Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Perdesaan: Analisis Eksternalitas Negatif Pembakaran Lahan Gambut dan Alternatif Kebijakan Berkelanjutan di Provinsi Riau Diana Gusma Siregar; Daniel Fransisco Panjaitan; Indri Lidia Kristin; Laila Jumiati Safitri; Taryono Taryono
IKRAITH-EKONOMIKA Vol. 9 No. 2 (2026): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikraith-ekonomika.v9i2.6557

Abstract

Provinsi Riau sebagai pemilik kawasan gambut terluas di Indonesia (±5,4 juta hektare) menghadapi persoalan struktural berulang berupa pembakaran lahan gambut yang menimbulkan eksternalitas negatif multidimensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak eksternalitas negatif pembakaran lahan gambut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perdesaan di Provinsi Riau, serta merumuskan alternatif kebijakan berkelanjutan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus berbasis data sekunder, yang bersumber dari publikasi KLHK, BPS, BRGM, SIPONGI+, dan literatur ilmiah terindeks Scopus dan Sinta tahun 2017–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembakaran lahan gambut menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2015, dengan petani kehilangan 15–25 persen pendapatan tahunan selama musim asap. Secara sosial, karhutla mengakibatkan 31.093 kasus ISPA hingga Agustus 2023 dan penutupan sekolah hingga 30 hari berturut-turut yang menghambat akumulasi modal manusia. Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan menyumbang emisi GRK sebesar 1,5 juta Gg CO₂ pada 2015, dengan setiap hektare gambut yang terbakar melepaskan hingga 427,2 ton karbon. Temuan ini mengonfirmasi terjadinya kegagalan pasar sistemik di mana pelaku pembakaran hanya menanggung biaya privat yang kecil, sementara biaya sosial dan lingkungan dibebankan kepada masyarakat luas dan generasi mendatang. Kebijakan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan terintegrasi mencakup insentif pertanian tanpa bakar, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, restorasi ekosistem gambut terpadu, dan penguatan akuntabilitas korporasi melalui instrumen Pigouvian Tax dan Payment for Ecosystem Services (PES).
Kesenjangan Petani Sawit Inti dan Plasma dalam Perspektif Rational Peasant: Implikasi Penguatan Kelembagaan Sintia Nur Afika; Taryono Taryono; Andini Anugrah; Sinta Ramadani; M.Gea Claudya
IKRAITH-EKONOMIKA Vol. 9 No. 2 (2026): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkebunan kelapa sawit memegang posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, namun kesenjangan produktivitas antara petani inti dan plasma hingga kini masih menjadi tantangan serius. Artikel ini mengkaji akar persoalan tersebut melalui pendekatan teori rational peasant, yang memandang keputusan petani kecil sebagai respons rasional terhadap keterbatasan modal, risiko ekonomi, dan minimnya dukungan kelembagaan. Bibit tidak bersertifikat, rendahnya adopsi teknologi, serta lemahnya akses pembiayaan formal merupakan konsekuensi logis dari kalkulasi risiko yang dilakukan petani swadaya dalam kondisi ketidakpastian pasar. Kajian ini juga menganalisis hambatan implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang keduanya memerlukan fondasi kelembagaan yang kuat agar dapat diakses secara optimal oleh petani kecil. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani dan koperasi adalah kunci utama dalam memutus lingkaran produktivitas rendah, karena kelembagaan berperan sebagai jembatan akses terhadap modal, teknologi, pendampingan teknis, dan program pemerintah. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem perkebunan sawit rakyat yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan
Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 Nabila Cantika Wadani; Taryono Taryono; Nazwa Azura Yasmin; Nurfitri Aulia; Tasya Nofa; Putri Aulia; Elysia Vania Agata
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9359

Abstract

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 2,83% atau sekitar 32,73 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 3,19% atau sekitar 39,16 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan total APBD Kota Pekanbaru dari Rp2,59 triliun menjadi Rp3,21 triliun. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas kebijakan belanja daerah, khususnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan belanja pemerintah daerah dalam perspektif kelembagaan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan interpretatif berbasis perspektif kelembagaan North. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah telah diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti inefisiensi anggaran, ketidaktepatan sasaran program, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta kesenjangan antara pagu dan realisasi anggaran. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Co-Authors Adia Pratama Dewi Aguslan Aguslan Ajeng Retno Setiawati Amanda Novawati Theresia Amelia Agustina Putri Andini Anugrah Angga Pramana Aprillina Aprillina Arifudin Arifudin Artikel Artikel Arya Arismaya Metananda Awibbi Permana Meidil Putra Azzahwa Alyani Putri Berampu, Lailan Tawila Bernaldin Hendrisyah Bunga Chintia Utami Dadang Mashur Dahlan Tampubolon Daniel Fransisco Panjaitan Della Novita Sari Dewi Ellyssa Afriani Lubis Diana Gusma Siregar Diana Gusma Siregar Donna Suryani Malau Elysia Vania Agata Eriyati Eriyati Eva Dwi Nur Trisnawati Ghufon Al Faiz Harapan Tua R. F. S Hilda Aulia Ikhsan, Masrul Indri Lidia Kristin Intan Nur Aini Irfayani Irfayani Khusnul Fikri Klara Marsyakila Laila Jumiati Safitri Lapeti Sari Lidya Aprillina M. Fachry Alfhanza M.Gea Claudya M.Gunawan Mahardi Mahardi Mardiana Mardiana Mariana Mariana Melani Noviantori Ramadhan Mimin Sundari Nasution Misdawita, Misdawita Muhammad Arsyad Syahputra Muhammad Azam Anshori Muhammad Rifa’i Muhammad Yasin Nabila Cantika Wadani Naila Septa Ridhoni Nandita Oktaviana Nazwa Azura Yasmin Nolianus Hogejau Nurfitri Aulia Nurul Irdina Priska Dian Cristina Putri Aulia Putri Mashitoh Putri Tabita Rahmita Budiarti Ningsih Raisa Julia Danika Putri Regita Nabila Aziz Putri Renata Deliana Rendy Alfaid Reva Indah Sitohang Reza Mayentri C.P Richardio Gultom Rifka Safira Roza Auliya Rosana MZ Septiani Rahayu Sinta Ramadani Sintia Nur Afika Siti Fadilla Siti Fatimah Sri Endang Kornita Sri Rahayu Sri Wahyuni Karunia Ningsih Suci Hanifah Suci Insani Syakirah Athiyyah Syakirah Athiyyah Fitri Tasya Nofa Taufik Ariyandi Trilian Febrianti Gulo Umi Rohimah Wellyn Cesharina Meylan Yelly Zamaya Yessy Maharani Yuni Rahmawati Simangunsong Yuri Marisa Zulkarnaini Zulkarnaini Zuwini Pertiwi