This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) Jurnal Teknik Industri : Jurnal Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah dalam Bidang Teknik Industri Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi ELLITE: Journal of English Language, Literature, and Teaching Jurnal Teknik Jurnal Vokasi Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM) Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Jurnal Ilmiah ASET Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Journal MISSY (Management and Business Strategy) Klinik: Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Sains Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal Kedokteran Meditek Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam Jurnal Abdimas Kesehatan Tamasya
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam Hanafi Hanafi; Emy Hajar Abra; Parningotan Malau
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12625

Abstract

The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam's authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favour the interests of the community. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.