Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Reconstruction of Consumer Protection Law in the Settlement of Islamic Banking Disputes Gema Rahmadani; Zulkarnain Nasution; Pagar Pagar; Ong Argo Victoria
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no4.4506

Abstract

The rapid growth of Islamic banking in Indonesia has not been matched by an adequate consumer protection framework, particularly in resolving disputes between customers and Islamic banking institutions. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection remains general and does not accommodate the specific characteristics of Islamic economic law, creating normative inconsistencies and ambiguity in dispute resolution. This study uses a normative legal approach to analyze legislation, DSN-MUI fatwas, and court decisions, and finds a regulatory gap rooted in contractual justice and maqashid syariah principles. This gap risks disadvantaging consumers, especially regarding transparency, the prohibition of usury, and protection from harmful practices such as gharar and maysir. The study concludes that reconstructing consumer protection law to incorporate Sharia-based norms and clearer dispute resolution mechanisms is essential for realizing a fair and sustainable Islamic banking system in Indonesia.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM) Sugih Ayu Pratitis; Pagar Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8131

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
KONSEP PERWALIAN DI INDONESIA: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM SOSIOLOGI KELUARGA Syaddan Dintara Lubis; Muhammad Iqbal Irham; Pagar Pagar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8337

Abstract

Perwalian  di Indonesia merupakan permasalahan yang mencakup aspek hukum dan sosial serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Indonesia dan analisisnya dalam konteks sosiologi keluarga. Studi ini juga berfokus pada hubungan antara kewajiban hukum wali dan pemenuhan kebutuhan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem perwalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengana pendekatan kualitatif  analisis terhadap bahan hukum yang relevan dan tinjauan sosial keluarga. Studi ini menemukan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia  mengatur kewajiban orang tua untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya sering kali terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Permasalahan dalam praktik perwalian mencakup diskriminasi gender, kurangnya pemahaman hukum, dan pengaruh struktur keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sosiologi keluarga dalam memahami perwalian dan peran lingkungan keluarga serta masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.
KEADILAN HOLISTIC BAGI ISTERI DALAM POLIGAMI: PERSPEKTIF MASLAHAT Uswatun Hasanah; Muhammad Iqbal Irham; Pagar Pagar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8338

Abstract

Syariat Islam memperkenankan praktik poligami dengan mensyaratkan berlaku adil terhadap seluruh istri. Akan tetapi, pemahaman tentang keadilan dalam konteks poligami di tengah masyarakat cenderung tereduksi pada pemenuhan hak-hak kebendaan semata, yakni seputar distribusi nafkah ekonomi dan pembagian waktu bermalam secara bergiliran. Sementara itu, kebutuhan emosional dan dimensi spiritualitas para istri justru kurang mendapat perhatian yang memadai. Kesenjangan antara idealitas normatif dengan kenyataan empiris ini membuka peluang terjadinya ketimpangan yang bersifat hakiki dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana fuqaha dan mufasir kontemporer memandang persoalan keadilan dalam poligami, sekaligus mengeksplorasi konsepsi keadilan yang bersifat menyeluruh dan mencakup pemenuhan aspek jasmani, rohani, dan kejiwaan yang seharusnya diperoleh para istri dalam ikatan poligami dengan berlandaskan pada prinsip maslahat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka konseptual. Data primer diperoleh dari khazanah kitab-kitab fiqh dan tafsir klasik maupun kontemporer, diperkaya dengan rujukan akademis terkini yang memiliki relevansi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dimensi normatif teks-teks keagamaan dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan substantif syariat Islam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa keadilan dalam poligami tidak boleh dipahami secara terpotong-potong, melainkan mesti dimaknai sebagai kesatuan utuh yang meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik, terjaganya stabilitas psikologis, serta terpeliharanya kehidupan spiritual para istri. Perspektif maslahat menegaskan bahwa praktik poligami baru dapat dilegitimasi secara syar’i manakala benar-benar mendatangkan kemanfaatan konkret bagi istri dan anggota keluarga lainnya secara komprehensif.
Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk Zaini Munawir; Pagar Pagar; Ramadhan Syahmedi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3020

Abstract

Identity falsification in marriage constitutes a serious legal issue that affects the validity of the marriage contract and the protection of the parties’ rights. This study aims to analyze the legal basis for marriage annulment due to identity falsification and the judicial considerations in the Decision of the Lubuk Pakam Religious Court Number 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The findings indicate that identity falsification, particularly concerning prior marital status, represents a substantive violation that results in a defect of consent in the marriage contract. The panel of judges grounded the annulment on Article 22 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, while also emphasizing the principles of honesty and free consent in Islamic law. The study concludes that the decision is normatively consistent with applicable legal provisions; however, it highlights the need to strengthen substantive justice and preventive measures to deter future practices of identity falsification in marriage
From Voluntary Compliance to Legal Obligation: Reformulating Indonesia's Zakat Law Through the Lens of Maqasid al-Shari'ah Heri Siswan; Pagar Pagar; Nurul Huda Prasetiya
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 8 No 2 (2026): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v8i1.15240

Abstract

Law Number 23 of 2011 on Zakat Management recognizes zakat as a religious obligation for muzakki; however, the absence of legal consequences for non-compliance has resulted in a voluntary compliance model that limits the optimization of zakat collection in Indonesia. This study aims to analyze the normative gap between the obligatory nature of zakat and the existing legal framework and to formulate a maqasid al-shariah-based model for transforming zakat compliance from a voluntary practice into a legally enforceable obligation. This normative legal research employs statutory, conceptual, comparative, and Islamic jurisprudential approaches. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal reasoning. The findings reveal that the primary weakness of Indonesia’s zakat regulatory framework lies not in the lack of normative recognition of zakat obligations but in the absence of an effective compliance and enforcement mechanism. This study proposes a Maqasid-based mandatory compliance model, which consists of three key elements: (1) legal recognition of zakat obligations, (2) institutional mechanisms for monitoring and ensuring compliance, and (3) proportionate administrative sanctions for economically capable muzakki who deliberately neglect their zakat obligations. From the perspective of maqasid al-shariah, this reformulation strengthens the protection of wealth (hifz al-mal), safeguards the rights of mustahik, and promotes distributive justice. Therefore, reforming Law Number 23 of 2011 is necessary to establish a balanced mandatory zakat system that enhances social welfare, improves the effectiveness of zakat governance, and maintains the principle of legal proportionality.
MUT‘AH DALAM CERAI GUGAT DI INDONESIA: TELAAH KEADILAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI‘AH Rahmat Hidayat; M. Iqbal Irham; Pagar Pagar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5839

Abstract

Abstract: This study examines the discourse on mut‘ah in divorce initiated by the wife in Indonesia, which is not explicitly regulated in statutory law or the Compilation of Islamic Law (KHI). According to Article 158 of the KHI, the right to mut‘ah is granted only to wives divorced by their husbands (talaq), not to wives who file for divorce. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations such as Marriage Law No. 1 of 1974 and the KHI, and by comparing them with classical Islamic jurisprudence (fiqh). This approach is combined with an analysis of justice from the perspective of maqashid shari‘ah. The findings indicate that mut‘ah may be granted to a wife in cases of cerai gugat as long as the wife is not nusyuz. Granting mut‘ah to a wife who initiates divorce is viewed as an implementation of justice and as an effort to protect women’s rights in the aftermath of divorce. This study recommends regulatory reform of both statutory law and the KHI regarding the provision of mut‘ah in cases of cerai gugat, in accordance with the values of justice within Indonesian Muslim society. Keywords: mut‘ah, divorce initiated by the wife, KHI, maqashid shari‘ah, marriage. Abstrak: Penelitian ini membahas diskursus mut‘ah dalam cerai gugat di Indonesia yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 158 KHI, hak mut‘ah hanya diberikan kepada istri yang diceraikan oleh suaminya (talak), bukan kepada istri yang mengajukan perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan No. 1/1974, KHI dan membandingkannya dengan fikih. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis keadilan dalam perspektif maqashid syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mut‘ah dapat diberikan kepada istri dalam kasus cerai gugat selama istri tidak nusyuz. Pemberian mut‘ah kepada istri yang melakukan cerai gugat dipandang sebagai implementasi keadilan serta sebagai upaya melindungi hak perempuan akibat perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perubahan regulasi terhadap undang-undang dan KHI dalam kasus pemberian mut‘ah dalam cerai gugat sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Kata Kunci: mut‘ah, cerai gugat, KHI, maqhasid syari’ah, perkawinan.
Giving Tuor At Mandailing Tribe Marriages Compilation Perspective Of Islamic Law In Mandailing Natal Musa Aripin; Pagar Pagar; Watni Marpaung
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3889

Abstract

The issue of tuor (the amount of money given by the groom to the bride upon the agreement of both families) in the Mandailing tribe is interesting to be studied. This is quite reasonable because the problem of tuor, on the one hand can actually make a number of marriage plans forced to be canceled. At the same time the majority of the Mandailing tribe are devout adherents of Islam. While Islam itself has the same concept as the tuor, namely dowry. Testing tuor at the application level is something that must be done to measure the extent of the phenomenon. On the other hand, measuring tuor conceptually is also needed to provide a complete view. The results showed that the tuor and dowry in the KHI have the same substance, namely the obligatory gift from the prospective husband to the prospective wife. However, the provision of tuor has advantages, namely the philosophy used in determining tuor. Holong (compassion) and Saanak Saboru (feeling that the groom’s family has considered that the bride is their daughter and vice versa). Thus it can be stated that the determination of the amount of tuor will not burden the bridegroom, because the groom in giving tuor is motivated by affection, and at the same time the parents of the bride-to-be will also not ask for something that can burden the bridegroom
Optimization of Zakat Management by Bkm Masjid in Medan City Perspective of Law No.23 Of 2011 Abdul Halim; Pagar Pagar; Dhiauddin Tanjung
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3945

Abstract

Law No. 38 of 1999, later amended by Law No. 23 of 2011 on the Administration of Zakat, provides the legal basis for the administration of zakat in Indonesia. These laws and regulations recognise only two entities, namely the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) and the Zakat Amil Institution (LAZ), as the legal managers of zakat in Indonesia. In Medan, there are two types of amil zakat, as well as community-formed amil-amil zakat who manage zakat at the mosque level, specifically for zakat fitrah. It is important to note that some of these mosque-level Amils have been approved by the state through a sub-unit framework known as the Zakat Collection Unit (UPZ). Meanwhile, some of these amil-amil have not yet been approved by the state and are only based on the policies of the Prosperity Board (BKM) of each mosque. In Islamic Jurisprudence, the appointment of an amil is carried out by the authority of the caliph/sultan (state). In this case, the amil's position is as a representative of the zakat mustahik. It is important to note that the appointment of an amil should be approved by the state to ensure compliance with Islamic Jurisprudence. This research aims to address three problems related to the establishment and management of zakat at the mosque level in the city of Medan, according to Law No. 23/2011. Specifically, the research will examine: 1) the procedure for establishing zakat amil at the mosque level, 2) the management of zakat by the zakat amil at the mosque level, and 3) ways to optimise the management of zakat by the zakat amil at the mosque level. The language used is clear, objective and value-free, with a formal register and precise word choice. The text follows conventional structure and format, with a consistent style of quoting and footnoting. The sentences and paragraphs create a logical flow of information with causal links between propositions. The content has not been changed. This research has identified three key findings in this area. Firstly, the procedure for establishing Amil Zakat at the mosque level in the city of Medan is based on the policy of each mosque administrator (BKM). Secondly, the BKM's policy is then confirmed (validated) through the UPZ system by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the city of Medan. Finally, it is recommended that a more standardised procedure be implemented to ensure consistency across all mosques in the city. Zakat administration at the mosque level in the city of Medan is an ancillary activity that takes place only during the month of Ramadan and mainly within the framework of Zakat fitrah. During the collection phase, Amil opens a zakat booth at the mosque or at the BKM office, and potential muzakis come to the mosque to pay their zakat. Mosque Zakat Amil uses two methods: the coupon method and the delivery method for the distribution stage to the mustahik. Under the voucher system, a Muslim must present a voucher at the mosque in order to collect his zakat. Currently, the optimisation of zakat management in mosque zakat amil is limited to the collection and distribution stages, without taking into account the utilisation of zakat. Optimising Zakat collection is achieved through Zakat education, specifically by choosing recitation or lecture topics that focus on Zakat and by starting the Zakat collection period at the beginning of the month. During the distribution stage, optimization is achieved by prioritising mustahik selection, with a focus on actual mustahik. This research has found that there is little coordination between the Zakat Amil of the mosque and the BAZNAS, as well as between the Zakat Amil of the other mosques. It is important to address this issue in order to improve the effectiveness of the Zakat distribution.
The Implementation of Legal Istinbath Results at LBM MUDI Mesjid Raya Samalanga Abdullah Abdullah; Pagar Pagar; Ardiansyah Ardiansyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4792

Abstract

This study explores the application of the LBM MUDI Mesjid Raya's legal istinbath results (jurisprudential reasoning) at Samalanga, focusing on their methods and approaches to legal decision-making. Employing phenomenological and sociological approaches, the research integrates qualitative field and library research to analyze legal phenomena within social and religious contexts. Key participants included the chairman and officials of Lajnah Bahtsul Masail (LBM), as well as scholars from Dayah Mudi Mesra Samalanga, Aceh. Data collection methods comprised in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The data were analyzed by using a grounded theory approach, adhering to Miles and Huberman's stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicated that the approach of LBM MUDI Mesjid Raya is based on a systematic istinbath method and a qauli method that prioritizes classical texts. Their decision-making process incorporates multi-perspective problem analysis, consideration of the legal impact on social, political, and economic dimensions, and alignment with the principles of Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. The two stages of discussion, which include both members and leadership, make sure that there is full discussion and careful thought. They do this by combining traditional textual bases with modern situations to uphold the principle of maslahah (public interest). The ilhaq masail bi nadhairiha method generates solutions for issues beyond the scope of classical qauli methods. This illustrates LBM's adaptability in addressing contemporary issues while maintaining a commitment to classical Islamic principles, demonstrating a balance between tradition and modern relevance.