Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Pemahaman Pencantuman Label pada Kemasan Produk Makanan bagi Siswa SMA 12 Semarang fibrianti, nurul
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.27743

Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen yg menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Selain kewajiban konsumen juga diatur tentang hak konsumen. Berdasar Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dengan alasan tersebut maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemahaman pencantuman label kemasan produk makanan. Harapannya konsumen teredukasi menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dan juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kata Kunci: label, makanan kemasan, perlindungan konsumen

PENGUATAN PEMAHAMAN HAK KONSUMEN TENTANG LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN FIBRIANTI, NURUL
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35779

Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk menberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi. Jenis Sekolah Menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Siswa SMK jurusan TBSM didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan dibidang teknik sepeda motor yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan motor sendiri sehingga hal ini akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan service, pembelian spare part dan lain sebagainya (layanan purna jual) yang sesuai ketentuan pelaku usaha atau tidak. Karena keputusan yang keliru akan berdampak pada hilangnya hak konsumen tersebut. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan TBSM. Tim pengabdi memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMK jurusan TBSM terkait hak nya selaku konsumen yang memungkinkan hilang karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi hak konsumen dengan menggandeng pelaku usaha di bidang otomotif untuk lebih memberikan gambaran terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti baik oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian layanan purna jual dan garansi produk sehingga nantinya tidak akan muncul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Trademarks and The Protection for Business Actors in Indonesia: Some Contemporary Issues and Problems Fibrianti, Nurul
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.38040

The brand represents the identification to distinguish the results of the production of one business with other businesses, the brand is used as a product promotion tool, therefore the trademark is very important to protect the business. Through Law No. 20 of 2016, the state gives approval to all trademarks supported by businesses by requesting these trademarks. But only 4% of the number of SMEs that fulfill the trademark. Micro, small and medium business operators are not required trademarks because of their understanding and importance of trademarks, paid trademark registration and the complexity of the process and requirements for trademark registration are also additional supplements for SMEs. Therefore, there is a need for enhanced socialization of the importance of trademark registration and assistance with trademark registration.

Justifikasi Produk Hukum Masalah Pembatasan Ekspor Sampah Elektronik (E-Waste) Fibrianti, Nurul
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.477

Sampah elektronik atau electronic waste merupakan limbah elektronik yang dijadikan komiditas untuk perdagangan antar negara. Selama ini memang belum ada konsensus tentang apakah sampah-sampah elektronik tersebut dapat digunakan aatau diperbarui untuk dijual kembali. Masalah mendasarnya terletak pada penegakan hukum dan karakter pengaturan hukum limbah elektronik pada level internasional.

Legal Product Justification on the Issue of E-Waste Export Restrictions Fibrianti, Nurul
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 2 (2015): L. Research Rev. Q. (May 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Part II
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21467

Electronic waste or electronic waste is electronic waste that is used as commodities for trade between countries. So far, there is no consensus on whether the electronic waste can be used or updated for resale. The basic problem lies in law enforcement and the character of electronic waste law regulation at the international level.

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen Fibrianti, Nurul
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3971

Negara, pelaku usaha, dan konsumen merupakan tiga unsur penyelenggara perlindungan konsumen. Ketiga unsur tersebut sangat diperlukan agar dapat menciptakan perlindungan konsumen yang kondusif, seperti adanya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya, ketaatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produknya, regulasi yang memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi semua pihak. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang kondusif akan menumbuhkan keberdayaan bagi konsumen, daya saing bagi pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini yakni pendekatan yuridis normativ, sedangkan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan perlindungan konsumen yang diambil dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini terlihat potret penyelenggaraan perlindungan konsumen dari ketiga unsur tersebut, unsur negara, pelaku usaha, dan konsumen belum memiliki sinergitas peran yang baik sehingga masih muncul pelanggaran dan celah hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen belum terselenggara dengan baik..

Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual fibrianti, nurul
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41983

Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.

Trademarks and The Protection for Business Actors in Indonesia: Some Contemporary Issues and Problems Fibrianti, Nurul
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.38040

The brand represents the identification to distinguish the results of the production of one business with other businesses, the brand is used as a product promotion tool, therefore the trademark is very important to protect the business. Through Law No. 20 of 2016, the state gives approval to all trademarks supported by businesses by requesting these trademarks. But only 4% of the number of SMEs that fulfill the trademark. Micro, small and medium business operators are not required trademarks because of their understanding and importance of trademarks, paid trademark registration and the complexity of the process and requirements for trademark registration are also additional supplements for SMEs. Therefore, there is a need for enhanced socialization of the importance of trademark registration and assistance with trademark registration.

Upaya Pemahaman Pencantuman Label pada Kemasan Produk Makanan bagi Siswa SMA 12 Semarang fibrianti, nurul
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.27743

Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen yg menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Selain kewajiban konsumen juga diatur tentang hak konsumen. Berdasar Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dengan alasan tersebut maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemahaman pencantuman label kemasan produk makanan. Harapannya konsumen teredukasi menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dan juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kata Kunci: label, makanan kemasan, perlindungan konsumen

PENGUATAN PEMAHAMAN HAK KONSUMEN TENTANG LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN FIBRIANTI, NURUL
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35779

Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk menberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi. Jenis Sekolah Menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Siswa SMK jurusan TBSM didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan dibidang teknik sepeda motor yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan motor sendiri sehingga hal ini akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan service, pembelian spare part dan lain sebagainya (layanan purna jual) yang sesuai ketentuan pelaku usaha atau tidak. Karena keputusan yang keliru akan berdampak pada hilangnya hak konsumen tersebut. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan TBSM. Tim pengabdi memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMK jurusan TBSM terkait hak nya selaku konsumen yang memungkinkan hilang karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi hak konsumen dengan menggandeng pelaku usaha di bidang otomotif untuk lebih memberikan gambaran terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti baik oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian layanan purna jual dan garansi produk sehingga nantinya tidak akan muncul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search