Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.239
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MONETER YUSTISI Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jumper : Jurnal Mahasiswa Pendidikan Olahraga Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Mizan: Journal of Islamic Law
Ibrahim Fajri
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : YUSTISI

 1   2 
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH Eka Darojat; Ibrahim Fajri; Ady Purwoto
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah lebih efektif jika menggunakan prinsip musyawarah, mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dan pengadilan agama sebagai mekanisme terakhir. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Penyelesaian Sengketa
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK Muhamad Ari Apriadi; Desty Anggie Mustika; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18753

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap kreasi intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak eksklusif HKI sering kali disalahgunakan, terutama dalam perjanjian lisensi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi berdasarkan hukum persaingan usaha dan HKI di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kriteria penyalahgunaan hak eksklusif serta akibat hukumnya, sambil membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR Ibrahim Fajri; Hakim Abdallah; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18916

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM. Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sendal, Ciomas
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri; Muhammad Azril Buchori
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18862

Abstract

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor
REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18991

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Regulasi yang komprehensif dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik HKI menjadi faktor penting untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi. Artikel ini mengulas kerangka regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang HKI di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum terkait HKI, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI masih menjadi kendala utama. Penulis merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendukung perlindungan dan pengelolaan HKI secara optimal. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Regulasi, Perlindungan Hukum
TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS Hakim Abdallah; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19175

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi
TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika; Muhamad Ari Apriadi; Eka Darojat
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19185

Abstract

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU.
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KANTOR PPAT ROY INDARTO, SE, SH, MKn BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 Paksi, Novendra Ronggo; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4416

Abstract

Dalam upaya penenggulangan Pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan dengan menyelengarakan karantina kesehatan sebagai mana telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyebaran COVID-19 saat ini telah semakin meningkat dan menyebar keseluruh wilayah dan lintas negara, yang diiringi tingkat kasus dan/atau jumlah kematian yang sangat tinggi.yang berdampak pada sektor pendidikan,ekonomi,keagamaan, serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam menangani COVID-19 yang dilakukan dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu Provinsi atau Kebupaten/Kota  tertentu untuk mencegah COVID-19. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan Protokol Kesehatan sesuai dengan pasal (Pasal 6 Perbub Nomor 60 Tahun 2020) di dalam rung lingkup kantor PPAT ROY INDARTO, SE,SH,Mkn.
DAMPAK PELAKSANAAN IZIN DAN LEGALITAS DI SAAT PANDEMI COVID-19 Ganjar Wicaksono, Ega; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4624

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara terbaik dalam pembuatan proses-proses izin-izin dan legalitas perumahan dan mengetahui dampak yang terjadi. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Kantor PT. Mitra Buana Asri Sentosa, penerapan protokol kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.
PENERAPAN KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN)NO. HK.01.07-MENKES-1591-2020 DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR Maisanggeni, Royyan Aziz; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4712

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia already has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. For this reason, in the context of efforts to prevent the Covid-19 epidemic early, Mekarwangi Community Health Center implements health protocols. This paper aims to examine how the application of health protocols for patients and health workers in the Mekarwangi Community Health Center to overcome the COVID-19 outbreak following the Decree of the Minister of Health (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020. AbstrakCoronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah covid – 19, Puskesmas Mekarwangi melakukan penerapan protokol kesehatan. Tulisan ini betujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan bagi pasien dan petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.
Co-Authors ., Nurhasannah A. Rahmat Rosyadi Adrian Rafael Tagas Ady Purwoto Afdal, Muhamad Ande Aditya Iman Ferrary Andi Pratama, Agung Satria Arif, Wahyu Buchori, Muhammad Azril Budy Bhudiman Darmawan, Ahmad Desty Anggi Mustika Desty Anggie Mustika Desty Anggie Mustika Dewi Anggrayni Dwiastuti, Rukmi Eka Darojat Elin Herlina, Elin Ferrary, Ande Aditya Iman Ganjar Wicaksono, Ega Gustian, Anggi Gustiani, Hesti Hakim Abdallah Hilda Aulia Putri Husein, Zidan Ahmad Iman Ferrary, Ande Aditya Latifah Ratnawaty Maisanggeni, Royyan Aziz Mariel Sarah Naibaho Maulidya, Azkia Ananda Muhamad Ari Apriadi Muhammad Azril Buchori Muhromi, Saidul Nanik Retnowati Ningrum, Tasya Septya Nursilawati, Nursilawati Pajriansyah, Muhammad Paksi, Novendra Ronggo Prihatini Purwaningsih Purwaningsih, Prihatini Ramadhani Kusumah, Annisa Dwi Ratnawaty, Latifah Riswanti, Gita Rosyadi, A. Rahmat Rukmi Dwiastuti Saharuddin Daming Santika, Firdha Tri Sardi, Faras Olvila Sri Hartini Sri Hartini Sri Hartini Sri Nurul Milla Tsunami Sakuragi Urrahman, M. Taopiq Wahyudi Wahyudi wati, Sulistia Wicaksono, Fadillah Haryo Wildan Majdi Ramadhan