Articles
<![CDATA[Kompleksitas Pembangunan Sumber Daya Manusia di Negara Berkembang ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i4.545
<![CDATA[Pada umumnya, pembangunan SDM merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam setiap indikator dalam pengukuran Index Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development Index-HDY); pendidikan, harapan hidup pada waktu kelahiran, dan pendapatan perkapita; seluruh propinsi di Indonesia menunjukan gambaran yang serupa. Tulisan ini mencoba melihat situasi dan menganalisa kebijakan pada tiga aspek IPM:aspek pendidikan yang meliputi angka melek huruf dan angka partisipasi pendidikan, aspek kesehatan yang mencakup angka harapan hidup dan angka kematian, serta aspek pendapatan perkapita.]]>
<![CDATA[Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v7i2.501
<![CDATA[Salah satu yang mengalami perubahan sangat sifnifikan pada era otonomi daerah dan sesentralisasi adalah peran dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bila di masa lalu pemerintah pusat sangat berperan dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan nasional, maka dewasi inii peran pemerintah pusat lebih terfokus kepada penetapan kebijakan strategis yang bersifat nasionan. Di pihak lain, hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan ditangani oleh daerah dengan titik berat pada tingkat kabupaten/kota.]]>
<![CDATA[Impeachment ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.555
<![CDATA[Kasus impeachment Kepala Daerah, diantaranya menimpa Wali Kota Surabaya, Sunarto. Yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas karena berobat ke luar negeri tanpa ijin legislatif daerah setempat, sehingga DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk memberhentikan Sunarto. Kasus serupa menimpa pula pada Bupati Payakumbuh dan Buleleng. Legislatif daerah setempat menolak pertanggungjawaban tahunan kedua Bupati tersebut. Kenapa Legislatif pada masa reformasi ini begitu besar kekuasaannya dibanding pada jaman orde baru? Apabila kita cermati, pada masa lalu kepala daerah hanya mengenal pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, yang pelaksanaannya lebih menjurus hanya kepada formalitas. Pada saat sekarang keadaan berbalik, legislatif tidak begitu saja mau menerima pertanggungjawaban eksekutifnya. Mereka sangat garang dan kadang membuat ciut Kepala Daerah. Bahkan kadang-kadang ketika pertanggungjawaban belum disampaikan, jauh-jauh hari legislatif sudah mengancam akan menolak pertanggungjawaban kepada daerah tersebut.]]>
<![CDATA[Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.561
<![CDATA[Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan ini mencoba mengkaji probabilitas revisi dari sisi untung dan ruginya. Namun yang pasti penulis menolak revisi yang menyangkut semangat, paradugma dan nilai dasar dari kebijakan desentralisasi; sementara isi aturan yang tercermin dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dapat ditolerir untuk dirubah sepanjang didukung oleh kebutuhan empirik tentang hal tersebut.]]>
<![CDATA[TKI ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i3.548
<![CDATA[Sejak dipulangkan dari Malaysia, sejumlah 480.000 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merana di Nunukan. Nunukan adalah merupakan kantong penampungan bagi para TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia. TKI juga menambah panjang daftar pengangguran di Indonesia. Jik ajumlah pengangguran terus bertambah, dipastikan akan menambah jumlah penduduk yang miskin]]>
<![CDATA[Rangkap Jabatan ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i1.562
<![CDATA[Rangkap jabatan? apa anehnya? Banyak orang yang memiliki beberapa jabatan, sebagai direktur suatu perusahaan, sebagai presdir perusahaan lain lagi dan sebagai ketua suatu organisasi dst. Orang ternyata tidak terlalu mempersoalkannya. Namun apa yang terjadi seandainya rangkap jabatan itu adalah sebagai pejabat negara dan sebagai ketua parpol ? Persoalan inilah yang kemudian menjadi sangat ramai dibicarakan]]>
<![CDATA[Kapasitas Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Kunci Pengembangan Kemampuan Pemerintah Daerah di Era Otonomi ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i1.567
<![CDATA[Semenjak bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999, pertanyaan yang paling mendasar adalah, mampukah Daerah melaksanakan kewenangan otonomnya secara madniri, efektif dan berhasil? Keraguan ini didasari oleh fakta bahwa selama masa berlakunya YY Nomor 5 tahun 1974, kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah tidak begitu menonjol. Segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur keorganisasian dan fungsi ketetalaksanaan lebih dikendalikan dari atas. Akibatnya, kemampuan yang ditunjukkan selama ini dapat dikatakan kemampuan yang semu. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya desentralisasi secara utuh dan berkesinambungan perlu ditempuh program pengembangan kapasitas aparatur. Dan kapasitas yang terpenting untuk dibangun pada tahap awal adalah kapasitas SDM. Kapasitas SDM ini diharapakan akan menjadu trigger untuk menigkatkan kapasitas bidang-bidang lainnya (keuangan, infrastruktur, dan sebagainya).]]>
<![CDATA[Pegawai Negeri ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i4.540
<![CDATA[Berlakunya Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dirinya termasuk dalam perekrutan pegawai. Beberapa daerah telah melakukan penerimaan pegawai untuk mengisi formasi sesuai dengan bentukan organisasi baru mereka]]>
<![CDATA[Alternatif Kebijakan Penataan Perbatasan Dalam Mengantisipasi Konflik Perbatasan di Era Otonom ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002) ]]>
Publisher : <![CDATA[Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i3.554
<![CDATA[Maraknya konflik yang bersumber dari masalah perbatasan (baorder-based conflict) nampaknya merupakan hal yang tidak terhindarkan di era otonomi. Itulah sebabnya, Depdagri gencar melakukan penelitian (baca;penataan) tentang perbatasan. Namun upaya ini belumlah komprehensif, sehingga masih diperlukan kebijakan lain yang lebih konseptual. Dalam hubungan ini, beberapa strategi yang ditawarkan adalah redistribusi sumber-sumber pendapatan yang lebih merata antar daerah yang bertetangga, pembentukan badan/lembaga teknis semacam badan arbitrasi di tingkat propinsi, atau cara lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawasan Daerah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Dayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i1.382
<![CDATA[The regulation of The Regional Financial No 17/2003 says, that the management of the public finance is based on the performance budgeting principal. Its means that the allocation of the budget is a part of the governmental management. The performance it self is measured by the standard of performance that consist of input, output, outcomes, benefit and impact performance. So that, the measurement of performance is very important as a basis of accountability to the society as a services achievement.]]>
