Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Sidoluhur Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Sambulugana Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Media Bina Ilmiah AL-SULTHANIYAH MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Nourma Dewi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Pranata Masyarakat dalam Optimalisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Unit PPA Polresta Surakarta) Pratiwi, Nindita; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3948

Abstract

Penelitian menjawab deskripsi proses restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat serta hambatan optimalisasi restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta. Restorative justice sebagai sarana penyelesaian konflik belum secara optimal dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kepahaman masyarakat yang rendah mengenai urgensi restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal, pranata masyarakat mampu digunakan sebagai wadah pelaksanaan restorative justice yang difasilitasi stakeholder setempat. Kota Surakarta merintis Rumah Restorative Justice sebagai realisasinya. Perlu kajian menunjukkan urgensi dan hambatan pelaksanaan restorative justice melalui pranata kemasyarakatan. Penelitian ini empiris dengan data primer dari unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan proses restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat difasilitasi oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta stakeholder Kelurahan di lokasi Rumah Restorative Justice pada beberapa Kecamatan di Kota Surakarta. Prosesnya mengedepankan pendekatan intrapersonal dan musyawarah mufakat untuk menemukan resolusi yang disepakati dan ditaati para pihak. Hambatan optimalisasi restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta mencakup masyarakat belum mengetahui urgensi restorative justice melalui peran pranata masyarakat, kurangnya sarana prasarana unit pelayanan perempuan dan anak dalam menjangkau pranata masyarakat dan peningkatan kejahatan oleh anak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap restorative justice.
Konstruksi Hukum Perjanjian yang dibuat antara Toko Online dengan Supplier (Studi Kasus di www.myrubylicious.com di Yogyakarta) Misbah Amaliah; Nourma Dewi; Suparwi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4302

Abstract

Toko online bekerja sama dengan para pelaku usaha lain (supplier) dalam menjual produk. Hubungan bisnis antara pihak toko online dan supplier dibuat dalam bentuk sebuah perjanjian yang dapat berbentuk perjanjian titip jual, dropshipper, ataupun reseller, dan lain-lain. Perjanjian titip jual tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian konsinyasi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian antara supplier dengan toko online dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Rubylicious Cabang Yogyakarta. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan dan wawancara dengan para pihak. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko Online Rubylicisous dengan salah satu supplier (Alicha Fashion) berisi: (a) subjek perjanjian penitipan adalah Rubylicious Cabang Yogyakarta (pihak pertama) selaku penyedia website toko online myrubylicious dan Alicha Fashion (pihak kedua) selaku supplier produk fashion; (b) Objek dalam perjanjian ini adalah produk yang dititipkan produk fashion yang dijual secara online melalui website www.myrubylicious.com. (c) Hak dan kewajiban para pihak. (2) Perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi adalah adanya tambahan hak dan kewajiban lain selain hak dan kewajiban pokok. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui online store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alicha Fashion telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai overmacht dalam pasal force majeure.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Sertifikatnya Masih dalam Proses Pemecahan Sertifikat Sifa Yasfani; Dewi, Nourma; Suparwi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4303

Abstract

Jual beli tanah biasanya dilakukan dengan suatu perjanjian atau yang dikenal dengan akta jual beli tanah (AJB). Penandatanganan AJB dapat dilakukan dengan lancar jika syarat-syarat terpenuhi, namun untuk status tanah yang sertifikatnya masih proses pemecahan maka sambil menunggu sertifikatnya keluar atas nama penjual, maka para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli tanah (PPJB) di hadapan Notaris/PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perjanjian jual beli terhadap tanah yang sertifikatnya masih dalam proses pemecahan, perlindungan hukum bagi para pihak, dan akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara sumber-sumber terkait, seperti Notaris/PPAT dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perjanjian jual beli terhadap tanah yang sertifikatnya masih dalam proses pemecahan adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang merupakan suatu perjanjian penduhuluan yang bentuknya bebas. Kekuatan hukum dari PPJB yang dibuat oleh Notaris/PPAT adalah sangat kuat karena akta tersebut merupakan akta otentik. (2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah: (a) Perlindungan terhadap calon penjual berupa persayaratan pembayaran dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan syarat batal; (b) Perlindungan terhadap calon pembeli adalah pencantuman beberapa persyaratan yang disertai dengan permintaaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali serta pemberian ganti rugi jika terjadi pembatalan; (3) Akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah: (a) Perjanjian menjadi berakhir karena kedua belah pihak melepaskan diri dari perikatan. Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen sesuai kesepakatan; (b) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan lunas.
Implementasi Sistem Waris bagi Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan Bali Agustina Fatma Rara Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4304

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Sistem Pewarisan Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah meninggal dunia. Pada prinsipnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan se.bagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya dalam hal harta warisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, keberadaan anak angkat dalam sistem waris adat Bali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-haknya dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem waris bagi anak angkat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam kerangka hukum waris adat Bali, serta peran dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris anak angkat dalam konteks adat Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini.
PEMINDAH TANGANAN TANPA IZIN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI POLRES SUKOHARJO Samudra Adi Wijaya; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 11: Juni 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i11.833

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the law against embezzlement of fiduciary guarantees in accordance with the provisions in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and obstacles to law enforcement against unauthorised transfer of fiduciary guarantees at Sukoharjo Police Station. The method used is empirical juridical approach. The approach to the problem studied by using Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees as well as a direct approach from the field by involving data obtained directly from respondents and research location sources related to unauthorised transfer of fiduciary guarantees in the Sukoharjo Regency area. Financing institutions as creditors need to register fiduciary guarantees with the fiduciary registration office by including a clause that the debtor is prohibited from transferring, mortgaging, leasing goods that are objects of collateral without the knowledge of the creditor. It is necessary to reform Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee by including Restorative Justice as an alternative to resolving cases of embezzlement / transfer of fiduciary security objects for the sake of legal certainty, justice and benefit for the community.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX Fitriyani Pakpahan, Elvira; Tarigan, Melinda; Alana Putri Br. Ginting, Jessica; Clarissa Yeoman, Michelle; Dewi, Nourma
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.529

Abstract

A safe deposit box service is a service formed by a bank to facilitate the storage of valuable assets, such as gold, securities, and other valuables. A safe deposit box is a box specially made of steel and placed in a strong and fire-resistant place to keep goods safe and provide a sense of security for stored goods. Safe deposit box services come with safe deposit boxes that have a high level of protection. This research, using normative legal research methods and secondary data sources, aims to find out how problems often arise in safety box rental activities and provide legal protection for customers who use safety boxes based on Law No. 8 of 1999. Problems that often occur in safe deposit box rental activities cause a lot of trouble for the community, so protection is needed for consumers who feel they have been harmed due to the negligence of the bank or the consumers themselves. As regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act, consumers are entitled to comfort, security, and safety when consuming goods and services. To attract consumers, it requires a sense of public trust in the service manager so that consumers feel safe using these services.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG STATUS SERTIFIKAT TANAHNYA DALAM PROSES PEMECAHAN (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT Rus Utaryono, SH, MH Kabupaten Sragen) Dewi, Santika Kurnia; Dewi, Nourma; Nurwanti, Yulian Dwi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 3 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i3.14355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang status sertifikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan, dengan studi kasus di Kantor Notaris/PPAT Rus Utaryono, S.H., M.H. Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk Notaris/PPAT yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli tanah yang status sertifikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan menghadapi risiko hukum yang cukup besar. Proses pemecahan sertifikat tanah seringkali menimbulkan kerumitan hukum yang dapat mempengaruhi hak-hak pembeli. Namun, perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam situasi ini dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang berlaku dan peran Notaris/PPAT dalam mengamankan transaksi tanah. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang sertifikat tanahnya sedang dalam proses pemecahan membutuhkan koordinasi yang erat antara Notaris/PPAT, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Perlu ada kesadaran akan risiko hukum yang terkait dengan transaksi tanah serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam konteks pemecahan sertifikat tanah di Indonesia .
PENDAMPINGAN DIGITALISASI UMKM PEMETAAN LOKASI GOOGLE MAPS DAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI MMT DI DESA BANARAN Lulu Ayu Afriyani; Yulian Dwi Nurwanti; Nourma Dewi; Anita Yahya; Ilyas Abdurrozaq; Della Safiyah; Mellnanursari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i2.6448

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital dan media promosi. Program Pengabdian Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Universitas Batik Islam (UNIBA) Surakarta di Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses digitalisasi usaha. Program ini berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps dan pembuatan media promosi berupa MMT (spanduk). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM binaan berhasil menempatkan lokasi usahanya di Google Maps sehingga lebih mudah diakses oleh konsumen dan memperoleh media promosi yang sesuai dengan identitas usahanya. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas digital UMKM, memperkuat branding produk, dan memperluas potensi pasar. Namun, keberlanjutan program ini membutuhkan pendampingan lebih lanjut dan integrasi dengan platform digital yang lebih luas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Milik Menjadi Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Adiatama, Arifuzaky Septika; Dewi, Nourma; Nurwati, Yulian Dwi
Al-Mizan Vol 12 No 2 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i2.1088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pendaftaran tanah wakaf milik pribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Wakaf, sebagai lembaga keagamaan dalam Islam, memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan properti, khususnya tanah, untuk tujuan keagamaan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak tanah wakaf masih belum bersertifikat, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman tentang prosedur wakaf yang benar, dan peran nazhir (pengelola wakaf) yang belum optimal dalam mengelola aset wakaf. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris dengan meninjau peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, sambil juga menganalisis praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf di Boyolali belum terlaksana secara efektif karena keterbatasan administratif, sosialisasi yang kurang memadai, dan lemahnya koordinasi antara Badan Wakaf, Kantor Pertanahan, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis, seperti peningkatan edukasi hukum publik, pemberdayaan nazhir, dan penyederhanaan proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan regulasi dan implementasi yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
LEGAL CERTAINTY OF THE USE OF CRYPTOCURRENCY AS A PAYMENT INSTRUMENT FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW Wahyudi, Bambang Tresno; Dewi, Nourma; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.2006

Abstract

This study aims to provide answers to the legal certainty provided by laws and regulations regarding the use of cryptocurrency as a payment instrument in Indonesia and efforts to achieve legal certainty for the use of cryptocurrency as a payment instrument in the future. Cryptocurrency is an impact of globalization that must be responded to with legal changes, given the large amount of its global use that has an impact in Indonesia. The Currency Law does not explicitly provide space for cryptocurrency, implicating limited regulatory space for its use in Indonesia. A study analyzing the guarantee of legal certainty for cryptocurrency use is needed in light of existing normative regulations and efforts to achieve such legal certainty. This research is normative with a legislative and conceptual approach. The results show that the form of legal certainty in laws and regulations regarding the use of cryptocurrency as a payment instrument in Indonesia is not yet regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency, but cryptocurrencies are partially regulated as commodities that can be traded on futures exchanges, in accordance with Minister of Trade Regulation Number 99 of 2018 concerning General Policy for the Implementation of Crypto Asset Futures Trading. This means that cryptocurrencies cannot yet be used as payment instruments but have limited transaction value on futures exchanges. Efforts to realize legal certainty for the use of cryptocurrency as a payment instrument in the future include injecting cryptocurrency as a digital payment instrument into Law Number 7 of 2011 concerning Currency, formulating technical regulations for the Regulation of the Minister of Trade and Bank Indonesia Regulations that accommodate the technical procedures for the use of cryptocurrency, and with the recognition of cryptocurrency in the updated Currency Law, its use can be guaranteed at the Deposit Insurance Corporation.
Co-Authors Adiatama, Arifuzaky Septika Agustina Fatma Rara Ayu Alana Putri Br. Ginting, Jessica Alfa Rizqie Ramadhan, Aselino Anita Yahya Ariy Khaerudin Clarissa Yeoman, Michelle Della Safiyah Dewi, Anjar Pramudita Mira Dewi, Santika Kurnia Dimas Ilham Nur Rois Dwi Nurwanti, Yulian Elvira Fitriyani Pakpahan Endang Masithoh Fatmawati, Kiki Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Firstnandiar Glica Aini Suniaprily FITRIYAH Hadi Mahmud Hanuring Ayu AP Hanuring Ayu Ardhani Putri Hastiyanto, Febri Hasyim, Much Hettyning, Hettyning Ilyas Abdurrozaq Ismiyanto Jessica Alana Putri Br. Ginting Lulu Ayu Afriyani Lumban Gaol, Glori Andika M. Yogi Riyantama Isjoni Melinda Tarigan Mellnanursari Michelle Clarissa Yeoman Misbah Amaliah Muhammad Aziz Zaelani Nancy Oktyajati Nugraheni, Chyntia Regita Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Nurwati, Yulian Dwi Pratiwi, Nindita Putri , Tasya Putri, Tasya Raisa Aribatul Hamidah Rizki - Samudra Adi Wijaya Sianturi, Oki Berlin Roma Rezeki Sifa Yasfani Simbolon, Julius Imanuel Srie Juli Rachmawatie Suharno Suharno Suharno Suparwi Tarigan, Melinda tri setyawardani Utrik Susanti Wahyudi, Bambang Tresno Waruwu, Bryan Theofilus Gideon Yulian Dwi Nurwanti