Articles
Analisis Perhitungan Harga Pokok Pesanan dengan Metode Full Costing
Kifli, Achmad Zull;
Ulfah, Yana
FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 26 No. 2 (2024): April
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jfor.v26i2.15641
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perhitungan harga pokok pesanan pada UKM Jahit yang dimiliki oleh pak Abdul yang berlokasi di Jl. Praja Muda 2 Balikpapan. Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan permak berbagai pakaian. Dalam proses produksinya, UKM menjalankan usahanya berdasarkan pesanan yang diterima. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi atas penentuan harga pokok pesanan yang terjadi di Ukm jahit yang dimiliki pak Abdul. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan harga pokok pesanan dengan metode Full Costing dengan dasar perhitungan pada Kemeja Batik dan Baju Koko. Dalam perhitungan harga pokok pesanannya, UKM menentukan harga pokok pesanan dengan memasukkan biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead berupa listrik saja. sementara disisi lain terdapat beberapa unsur biaya yang tidak dimasukkan seperti biaya overhead pabrik yang lebih lengkap seperti biaya bahan penolong, aset tetap, dan penyusutannya. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi ulang terhadap perhitungan harga pokok pesanan dengan menerapkan metode Full Costing dan menyertakan semua biaya yang terkait dengan proses produksi. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kasus-kasus yang terjadi dalam perusahaan selama proses produksi
Implementasi Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Samarinda berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Dwiandani, Ari;
Ulfah, Yana;
Gafur, Abdul
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 3 No. 2 (2018): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v3i2.1942
Koperasi sebagai organisasi ekonomi dalam perkembangannya mengatur implementasinya melalui berbagai regulasi. Peraturan Menteri KUKM RI No. 12 / Per / M.KUKM / 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Rill adalah salah satu peraturan koperasi dalam lingkup pelaporan keuangan koperasi, peraturan tersebut mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. . Koperasi diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang diakui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota di samarinda berdasarkan Entitas Standar Akuntansi Keuangan tanpa akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi yang dikembangkan untuk kategori induktif: dengan mengklarifikasi hubungan dan fenomena yang ada di lingkungan organisasi yang mendasari praktik akuntansi, dan kategori deduktif: menerapkan teori positif yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini ditunjukkan dalam serangkaian proses, yaitu: hasil identifikasi laporan keuangan, penjabaran penyebab ketidaksesuaian, evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa pernyataan akuntabilitas publik dari Koperasi Pegawai Negeri Balaikota dalam samarinda yang dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan entitas kecil dan menengah, penerapan standar akuntansi keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota di samarinda 2016 dan menampilkan laporan keuangan komparatif Koperasi Pegawai Negeri Balaikota di samarinda sebelum dan sesudah penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan tentang laporan keuangan yang ada belum sepenuhnya kompatibel; Metode depresiasi belum tepat sehingga perhitungan ulang dilakukan yang menghasilkan penurunan sisa hasil operasi; Penyalahgunaan properti investasi sehingga reklasifikasi akun dilakukan. Penyebab ketidaksesuaian adalah ketidaktahuan tentang standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.
Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) no. 45 pada laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas
Ermawati, Ermawati;
Ulfah, Yana;
Br. Ginting, Yoremia Lestari
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 3 No. 2 (2018): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v3i2.2665
Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari kesesuaian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Data yang sedang diproses adalah dengan mengubah sistem pelaporan keuangan yang telah dibuat oleh Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda yang masih menggunakan sistem cash basis menjadi sistem accrual basis untuk mendapatkan kesesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pelaporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda tidak sesuai dengan sistem pelaporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, oleh karena itu penulis mengubah sistem pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan Islam SMP Al-Jawahir Samarinda untuk menyesuaikan dengan sistem pelaporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Laporan keuangan yang telah diolah menjadi hasil yang sangat terlihat relevan dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan mereka yang membutuhkan laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan dan lain-lain
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
Dian, Nonce Hulau;
Ulfah, Yana;
Sari, Dhina Mustika
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 3 No. 4 (2018): November
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v3i4.3032
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebnyak 38 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf atau karyawan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan program SPSS 20. Hasil Pengujian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh leverage, dewan direksi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan minoritas terhadap cash holding pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia
Marfu'a, Marfu'a;
Ulfah, Yana;
Br Ginting, Yoremia Lestari
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 3 No. 4 (2018): November
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v3i4.3230
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kepemilkan kas (cash holding) pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena kepemilikan kas (cash holding) bergantung pada kepemilikan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Masalah yang paling penting diungkapkan karena lemahnya perlindungan investor di Indonesia, sehingga akan ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepemilikan kas (cash holding). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh leverage, dewan direksi, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan minoritas terhadap cash holding dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan bantuan aplikasi smartPLS versi 3.0. Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2011-2015. Prosedur penyeleksian sampel menggunakan purposive sampling pada populasi perusahaan non keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya diperoleh 72 sampel tahun perusahaan selama 5 tahun pengamatan yang memenuhi persyaratan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap cash holding, sedangkan leverage dan kepemilikan minoritas tidak berpengaruh terhadap cash holding. Leverage; dewan direksi; kepemilikan pemerintah; kepemilikan minoritas; cash holding
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kpp pratama samarinda
Fathah, Mariatul;
Ulfah, Yana;
Kesuma, Agus Iwan
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 4 No. 1 (2019): April
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v4i1.3262
Berdasarkan fakta yang ada jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi masalah dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode survey yang menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas per November 2016 sebanyak 38.717. Dari jumlah tersebut diambil sampel dengan menggunakan metode convenience sampling. Jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 100 orang. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan siginfikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh siginfikan terhadap kemauan membayar pajak.
Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada perum damri samarinda
Arizona, Ariska Riski;
Ulfah, Yana;
Kesuma, Agus Iwan
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 3 No. 4 (2018): November
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v3i4.3264
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa Pencatatan pada pembelian Bus di Perum DAMRI Samarinda tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16, karena perusahaan mencatat harga perolehan sebesar Rp9.747.360.000, tetapi menurut PSAK No.16, harga perolehan aset tetap adalah sebesar Rp10.889.282.834, sehingga ada perbedaan pengakuan harga perolehan menurut Perum DAMRI Samarinda dengan PSAK No.16. selisih antara pengakuan biaya perolehan dengan selisih Rp1.141.922.834. Penyusutan aset berwujud dari DAMRI Samarinda Perum Bus terjadi perbedaan antara perhitungan penyusutan berdasarkan DAMRI Perum Samarinda dengan perhitungan penyusutan berdasarkan analisis menggunakan PSAK No.16. Perhitungan penyusutan aset tetap bus berdasarkan Perum DAMRI adalah sebesar Rp1.218.420.000 sedangkan berdasarkan analisis menggunakan PSAK No.16 sebesar Rp1.361.160.354, menghasilkan perbedaan atau perbedaan dalam jumlah penyusutan sebesar Rp142.740.354. Perbedaan tersebut disebabkan oleh DAMRI Perum Samarinda mengakui harga perolehan berdasarkan harga beli dan tidak mengkapitalisasi biaya yang harus dikapitalisasi, tetapi biaya tersebut diakui sebagai beban operasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, khususnya kendaraan bus DAMRI Samarinda Perum tidak dapat dikatakan sesuai dengan PSAK No.16 karena masih ada kesalahan dalam mengenali harga perolehan yaitu biaya yang harus diakui. sebagai harga perolehan tetapi Perum DAMRI Samarinda membebankan biaya dalam biaya operasi. Selain biaya penyusutan biaya juga mengalami perbedaan.
Analisis Metode Activity Costing System dalam Penentuan Besaran Biaya Pendidikan SMP YPK 1 Tenggarong
Ardiansa, Yayan;
Ulfah, Yana;
Diyanti, Ferry
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 4 No. 2 (2019): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v4i2.4213
Yayan Ardiansa, Analisis Metode Activity Costing System Dalam Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Pada SMP YPK 1 Tenggarong dibawah bimbingan Ibu Hj. Yana Ulfah selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ferry Diyanti selaku Dosen Pembimbing II.Yayasan Pendidikan Kutai merupakan yang bergerak dibidang pendidikan dan membawahi SMP, SMA, dan SMK YPK. Selama ini biaya pendidikan hanya ditentukan berdasarkan hasil rapat komite sekolah, sehingga permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah berapakah tarif SPP dan Non SPP yang seharusnya dibebankan apabilah menggunakan metode Activity Costing System dan seberapa besar perbedaan antara perhitungan yang selama ini digunakan SMP YPK 1 Tenggarong dengan metode Activity Costing System.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan jumlah biaya pendidikan yang diterapkan di SMP YPK 1 Tenggarong dengan jumlah biaya berdasarkan Activity Costing System, dan untuk menghitung jumlah biaya pendidikan yang seharusnya dibebankan berdasarkan metode Activity Costing System.Untuk keperluan analisis dan pembahasan, penulis menggunakan alat analisis yaitu Activity Costing System. Activity Costing System merupakan salah satu alat perhitungan biaya dalam pendekatan ekonomi, dan menurut pendekatan ekonomi tersebut biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan.Dari hasil penelitian yang dicapai menunjukan bahwa perhitungan biaya dengan menggunakan Activity Costing System menghasilkan hasil yang berbeda (hasil lebih kecil) dengan apa yang telah sekolah gunakan. Berdasarkan hasil analisis menunjukan perhitungan biaya pendidikan (SPP) menurut SMP YPK 1 Tengarong sebesar Rp 75.000 dan menurut hasil analisis sebesar Rp 60.244,24 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 14.755,76 dan perhitungan biaya Non SPP/ Partisipasi menurut SMP YPK 1 Tenggarong sebesar Rp 200.000 dan menurut hasil analisis sebesar Rp 173.166,4 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 26.833,6.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang mencolok antara perhitungan biaya pendidikan menggunakan Activity Costing System dengan yang digunakan sekolah. perbedaan itu terjadi karena adanya pemisahan perhitungan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Perlakuan akuntansi atas persediaan obat-obatan pada rumah sakit umum daerah tarakan
Nuradlina, Nuradlina;
Ulfah, Yana;
Pattisahusiwa, Salmah
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 4 No. 2 (2019): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v4i2.4289
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalimantan Utara bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.5. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui perlakuan akuntansi persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.5. Alat analisis yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan jumlah persediaan akhir obat-obatan sebesar Rp113.900. Perbedaan ini disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan pada saat penginputan jumlah persediaan akhir. Hal ini berdampak pada penyajian nilai persediaan akhir obat-obatan pada Neraca dan laporan aktivitas. Selain itu, terdapat selisih jumlah harga pokok penjualan obat saat pengeluaran obat. RSUD Tarakan inkonsistensi dalam menilai harga pokok persediaan dengan menggunakan metode FIFO namun kadang menggunakan LIFO sehingga terjadi selisih sebesar Rp317.164,- hal ini akan berdampak pada penyajian beban pemakaian obat dan surplus/defisit rumah sakit. RSUD Tarakan telah menerapkan metode pencatatan dan penilaian persediaan obat-obatan berdasarkan PSAP No.05, akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya.
Penerapan akuntansi lingkungan pada rumah sakit umum daerah taman husada bontang
Paseru, Rani;
Ulfah, Yana;
br. Ginting, Yoremia Lestari
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol. 4 No. 2 (2019): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jiam.v4i2.4293
Rumah sakit merupakan salah satu instansi yang menghasilkan banyak limbah. RSUD Taman Husada Bontang sebagai salah satu rumah sakit terbesar di kota Bontang, dalam pengelolaan limbah membentuk Instalasi Kesehatan Lingkungan dan dalam mengelola limbah memerlukan biaya-biaya yang seharusnya dilaporkan pada laporan keuangan sesuai dengan konsep akuntansi lingkungan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Situs penelitian adalah Instalasi Pengelolaan Lingkungan dan bagian keuangan yang mengatur masalah penganggaran dan pembiayaan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tamah Husada Bontang tidak melakukan pencatatan secara rinci mengenai biaya lingkungan terhadap limbah yang dihasilkan rumah sakit.