Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Law_Jurnal Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Journal of Innovative and Creativity Rechtsvinding
Pagar Pagar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Reconstruction of Consumer Protection Law in the Settlement of Islamic Banking Disputes Gema Rahmadani; Zulkarnain Nasution; Pagar Pagar; Ong Argo Victoria
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no4.4506

Abstract

The rapid growth of Islamic banking in Indonesia has not been matched by an adequate consumer protection framework, particularly in resolving disputes between customers and Islamic banking institutions. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection remains general and does not accommodate the specific characteristics of Islamic economic law, creating normative inconsistencies and ambiguity in dispute resolution. This study uses a normative legal approach to analyze legislation, DSN-MUI fatwas, and court decisions, and finds a regulatory gap rooted in contractual justice and maqashid syariah principles. This gap risks disadvantaging consumers, especially regarding transparency, the prohibition of usury, and protection from harmful practices such as gharar and maysir. The study concludes that reconstructing consumer protection law to incorporate Sharia-based norms and clearer dispute resolution mechanisms is essential for realizing a fair and sustainable Islamic banking system in Indonesia.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM) Sugih Ayu Pratitis; Pagar Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8131

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
KONSEP PERWALIAN DI INDONESIA: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM SOSIOLOGI KELUARGA Syaddan Dintara Lubis; Muhammad Iqbal Irham; Pagar Pagar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8337

Abstract

Perwalian  di Indonesia merupakan permasalahan yang mencakup aspek hukum dan sosial serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Indonesia dan analisisnya dalam konteks sosiologi keluarga. Studi ini juga berfokus pada hubungan antara kewajiban hukum wali dan pemenuhan kebutuhan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem perwalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengana pendekatan kualitatif  analisis terhadap bahan hukum yang relevan dan tinjauan sosial keluarga. Studi ini menemukan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia  mengatur kewajiban orang tua untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya sering kali terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Permasalahan dalam praktik perwalian mencakup diskriminasi gender, kurangnya pemahaman hukum, dan pengaruh struktur keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sosiologi keluarga dalam memahami perwalian dan peran lingkungan keluarga serta masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.
KEADILAN HOLISTIC BAGI ISTERI DALAM POLIGAMI: PERSPEKTIF MASLAHAT Uswatun Hasanah; Muhammad Iqbal Irham; Pagar Pagar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8338

Abstract

Syariat Islam memperkenankan praktik poligami dengan mensyaratkan berlaku adil terhadap seluruh istri. Akan tetapi, pemahaman tentang keadilan dalam konteks poligami di tengah masyarakat cenderung tereduksi pada pemenuhan hak-hak kebendaan semata, yakni seputar distribusi nafkah ekonomi dan pembagian waktu bermalam secara bergiliran. Sementara itu, kebutuhan emosional dan dimensi spiritualitas para istri justru kurang mendapat perhatian yang memadai. Kesenjangan antara idealitas normatif dengan kenyataan empiris ini membuka peluang terjadinya ketimpangan yang bersifat hakiki dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana fuqaha dan mufasir kontemporer memandang persoalan keadilan dalam poligami, sekaligus mengeksplorasi konsepsi keadilan yang bersifat menyeluruh dan mencakup pemenuhan aspek jasmani, rohani, dan kejiwaan yang seharusnya diperoleh para istri dalam ikatan poligami dengan berlandaskan pada prinsip maslahat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka konseptual. Data primer diperoleh dari khazanah kitab-kitab fiqh dan tafsir klasik maupun kontemporer, diperkaya dengan rujukan akademis terkini yang memiliki relevansi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dimensi normatif teks-teks keagamaan dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan substantif syariat Islam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa keadilan dalam poligami tidak boleh dipahami secara terpotong-potong, melainkan mesti dimaknai sebagai kesatuan utuh yang meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik, terjaganya stabilitas psikologis, serta terpeliharanya kehidupan spiritual para istri. Perspektif maslahat menegaskan bahwa praktik poligami baru dapat dilegitimasi secara syar’i manakala benar-benar mendatangkan kemanfaatan konkret bagi istri dan anggota keluarga lainnya secara komprehensif.
Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Kritis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk Zaini Munawir; Pagar Pagar; Ramadhan Syahmedi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3020

Abstract

Identity falsification in marriage constitutes a serious legal issue that affects the validity of the marriage contract and the protection of the parties’ rights. This study aims to analyze the legal basis for marriage annulment due to identity falsification and the judicial considerations in the Decision of the Lubuk Pakam Religious Court Number 2506/Pdt.G/2025/PA.Lpk from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The findings indicate that identity falsification, particularly concerning prior marital status, represents a substantive violation that results in a defect of consent in the marriage contract. The panel of judges grounded the annulment on Article 22 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, while also emphasizing the principles of honesty and free consent in Islamic law. The study concludes that the decision is normatively consistent with applicable legal provisions; however, it highlights the need to strengthen substantive justice and preventive measures to deter future practices of identity falsification in marriage
From Voluntary Compliance to Legal Obligation: Reformulating Indonesia's Zakat Law Through the Lens of Maqasid al-Shari'ah Heri Siswan; Pagar Pagar; Nurul Huda Prasetiya
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 8 No 2 (2026): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v8i1.15240

Abstract

Law Number 23 of 2011 on Zakat Management recognizes zakat as a religious obligation for muzakki; however, the absence of legal consequences for non-compliance has resulted in a voluntary compliance model that limits the optimization of zakat collection in Indonesia. This study aims to analyze the normative gap between the obligatory nature of zakat and the existing legal framework and to formulate a maqasid al-shariah-based model for transforming zakat compliance from a voluntary practice into a legally enforceable obligation. This normative legal research employs statutory, conceptual, comparative, and Islamic jurisprudential approaches. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal reasoning. The findings reveal that the primary weakness of Indonesia’s zakat regulatory framework lies not in the lack of normative recognition of zakat obligations but in the absence of an effective compliance and enforcement mechanism. This study proposes a Maqasid-based mandatory compliance model, which consists of three key elements: (1) legal recognition of zakat obligations, (2) institutional mechanisms for monitoring and ensuring compliance, and (3) proportionate administrative sanctions for economically capable muzakki who deliberately neglect their zakat obligations. From the perspective of maqasid al-shariah, this reformulation strengthens the protection of wealth (hifz al-mal), safeguards the rights of mustahik, and promotes distributive justice. Therefore, reforming Law Number 23 of 2011 is necessary to establish a balanced mandatory zakat system that enhances social welfare, improves the effectiveness of zakat governance, and maintains the principle of legal proportionality.
Co-Authors Abdul Halim Abdullah Abdullah Ahmad Suhaimi Anwar MS Ardiansyah Ardiansyah Bismar Siregar Dewi Ervina Suryani Dhiauddin Tanjung Fauziah Lubis Gema Rahmadani Hasan Matsum Heri Siswan Ibnu Radwan Siddik Tunip Ibnu Taqwim Jamil Jami M Iqbal Irham M. Jamil Maradingin Maradingin Mhd Yadi Harahap Muhammad Ali Munawar Khalil Munawir, Zaini Musa Aripin Nurasiah Nurasiah Nurul Huda Prasetiya Ong Argo Victoria Ramadhan Syahmedi Rifnatul Hasanah Harahap Sugih Ayu Pratitis Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Syam Syaiful Akhyar Uswatun Hasanah Watni Marpaung Zulkarnain Nasution Zulkarnain Zulkarnain