Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.411
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Legal Reasoning University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Spirit Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati Indo-MathEdu Intellectuals Journal Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Science and Education Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan NALAR: Journal Of Law and Sharia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Taun, Taun
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti Digital dalam Kasus Penganiayaan Mario Dandy Early Dewati Putri; Taun Taun
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.1970

Abstract

The absence of clear and unified rules governing digital evidence within Indonesia's general criminal procedural framework creates considerable legal ambiguity, particularly when digital materials are used to prove conventional criminal offenses under the Penal Code. This study aims to examine the legal position of digital evidence in Indonesia's criminal proof system and to analyze its application in the Mario Dandy assault case using a normative legal research approach. The findings reveal a fragmented regulatory landscape. KUHAP under Law Number 8 of 1981 does not explicitly recognize digital evidence in Article 184 paragraph (1). This normative gap is addressed by UU ITE under Law Number 11 of 2008, which through Article 5 paragraphs (1) and (2) recognizes electronic information and documents as admissible evidence. Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 further established that digital evidence must be lawfully obtained during law enforcement proceedings. This framework was subsequently strengthened by the New Criminal Procedure Code under Law Number 20 of 2025, which formally incorporates electronic evidence as a recognized proof category. In the Mario Dandy assault case, digital evidence consisting of video recordings, CCTV footage, and digital communication records was examined through forensic procedures conforming to SNI ISO/IEC 17025-2017 standards. This evidence satisfied both the formal and substantive requirements under UU ITE and proved decisive in establishing the elements of premeditated aggravated assault under Article 355 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.
Studi Kriminologis tentang Pengaruh Trauma Masa Kecil terhadap Pembentukan Kepribadian Psikopat Audia Nerevalina Purba; Taun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.67

Abstract

Trauma masa kanak-kanak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku antisosial dan kepribadian psikopat di masa dewasa. Kajian ini menelaah keterkaitan antara pengalaman traumatis awal seperti kekerasan, pengabaian, dan pelecehan dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal melalui lensa teori kriminologi modern, termasuk General Strain Theory (Agnew), teori temperamen (DeLisi & Vaughn), serta hasil penelitian tentang psikopati dan regulasi diri. Trauma berperan sebagai faktor “strain” yang memicu disfungsi emosional, gangguan empati, dan lemahnya kontrol impuls, yang bila tidak dimoderasi oleh ketahanan psikologis atau dukungan lingkungan, dapat berkembang menjadi pola perilaku kriminal dan sifat psikopat. Dengan demikian, pendekatan kriminologis kontemporer menekankan pentingnya intervensi dini yang berfokus pada pemulihan trauma dan penguatan kemampuan regulasi diri guna mencegah siklus kekerasan dan kejahatan yang berulang.
Analisis Kriminologis terhadap Gangguan Kepribadian Antisosial pada Pelaku Tindak Pidana Liviana Agitha Safira; Taun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.68

Abstract

Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.
Analisis Kriminologi terhadap Bullying di Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah Khafidah Nur Baiti; Taun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.69

Abstract

The phenomenon of bullying in educational settings involving children and adolescents is increasingly worrying because it has serious physical and psychological impacts on victims. This study aims to analyze the criminological perspective on children as perpetrators of bullying and to identify the criminogenic factors that influence this behavior. The method used is normative legal research with a case study approach and a conceptual approach, utilizing secondary data from legal literature, journals, and bullying cases at the Al-Azhar Janapria Islamic Boarding School in Central Lombok. The results indicate that bullying behavior can be explained through strain theory, differential association theory, social control theory, and labeling theory. Bullying is influenced by faulty social learning processes, weak social control, and the application of negative labels. Criminogenic factors include the social environment, the individual, peers, and the family. Prevention efforts need to be carried out comprehensively through synergy between families, schools, and the community to create a safe and violence-free educational environment.
Perlindungan Hukum Terhadap PMI Yang Menjadi Korban TPPO Dalam Proses Rekrutmen Kerja Ilegal Ke Kamboja Inna Anbar Ramadhanti; Imam Budi Santoso; Taun Taun
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.830

Abstract

PMI yang berangkat ke Kamboja tanpa mengikuti prosedur resmi semakin berisiko menjadi korban TPPO, terutama melalui cara perekrutan kerja ilegal yang menggunakan media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi PMI yang terjebak dalam perdagangan orang akibat rekrutmen kerja secara ilegal ke Kamboja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan bantuan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum preventif melalui aturan penempatan PMI dan kerja sama bilateral dengan Kamboja, serta perlindungan represif melalui sanksi terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban berupa rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya pemahaman hukum dikalangan calon PMI, dan tantangan dalam mengawasi perekrutan ilegal yang menggunakan platform digital. Penelitian ini menunjukan adanya kesenjangan nyata antara hukum yang tertulis dan kondisi di lapangan, sehingga perlu adanya penguatan aturan, kolaborasi antar lembaga, dan penyempurnaan kerangka hukum yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan modus TPPO di era digital.  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK ATAS PENYELAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Syachnazz Natasya Goeslow; Taun Taun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penyidik memiliki peran penting dalam menentukan arah penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, penyalahgunaan wewenang sering terjadi dan berdampak pada pelanggaran hak asasi Manusia serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif. Secara filosofis, penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas hukum. Sementara secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan budaya impunitas dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penagawasan masih lemah dan belum efektif dalam menegakan akuntabilitas penyidik. Diperlukan reformasi sistem pengawasan yang transparan dan independen guna mewujudkan keadilan susbtansif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Hepi Theresa Sinaga; Taun Taun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Pengimplementasian restorative justice oleh kepolisian Indonesia merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Kajian ini berupaya menganalisis landasan hukum dan kepatutan implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ditinjau dari asas-asas hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh sumber hukum utama seperti undang-undang nomor 1 tahun 2023, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, serta peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2024. Hasil analisis menunjukan bahwa secara normatif penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan asas keadilan serta kemanfaatan, namun masih terdapat tumpang tindih norma antar lembaga penegak hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan menjamin kepastian hukum
Criminalization of Adultery under New Criminal Code: Morality and the Protection of Citizens’ Private Rights Taun Taun; Fareed Mohd Hassan
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i3.27438

Abstract

The enactment of Criminal Code Number 1 of 2023 has sparked new controversy in society, particularly regarding the criminalization of adultery, regulated in Articles 411 and 412. These articles stipulate that adultery is a complaint-based offense that can only be prosecuted if a complaint is filed by the husband, wife, or parents of unmarried parties. This policy has drawn criticism for its perceived intrusion into citizens' private sphere, although the government argues that the regulation is intended to protect the family institution and public morality. This article aims to examine the criminalization of adultery from the perspective of balancing the protection of morality with respect for private rights in a democratic state governed by the rule of law. The approach used is normative juridical, with analysis of legislation, legal literature, and comparative studies. The results of the study indicate that the criminalization of adultery must be treated with caution to prevent it from becoming a tool to legitimize state intervention in the private sphere, while still upholding the principles of proportionality and human rights.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Fahmi Achmad Juneadi Adela Pitri Yani Dewi Agustina, Elvira Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Syafikri Alkarni Amelia, Septi Amir, Salma Najla Ananda Nugraha Anggara, Restu Anggi Kania Putri Anggi Lia Liswati Angreani Triana Annisa Chaerani Arafat, M.Rusli Arafat, Muhammad Rusli Ardiansyah, Acep Kiki Arif Sofiyan Berlianto Arjun Dwi Prasetya Aryo Fadlian Athiatus Salam Audia Nerevalina Purba Audia Nervalina Purba Azhar, Putri Aulia Azra, Alia Aida Bagus Irawan Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Bibra, Arlia Nuravenia Bramantyo Dwi Wicaksono Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dania Pramesywari Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Defiani , Ashilla Syifa Dewina Mutiara Sholihat Diana Lehitu, Danila Chris Dinda Khaerunisa Dinda Khaerunisa Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan Dwi Sri Rahmawati Dzulkarnain, Jamil Early Dewati Putri Elgi Hikmat Syah Elisabeth Panjaitan Erlangga Bagus Setiyawan Erlina Novianti, Erlina Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fadhilah, Meita Fahma, Vella Novira Fakhri Rizki Zaenudin Fareed Mohd Hassan Farhan Fauzie Achmad Fatihah , Diniatul Syifa Fatimah Azzahra Fauzia , Fasya Firda Zahrah Firmansyah, Alfi Fitra Akbar Fitrianna, Wiwit Tasya Giffari, Muhammad Naufal Gusweni, Annisa Ayu Dewi Halimatussa’diyah , Nadiyah Hambali Hambali Hayatul Iman, Candra Hepi Theresa Sinaga Herdiyanto , Dedi Hikmah, Rizkatul Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Iman, Chandra Hayatul Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Indriyan, Aizka Revalina Inna Anbar Ramadhanti Irma Dwiyanti Jamil, Thoriq Alfi Jelita Islahani Rehita Jelita Islahani Rehita Karina, Karina Luana Pramesti Kartika, Nia Amelia Khafidah Nur Baiti Khafifatul Camelia Khairani, Yaumil Khoirunnisa Komala Sari Kusuma, Rizki Dwi Lestari, Salwa Aulia Liviana Agitha Safira M Tanto Mulyana M. Farhan Alfarizi Nur Rois M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Manurung, Theodora Melvine Sinta Mardani, Rajespri Saflahinas Margalena, Dina Maulana Hakim Nurudin Maulida Fathia Azhar Maura Viranti Maura Viranti A.Syira Adam Ma’mun, Shaummadini Putri Meishin Dona Chaesara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Andriansyah, Muhammad Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Muhammad Farrel Aryo Rafasya Mutiara Mega Putri Utami Nabela Fitriani Utamawati Nadia Faza Salsabila Naili Sa’adah Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Naufal Faris, Radhin Nazhwaa Oktavionan Cinta Neyla Rida Shakira Nur Azza Morlin Iwanti NUR LAILA Oktavairuz, Rafly Pamungkas Satya Putra Paramahan, Marchello Gabriel Pasaribu, Audry Salsabila Prabuningrat, Sitaresmi Pradipta Larasati Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari Purba, Audia Nerevalina Puti Priyana Putri Meutia Khairani Qiaro Tamyiz Rachmadanti, Nabila Rafi Miftahul Awali Rafi Miftahul Awali Rahman Rain Victoria Rain Victoria Lumban Batu Rajespri Saflahinas Mardani Ramdani, Daniarsi Ayu Rani Apriani Rayhan, Akmal Ridwan, Ridwan Riehza Faizal Ramdhani Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi Rohma, Silvia Aidha Rohman , Roni Saepul Romarito, Maulana Rusli Arafat, Muhammad Safira, Liviana Agitha Salma Najla Amir Salma, Maula Salsabila , Salwa Santoso, Imam Budi Sari, Noer Nilam Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Senjaya, Oci Sholihat, Dewina Mutiara Sihotang, Oktaviano Mangaraja Sitaresmi Prabuningrat Siti Fathonah Siti Fatimah Siti Khodijah Suri , Kartika Syachnazz Natasya Goeslow Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syaira Ananda Crisnandi Syaputri , Nadiyah Rika Syifa Miftahuljannah Tamyiz, Qiaro TATI NURHAYATI Thessa Lonians Marghareta Tentua Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum Wahyu Donri Tinambunan Wibisono, Rayhan Wicaksono, Bramantyo Dwi Wiwit Tasya Fitrianna Zaelany Muttaqin, Ananda Zaman, Akbari Amarul