Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Civicus Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ARISTO Jurnal Agregasi Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Governance and Social Policy NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Samugyo Ibnu Redjo
Progam Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
FUNGSI KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Welly Waworundeng; Nasrullah Natsir; Dede Mariana; Samugyo Ibnu Redjo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.269 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.221

Abstract

Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agraris, dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m2 dari 1.100 ha/m2, dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa. Pembangunan pertanian di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalisasi mengelola potensi yang ada. Hukum Tua sebagai salah satu stakeholder di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi tersebut menjadi modal pembangunan desa. Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat desa, berfungsi melaksanakan pembangunan pertanian di desa. Permasalahannya, Hukum Tua, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinnya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desa Warembungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Hukum Tua tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan parapemangku kepentingan di desa. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan kelompok diskusi terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan, Hukum Tua tidak memiliki kemampuan menciptakan visi pembangunan pertanian, mengembangkan budaya desa pertanian, menciptakan sinergitas membangun pertanian, menciptakan perubahan pembangunan pertanian, memotivasi masyarakat petani, dan memberdayakan masyarakat petani.
Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Samugyo Ibnu Redjo; Hasim As'ari
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.028 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i2.445

Abstract

Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan bangsa, hal ini menyangkut batas negara serta perlindungan terhadap seluruh potensi negara. Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan sebagian besar pulau kecil terluar di Indonesia masih kosong/ belum berpenghuni sehingga diperlukan kebijakan strategis karena masih banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia terutama di laut Cina Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif pandangan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, dengan menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara snowoball.Hasil penelitian menggambarkan manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia diperlukan restrukturisasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Samugyo Ibnu Redjo; Agustinus Widanarto; Muradi Muradi; Rita Myrna
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.533 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1139

Abstract

Kegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.Hasil kegiatan menunjukan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjnjukan bahwa masyarakat  Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna. 
KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN Samugyo Ibnu Redjo
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem demokratis keberadaan partai politik menjadi penting. Peran yang dilakukan partai politik tidak hanya sekedar sebagai mediator antara rakyat dan penguasa, namun juga melakukan fungsi pendidikan politik. Oleh karena itu ketika sistem demokrasi diberlakukan di suatu negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi. Tulisan ini berupaya menjelaskan mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial.
Transformasi Manajemen Pemerintahan Menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Windra, Pirma; Redjo, Samugyo Ibnu; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v9i2p168-177

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses reframing, restructuring, revitalization dan renewal transformasi manajemen pemerintahan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas dalam kajian ini menggunakan triangulasi data sumber, teknis, dan waktu. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses reframing pada indikator create the vision belum sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci terkait sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Proses restructuring pada indikator mendesain ulang mekanisme kerja perlu diperbaiki karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci hanya melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang lama. Proses revitalization sudah mengarah pada responsivitas terhadap perkembangan sosial, responsibilitas, akuntabilitas perangkat pemerintah, serta orientasi kemitraan.  Proses renewal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci pada indikator sistem pengupahan bagi pegawai honorer perlu dilakukan pembaharuan karena belum mencerminkan kesejahteraan.
Penerapan e-Government Melalui Website Bandung Smart Map Plus (BSM+) dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022 Zahran, Athaya Muhamad; Samugyo Ibnu Redjo; Ivan Darmawan
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.188

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Bandung mellui website BSM+ dalam membantu penataan ruang di Kota Bandung pada tahun 2022. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori hasil riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen diantaranya Support, Capacity, dan Value. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara, dan observasi, serta penentuan informan menggunakan purposive. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Disciptabintar Kota Bandung, Diskominfo Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, serta lembaga peneliti Agrarian Resource Center. Adapun hasil penelitian ditemukan masih terdapat faktor penghambat serta masalah seperti integrasi yang tidak tercipta dalam internal pemerintah, kurangnya anggaran, menyebabkan tidak adanya updating system data peta udara, serta sosialisasi yang dilakukan masih belum secara massif, merata, dan kontinyu.
Culture and Technology: Government Strategy Ciamis Regency In Developing Digital Ecosystem Year 2023-2024 Yuliani, Dini; Ibnu Redjo, Samugyo; Sri Kartini, Dede; Indrawati Sagita, Novie
International Proceedings of Nusantara Raya Vol. 3 No. 1 (2024): Locality of Language, Literary, and Culture in Global Development
Publisher : Lembaga Kajian Nusantara Raya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital technology brings both challenges and opportunities for local governments in their efforts to advance development and improve public services. Ciamis Regency as one of the regions in Indonesia responds to this dynamic by integrating local cultural elements I the digital ecosystem development strategy. This article aims to analyze the strategies implemented by the Ciamis Regency Government in building an inclusive and sustainable digital ecosystem, taking into account local socio-cultural characteristics. This research uses a qualitative approach with a case study method, through policy analysis and in-depth interviews with stakeholders in Ciamis. The results show that collaboration between the government, local communities, and the private sector plays an important role in the implementation of digital technologies that are aligned with local cultural values. In addition, the role of technology in echancing community participation and public services was identified as a key factor in the success of this strategy. The findings are expected to contribute to the development of digital policies in other regions with similar characteristics.
Analysis of Government Management Transformation: Case Study of Position Equalization Program in the Melawi Regency Government Nurkhamdi; Samugyo Ibnu Redjo; Neneng Yani Yuningsih
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1074

Abstract

The Indonesian government implements a policy of equalizing position as a simplification of bureaucracy. The policy is seen as the transformation of government management with complex challenges. This article aims to analyze the important aspects of the transformation of government management in equalizing positions in Melawi Regency in 2021-2024. Data is collected from important officials who sit in government and members of parliament, without ignoring the opinions of the public. The results show that (a) reframing aspect is considered good enough in the "Achieve Mobilization" element and needs an increase in the "Creating Vision" and "Build a Measurement System" elements by re-frame programs and fulfillment of performance targets, (b) restructuring aspect in implementation element of "Construction an Economic Model" and "Redesigning The Work Architecture" is good enough and needs an increase in the element of "Configuring the Physical Infrastructure" by immediately forming a public service mall, (c) revitalization aspect is good enough from the three elements described, and (d) renewal aspect is good in the "Create a Reward System" and "Developing The Organization" elements, so it only needs to be improved in "Building Individual Learning" element by adding competency development to the equivalent functional position to improve existing services.
The Implementation of Protection and Empowerment of Female Migrant Workers (Study on The Independent Women Program of Perempuan Berdikari (Pe-Ri) in Indramayu Regency in 2021-2024) Cahyono, Cahyono; Ibrahim, Ibrahim; Redjo, Samugyo Ibnu; Sagita, Novie Indrawati
ARISTO Vol 14, No 1 (2026): January : (Fortchoming )
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i1.10587

Abstract

Empowering Indramayu migrant workers has an important and strategic role in increasing economic development and human resources. In reality, the role of empowering post-migrants through the Pe-Ribe Independent Women Program has not yet been maximally carried out by the regional government of Indramayu Regency. The method used in this research is qualitative. The collection is carried out. Interview techniques will be used as a tool in qualitative research. Information that is not recorded in documents, information from relevant events and personalities, namely interactive model analysis. The research results show that the implementation of protection and empowerment of former migrants in Indramayu Regency has not been optimal in the field, especially the issue of business capital assistance for former migrants, facilities are inadequate for implementation.
Dynamic Governance in an Effort to Reduce Unemployment Rate in Karawang Regency 2019-2023 Raja Muhammad Azhari; Samugyo Ibnu Redjo; Neneng Yani Yuningsih
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.467

Abstract

This research is motivated by the problems occurring in Karawang Regency, namely the increasing unemployment rate due to the high Regency/City Minimum Wage (UMK), the shift in investment from labor-intensive to capital-intensive, the Covid-19 pandemic, inadequate labor absorption, and competition between indigenous communities. Karawang Regency and immigrants. Dynamic Governance of the Karawang Regency Government is something that can be seen to determine the ability of the Karawang Regency Government to deal with the dynamics that occur in the unemployment problem. The aim of this research is to determine the dynamic governance of the Karawang Regency Government in reducing unemployment in 2019-2023. In this research, the author used descriptive qualitative methods. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. Determination of informants was determined using purposive techniques. The research results show that the Karawang Regency Government's dynamic governance in reducing unemployment can be seen from three aspects of dynamic governance. These three aspects are culture with elements of markets, namely a fair market, long term, namely long-term plans, relevance, namely policies that are in accordance with wishes, growth, namely growth, and stability, namely stability. The second aspect of capabilities with a thinking ahead element is thinking ahead about problems that occur, thinking again, namely carrying out a review or rethinking existing policies and programs, and thinking across, namely thinking across boundaries by adopting various methods from existing references. Lastly, the change aspect is the result of the culture aspect and the capability aspect. In this case, the Karawang Regency Government has implemented dynamic governance by reducing the unemployment rate with various programs and policies in Karawang Regency, which in 2019-2022 experienced fluctuations. Based on the research results, it can be concluded that the Karawang Regency Government's handling of reducing unemployment has produced positive results. So that adaptive policies can be created. The researcher's suggestion is that the Karawang Regency Government can collaborate with the surrounding Regional Government to discuss the problem of unemployment so that relationships can be established and create programs that can be worked on together or new policies. The government must also know its duties as the executor of existing policies. Don't forget to maintain consistency in carrying out tasks, principals and functions.
Co-Authors Agustinus Widanarto Akhyar, M Nur Atika, Sitti Nurmahida Cahyono Cahyono Dede Mariana Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dini Yuliani Hasim As'ari Hawary Annisa Herdian, Dindin Herdian, Dindin Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ismail Nurdin Ivan Darmawan Kartini, Dede Sri M. Nur Akhyar Muradi - Nasrullah Natsir Neneng Yani Yuningsih Novie Indrawati Novie Indrawati Sagita Nurkhamdi Pranawa, Widyawan Raja Muhammad Azhari Ratu Wulan Nur Cahya Rita Myrna Samad, Ibrahim Dalil Sri Kartini, Dede Ulkhaira Adhian Maharani, Natasya Waworundeng, Welly Windra, Pirma Yeni Lestari Yusa Djuyandi Zahran, Athaya Muhamad