Garuda - Garba Rujukan Digital

REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18991

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Regulasi yang komprehensif dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik HKI menjadi faktor penting untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi. Artikel ini mengulas kerangka regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang HKI di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum terkait HKI, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI masih menjadi kendala utama. Penulis merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendukung perlindungan dan pengelolaan HKI secara optimal. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Regulasi, Perlindungan Hukum

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri; Muhammad Azril Buchori
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18862

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor

REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18991

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Regulasi yang komprehensif dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik HKI menjadi faktor penting untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi. Artikel ini mengulas kerangka regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang HKI di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum terkait HKI, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI masih menjadi kendala utama. Penulis merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendukung perlindungan dan pengelolaan HKI secara optimal. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Regulasi, Perlindungan Hukum

TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS Hakim Abdallah; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19175

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi

TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika; Muhamad Ari Apriadi; Eka Darojat
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19185

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU.

TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS Hakim Abdallah; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19175

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi

TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika; Muhamad Ari Apriadi; Eka Darojat
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19185

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU.

PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Prihatini Purwaningsih; Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16189

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dengan waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan izin Poligami pelaku Poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Bagaimana Pelaksanaan izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penghambat pemberian izin poligami dan bagaimana cara pelaksanaan izinnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif melelui pendekatan dedukatif yang dimulai dengan analis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan ini. Hasil dalam penelitian ini adanya faktor penghambat tentang pemberian izin poligami yaitu sulitnya isteri meridhai untuk di poligami dan suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu yang kemudian pengadilan akan memeriksa atas berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan izin poligami.dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial menimbulkan kontra di masyarakat karena faktor-faktor tertentu.hendaknya para hakim lebih menekankan beratnya tanggung jawab isteri dan anaknya kepada pemohon atau para isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dalam menyetujui poligami karena punya akibat hukum dalam berpoligami.Kata Kunci : Izin, Perkawinan, Poligami

EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih; Ibrahim Fajri; Wildan Majdi Ramadhan
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16893

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.

The Effectiveness Of Electronic Registration Of Mortgage Rights Electronically At The Land Office Bogor City Riswanti, Gita; Bhudiman, Budy; Fajri, Ibrahim
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i1.227

The development of the current era of globalisation includes the field of technology, especially in the registration of Mortgage Rights, which used to be done manually and took a lot of time to register. Along with the development of technology and the application of e-Government applications, everything can be done electronically or online, and make registration easier and save a lot of time. One of these services is the electronic mortgage service (HT-el). However, the application of electronic Mortgage Rights will get obstacles at the beginning, especially regarding the knowledge of its users. The research method used is empirical juridical. Mortgage encumbrance must meet the requirements of speciality and publicity. The principle of speciality in granting HT must be fulfilled. The principle of speciality is a principle that requires that mortgage rights can only be imposed on specific land. The principle of speciality guarantees that it is in accordance with the identity of the parties, the place of residence, as well as the certainty of the amount of debt, the value of the mortgage and the object used as collateral along with the value of the mortgage in accordance with what is contained in the APHT. After the APHT is made, the PPAT is obliged to register it at the Land Office, even though it is not an interested party, by sending the relevant APHT along with other necessary documents. The registration is a form of fulfilment of the publicity requirement. The rules regarding this registration are stipulated in Article 13 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN number 5/1996 and Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN dated 26 June 1996 number 630.1-1826. Since 8 October 1997, it has been regulated in Ministerial Regulation 3/1997. In its application, it is regulated in detail in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 on Electronically Integrated Mortgage Services.

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search