p-Index From 2021 - 2026
12.411
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Legal Reasoning University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Spirit Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati Indo-MathEdu Intellectuals Journal Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Science and Education Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan NALAR: Journal Of Law and Sharia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian & Implikasinya terhadap UU No. 40 Tahun 1999 Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari; Athiatus Salam; Syaira Ananda Crisnandi; Taun Taun
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.893

Abstract

The development of technology and freedom of the press in the digital era has brought great changes in the form and manner of news delivery by the mass media. However, in reality, the media often becomes a means of spreading hate speech that has a negative impact on society and the democratic order. This article aims to examine how media coverage can contribute to the dissemination of hate speech and its impact on the application of Law No. 40/1999 on the Press. Through a qualitative research method approach with a descriptive and inductive approach, this article evaluates the media's responsibility to deliver information objectively and identifies elements in the news that can accelerate the spread of hate speech, such as provocative elements, lack of verification, and excessive news presentation. In this context, the active role of supervisory institutions such as the Press Council is needed so that press freedom continues to run in line with journalistic ethics and applicable laws, in order to maintain social cohesion and uphold democratic values in Indonesia.
Perubahan Konseptual dan Substansial dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencurian: Studi Perbandingan KUHP Lama dan Nasional Sholihat, Dewina Mutiara; Fitrianna, Wiwit Tasya; Amir, Salma Najla; Taun, Taun
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27371

Abstract

Pembaharuan hukum pidana merupakan tonggak awal untuk penerapan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan mengikuti perkembangan jaman. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional menggantikan KUHP warisan Belanda, membuat perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak tercantum di KUHP Lama diatur di KUHP Nasional. Contohnya pengaturan mengenai pencurian benda suci keagamaan dan pencurian purbakala. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai referensi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini, pembaharuan hukum pidana ini berdampak pada konseptual dan substansial yang termuat didalam pasal demi pasal didalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat konsep strict liability, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dikenai pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dalam perbuatannya. Selanjutnya, KUHP Nasional dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencurian tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan pada jenis pencurian.
An Analysis of the Synchronization Between the Military Penal Code and Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code in the Sentencing System Hadi, Agustinus Purnomo; Ridwan, Ridwan; Taun, Taun; Santoso, Imam Budi; Hambali, Hambali
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.71914

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP), which replaces the colonial-era Criminal Code, necessitates synchronization and reform of the Indonesian Military Criminal Code. This reform must be examined through the lens of sentencing theories that underpin the vision of the new KUHP. The research aims to identify whether military criminal law aligns with Law Number 1 of 2023, while analyzing and elaborating the required reforms of the military criminal sentencing system. This study employs normative legal research with a global approach as conceptualized by Mulyadi, enabling a clear and comprehensive assessment of sentencing aspects that require synchronization and reform. Findings reveal that the military criminal sentencing system must shift its orientation from retributive to restorative justice. Additionally, reforms are required in several areas, including the focus of sentencing objectives, sentencing guidelines, the scope of additional punishments, and their implementation. The reform of the military criminal code is expected to impact the overall military justice system in Indonesia. In conclusion, synchronization and reform of the sentencing system are necessary to ensure harmonization between lex specialis and lex generalis, thereby preventing overlaps in principles and systems.
Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Acara Pidana Putri Meutia Khairani; Taun
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12705

Abstract

Human rights are the bedrock of an individual's dignity and freedom. The concept of human rights was born out of a global awareness of the need to protect people from injustice and abuse of power. In the context of criminal law, these rights play a very important role. When a person is involved in the judicial process, their rights must be protected so that they get fair treatment. This research aims to examine what rights are owned by suspects in the criminal procedure process. This research uses normative juridical method. The normative juridical method is an approach used to understand and analyze written legal norms. The result of this research is that the suspect has rights that are divided into several processes
PERAN IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENANGANI URGENSI PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER Romarito, Maulana; Suri , Kartika; Berlianti , Shinta Nur Izza; Defiani , Ashilla Syifa; Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1363

Abstract

Identitas nasional adalah ciri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah pembeda, ciri, dan jati diri suatu bangsa. Salah satu faktor yang berpengaruh pada dinamika identitas nasional yaitu globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai kebebasan masyarakat dunia untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai dan budaya. Identitas nasional memegang peranan penting dalam membentuk ciri khas suatu bangsa. Hal ini terlihat pada simbol-simbol seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang mewakili jati diri bangsa. Identitas nasional tidak hanya menjadi ciri khas, namun juga menjadi landasan pemersatu dan pembangun suatu bangsa. Semboyan lambang Negara Republik Indonesia adalah “ Bhinneka Tunggal Ika” yang mempunyai arti berbeda namun tetap sama. Interaksi sosial global menjadi lebih mudah dan nilai-nilai budaya tertular. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi baik dari sumber primer maupun sekunder. Terkait penguatan jati diri bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jati diri bangsa merupakan salah satu penentu kepribadian masyarakat Indonesia yang perilakunya cenderung pragmatis, hedonistik, dan konsumerisme ; Ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional mereka terancam. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penguatan jati diri bangsa, khususnya bagi warga negara yang banyak bersentuhan dengan budaya asing.
LANDASAN SEJARAH, SOSIOLOGIS DAN POLITIS KONSEP WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMPERSATUKAN KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA Rayhan, Akmal; Fatihah , Diniatul Syifa; Fauzia , Fasya; Salsabila , Salwa; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1442

Abstract

Wawasan Nusantara is the basic concept of the Indonesian state which has a strong historical, sociological and political foundation.Historically, this concept is rooted in the history of the struggle for independence and the formation of a unitary state in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Sociologically, Wawasan Nusantara reflects the socio-cultural diversity of Indonesian society which consists of various tribes, religions, races and groups, but is still connected into one whole. Politically, Wawasan Nusantara is the basis of Indonesia's efforts to strengthen national unity and territorial sovereignty as an archipelagic country. The essence of Wawasan Nusantara is to view Indonesia as a territorial, political, socio-cultural, economic, defense and security unit. This concept reflects the integrity and integrity of the Indonesian archipelago which is composed of various elements but remains one unit. The urgency of Archipelago Insight for Indonesia is very high, especially considering the dynamics of life that continue to develop and the challenges that change over time. Wawasan Nusantara is a visionary foundation for efforts to strengthen national integration, regional sovereignty and development in various areas of life.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania, Syahla; Nathania, Khafifatul Camelia; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazwa Oktavionan; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1457

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
PERAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KONSTITUSI DAN HUKUM YANG BERKEADILAN Firmansyah, Alfi; Herdiyanto , Dedi; Halimatussa’diyah , Nadiyah; Syaputri , Nadiyah Rika; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1534

Abstract

Jurnal ini membahas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan fokus pada proses perubahan konstitusi dan sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Mulai dari lahirnya UUD 1945 hingga amandemen yang dilakukan dalam berbagai periode, jurnal ini mengulas secara detail perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti hubungan antara revolusi dan perubahan hukum, terutama melalui studi kasus Revolusi Perancis yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Implikasi revolusi tersebut dalam perkembangan hukum internasional juga dikaji, menggambarkan pengaruhnya dalam menyebarkan sistem pemerintahan republik dan paham-paham liberalisme serta demokrasi ke berbagai belahan dunia.
ANALISIS KESESUAIAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 Laila, Nur; Gusweni, Annisa Ayu Dewi; Salma, Maula; Rohma, Silvia Aidha; Indriyan, Aizka Revalina; Taun, Taun
Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol. 2 No. 6 (2024): Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan unruk menganalisis kesesuaian ketentuan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Indonesia dalam perspektif UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur untuk mengetahui dan mempelajari teori-teori yang diambil dari literatur yang ditulis tentang topik studi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Sistem pendidikan nasional didirikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi pusat utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target pendidikan nasional yang sebanding dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Meskipun UU tersebut memberikan kerangka umum, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip filosofis, teoritis, dan sosiologis pendidikan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik.
Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023 Thessa Lonians Marghareta Tentua; Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan; Irma Dwiyanti; Taun Taun
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i2.698

Abstract

The development of society and the increasing complexity of legal relations necessitate the reform of the national criminal law system. This research is motivated by the need to examine the relevance and responsiveness of provisions governing the criminal act of embezzlement in the 1946 Indonesian Criminal Code (Old KUHP) and the 2023 Indonesian Criminal Code (New KUHP). The aim of this study is to analyze the substantive similarities and differences between the two codifications of criminal law, and to assess the extent to which the New KUHP addresses the challenges of modern legal systems. This study employs a normative juridical method using a comparative approach to relevant legislation. The findings reveal that, while both codes share fundamental elements of embezzlement and similar sentencing structures, the 2023 KUHP adopts a more progressive approach. Key reforms include the expansion of legal subjects to include corporations, the adjustment of value thresholds for minor embezzlement, the implementation of more flexible sanctions such as fines, and the strengthening of restorative justice principles. The implications of these findings indicate that the 2023 KUHP is more adaptive to socio-economic dynamics and the needs of a modern criminal justice system. Accordingly, the New KUHP offers a more relevant and contextual legal framework, particularly in addressing embezzlement offenses.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Fahmi Achmad Juneadi Adela Pitri Yani Dewi Agustina, Elvira Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Syafikri Alkarni Amelia, Septi Amir, Salma Najla Ananda Nugraha Anggara, Restu Anggi Kania Putri Anggi Lia Liswati Angreani Triana Annisa Chaerani Arafat, M.Rusli Arafat, Muhammad Rusli Ardiansyah, Acep Kiki Arif Sofiyan Berlianto Arjun Dwi Prasetya Aryo Fadlian Athiatus Salam Audia Nerevalina Purba Audia Nervalina Purba Azhar, Putri Aulia Azra, Alia Aida Bagus Irawan Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Bibra, Arlia Nuravenia Bramantyo Dwi Wicaksono Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dania Pramesywari Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Defiani , Ashilla Syifa Dewina Mutiara Sholihat Diana Lehitu, Danila Chris Dinda Khaerunisa Dinda Khaerunisa Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan Dwi Sri Rahmawati Dzulkarnain, Jamil Early Dewati Putri Elgi Hikmat Syah Elisabeth Panjaitan Erlangga Bagus Setiyawan Erlina Novianti, Erlina Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fadhilah, Meita Fahma, Vella Novira Fakhri Rizki Zaenudin Fareed Mohd Hassan Farhan Fauzie Achmad Fatihah , Diniatul Syifa Fatimah Azzahra Fauzia , Fasya Firda Zahrah Firmansyah, Alfi Fitra Akbar Fitrianna, Wiwit Tasya Giffari, Muhammad Naufal Gusweni, Annisa Ayu Dewi Halimatussa’diyah , Nadiyah Hambali Hambali Hayatul Iman, Candra Hepi Theresa Sinaga Herdiyanto , Dedi Hikmah, Rizkatul Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Iman, Chandra Hayatul Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Indriyan, Aizka Revalina Inna Anbar Ramadhanti Irma Dwiyanti Jamil, Thoriq Alfi Jelita Islahani Rehita Jelita Islahani Rehita Karina, Karina Luana Pramesti Kartika, Nia Amelia Khafidah Nur Baiti Khafifatul Camelia Khairani, Yaumil Khoirunnisa Komala Sari Kusuma, Rizki Dwi Lestari, Salwa Aulia Liviana Agitha Safira M Tanto Mulyana M. Farhan Alfarizi Nur Rois M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Manurung, Theodora Melvine Sinta Mardani, Rajespri Saflahinas Margalena, Dina Maulana Hakim Nurudin Maulida Fathia Azhar Maura Viranti Maura Viranti A.Syira Adam Ma’mun, Shaummadini Putri Meishin Dona Chaesara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Andriansyah, Muhammad Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Muhammad Farrel Aryo Rafasya Mutiara Mega Putri Utami Nabela Fitriani Utamawati Nadia Faza Salsabila Naili Sa’adah Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Naufal Faris, Radhin Nazhwaa Oktavionan Cinta Neyla Rida Shakira Nur Azza Morlin Iwanti NUR LAILA Oktavairuz, Rafly Pamungkas Satya Putra Paramahan, Marchello Gabriel Pasaribu, Audry Salsabila Prabuningrat, Sitaresmi Pradipta Larasati Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari Purba, Audia Nerevalina Puti Priyana Putri Meutia Khairani Qiaro Tamyiz Rachmadanti, Nabila Rafi Miftahul Awali Rafi Miftahul Awali Rahman Rain Victoria Rain Victoria Lumban Batu Rajespri Saflahinas Mardani Ramdani, Daniarsi Ayu Rani Apriani Rayhan, Akmal Ridwan, Ridwan Riehza Faizal Ramdhani Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi Rohma, Silvia Aidha Rohman , Roni Saepul Romarito, Maulana Rusli Arafat, Muhammad Safira, Liviana Agitha Salma Najla Amir Salma, Maula Salsabila , Salwa Santoso, Imam Budi Sari, Noer Nilam Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Senjaya, Oci Sholihat, Dewina Mutiara Sihotang, Oktaviano Mangaraja Sitaresmi Prabuningrat Siti Fathonah Siti Fatimah Siti Khodijah Suri , Kartika Syachnazz Natasya Goeslow Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syaira Ananda Crisnandi Syaputri , Nadiyah Rika Syifa Miftahuljannah Tamyiz, Qiaro TATI NURHAYATI Thessa Lonians Marghareta Tentua Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum Wahyu Donri Tinambunan Wibisono, Rayhan Wicaksono, Bramantyo Dwi Wiwit Tasya Fitrianna Zaelany Muttaqin, Ananda Zaman, Akbari Amarul