Articles
<![CDATA[ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Rinjani Avivah Ayusiwi Haryanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86578
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan konstruksi pembuktian dalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak. Tujuan artikel ini adlaah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari keterangan saksi testimonium de auditu dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 114/PID.SUS/2020/PN GNS setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa keterangan saksi testimonium de auditu setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sah untuk dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi, apabila keterangan testimonium de auditu tersebut didapatkan dari keterangan saksi yang tidak diberikan di bawah sumpah, maka hakim dapat menggunakan konsep pembuktian yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP VERIFIKASI MATERIIL ATAS PEMBATALAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldi Fathurrahman]]>;
<![CDATA[Yudho Taruno Muryanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.115574
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu akta yang memiliki peran penting dalam praktik kenotariatan adalah Akta Keterangan Hak Waris, yang menjadi dasar penetapan ahli waris dan peralihan hak atas harta peninggalan. Dalam praktik, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris kerap terjadi akibat kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil terhadap identitas ahli waris dan dokumen pendukung, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris serta akibat hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak, serta mengkaji bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam verifikasi materiil yang berujung pada pembatalan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian verifikasi materiil dapat mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi notaris. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan verifikasi materiil yang komprehensif menjadi keharusan untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak.]]>
<![CDATA[TELAAH KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MASA TUNGGU TERPIDANA MATI PADA PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA ]]>
<![CDATA[Frendi Setiawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.84909
<![CDATA[This article discusses the certainty of the waiting period for death row inmates before the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) as well as the time period for submitting extraordinary legal remedies such as pardon and review of decisions that have been inkracht as a form of grant. human rights before the death penalty is executed. This type of research is normative legal research that is descriptive in nature with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out by literature study, then the analytical technique used is the deductive method. This research resulted in regulations regarding the waiting period for death row inmates before the enactment of the new Criminal Code which still does not provide certainty regarding the deadline for submitting a review as regulated in Article 264 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Decision Number 107/PUU-XIII/2015 Regarding the application for a period of clemency, this results in the lack of legal certainty regarding the execution of the death penalty because it requires an unlimited amount of time to fulfill the rights of the convict.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN DAKWAAN KUMULATIF SUBSIDAIR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 1466/PID.B/2023/PN PLG ]]>
<![CDATA[Rendi Yurisdika Ardy]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.97923
<![CDATA[This research aims to examine the conformity of the application of the cumulative-subsidiary indictment in a premeditated murder case with the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the judges' considerations in rendering the sentencing decision in Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg. This study adopts a normative legal research type with a prescriptive and applied nature. The approach employed is a case-based approach, which involves analyzing cases related to legal issues that have reached a final and binding decision. Legal materials were collected through library research. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The analysis technique applied to the legal materials is deductive syllogism. The findings of this research indicate that the application of the cumulative-subsidiary indictment in the Palembang District Court Verdict Number: 1466/Pid.B/2023/PN Plg is in accordance with the provisions of the KUHAP. The judges' considerations in deciding the case align with the elements of Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP, complemented by the elements of Article 353 Paragraph (2) of the KUHP in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Subparagraph 1 of the KUHP. These elements served as the basis for the judges' decision to impose the death penalty. Furthermore, the panel of judges rendered their decision on the defendant based on both juridical and non-juridical considerations, as well as the provisions of Article 183 of the Code of Criminal Procedure.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[Naufal Zharif Anggara]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83773
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dan mengetahui jenis-jenis pidana. alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim juga dalam mengambil keputusan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi pada saat penganiayaan terjadi, surat visum et repertum yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit, dan terakhir keterangan terdakwa sendiri. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 74/PID.B/2023/PN NJK TERKAIT MEMUDAHKAN ORANG LAIN UNTUK BERBUAT CABUL ]]>
<![CDATA[Alvina Sylviadianti]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.81279
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan konstruksi pembuktian dalam perkara tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pembuktian oleh jaksa sebagai penuntut umum sudah sesuai dengan 6 (enam) pilar pembuktian dari kacamata Eddy O.S. Hiariej dan KUHAP guna memperkuat dakwaannya di persidangan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum telah memenuhi 6 (enam) pilar pembuktian dari Eddy O.S. Hiariej. Hal tersebut karena jaksa sebagai penuntut umum dengan alat bukti sah yang diajukan telah cukup dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yang sudah dibacakan di persidangan. ]]>
<![CDATA[KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA ]]>
<![CDATA[Fani Fadila Herin Saputri]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85155
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES ]]>
<![CDATA[Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83633
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika Baru Psikoaktif pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng ditinjau dari perspektif teori rasio memutuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu berpangkal dari premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pengedar pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng sesuai dengan perspektif teori rasio keputusan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SKT ]]>
<![CDATA[Damar Aji Kuncoroyakti]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.97932
<![CDATA[ This research in legal writing aims to determine the position of social research in narcotics cases with child defendants and examine the judge's considerations in giving a criminal decision in decision number: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Skt). who sentenced him to imprisonment for 6 (six) months at YPAN BHINA PUTERA Surakarta based on Article 127 paragraph 1 letter a of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. The type and nature of this research is normative legal research and is prescriptive in nature. The approach used is the case approach, the case approach is an approach carried out by examining cases that relate to legal issues and have received a decision by a judge that has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is library research. The legal material obtained is then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, research results were obtained which showed that the position of the social research report in this case was in accordance with Article 60 of the Juvenile Criminal Justice System Law and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 349/PID.B/2023/PN SMN) ]]>
<![CDATA[Duwi Hapsari]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85471
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 349/PID.B/2023/PN SMN dengan Pasal 143 KUHAP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP.]]>
