Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA MAHASISWA ANTARA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR DENGAN C.V. SALAPAN BENTANG ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Prihatini]]>;
<![CDATA[Ferrary, Ande Aditya Iman]]>;
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9356
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak lepas dari adanya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang menimbulkan adanya Perjanjian antara pihak Pemerintahan dengan swasta. Perjanjian terlahir atas hubungan hukum antar pihak yang didalamnya terdapat kesepakatan sehingga muncul hak dan kewajiban para pihak. Secara normal setiap pihak menghendaki bahwa apa yang disepakati berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari adanya perjanjian dapat tercapai, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi bilamana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati masing masing pihak dan disebutkan dalam perikatan atau perjanjian yang merupakan ketentuan wajib bagi para pihak. Dalam studi kasus ini telah ditetapkan sebuah perusahaan penyedia kebutuhan perlengkapan meubelair furniture dll oleh Pokja Pengadaan Polbangtan Bogor sebagai pemenang tender pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor. Perusahaan tersebut merupakan CV. Salapan Bentang yang kemudian mengikatkan dirinya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dalam sebuah perjanjian dengan No.12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor tanggal 3 September 2019 dengan masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tersebut selama 45 hari kalender. Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode "analisis yuridis normatif” dengan menganalisa objek hukum berupa kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan yang secara konkrit berkaitan dengan perjanjian tersebut. Wanprestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu adanya itikad baik bagi para pihak untuk melakukan kewajibannya dan perlu disamping itu wajib adanya ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban para pihak atas wanprestasi serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar menjamin perlindungan hukum masing-masing pihak terutama pihak yang dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak atas terjadinya wanprestasi tetap harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. ]]>
<![CDATA[AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>;
<![CDATA[Ande Aditya Iman Ferrary]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15192
<![CDATA[Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank syariah sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Kata Kunci: mudharabah, mudharib, syariah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16189
<![CDATA[Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dengan waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan izin Poligami pelaku Poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Bagaimana Pelaksanaan izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penghambat pemberian izin poligami dan bagaimana cara pelaksanaan izinnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif melelui pendekatan dedukatif yang dimulai dengan analis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan ini. Hasil dalam penelitian ini adanya faktor penghambat tentang pemberian izin poligami yaitu sulitnya isteri meridhai untuk di poligami dan suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu yang kemudian pengadilan akan memeriksa atas berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan izin poligami.dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial menimbulkan kontra di masyarakat karena faktor-faktor tertentu.hendaknya para hakim lebih menekankan beratnya tanggung jawab isteri dan anaknya kepada pemohon atau para isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dalam menyetujui poligami karena punya akibat hukum dalam berpoligami.Kata Kunci : Izin, Perkawinan, Poligami]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>;
<![CDATA[Wildan Majdi Ramadhan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16893
<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.]]>
<![CDATA[ATTITUDE OF INDONESIAN MUSLIMS TOWARDS PRODUCT BOYCOTT PRO-ISRAEL Analysis Of Fatwas Indonesian Ulema Council (MUI) Number 83 of 2023 Concerning Legal Status of Supporting the Palestinian Struggle ]]>
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Rosyadi, Abdu Rahmat]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v26i1.36794
<![CDATA[This study investigates the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Legal Status of Supporting the Palestinian Struggle, aiming to evaluate public compliance with the fatwa in boycotting Israeli products and their affiliates. The Indonesian Ulema Council, an independent Islamic organization not affiliated with any political parties or specific Islamic sects, possesses the authority to issue fatwas grounded in Sharia law. Through a qualitative juridical-sociological approach, this study scrutinizes the content and ramifications of these fatwas on the Muslim community in Indonesia. The research concludes that while MUI fatwas carry informal legal significance, their implementation should consider fundamental needs and national economic repercussions. Indonesian Muslims demonstrate diverse reactions to the fatwa, with some adhering to it due to religious beliefs, while others prioritize practical necessities and business concerns over the boycott call. The prevalent support for the fatwa must be considered in the pursuit of justice for Palestinians.]]>
<![CDATA[The Role of Cibinong Class IIA Correctional Facility in Preventing Recidivism ]]>
<![CDATA[Afdal, Muhamad]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri]]>;
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>
<![CDATA[ JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1463
<![CDATA[This study examines the efforts of the Cibinong Class IIA Correctional Facility in preventing recidivism among inmates through structured rehabilitation and reintegration programs. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing qualitative data from primary sources such as interviews and observations, and secondary sources including legislation and prior studies. Results indicate that while the facility employs diverse programs aimed at rehabilitation, challenges such as overcrowding, limited resources, and societal stigma impede its effectiveness. Recommendations for improvement include enhanced funding, public education on reintegration, and increased collaboration with external stakeholders.]]>
<![CDATA[PENGARUH EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>
<![CDATA[ MONETER Vol 1 No 1 (2013): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (733.671 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v1i1.212
<![CDATA[Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Di Indonesia legislasi telah memberikan tempat bagi tumbuh berkembangnya perbankan Islam. Dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu conventional banking system dan Islamic banking system membuka kesempatan seluas-luasnya kepada proses pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangannya yang semakin pesat, maka pada akhirnya tanggal 18 juni 2008 disyahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang telah menjadi payung hukum praktik perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa dengan eksisnya bank syariah ternyata telah berkonstribusi terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Lawrence Friedman memaparkan konsep sistem hukum dalam arti luas meliputi pertama, Struktur Hukum (Legal Structure). Kedua, Substansi Hukum (Legal Subtance). Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture). Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Struktur Hukum di Indonesia adalah Diperluasnya Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah dan Lahirnya Badan Arbitrase Berbasis Syariah; Berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”; BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Substansi Hukum di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah serta Penyerapan Fatwa MUI menjadi Hukum Positif; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia adalah Bila dilihat dari realitas politik, sosial-budaya dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Paling tidak Ajaran Islam boleh dikatakan mewakili sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI JUAL SUMBER DAYA ALAM MELALUI INOVASI EKONOMI KREATIF PISANG NUGGET ]]>
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Gustian, Anggi]]>;
<![CDATA[Santika, Firdha Tri]]>;
<![CDATA[., Nurhasannah]]>
<![CDATA[ Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2018): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.922 KB)
<![CDATA[Mengelola sumber daya alam di desa gunung picung untuk menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi menjadi salah satu permasalahan yang umumnya dihadapi di indonesia khususnya di desa desa terpencil. Banyak orang-orang yang malas memikirkan inovasi inovasi terbaru, dampaknya karena pemikiran-pemikiran warga dipedasaan belum memiliki pemikiran modern yang sedang berkembang, terutama dalam bidang ekonomi. Membangun UMKM (Usaha Micro Kecil & Menengah) adalah untuk menjadi salah satu sarana kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, ekonomi kreatif merupakan alternatif suatu solusi permasalahan didalam perekonomian masyarakat pedesaan. Pisang nugget ini menjadi salah satu cara untuk dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam yang menjadi ladang usaha masyarakat yang mempuni, di sisi lain perekonomian sangatlah berpengaruh dalam aspek sosial untuk kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[MENGOPTIMALKAN POTENSI WARGA DESA BABAKAN SADENG DALAM UPAYA MENINGKATKAN LINGKUNGAN SEHAT SDM UNGGUL MENUJU DESA YANG CERDAS, SEHAT DAN MANDIRI ]]>
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Milla, Sri Nurul]]>;
<![CDATA[Pajriansyah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1205.593 KB)
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang ada dimasyarakat Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor adalah banyaknya sampah disekitar lingkungan warga. Sampah sampah ini berupa sampah organik maupun nonorganic. Dengan kuantitas sampah yang cukup banyak menjadikan adanya penumpukan sampah dilingkungan sekitar warga. Program KKN kelompok 29 dan 30 Universitas Ibn Khaldun Bogor yang di tempatkan di Desa Babakan sadeng ini akan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Babakan Sadeng, dalam program pemanfaatan sampah sehingga sampah yang ada di lingkungan warga bisa diubah menjadi barang yang lebih menguntungkan dan tentu saja mengurangi volume sampah itu sendiri. Metode pelaksanaan program KKN di desa babakan sadeng ini meliputi: pendidikan kepada masyarakat, penyuluhan mengenai sampah dan praktek langsung. Dampak dari kegiatan KKN ini adalah: 1) tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS, 2) peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengolah sampah organik dan nonorganik, 3) masyarakat terampil membuat karya kreatif dari barang bekas, dan sampah plastic yang bisa di daur ulang.]]>
<![CDATA[PERAN STAFF ADMINISTRASI DI RSJ MARZOEKI MAHDI PASCA DIKELUARKANNYA PP NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 ]]>
<![CDATA[Herlina, Elin]]>;
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>
<![CDATA[ Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.334 KB)
|
DOI: 10.32832/abdidos.v6i1.1218
<![CDATA[Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no. 1204/menkes/sk/x/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, dinyatakan bahwa:”. penelitian KKN ini bertujuan untuk meninjau seberapa besar peran staff administrasi di RSJ Marzoeki Mahdi pasca dikeluarkannya PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 pengumpulan data ini diperoleh dengan menggunakan instrumen wawancara, kuesioner, dan observasi. dari hasil tersebut menunjukan bahwa, (1) peran staff administrasi sangatlah penting dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid 19, RSJ Marzoeki Mahdi (2) ada pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan para staff administrasi khususnya di RSJ Marzuki Mahdi kota Bogor.]]>
