Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Abdimasa MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SIGn Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Prosiding National Conference for Community Service Project JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Meliana Br Sibarani; Abdurrakhman Alhakim
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1095-1103

Abstract

Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku melenceng karena tindakan memaksa seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital bahkan memaksa seseoang berhubungan seksual atau mengakibatkan seseorang yang dijadikan objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP mengenai tindak kriminal pelecehan seksual yang disamaartikan dengan tindak kriminal melanggar kesusilaan. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana analisis yuridis kejahatan Pelecehan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana dan Hambatan Penegakan Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Hukum Pidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menargetkan korban masih sering tidak dihiraukan, semua perlindungan yang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana serta penegakan hokum, seringkali salah kaprah dalam menjalankan dan menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak atas Akses Bantuan Medis) secara umum memberikan perlindungan hukum bagi korban tindakan keji di Indonesia Berbagai Upaya Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas harus dilindungi. 
KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA Abdurrakhman Alhakim; Rinto Sibarani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.62-71

Abstract

Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan unutk menggangu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa laimya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme  sudah merambah  kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak  perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif  yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.
Unveiling the Controversy: Legal Analysis of Juvenile Narcotics Use for Medical Purposes Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani; Ampuan Situmeang; David Tan
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 2, December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i2.3143

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research aimed to fill gap by detailing the arguments around legal responsibility of juvenile narcotics use that are not intended for recreational purposes, but rather for medical purposes. This seeks to contribute to the growing literature on restorative justice in Indonesia, particularly for the development of the juvenile justice system. Methodology: This study examined the phenomenon of narcotics uses in the self-medication context, particularly among youth, utilizing the normative legal research method and bolstered by a case study (Judicial Decision). It also utilized the statutory approach, which involved an in-depth analysis of applicable legal provisions regarding juvenile crimes and narcotics. Results: While conceptual analysis found that there are many connections between the emerging trend of self-diagnosis and self-medication with narcotics use among children, yet the normative support to deal with this phenomenon through restorative justice remains poor. The impact of the lack of normative support is shown in the judicial decision, in which restorative justice through the application of diversion was applied incautiously, blurring children’s well-being;  disturbed by medical issue at first and later worsened by marijuana addiction. Applications of this study: The study can be an instrumental reference in guiding legal reforms, shaping healthcare policies for juvenile narcotic use, and providing information on educational and awareness programs that distinguish between medical and non-medical use of narcotics by minors. Novelty/Originality of this study: The originality of this study lies in its specific accent on the intersection of juvenile law, narcotics use, and medical treatment, which is a relatively underexplored area in legal research in Indonesia. It is also found in its analysis of a decision of a juvenile court regarding the use and possession of narcotics. Keywords: Legal Responsibility, Medical Purposes, Narcotics Crime, Restorative Justice, Case Study   ABSTRAK Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan menjelaskan argumen seputar tanggung jawab hukum penggunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang tidak dimaksudkan untuk tujuan rekreasi, melainkan untuk tujuan medis. Penelitian ini juga dilakukan untuk berkontribusi terhadap berkembangnya literatur mengenai keadilan restoratif di Indonesia, khususnya untuk pengembangan sistem peradilan anak. Metodologi: Studi ini mengkaji fenomena penggunaan narkotika dalam konteks swamedikasi, terutama di kalangan anak-anak, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh studi kasus (Putusan Pengadilan). Studi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, yang melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai tindak pidana remaja dan narkotika. Temuan: Analisis konseptual menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak keterkaitan antara tren berkembangnya swadiagnosis dan swamedikasi dengan penggunaan narkotika di kalangan anak-anak, dukungan normatif untuk mengatasi fenomena ini melalui keadilan restoratif masih kurang. Dampak dari kurangnya dukungan normatif ini terlihat dalam putusan pengadilan di mana keadilan restoratif melalui penerapan diversi diterapkan dengan tergesa-gesa, tanpa fokus pada kesejahteraan anak, yang awalnya terganggu oleh masalah medisnya dan kemudian memburuk akibat kecanduan ganja. Kegunaan: Studi ini dapat menjadi referensi penting dalam reformasi hukum, membentuk kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika pada anak, dan menginformasikan program pendidikan dan kesadaran yang membedakan antara penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan non-medis oleh anak di bawah umur. Kebaruan/Orisinalitas: Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya pada titik temu antara hukum peradilan anak, penggunaan narkotika, dan perawatan medis, yang merupakan area yang kurang dieksplorasi dalam penelitian IndonesiaIndonesia. Orisinalitas juga terletak pada analisisnya terhadap putusan pengadilan anak mengenai penggunaan dan kepemilikan narkotika. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tujuan Medis, Kejahatan Narkotika, Keadilan Restoratif, Studi Kasus
Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia Ridho Junilham Firmanda; Winsherly Tan; Abdurrakhman Alhakim
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori legal positivism sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.
EFEKTIVITAS SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN NARKOTIKA DI INDONESIA Aldi Pradani; Abdurrakhman Alhakim; Ampuan Situmeang
Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/tora.v12i1.594

Abstract

The issue of narcotics in Indonesia has reached a critical point, marked by the high rate of distribution and abuse , which significantly affects social stability and the younger generation. Although Indonesia has enacted strict regulations through Law Number 35 of 2009 on Narcotics,the effectiviness of the criminal justice system in addressing narcotics related crimes remains in question. This study aims to analyze the effectiveness of the criminal justice system in handling narcotics offenses,with a focus on the system itself and the recurring phenomenon of user relapse. The research adopt a normative juridicial approach. The findings indicate a persistent gap between legal norms and their implementation,particularly in law enforcement,rehabilitation processes,and inter agency cordination. The high relapse rate suggests that repressive legal approaches have not addressed the root causes of the problem. There is a need to strengthen legal subtance,legal culture,the integrity of law enforcement officers,and to optimize rehabilitative and restorative approaches in handling narcotics abuse. An ideal criminal justice system should not only punish but also rehabilitate,provide justice, and ensure comprehensive protection for society
Co-Authors Aldi Pradani Ampuan Situmeang Angelina Meriana Angeline Aurellia Brien Besley Cristina Tan Delfi Aurelia Kuasa Delvi, Muhammad Reyhan Anand Destiana Safitri Dewi Dewi Disemadi, Hari Sutra Egia Ginting Eko Nurisman Eva Awaliya Febriyani, Emiliya Gladys Christiani Goharwin Goharwin Hana Renata Tan Peiru Hanifah Ghafila Romadona Hendy Hendy Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Jessica Sim Jovan Pratama Karyn Karyn Kendry Tan Kevin Angelino Lilian Nurul Wildani Lovianna Boru Nadapdap Mardiana Ng Meliana Br Sibarani Mely Sisca Mimi Sintia Mohd Bajury Nadiya Nur Arafah Nurlaily Nurlaily Oryza Sativa MY Ridho Junilham Firmanda Rinto Sibarani Robby Kurniawan Robby Kurniawan Rusdiana, Shelvi Sabariman Sabariman Salma Rayani Rosniar Serina Serina Sevilla Nadia Amanda Sherry Sherry Shevia . Silvia Hainia Situmeang, Ampuan Sofia Sofia Stephanie . Tan, David Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Thiara Dewi Purnama Tiara Plorist Sibarani Viola Zahra Ananda Kusuma Wilda Lim Wini Rosalya Winsen Khoesasi Wulan Purnamasari Yoga Pranaswara Lubis Yosua Nicholas Tan Yvonny Yvonny