led to the expansion and confirmation of the PTUN's authority in adjudicating government administration disputes. Implementation of the expansion of authority regarding the authority to adjudicate claims against unlawful acts by government bodies and/or officials. The broad implication of the competency to adjudicate state administration trade after the enactment of the UUAP is the transfer of competence to adjudicate against unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) from the District Court to competence to adjudicate the State Administrative Court and the tangential point regarding the authority to adjudicate between the two courts, namely the District Court and the State Administrative Court, the Supreme Court as the highest holder of judicial authority has regulated this by issuing a PERMA which is Lex Specialist to regulate this matter. Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019 concerning Settlement Guidelines regulating Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechmatige Overheidsdaad) they are supposed to adjudicate actions against legal violations by government agencies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad). ) is fully competent to adjudicate at the State Administrative Court. However, regarding small claims for compensation at the State Administrative Court, members of the public can still submit claims for compensation through the District Court.
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berlaku Retroaktif (Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika) Jassinta, Melani Aulia Putri; Erliyana, Anna
Lex Renaissance Vol 10 No 1: JUNI 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol10.iss1.art9

Abstract

This research is motivated by the retroactive implementation of State Administrative Decrees (KTUN) in the implementation of government administration. This policy anomaly because it will impact the status of legal actions taken before the KTUN is issued. This research aims to answer first, the validity of retroactive administrative decisions based on the theory of authority and the General Principles of Good Governance, and their implications for the legal actions of the Mimika Regency Government; and second, the legal analysis and implications of the Minister of Home Affairs Decree No. 100.2.3-1245 of 2023 concerning the Temporary Suspension of the Deputy Regent of Mimika, Central Papua Province, which applies retroactively. This research employs a normative juridical method using theoretical and conceptual approaches, along with qualitative data analysis. The study concludes, first, that normatively, an administrative decision should not be applied retroactively except to prevent greater harm and/or to protect the rights of the public; thus, any retroactive administrative decision issued without fulfilling such conditions can be deemed invalid. Second, based on the analysis conducted, the Temporary Suspension Decree in question is invalid, and consequently, all legal actions carried out following its issuance remain valid by operation of law. The study also identifies a legal ambiguity in interpreting the condition of “preventing greater harm” within the provisions governing retroactive administrative decisions, thereby indicating the need for further research in the future.
Konsekuensi Keberlakuan Hukum Militer pada Subjek Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Dipersamakan dengan Militer Sagala, Parluhutan; Hadi, Ilman; Erliyana, Anna; Lubis, Arief Fahmi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1654

Abstract

Suatu negara sebagai entitas membutuhkan cara untuk mempertahankan eksistensinya sebisa mungkin dari kemampuan sendiri. Militer nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Pada umumnya, yang disebut sebagai militer hanyalah prajurit aktif dan organik dari militer. Kemudian, muncul golongan orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang. Indonesia pada masa Presiden Soekarno pernah menerapkan wajib militer karena menginginkan keterlibatan aktif rakyat yang lebih besar dalam angkatan bersenjata. Perkembangan saat ini, terdapat juga golongan orang yang dipersamakan dengan militer yaitu prajurit siswa, militer tituler, dan warga negara yang dimobilisasi sebagai pasukan komponen cadangan. Bertambah dan meluasnya golongan orang yang dipersamakan sebagai militer memiliki dampak terhadap keberlakuan hukum militer, karena mereka termasuk kedalam subjek hukum militer. Hukum militer memiliki cakupan dan pengertian yang luas. Kementerian Pertahanan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan hukum militer di Indonesia untuk semua subjek hukum militer.
Co-Authors Abdalla Jouf, Haekal Afif Juniar Ahmad Haidar Muiny Alvayedo, Muhammad Brillyan Andi Hugeng Andie Hevriansyah Andie Hevriansyah Andreas Sulardi Anjas Rinaldi Siregar Arief Fahmi Lubis Atmaja, A.P. Edi Audrey G Tangkudung Audrey Tangkudung Barokah, Muhamad Raziv Clarissa, Gavinela Dampaka, Yaka Dewi, Lia Riesta Dzikry Gaosul Ashfiya Edmon Makarim Elfrieda Anggi Basamarito Erma Yustiyah Fahmi Ramadhan Firdaus Geraldi Fauzi, Muhammad Alifian Hadi, Ilman Happy Hayati Helmi Happy Hayati Helmi Indah Mutiara Sari Indra Wahyu Bintoro Jassinta, Melani Aulia Putri Khalid Dahlan Khaliza Fauzi, Maghfira Nur Lidya Rahmawati Luh Rina Apriani Marvin, Renius Albert Moch Chafid Moch Chafid Muhammad Ali Hasan Muhammad Alifian Geraldi Fauzi Mustikaningsih, Rahmah Mutiara Nico Handoko Utama Nisrina, Virihana Widad Paramita Ersan Parluhutan Sagala Paulus Rudy Calvin Sinaga Puteri Anggun Amirillis Putri Aprilia Anggraini Putri Wanda Nisyah Bela Rahmah Mutiara Mustikaningsih Rahman Ruslan, Arief Reydonaldo Thomas Sidabutar Samuel Ivander Aritonang Saragih, Yessi Nadia Giatma Setyawan, Yhannu Siagian, Lowrenszya Siti Labiba Fathin Siti Rahmaniah Jamaluddin Sjarif, Fitriani Ahlan Suha Qoriroh Sukma, Ahmad Novindri Aji Sukri, Indah Fitriani Syafri Hariansah Syafrijal Latief Wahyu Ardiansyah wili utama, Alif Winanta, Rendro Prastyan Yunita Nurwulantari Yustiyah, Erma