Claim Missing Document
Check
Articles

Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor di Desa Balongcabe Kedungadem Bojonegoro M. Abdim Munib; Gunawan Hadi Purwanto; Siti Alfiana Dzakia
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v9i4.28182

Abstract

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan adanya kasus penyitaan kendaraan bermotor oleh debt collector akibat masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu melindungi haknya sebagai debitur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perjanjian, hak dan kewajiban debitur, serta ketentuan eksekusi fidusia. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong sikap kritis terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Ke depan, kegiatan lanjutan diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui kerja sama dengan pos bantuan hukum setempat.
Penguatan Hukum Adat Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Yuli Petiwi Ningsih; Gunawan Hadi Purwanto
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 11 No. 1 (2026): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v11i1.1059

Abstract

Abstract Customary law (adat law) constitutes a living legal system that has evolved within Indonesian society and embodies the values of local wisdom. In the context of environmental protection, customary law plays a significant role in regulating the sustainable use of natural resources through customary norms, values, and sanctions observed by indigenous communities. Although constitutionally recognized, the implementation of customary law within Indonesia's national legal system continues to encounter various challenges, including regulatory inconsistencies, limited legal recognition of indigenous peoples, and the inadequate integration of local wisdom into environmental governance. This study aims to analyze the status and legal position of customary law within Indonesia's national legal system and to examine strategies for strengthening customary law in supporting environmental protection based on local wisdom. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by library research and qualitative legal analysis. The findings indicate that strengthening customary law requires regulatory harmonization, stronger legal recognition and protection of indigenous peoples and their customary territories, institutional reinforcement of customary governance, and the incorporation of local wisdom into environmental protection and management policies. These measures are expected to strengthen Indonesia's national legal system while promoting sustainable development and ecological justice.