Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.577
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dimensi Jurnal Ius Constituendum WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Jatiswara Lutjanus Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Jurnal Talenta Sipil Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Amal: Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Pendekar Nusantara Journal of Innovative and Creativity Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat JURMA YUSTISI Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies
Fadlan Fadlan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary

 1   2 
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam) Andriani, Tania Puji; Erniyanti, Erniyanti; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1357

Abstract

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi  lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.
Analisis Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja (Studi Penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Batam) Azhar, Aditya; Washliati, Laily; Jihad, Kaspol; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1358

Abstract

Pengaturan hukum terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Kontrak, yang dilakukan BPJS Tenga Kerja Batam sesuai dengan undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu adanya  jaminan sosial berupa Jaminan kecelakaan kerja  dan santunan yang berupa uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, yang tidak bisa dielakan oleh setiap manusia.Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) dan Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam prosedur dan mekanisme Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (research). Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melakukan perlindungan jaminan sosial untuk tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam melakukan sosialisasi, melalui berbagai kegiatan seperti mendirikan stan-stan setiap ada acara yang dimana terdapat pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pada sektor informal atau dalam suasana keramaian. Diharapkan kepada Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada pekerja di sektor informal akan pentingnya program jaminan sosial. meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja, karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program.
Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam) Fernando, Ricky Septian; Idham, Idham; Kurniawan, Harry; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1354

Abstract

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melipatkan berbagai pihak. Anak korban kejahtan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Dari Penelitian tersebut menunjukan bahwa, Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Rumah Faye Kota Batam) Mulyana, Hani Rizki; Washliati, Laily; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1359

Abstract

Salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya terus meningkat. Menurut KemenPPA, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual anak. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Rumah Faye Kota Batam). Sejak tahun 2016 hingga Agustus 2023, jumlah korban yang sudah menerima layanan baik dalam dan luar Rumah Aman sebanyak 205 korban dengan 3 program utama yaitu pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Rumah Faye Kota Batam sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa: Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: mencari, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Kekerasan seksual pada anak hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hasil penelitian pada kasus hukum yang menimpa korban dampingan Rumah Faye, dapat dikatakan bahwa tidak semua proses hukum berjalan baik dan menghasilkan keadilan bagi korban walaupun seluruh faktor yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pelaku sudah terpenuhi seperti adanya korban, saksi, dan alat bukti. Beragam faktor baik dari internal kepolisian maupun dari pihak lain dapat menjadi penghalang terselesaikannya kasus kekerasan seksual pada anak.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Penelitian di Kota Batam) Munandar, Aris; Washliati, Laily; Aminah, Titik; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1404

Abstract

Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik. Salah satu pokok permasalahan hukum yang dapat timbul dari transaksi jual beli online yaitu terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Seperti di Kota Batam, sering terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online dan bagaimana pelaksanaan, faktor kendala dan solusi perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait kewajiban memiliki itikad baik dan tanggun jawab dari penjual untuk dapat memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana seharusnya dan melakukan proses penyelesaian terhadap apapun keluhan konsumen terkait dengan produk yang dijual, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana terkait transaksi jual beli secara online dalam beberapa pasal Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dari pembelian produk secara online tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak atau tanggung jawab dari pihak penjual disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kurangnya regulasi spesifik yang mengatur terkait perlindungan konsumen di era digital, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terutama konsumen, keterbatasan teknologi, dan proses penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu adanya regulasi baru, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen di era digital, perlu ada pengembangan teknologi, dan diperlukan kinerja BPSK yang lebih optimal.Disarankan kepada pemerintah agar memperbaharui regulasi yang lebih tegas dan meningkatkan kinerja BPSK terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Disarankan kepada masyarakat agar bisa membedakan penjual yang kredibel atau tidak dalam memilih sebagai referensi untuk membeli suatu barang dalam transaksi online.
Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) Asfani, Rahimah; Idham, Idham; Aminah, Titik; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.
Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam) Hamdi, Satria; Fadjriani, Lia; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisia data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak meliputi sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Upaya diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu.
Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 Gunawan, Andre; Siadari, Lagat Paroha Patar; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Sitohang, Citra Permata; Siadari, Lagat Paroha Patar; Kurniawan, Harry; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1356

Abstract

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar  kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak  yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menangulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan  memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian  pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.
Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) Fadillah, Muhammad Haris; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.
Co-Authors Ade Kuncoro Ridwan Adhitia Adhitia Aliatul Hana, Nurul Aminah, Titik Andre Gunawan Andriani, Tania Puji Andrini, Annisa Rizky Anggara, Risky Apridony, Apridony Aris Munandar Asfani, Rahimah Azhar, Aditya Brawijaya, Noldi Bulan, Puti Lindung Bungasia Bungasia Darwis Anatami Delviane, Annisa Doni Gusmardi Dwi Sahputra, Rifaldi E. Arinda Chikita Eniyanti3, Eniyanti3 Erniyanti Erniyanti Fadillah, Muhammad Haris Fadjriani, Lia FAJAR SETIAWAN Fernando, Ricky Septian Firdaus Firdaus Gabriel Simson Tamba Guswanda Andi Putra Pratama Hamdi, Satria Harry Kurniawan Hendri Hendri Henry Aspan Idham Idham Idham Idham Indah Sugandi Irawati Irawati Istiyanto, Ryan Jemmy Rumengan Jihad, Kaspol Juhani, Hasan Bin Lia Fadjriani Lubis, Irfan Husein Lubis, Irpan Husein Mukhti, Mukhti Muktashim Billah Mulyana, Hani Rizki Natalia Tampubolon, Sofia Ng, Paulus Jimmytheja Nur Harilda, Dhea Nur Indah Sari Arbit Nurkhotijah, Siti Panca Gunawan Harefa Parameshwara Parameshwara Parameshwara, Parameshwara Pasaribu, Juhrin Prasetyasari, Christiani Purwanti, M. M. Fajar Puspita Amanda, Belafida Putri, Delfia Diana Rahadi Pratama Rahmat Januar Noor Raja Zulkifli Ramon Nofrial Ramon Nofrial, Ramon Revo Christanto Riza Rosalya Rosli, Rozaini Rudiyanto Rudiyanto Sayid Fadhil Siadari, Lagat Paroha Patar Siadari, Lagat Parroha Patar Simanjuntak, Victor Daniel Simbolon, Citra Irwan Sinaga, Gopal Gospel Siswanto Siagian, Agus Siti Nurkhotijah Sitohang, Citra Permata Soerya Respationo Suhendra Suhendra Tuti Herningtyas Washliati, Laily Wulandari, Dita Eli Zulfiati, Ria