Claim Missing Document
Check
Articles

KAJIAN KETERPADUAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR DI KELURAHAN MANGUNHARJO, KOTA SEMARANG Fransisca Situmorang; Wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 4 (2013): November 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.709 KB)

Abstract

Kelurahan Mangunharjo secara administrasi berada di Kecamatan Tugu dan merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Semarang. Terdapat banyak masalah lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo, seperti penurunan kualitas lingkungan, abrasi pantai, banjir dan juga rob. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan akibat aktivitas manusia. Bahkan untuk tingkat abrasi pantai terparah di Kecamatan Tugu dialami oleh Kelurahan Mangunharjo (DKP Kota Semarang, 2010). Banyak kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir telah dilakukan dan melibatkan banyak pihak/stakeholder di Mangunharjo, namun belum diketahui keterpaduan dari setiap stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji keterpaduan kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir yang dilakukan berbagai stakeholder dalam perwujudan lingkungan yang berkelanjutan di Kelurahan Mangunharjo. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pendekatan kuantitatif menggunakan analisis pembobotan dengan teknik sampelnya yaitu sampel acak stratifikasi tidak proporsional (disproportional stratified  random sampling, stakeholder dibagi ke dalam empat stratum yakni pemerintah, non pemerintahan, akademisi dan masyarakat (kelompok kerja). Metode pendekatan kualitatif menggunakan sampel purposif (purpossive sampling) yang disesuaikan dengan kelompok stakeholder yang telah dibagi. Berdasarkan hasil analisis pembobotan (pendekatan kuantitatif), diketahui telah terdapat keterpaduan dengan kategori rata-rata adalah baik dalam setiap variabel fragmented approach, komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan integrasi (kondisi internal). Keterpaduan tersebut diwadahi oleh organisasi baru yaitu Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS). Namun diluar wadah tersebut (kondisi eksternal) ditemukan kurangnya keterpaduan karena terbentuk kelompok-kelompok kerja sama dalam pelaksanaan kegiatannya. Ketidaksinkronan kondisi internal dan eksternal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sistem dan program kerja yang terintegrasi di dalam KKMKS terkait dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga setiap stakeholder tidak berperan sesuai dengan peran stakeholder yang seharusnya.
Transformasi Sosial Ekonomi Penduduk Lokal Akibat Adanya Pembangunan Di Kawasan Solo Baru Kabupaten Sukoharjo Lintang Rahmayana; Wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 5, No 3 (2016): Agustus 2016
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1221.03 KB)

Abstract

Solo Baru Region is located in Grogol,   Sukoharjo District. Formerly, Solobaru was a rural region, but with the building that was caused by the development of urban, makes the Solo Baru Region being urban built up area. Where there is the largest mall in Sukoharjo, the elite housing, apartments and hotels etc. The changes impact the socio- economic structural in its local communities. Based on these matters raise the question of how the socio-economic transformation of the local residents due to the construction in the area of Solo Baru? The research method in this study using quantitative methods with descriptive format in whict the data is obtained from the questionnaire and fiel survey. Weighting for the variables using analytic pairwise method technique. Based on the analysis can be seen there has been a change in the socio-economic of its local communities in  Solo  Baru Region due to the development  in  the  area. The greatest changes are on the economic aspect, while social changes are likely not to be too large because of changes in this aspect is slow. Changes in social aspects can be evidenced by 43% of respondents feel the changing skills, 18.8% of respondents feel the decline in customs, and in terms of accessibilities there are approximately 48.50% of respondents reporting an increase in the number of trips. As for changes in the economic aspects can be evidenced by 95% of respondents experienced an increase in revenue. In addition to a change in the livelihood of 63.40% of respondents. The majority of respondents who changed in  livelihood are become the sellers.
KAJIAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN PESISIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA Mohd Abi Rafdi; wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 5, No 1 (2016): Januari 2016
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.871 KB)

Abstract

Climate change has been emerging as a phenomenal issue scientific research has found that climate change leads to serious global threat. One of the affected area because of climate change is Coastal area of Pariaman Utara. Coastal area of Pariaman Utara is potentially at risk. People has been living there for a long time hereditarily. Various condition of the community such as the education level, profession, etc. certainly affect community’s comprehension about climate change especially in Pariaman Utara District coastal area. This is caused by the lack of information and awareness of the community itself. This research aims to example the  Pariaman Utara District’s community comprehension climate change in coastal area. This research used mix-methods. Data collection done by questionnaire, observation and interview. Analysis used is statistic descriptive and cross-tabs. Examining community’s opinion by finding relation between community responses and it’s understanding about climate change in coastal area. Based on the research, obtained four categories that represent community’s understanding about climate change in coastal area. The results show that the third category, the people who didn’t undersand the reasons of climate change but did the proper actions dominate about 45% . Proper action of community initiated by government. Based on analysis, community comprehension about climate change refers to natural cycles. 
PERKEMBANGAN WILAYAH PERI URBAN: KAJIAN PADA PERSPEKSTIF DEMOGRAFI DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus: Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman) Aninda Sarah Kinanti; Wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.34 KB)

Abstract

Keterbatasan lahan di Kota Jogjakarta tidak mendukung jumlah penduduk pendatang yang semakin meningkat, padahal mereka membutuhkan ruang untuk tempat tinggal dan beraktivitas lainnya. Oleh sebab itu terjadi pergeseran urbanisasi ke wilayah peri urban Kecamatan Depok. Jika perkembangan wilayah peri urban Kecamatan Depok dibiarkan dan tidak kunjung dilihat sebagai kota di masa depan, akibatnya pembangunan yang terjadi di wilayah ini tidak dapat mensejahterakan penduduk setempat, sehingga timbul masalah-masalah pada kependudukan. Oleh karena itu perlu dipahami perkembangan wilayah peri urban dalam berbagai perspektif yang luas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji perkembangan wilayah peri urban Kecamatan Depok pada perspektif demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode desriptif kuantitatif dengan alat analisis berupa crosstab, analisis transisi demografi, analisis struktur penduduk, dan analisis transisi sosial ekonomi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Kecamatan Depok masih memiliki karakteristik penduduk yang bersifat kedesaan pada tahun 1980-1990, akan tetapi pada tahun 1990 - 2010, urbanisasi di Kota Jogjakarta telah merubah pembangunan di area Kecamatan Depok dan karakteristik penduduknya mulai berubah menjadi karakteristik perkotaan. Perubahannya juga diikuti dengan proses perubahan peri-urbanisasi di Wilayah peri urban Kecamatan Depok. Pada tahun 1980 hingga tahun 2010, proses peri urban yang terjadi adalah sub-urbanisasi, kemudia tahun 2000 hingga tahun 2010, proses yang terjadi adalah centripetal migration dan population retention. Disamping itu, perubahan yang terjadi di Kecamatan Depok sebagai akibat dari bertambahnya penduduk pendatang juga memberikan beragam bentuk hubungan demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Depok. Oleh sebab itu diperlukan arahan kebijakan untuk wilayah peri urban yang bersifat spasial.
PENGARUH GENANGAN BANJIR ROB TERHADAP DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN BANDARHARJO, SEMARANG Nita Septiani Pratikno; Wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 2 (2014): Mei 2014
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.97 KB)

Abstract

Perubahan iklim telah mengubah proses alam khususnya pola cuaca. Salah satu isu yang berkembang adalah perubahan iklim dapat menyebabkan bencana pada kota-kota pesisir seperti banjir, kenaikan permukaan air laut, penurunan permukaan tanah, maupun masuknya air laut ke wilayah daratan. Bencana banjir rob yang terjadi di Kelurahan Bandarharjo berdampak pada kerusakan kondisi fisik dan lingkungn. Kerusakan tersebut dikhawatirkan juga akan berpengaruh pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat  yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh genangan banjir rob terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Bandarharjo. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis tabulasi silang. Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat hubungan keterkaitan antara keduanya. Kondisi genangan yang semakin tinggi dan waktu genangan yang lama berpengaruh terhadap aktivitas  sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan angka perpindahan penduduk karena waktu genangan yang semakin lama, kondisi kesehatan masyarakat yang semakin menurun, aktivitas mata pencaharian yang terganggu, dan tingkat pendapatan yang tidak stabil. 
KAJIAN BENTUK ADAPTASI TERHADAP BANJIR DAN ROB BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKTIVITAS DI KELURAHAN TANJUNG MAS Anggara Dwi Putra; Wiwandari Handayani
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1272.373 KB)

Abstract

Kota Semarang yang merupakan salah satu kota terletak di wilayah pesisir juga merasakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim yang terjadi. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan BMG Kota Semarang (2007) kenaikan air laut Kota Semarang pada tahun 2006 – 2007 sebesar 8 cm dan setiap tahunnya mengalami perubahan ketinggian 1,46 cm. Salah satu contoh wilayah di kawasan pesisir yang terkena dampaknya yaitu di Kelurahan Tanjung Mas. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana  bentuk-bentuk adaptasi terhadap banjir dan rob berdasarkan karakteristik wilayah  dan aktivitas di Kelurahan Tanjung Mas ?”. Studi bentuk adaptasi perlu dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam agenda pembangunan untuk mencapai pola pembangunan agar tahan (resilience) terhadap dampak dari banji rob dan perubahan iklim kedepannya. Dampak yang ditimbulkan dari banjir dan rob untuk kondisi fisik kawasan yaitu rusaknya bangunan rumah tinggal, kerusakan pada jalan, kerusakan pada tambak, dan penurunan kualitas air bersih. Untuk dampak bagi aktivitas, yaitu terganggunya kegiatan sehari-hari masyarakat. Tingkat kerentanan wilayah dan aktivitas terhadap banjir dan rob, wilayah di Kelurahan Tanjung Mas terbagi menjadi 2 kelas kerentanan, kerentanan sedang (RW  1, 9-10, 12-13, dan RW 16), dan kerentanan tinggi (RW  2-3,  11,  14-15).. Bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat 60 % masyarakat  melakukan peninggian bangunan dan lantai rumah, 28% perbaikan dan peninggian jalan, 7 % pembudidayaan dan penanaman mangrove, dan 5% pembuatan tanggul. Jadi, Secara umum tidak ada perbedaan bentuk adaptasi pada setiap aktivitas
Modal sosial dalam ketahanan komunitas terhadap bencana banjir di Kelurahan Kemijen dan Krobokan, Kota Semarang Avinda Dyah Norzistya; Wiwandari Handayani
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v15i2.29694

Abstract

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Semarang sering dilanda bencana banjir dan rob. Manajemen bencana telah dilakukan di wilayah ini tetapi masih bersifat teknis. Aspek sosial jarang diperhatikan dalam tahapan manajemen bencana. Hal ini tentunya berdampak pada ketahanan komunitasnya dalam merespon dan menyerap dampak terhadap bencana banjir. Membangun ketahanan komunitas bergantung pada hubungan sosial, jaringan, dan keterhubungan di antara komunitas. Beberapa faktor tersebut terdapat pada modal sosial sebagai sumberdaya potensial yang dapat menstimulasi berbagai fungsi yang terikat dalam struktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan komunitas terhadap manajemen bencana banjir di Kelurahan Kemijen dan Krobokan yang dilihat dari sejauh mana nilai-nilai modal sosial yang tertanam pada Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Ini didukung dengan menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif yang menggunakan metode survei serta kualitatif menggunakan metode case study. Pendekatan campuran ini didukung dengan metode analisis skoring, normalisasi, dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai modal sosial pada KSB Kemijen dan Krobokan dalam manajemen bencana banjir. Perbedaan terlihat pada nilai bonding dan bridging di KSB Kemijen lebih kuat dibandingkan dengan KSB Krobokan. Salah satunya dipengaruhi oleh keaktifan anggota komunitas dalam mengikuti tahap kesiapsiagaan bencana banjir. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi modal sosial di KSB Krobokan dalam manajemen bencana banjir salah satunya dipengaruhi oleh peran ketua KSB yang selalu menginformasikan terkait kebencanaan. Selain itu, keberadaan institusi lokal sebagai media dalam meningkatkan modal sosial di kedua KSB. Modal sosial yang tertanam pada KSB berperan dalam ketahanan komunitas Kelurahan Kemijen dan Krobokan dalam manajemen bencana banjir.
SOSIALISASI PENATAAN RUANG SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA DI RW XVII KELURAHAN SRONDOL WETAN, KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Wiwandari Handayani; Prihadi Nugroho; Samsul Ma’rif; Agung Sugiri; Fadjar Hari Mardiansjah; Reny Yesiana; Bintang Septiarani
Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat risiko banjir tinggi. Tingginya perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu menimbulkan semakin meningkatnya risiko bencana banjir di Kota Semarang pada masa mendatang. Berkurangnya tutupan lahan akan mengakibatkan semakin sedikitnya infiltrasi air ke dalam tanah dan mengakibatkan kekeringan panjang di musim kemarau. Sebaliknya, berkurangnya tutupan lahan juga akan berdampak pada semakin besarnya limpasan air hujan ke permukaan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya bencana banjir besar di musim penghujan.Salah satu wilayah yang terdapak banjir di Kota Semarang adalah wilayah RW XVII Kelurahan Srondol Wetan. Wilayah RW XVII Srondol Wetan terdampak banjir akibat dari luapan sungai yang berada di wilayah tersebut yang terjadi di musim penghujan. Kondisi drainase yang buruk dan kurangnya resapan air menjadi salah satu penyebab meluapnya sungai di wilayah tersebut. Untuk melakukan mitigasi melalui kegiatan pembangunan fisik dan perbaikan di wilayah tersebut, diperlukan proses dan waktu yang cukup lama, namun dalam musim hujan ini kejadian banjir sudah terjadi setidaknya dua kali selama awal tahun 2019.Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak serta kerugian pasca banjir, diperlukan mitigasi dengan melakukan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana oleh masyarakat melalui sosialisai penataan ruang sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kerugian serta kerusakan yang ditimbulkan apabila terjadi bencana di wilayahnya.Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tata ruang serta pengurangan risiko bencana banjir di wilayahnya. Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tersosialisasinya pengurangan risiko banjir bagi masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya manajemen kebencanaan, mengurangi risiko dari kejadian banjir dimasa datang.Kata Kunci: Sosialisasi, Penataan Ruang, Banjir
Bus Rapid Transport System in Semarang City: Views of Current Users, Potential Users and Related Emission Haryono Setiyo Huboyo; Wiwandari Handayani; Budi Prasetyo Samadikun; Didin Agustian Permadi
Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Vol 19, No 2 (2022): July 2022
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1142.533 KB) | DOI: 10.14710/presipitasi.v19i2.222-230

Abstract

Abating the air emission related to the transportation sector by operation of the Bus Rapid Transport (BRT) system has been adopted in Indonesia. This study was conducted to obtain an overview of the implementation of BRT, the success of shifting private vehicles to BRT, and the number of emissions resulting from the operation of BRT. The study was conducted using a questionnaire and observations in BRT vehicles. A questionnaire survey was conducted randomly across Semarang sub-districts for 701 private vehicles consisting of cars and motorcycles in a parking lot. Questionnaires were distributed to BRT users in the waiting room and among those who left the BRT. The emission quantity is obtained from GPS observations installed in the BRT and quantified by the emission generation equation based on the bus speed. Even though they are not BRT users for daily activities, motorcycle users use BRT more frequently than private car users. For the private car and motorcycle users, the BRT coverage area is the first barrier to using the BRT system, followed by travel time (due to congestion and traffic jams). Based on current BRT users, the shifting of motorcycle users is far higher than private car users. About 30% of public transport users (besides BRT) shift to BRT users. The BRT emissions (CO and TSP) in the east-west corridor on weekdays and weekends are higher than those in the south-north corridor. Based on this study's results, the BRT application has not significantly reduced the use of private vehicles. Instead, shifting occurs from former public transport to BRT. BRT emissions are related to traffic route conditions and topography. BRT implementation needs to comprehensively consider social, economic and technical (infrastructure) aspects.  
Implementasi Pengentasan Kemisikinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong Diah Wulan Dari; Denny Denny Apriliyani; Wiwandari Handayani
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i1.6545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatatif dengan pendekatan analisis konten. Sumber data diperoleh dari studi literatur melalui dokumen-dokumen perencananaan terkait. Indikator yang digunakan untuk melihat pengimplementasian Program Gandeng Gendong dilihat dari teori George C. Edwards III yang memiliki empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pegawai. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Hal yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong. Hasil Berdasarkan pengimplementasian pengentasan kemiskianan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang menjaga dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong.