p-Index From 2021 - 2026
12.411
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Legal Reasoning University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Spirit Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati Indo-MathEdu Intellectuals Journal Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Science and Education Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan NALAR: Journal Of Law and Sharia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Claim Missing Document
Check
Articles

MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Meishin Dona Chaesara; Syahla Nathania; Khafifatul Camelia; Sitaresmi Prabuningrat; Nazhwaa Oktavionan Cinta; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Analisis Kebijakan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Seluruh Gender Baik Pria Maupun Wanita Manurung, Theodora Melvine Sinta; Taun, Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat perhatian karena semua orang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah tindakan pelecehan verbal, non-fisik hingga pelecehan fisik yang dilakukan terhadap seseorang tanpa ada persetujuan dari korban. Meskipun wanita biasanya dikaitkan dengan korban kekerasan seksual, pria juga dapat menjadi korban kekerasan jenis ini. Laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual dibandingkan perempuan, tetapi banyak korban yang memilih untuk diam, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar bagi semua korbannya, tanpa memandang jenis kelamin, oleh karena itu korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum. Terlepas dari jenis kelamin korban, kajian kebijakan yang menyeluruh terhadap kasus-kasus kekerasan seksual harus dilakukan dalam peraturan dan penegakan hukum untuk memberikan keadilan. Sistem peradilan Indonesia harus mampu membela korban kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin mereka.
Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Taun, Taun; Ardiansyah, Acep Kiki; Azra, Alia Aida; Hikmah, Rizkatul; Ma’mun, Shaummadini Putri; Khodijah, Siti
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v5i2.1031

Abstract

This article outlines that national integration can be used as one of the main parameters in assessing the integrity and cohesiveness of a country. This research uses a qualitative approach through the literature review method to explain that national integration not only involves political and economic aspects, but also social, cultural and national identity. This research tries to explore and analyze the problems to be answered through the results of the analysis of various relevant references such as research articles, reference books, and other relevant sources. Data collection is carried out by searching for various articles of the last 10 years (2014 to 2024) published on google scholar. The data analysis process is carried out qualitatively with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that without effective integration, various challenges such as disintegration, social conflict and political instability can threaten national unity. The author concludes that national integration must be strengthened through inclusive and participatory policies to realize sustainable unity
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN Senjaya, Oci; Rusli Arafat, Muhammad; Taun, Taun; Irawan, Bagus; Zaelany Muttaqin, Ananda; Wibisono, Rayhan; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4688-4697

Abstract

Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mengancam hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini memperlihatkan pola penindasan dan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian viktimologi menyoroti dampak traumatik yang dialami oleh korban, termasuk gangguan mental, kerusakan emosional, dan penurunan kesejahteraan psikososial. Anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan mengalami ketidaksetaraan kekuasaan yang ekstrem, kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, serta kekerasan fisik dan seksual yang merusak. Perspektif viktimologi juga menyoroti faktor-faktor risiko yang mempengaruhi rentaninya anak terhadap pemaksaan perkawinan, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Upaya penanggulangan pemaksaan perkawinan anak melalui pendekatan viktimologi mencakup pemberian perlindungan bagi korban, rehabilitasi psikososial, serta pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang rentan terhadap pemaksaan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena ini dari sudut pandang viktimologi menjadi penting dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak di bawah umur.
Perlindungan Hukum bagi Isteri yang Ditelantarkan oleh Suami Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Rohman , Roni Saepul; Taun, Taun
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5527

Abstract

Husbands have absolute rights and obligations in building a household. Vice versa, a wife has the same absolute rights and obligations in managing the household. There are still husbands or wifes who are negligent in carrying out their obligations and even do not carry them out. The Method used in this research is the normative legal research method,which is a study that examines a document, namely various secondary data such as statutory regulations, legal theory, court decisions and legal scholar opinions. The case that often occurs is neglect by husbands against theirs own wifes. There are many factors that cause a husband to abandon his wife and even his own family. However, a wife has the right to sue the husband in court by filing a claim for livelihood, which is a legal remedy that the wife can take to get justice.
Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Karina, Karina Luana Pramesti; taun, Taun
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i2.7551

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyse the role of the Karawang Regency SME Cooperative Office in empowering and protecting cooperatives and MSMEs as well as having obstacles and solutions in the implementation of Karawang Regency Regional Regulation No. 7 of 2022 concerning Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises. The results of the study found that the Karawang Regency local government made the regulation of Regional Regulation No. 7 of 2022 considering the inauguration of the Job Creation Law as described in PP No.7 of 2021 for cooperatives and MSMEs. The research method is empirical juridical, in substance it aims to develop MSME cooperatives in establishing cooperatives, making cooperatives carry out modernisation and digitalisation (training), and MSMEs have higher quality. Some examples of empowerment and protection provided such as ease in arranging business licences, business capital assistance, provision of promotional places for MSEs in public infrastructure (outlets) Dinkop Karawang, and provision of legal aid services and legal assistance. Some of the difficulties that arise in the development of MSMEs and cooperatives include the low quality of cooperatives and the lack of MSME operations that are in accordance with relevant legal regulations.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 Maura Viranti; Pradipta Larasati; Rain Victoria; Taun Taun
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i2.1839

Abstract

Corruption is a serious problem that hampers the development process and creates social and economic instability in Indonesia. In an effort to tackle increasingly disturbing criminal acts of corruption, the Indonesian government has taken concrete steps by enacting various regulations, one of which is Law Number 1 of 2023 concerning Law Enforcement Against Corruption. This research aims to conduct an in-depth analysis of various factors that influence the effectiveness of law enforcement against corruption, especially in the context of implementing Law no. 1 of 2023. In order to achieve this goal, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods, which aims to thoroughly understand the role and influence of this law on improving the quality of law enforcement against criminal acts of corruption. Several factors analyzed in this research include institutional aspects involved in law enforcement, the quality and competence of human resources, the law enforcement policies implemented, as well as various challenges and obstacles faced by law enforcement officials in implementing this law effectively. Through this analysis, it is hoped that this research can provide deeper insight into the effectiveness of the implementation of Law no. 1 of 2023 in overcoming corruption, as well as providing constructive recommendations to improve the law enforcement system in Indonesia to achieve more optimal results in eradicating corruption.
Tanggung Jawab Pers dan Regulasi Hukum Berita Bohong dalam Pemberitaan Wiwit Tasya Fitrianna; Fitra Akbar; Dania Pramesywari; Taun Taun
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1591

Abstract

The dissemination of information that cannot be proven true or what is often called fake news is very vulnerable today. In reporting, the press has a responsibility in the event of an objection to a news report. Based on the Press Law, the press is obliged to serve the right of reply and the right of correction to public complaints about press coverage. Regarding fake news in Indonesia, the regulations are contained in the Criminal Code, ITE Law, Broadcasting Law and other laws. This research aims to find out the regulations that become the legal umbrella for victims of fake news perpetrated by the press and the extent to which the press is responsible for fake news in the news. The research method used is a literature study using primary, secondary and tertiary legal materials.
Implikasi Hukum Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pers Rain Victoria Lumban Batu; Maura Viranti A.Syira Adam; Riehza Faizal Ramdhani; Achmad Juneadi; Taun Taun
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1678

Abstract

The use of social media as a means of the press has various legal implications amidst the rapid development of information technology. Social media makes it easy to disseminate information quickly and widely, but on the other hand, the absence of clear regulations in categorizing it as part of the formal press raises legal problems, especially related to responsibility for content, protection of individual rights, and freedom of expression. This study aims to examine the position of social media in the legal framework of the press in Indonesia, and to analyze its legal consequences for users who act as conveyors of public information. Using the normative juridical method, it was found that social media has not received explicit recognition as a press entity in the Press Law, thus creating legal loopholes in terms of accountability and legal protection. Regulatory updates are needed to ensure legal certainty and maintain a balance between freedom of expression and legal responsibility in the digital era.
Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi Salma Najla Amir; Dewina Mutiara Sholihat; Neyla Rida Shakira; Taun Taun
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1679

Abstract

Press criminal law has significant implications in the case of sending a pig's head to the editorial office of Tempo, an event that has drawn attention regarding press freedom and the limits of expression. This research aims to analyze how the provisions of press criminal law can be applied in the context of acts of intimidation against the media as occurred in this case. Employing a normative juridical study method with a case approach, this research will examine potential criminal violations and the relevance of the Press Law in providing protection for press freedom. The main focus of the analysis is to understand the limitations that can be imposed on expression, especially when such actions have the potential to threaten or create fear among journalists. This case is important to evaluate in order to maintain the dignity of the press as a free and independent pillar of democracy. Furthermore, this research is expected to contribute to a deeper understanding of how the legal system responds to actions that can undermine press freedom in Indonesia, as well as provide recommendations for more effective law enforcement in protecting press freedom without neglecting the principles of justice.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Fahmi Achmad Juneadi Adela Pitri Yani Dewi Agustina, Elvira Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Syafikri Alkarni Amelia, Septi Amir, Salma Najla Ananda Nugraha Anggara, Restu Anggi Kania Putri Anggi Lia Liswati Angreani Triana Annisa Chaerani Arafat, M.Rusli Arafat, Muhammad Rusli Ardiansyah, Acep Kiki Arif Sofiyan Berlianto Arjun Dwi Prasetya Aryo Fadlian Athiatus Salam Audia Nerevalina Purba Audia Nervalina Purba Azhar, Putri Aulia Azra, Alia Aida Bagus Irawan Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Bibra, Arlia Nuravenia Bramantyo Dwi Wicaksono Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dania Pramesywari Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Defiani , Ashilla Syifa Dewina Mutiara Sholihat Diana Lehitu, Danila Chris Dinda Khaerunisa Dinda Khaerunisa Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan Dwi Sri Rahmawati Dzulkarnain, Jamil Early Dewati Putri Elgi Hikmat Syah Elisabeth Panjaitan Erlangga Bagus Setiyawan Erlina Novianti, Erlina Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fadhilah, Meita Fahma, Vella Novira Fakhri Rizki Zaenudin Fareed Mohd Hassan Farhan Fauzie Achmad Fatihah , Diniatul Syifa Fatimah Azzahra Fauzia , Fasya Firda Zahrah Firmansyah, Alfi Fitra Akbar Fitrianna, Wiwit Tasya Giffari, Muhammad Naufal Gusweni, Annisa Ayu Dewi Halimatussa’diyah , Nadiyah Hambali Hambali Hayatul Iman, Candra Hepi Theresa Sinaga Herdiyanto , Dedi Hikmah, Rizkatul Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Iman, Chandra Hayatul Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Indriyan, Aizka Revalina Inna Anbar Ramadhanti Irma Dwiyanti Jamil, Thoriq Alfi Jelita Islahani Rehita Jelita Islahani Rehita Karina, Karina Luana Pramesti Kartika, Nia Amelia Khafidah Nur Baiti Khafifatul Camelia Khairani, Yaumil Khoirunnisa Komala Sari Kusuma, Rizki Dwi Lestari, Salwa Aulia Liviana Agitha Safira M Tanto Mulyana M. Farhan Alfarizi Nur Rois M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Manurung, Theodora Melvine Sinta Mardani, Rajespri Saflahinas Margalena, Dina Maulana Hakim Nurudin Maulida Fathia Azhar Maura Viranti Maura Viranti A.Syira Adam Ma’mun, Shaummadini Putri Meishin Dona Chaesara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Andriansyah, Muhammad Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Muhammad Farrel Aryo Rafasya Mutiara Mega Putri Utami Nabela Fitriani Utamawati Nadia Faza Salsabila Naili Sa’adah Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Naufal Faris, Radhin Nazhwaa Oktavionan Cinta Neyla Rida Shakira Nur Azza Morlin Iwanti NUR LAILA Oktavairuz, Rafly Pamungkas Satya Putra Paramahan, Marchello Gabriel Pasaribu, Audry Salsabila Prabuningrat, Sitaresmi Pradipta Larasati Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari Purba, Audia Nerevalina Puti Priyana Putri Meutia Khairani Qiaro Tamyiz Rachmadanti, Nabila Rafi Miftahul Awali Rafi Miftahul Awali Rahman Rain Victoria Rain Victoria Lumban Batu Rajespri Saflahinas Mardani Ramdani, Daniarsi Ayu Rani Apriani Rayhan, Akmal Ridwan, Ridwan Riehza Faizal Ramdhani Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi Rohma, Silvia Aidha Rohman , Roni Saepul Romarito, Maulana Rusli Arafat, Muhammad Safira, Liviana Agitha Salma Najla Amir Salma, Maula Salsabila , Salwa Santoso, Imam Budi Sari, Noer Nilam Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Senjaya, Oci Sholihat, Dewina Mutiara Sihotang, Oktaviano Mangaraja Sitaresmi Prabuningrat Siti Fathonah Siti Fatimah Siti Khodijah Suri , Kartika Syachnazz Natasya Goeslow Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syaira Ananda Crisnandi Syaputri , Nadiyah Rika Syifa Miftahuljannah Tamyiz, Qiaro TATI NURHAYATI Thessa Lonians Marghareta Tentua Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum Wahyu Donri Tinambunan Wibisono, Rayhan Wicaksono, Bramantyo Dwi Wiwit Tasya Fitrianna Zaelany Muttaqin, Ananda Zaman, Akbari Amarul