Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.411
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Legal Reasoning University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Spirit Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati Indo-MathEdu Intellectuals Journal Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Science and Education Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan NALAR: Journal Of Law and Sharia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Taun, Taun
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia Nurhayati, Tati; Taun, Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18885

Abstract

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh warga negara kepada negara sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Pemungutan pajak ini diatur secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu pada Pasal 23A UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi, aturan lebih rinci mengenai pajak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu permasalahan utama dalam bidang perpajakan adalah tindak pidana penggelapan pajak atau yang sering disebut tax evasion. Penggelapan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaian berusaha menghindari kewajiban pembayaran pajak secara ilegal. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan informasi atau keadaan yang sebenarnya, yang pada akhirnya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, penggelapan secara umum diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana perpajakan secara spesifik diatur lebih rinci dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas Ketentuan Pidana. Penegakan hukum dalam kasus ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan di pengadilan pidana. Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penyidik dapat melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.
Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum Naufal Faris, Radhin; Taun, Taun
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.85

Abstract

Artikel ini membahas dinamika keterangan saksi dalam proses peradilan pidana, dengan penekanan pada pentingnya objektivitas dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kredibilitas kesaksian, seperti tekanan sosial, hubungan keluarga, dan potensi intimidasi. Hasil studi menunjukkan bahwa objektivitas saksi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam hukum. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterangan saksi bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk tekanan dari keluarga, ancaman, dan rasa takut. Artikel ini juga membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keselamatan saksi. Kesimpulannya, artikel ini menekankan perlunya sistem yang menyeluruh untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal.
ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Tamyiz, Qiaro; Taun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.934

Abstract

The concept of criminal liability against corporations s a new concept criminal law. The difficulty of mposing responsibility on the corporation n committing the crime of laundering creates problems, namely when the corporation s deemed to have committed a crime of money laundering and how s the responsibility mposed. To find out this, the researcher used the juridical-normative method, with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results of the study show that Law No. 8 of 2010 PPTPUU does not directly regulate when a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs to nterpret and link the articles of money laundering with corporations as the subject of a crime. The actor acts as the directing mind by mposing on the corporation and / or corporate controlling personnel. There s no explanation for the mposition of corporate responsibility so that n order to transfer the burden of responsibility to the corporation and / or corporate control personnel, t s necessary to use the doctrine of vacarious liability theory with the theory of responsibility approach: Delegation (doctrine of delegation), dentification (doctrine of dentification) and Aggregation (doctrine of aggregation), so that corporations can be punished / held accountable.
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 Wicaksono, Bramantyo Dwi; Ramdani, Daniarsi Ayu; Abdillah, Muhammad Fahmi; Mardani, Rajespri Saflahinas; Jamil, Thoriq Alfi; Taun, Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adil, serta dapat menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan bukan merupakan suatu konsep yang tetap, tetapi sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Library research atau studi kepustakaan merupakan salah satu cara penelitian, dengan mengumpulkan sumber atau bahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan , mencatat, menulis dan memperoleh informasi mengenai Hakikat, Instrumental dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengumpulan data untuk artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan terkait materi yang dibahas melalui media, seperti buku, dokumen, dan media internet. Menurut International Commision For Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Demokrasi Pancasila hanya dapat berhasil dilaksanakan apabila nilai-nilai yang dikandungnya dipahami dan diamalkan sebagai nilai-nilai politik dan budaya. Hal itu meliputi unsur kebenaran, budi pekerti, kedamaian, keberlanjutan, dan kepribadian Indonesia.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania , Syahla; Camelia , Khafifatul; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazhwaa Oktavionan; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasaribu, Audry Salsabila; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Ilham Rahman Prayogo; Taun Taun
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i2.4748

Abstract

This study discusses a legal analysis of the differences between criticism and defamation in Indonesian law, especially in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research method used is normative legal with a regulatory and contextual approach. The results of the study show that the Criminal Code and the ITE Law both provide protection for individual honor, but differ in the scope of application. The Criminal Code focuses more on conventional interactions, while the ITE Law regulates the electronic realm. Although it aims to protect the name well, the provisions in the ITE Law are considered to have weaknesses due to the potential for multiple interpretations that can threaten freedom of expression. Therefore, a proportional legal interpretation is needed to maintain a balance between protection of personal honor and respect for freedom.
Tradisi carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia Zaman, Akbari Amarul; Taun, Taun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 24 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10403911

Abstract

Carok ialah sebuah pertarungan antara laki laki, biasanya satu lawan satu yang biasanya dipicu oleh konflik. Carok suatu pertarungan menggunakan clurit antara seorang dengan orang lain yang biasanya diawali dengan perjanjian terlebih dahulu mengenai tempat dan waktu. Menurut kriminologi di dalam tradisi carok memenuhi unsur kekerasan Kekerasan ialah suatu wujud kejahatan yang mana tindakan tersebut dimaksudkan kepada seseorang tertentu walaupun carok di akui sebagai hukum adat bagi masyarakat adat di Madura, akan tetapi nilai yang terdapat dari tradisi carok dirasa tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan dianggap tidak berperikemanusiaan. Pada tradisi carok terdapat tindakan atau perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum pidana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya upaya dalam penyelesaian konflik melalui tradisi adat madura yaitu carok dimana di dalamnya memuat unsur unsur kekerasan hingga dapat mengakibatkan kematian tentu ini sangat bersebrangan dengan hukum positif di indonesia dalam kasus ini hukum pidana. metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu alur penelitian keilmuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum di lihat dari sisi normatifnya.
SOSIALISASI HUKUM PENDAFTARAN MEREK SERTA STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM TEMPE BASIAH KHAS KARAWANG Fadhilah, Meita; Taun, Taun; Azzahra, Fatimah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29345

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual sebagai perlindungan hukum bagi pencipta milik perorangan atau kelompok yang berupaya untuk menghasilkan karya berhak cipta yang bernilai ekonomis serta berguna untuk mengantisipasi dan mencenggah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Pentingnya pendaftaran Merek untuk menghindari adanya kerugian bagi pemilik Merek sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut. Memiliki merek tersendiri merupakan bagian dari adanya upaya untuk memiliki ciri khas (personal branding) bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar pelaksanaan pemasaran produknya dapat digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus. Selain itu pendaftaran merek ini bertujuan untuk melakukan filter produk yang di produksi tersebut memiliki merek serupa ataupun membiarkan orang lain untuk dapat bebas meniru ataupun memalsukan produk yang dibuatnya. Tujuan utama dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini untuk membuka wawasan kepada Masyarakat pentingnya melakukan pendaftaran merek dalam pengembangan produk umkm, dan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pemilik hak merek atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Taun, Taun; Ardiansyah, Acep Kiki; Azra, Alia Aida; Hikmah, Rizkatul; Ma’mun, Shaummadini Putri; Khodijah, Siti
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v5i2.1031

Abstract

This article outlines that national integration can be used as one of the main parameters in assessing the integrity and cohesiveness of a country. This research uses a qualitative approach through the literature review method to explain that national integration not only involves political and economic aspects, but also social, cultural and national identity. This research tries to explore and analyze the problems to be answered through the results of the analysis of various relevant references such as research articles, reference books, and other relevant sources. Data collection is carried out by searching for various articles of the last 10 years (2014 to 2024) published on google scholar. The data analysis process is carried out qualitatively with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that without effective integration, various challenges such as disintegration, social conflict and political instability can threaten national unity. The author concludes that national integration must be strengthened through inclusive and participatory policies to realize sustainable unity
Komparatif Konsep Hukum di Malaysia dan Indonesia terhadap Perdagangan Anak Kusuma, Rizki Dwi; Iman, Chandra Hayatul; Apriani, Rani; Taun, Taun
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks Asia Tenggara, kedua negara ini memiliki posisi strategis baik sebagai negara asal maupun tujuan perdagangan anak, namun menghadapi tantangan serius dalam efektivitas implementasi perlindungan hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif, dengan mengkaji regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia; serta Child Act 2001 dan ATIPSOM 2007 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek pengaturan hak restitusi dan adanya lembaga independen seperti LPSK, sementara Malaysia memiliki kelebihan dalam ketersediaan shelter dan sistem perlindungan sementara (place of safety). Namun, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam hal pendataan korban, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan sistem perlindungan yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban TPPO.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Fahmi Achmad Juneadi Adela Pitri Yani Dewi Agustina, Elvira Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Syafikri Alkarni Amelia, Septi Amir, Salma Najla Ananda Nugraha Anggara, Restu Anggi Kania Putri Anggi Lia Liswati Angreani Triana Annisa Chaerani Arafat, M.Rusli Arafat, Muhammad Rusli Ardiansyah, Acep Kiki Arif Sofiyan Berlianto Arjun Dwi Prasetya Aryo Fadlian Athiatus Salam Audia Nerevalina Purba Audia Nervalina Purba Azhar, Putri Aulia Azra, Alia Aida Bagus Irawan Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Bibra, Arlia Nuravenia Bramantyo Dwi Wicaksono Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dania Pramesywari Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Defiani , Ashilla Syifa Dewina Mutiara Sholihat Diana Lehitu, Danila Chris Dinda Khaerunisa Dinda Khaerunisa Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan Dwi Sri Rahmawati Dzulkarnain, Jamil Early Dewati Putri Elgi Hikmat Syah Elisabeth Panjaitan Erlangga Bagus Setiyawan Erlina Novianti, Erlina Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fadhilah, Meita Fahma, Vella Novira Fakhri Rizki Zaenudin Fareed Mohd Hassan Farhan Fauzie Achmad Fatihah , Diniatul Syifa Fatimah Azzahra Fauzia , Fasya Firda Zahrah Firmansyah, Alfi Fitra Akbar Fitrianna, Wiwit Tasya Giffari, Muhammad Naufal Gusweni, Annisa Ayu Dewi Halimatussa’diyah , Nadiyah Hambali Hambali Hayatul Iman, Candra Hepi Theresa Sinaga Herdiyanto , Dedi Hikmah, Rizkatul Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Iman, Chandra Hayatul Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Indriyan, Aizka Revalina Inna Anbar Ramadhanti Irma Dwiyanti Jamil, Thoriq Alfi Jelita Islahani Rehita Jelita Islahani Rehita Karina, Karina Luana Pramesti Kartika, Nia Amelia Khafidah Nur Baiti Khafifatul Camelia Khairani, Yaumil Khoirunnisa Komala Sari Kusuma, Rizki Dwi Lestari, Salwa Aulia Liviana Agitha Safira M Tanto Mulyana M. Farhan Alfarizi Nur Rois M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Manurung, Theodora Melvine Sinta Mardani, Rajespri Saflahinas Margalena, Dina Maulana Hakim Nurudin Maulida Fathia Azhar Maura Viranti Maura Viranti A.Syira Adam Ma’mun, Shaummadini Putri Meishin Dona Chaesara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Andriansyah, Muhammad Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Muhammad Farrel Aryo Rafasya Mutiara Mega Putri Utami Nabela Fitriani Utamawati Nadia Faza Salsabila Naili Sa’adah Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Naufal Faris, Radhin Nazhwaa Oktavionan Cinta Neyla Rida Shakira Nur Azza Morlin Iwanti NUR LAILA Oktavairuz, Rafly Pamungkas Satya Putra Paramahan, Marchello Gabriel Pasaribu, Audry Salsabila Prabuningrat, Sitaresmi Pradipta Larasati Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari Purba, Audia Nerevalina Puti Priyana Putri Meutia Khairani Qiaro Tamyiz Rachmadanti, Nabila Rafi Miftahul Awali Rafi Miftahul Awali Rahman Rain Victoria Rain Victoria Lumban Batu Rajespri Saflahinas Mardani Ramdani, Daniarsi Ayu Rani Apriani Rayhan, Akmal Ridwan, Ridwan Riehza Faizal Ramdhani Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi Rohma, Silvia Aidha Rohman , Roni Saepul Romarito, Maulana Rusli Arafat, Muhammad Safira, Liviana Agitha Salma Najla Amir Salma, Maula Salsabila , Salwa Santoso, Imam Budi Sari, Noer Nilam Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Senjaya, Oci Sholihat, Dewina Mutiara Sihotang, Oktaviano Mangaraja Sitaresmi Prabuningrat Siti Fathonah Siti Fatimah Siti Khodijah Suri , Kartika Syachnazz Natasya Goeslow Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syaira Ananda Crisnandi Syaputri , Nadiyah Rika Syifa Miftahuljannah Tamyiz, Qiaro TATI NURHAYATI Thessa Lonians Marghareta Tentua Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum Wahyu Donri Tinambunan Wibisono, Rayhan Wicaksono, Bramantyo Dwi Wiwit Tasya Fitrianna Zaelany Muttaqin, Ananda Zaman, Akbari Amarul