Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.036

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Media Iuris Vyavahara Duta Vyavahara Duta Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan

I Made Walesa Putra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917454

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

ASPEK-ASPEK HUKUM KELUARGA DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN I Ketut Sudantra; I Made Walesa Putra; Yuwono Yuwono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Peraturan-peraturan tersebut lazim disebut awig-awig desa pakraman. Penelitian dilakukan terhadap sembilan awig-awig desa pakraman yang mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab ini mengatur hubungan antara sesama manusia khususnya kehidupan bersama dalam keluarga. Aspek-aspek hukum yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) prihal perkawinan (indik pawiwahan), (2) prihal perceraian (indik nyapian), (3) prihal anak keturunan (indik sentana), dan (prihal pewarisan (indik warisan).

Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt) I Made Walesa Putra; Marcus Priyo Gunarto; Dahliana Hasan
Media Iuris Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369

AbstractThe Indonesian Criminal Code does not recognize corporate criminal liability. Conceptually, the perpetrator, who commits a criminal act must have a fault to be liable, including corporation as the subject of criminal law. The criminal sanctions impostion of PT. Gemilang Sukses Garmindo (PT. GSG) based on West Jakarta District Court through the decision number: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, it was the second criminal decision against the corporation in the taxation sector, after the Asian Agri Group (AAG) decision. This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability in tax laws and to analyze the basis of judge considerations in determining the corporate guilt of PT GSG. The type of research is normative research with a statutory and case approach. The results of study showed that the Tax Law has not explicitly regulated the corporation as the subject of tax criminal law and there was an inaccuracy in the judge’s consideration of the PT.GSG criminal decision. The determination of corporate fault can be based on the material perpetrator’s fault and the internal requirements of the corporation. Finally, identification theory can be used as the basis for justifying the imposition of a corporate criminal sanction to PT. GSG.Keywords: Corporate Fault; Criminal Act; Taxation. AbstrakKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara konsepsi, untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana harus memiliki kesalahan, termasuk pula subjek hukum pidana korporasi. Pengenaan pidana terhadap PT. Gemilang Sukses Garmindo (PT. GSG) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, merupakan putusan pidana terhadap korporasi yang kedua di bidang perpajakan setelah putusan korporasi Asian Agri Group (AAG). Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaan pidana korporasi dalam perundang-undangan perpajakan serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan Korporasi PT GSG. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Perpajakan belum mengatur eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidana perpajakan serta ada ketidaktepatan dasar pertimbangan hakim putusan pidana PT. GSG. Penentuan kesalahan korporasi dapat berdasarkan kesalahan pelaku materiil beserta syarat internal korporasi. Pada akhirnya, teori identifikasi sesungguhnya dapat digunakan sebagai dasar pembenaran penjatuhan pidana korporasi PT. GSG.Kata Kunci: Kesalahan Korporasi; Tindak Pidana; Perpajakan.

ANALISIS TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL TERKAIT TINDAK PIDANA ADAT (STUDI DELIK ADAT BALI) I Wayan Suardana; I Made Walesa Putra
VYAVAHARA DUTA Vol 16 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Reform of the National Criminal Law is absolutely necessary with political, practical and sociological considerations. The amend of Criminal Code also include adjustments of the punishment aims, which leads to restorative justice. Likewise the sanctions for criminal offense in adat law, the punishment is less than optimal if only imposed the freedom deprivation to the perpetrator's, it is necessary to make efforts in restoring the situation (balance).This type of research is normative research, by analyzing norms and legislation related to the aim of punishment in customary offenses. The results of the research that is the aim of customary sentencing is not specifically regulated in positive law, but customary criminal law have the power to apply, based: Article 18 B paragraph (2) of The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, Emergency Law No. 1 of 1951 on Temporary Measure in Organizing the Unity of the powers and procedure of Civil Courts, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Law No.39 of 1999 on Human Rights, and the Supreme Court Decisions, among others: (1) Decision No. 1644K / Pid / 1988 dated May 15, 1991; (2) Decision No. 984 K / Pid / 1996 dated January 30, 1996.In the positive law, there is a reflection of restorative justice as a concept that developed in modern criminal law in line with the purpose of sentencing the customary offenses. The aim of sentencing as ius constituendum is formulated in Article 55 paragraph (1) of the 2017 Criminal Code Concept which includes resolving conflicts that arise, restoring balance, and bringing sense of peace and secure in the community, which is in line with customary criminal sanctions because of the visible values of customary law; resolve conflicts, restore balance, and bring a sense of peace in society.

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Melsy Yani Binaria Br Kaban; I Made Walesa Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia ABSTRACT Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law

Autensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Sempurna Dalam Mencapai Vis-Probandi Dari Perspektif Asas Kesesuaian I Kadek Mahardika Rangga Dhinata; I Made Walesa Putra
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 10 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p12

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait keautentikan akta PPAT dalam konteks kekuatan pembuktian (vis probandi), yang timbul akibat ketidaksesuaian antara Pasal 1868 KUHPerdata dan PP No. 24 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis, kajian ini menyoroti kekaburan norma mengenai status akta PPAT sebagai akta otentik. Adapun hasil penelitian ini bahwa Akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata, meskipun bentuknya diatur melalui peraturan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri/Kepala BPN, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, akta ini berfungsi sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (vis probandi) dalam hukum tanah nasional, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk memastikan kesesuaian dengan asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diperlukan rekonstruksi norma terkait akta PPAT agar kedudukannya setara dengan akta notaris yang telah diatur jelas dalam undang-undang. Penyelarasan ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak tanah dalam sistem hukum nasional.

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPFAKE Ida Ayu Indira Widia Pramesti; I Made Walesa Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2ewg1234

Studi ini memiliki tujuan untuk melihat lebih lanjut mengenai produk hukum di Indonesia yang mengatur berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dan penggunaan citra seseorang tanpa izin dalam pembuatan video pornografi melalui manipulasi visual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis digital dan mengetahui apakah pengaturan yang ada dapat menjadi payung hukum untuk memberi kepastian hukum baik berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku maupun pemenuhan hak dan perlindungan korban. Hukum di Indonesia mengatur berkaitan dengan isu ini melalui beberapa peraturan hukum yang berbeda-beda, yakni UU TPKS, UU ITE, UU PDP, juga UU Pornografi. Terpisahnya pengaturan yang digunakan dalam menyelesaikan isu ini juga menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih yang berisiko pada terjadinya ketidakpastian hukum dalam menindaklanjuti isu yang berkaitan baik bagi pelaku maupun korban. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu deepfake porn. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia yang berkaitan dengan isu deepfake porn masih belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai adanya penggunaan kecerdasan buatan sebagai sarana melakukan kekerasan seksual, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum

DIFERENSIASI KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PELAKU DALAM KEADILAN RESTORATIF TAHAP PENYELIDIKAN PADA KUHAP Ni Komang Dian Sukma Nantarini; Gusti Ayu Era Yusnia; Ni Putu Dias Cahyani; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p09

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji diferensiasi status hukum seseorang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia beserta implikasi yuridis atas status pelaku dalam penghentian penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan atas pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwasanya sistem peradilan pidana menganut prinsip diferensiasi fungsional yang melahirkan adanya perbedaan status hukum seseorang di setiap tahapan acara pidana. Penetapan status pelaku pada tahap penyelidikan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab pada tahapan tersebut aparat masih mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan tidak dapat melakukan penetapan tersangka maupun upaya paksa. ABSTRACT This study aims to analyze the differentiation of a person’s legal position in the criminal justice system in Indonesia along with the juridical implications for status of the perpetrator in stopping the investigation through the restorative justice mechanism. The research method in this study is normative legal research with conceptual and statutory approach. The findings of the study indicate that the criminal justice system adheres to the principle of functional differentiation which gives birth to differences in a person’s legal status at each stage of criminal proceedings. The determination of the status of the perpetrator at the investigation stage creates legal uncertainty because at the stage the authorities are still looking for the existence or not of a criminal event and can’t determine the suspect or coercive efforts.

KONSEP FICTIE VAN ONROEREND GOED TERHADAP KAPAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN Birgita Yuhani Rullivia Karuniawaty; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p03

Kapal adalah benda bergerak karena sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 509-510 KUHPerdata, namun dalam praktiknya sebagaimana dalam Pasal 154 -171 UU Pelayaran, kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak setelah memperoleh status hukum kapal yang meliputi pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal dengan pembebanan jaminan hipotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif hukum positif mengenai konsep hukum berdasarkan toeri fiksi hukum yang dipergunakan sehingga kapal yang adalah benda bergerak diperlakukan sebagai benda tidak bergerak (Fictie van Onroerend Goed) dalam perspektif Undang-Undang Pelayaran serta implikasi hukum terhadap perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma dalam intepretasi UU Pelayaran yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak ketika telah memperoleh penetapan status hukum kapal, serta pertentangan norma dimana menurut KUPerdata Kapal adalah benda bergerak dan dalam UU Pelayaran Kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, terhadap kedua hal tersebut, maka penggunaan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Spesialist Derogate Lex Generalis menjadi jawaban, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang baru mengesampinkan aturan yang terdahulu dan aturan yang bersifat khusus dapat mengesampinkan aturan yang bersifat umum. Rekonstruksi dan penafsiran norma serta harmonisasi hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, bagi kreditur perbankan dan lembaga pembiayaan maritim, mempermudah proses eksekusi jaminan tanpa mengganggu prinsip mobilitas kapal, sehingga ketentuan hukum nasional selaras dengan praktik hukum maritim internasional ABSTRACT Ships are movable objects due to their nature as regulated in Article 509-510 of the Civil Code, but in practice as in Article 154-171 of the Shipping Law, ships are treated as immovable objects after obtaining the legal status of the ship which includes measurement, registration and determination of the ship's nationality with the imposition of a mortgage guarantee. This study aims to normatively analyze positive law regarding the legal concept based on the legal fiction theory used so that ships which are movable objects are treated as immovable objects (Fictie van Onroerend Goed) in the perspective of the Shipping Law and the legal implications of this treatment. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a lack of norms in the interpretation of the Shipping Law which does not explicitly state that ships are treated as immovable objects when they have obtained the determination of the legal status of the ship, as well as conflicting norms where according to the Civil Code Ships are movable objects and in the Shipping Law Ships are treated as immovable objects, for both of these matters, the use of the legal principles of Lex Posterior Derogat Legi Priori and Lex Specialist Derogate Lex Generalis is the answer, so that the provisions of a new legal rule override the previous rules and special rules can override general rules. Reconstruction and interpretation of norms and legal harmonization are needed to guarantee legal protection and certainty for banking creditors and maritime financing institutions, simplify the process of executing guarantees without disrupting the principle of ship mobility, so that national legal provisions are in line with international maritime law practices.

Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris Bagi Penghadap dengan Keterbatasan Fisik Bella Intan Permata Sari; I Made Walesa Putra
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 01 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i01.p12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta oleh penghadap yang menyandang keterbatasan fisik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik. Fokus kajian diarahkan pada upaya menjamin keautentikan akta sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung wawancara terbatas dengan beberapa notaris sebagai penguat analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan penandatanganan akta tetap dapat dilakukan secara sah, tanpa mengurangi nilai keautentikan akta dan tetap menghormati hak-hak penghadap sebagai subjek hukum. Penghadap dengan keterbatasan fisik saat menandatangani akta dan notaris mencatat dengan benar alasan dan bentuk pengganti tandatangan, maka akta tetap sah dan mengikat secara hukum, serta peran notaris dilihat dari peran preventif yakni meneliti secara cermat kondisi fisik dan kecakapan hukum penghadap dan memberikan penjelasan rinci mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang dibuat.

Konsekuensi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Campur Terhadap Kepemilikan Tanah: Dinamika Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Benda Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Made Walesa Putra
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 10 No 01 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i01.p7

Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan kajian analisis terhadap akibat hukum perkawinan campur terhadap kewarganegaaraan dan hak milik atas tanah, dalam kaitannya juga terhadap perjanjian kawin pasca perkawinan campur tersebut dilakukan. Penelitian ini adala h penelitian hukum normatif yang berusaha untuk membahas mengenai permasalahan hukum terkait peristiwa perkawinan campur terhadap kewarganegaraan dan hukum benda secara khusus kepemilikan tanah di Indonesia. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai adanya pertentangan hukum dalam pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia pada konstitusi di Indonesia dengan pengaturan undang-undang terkait kewarganegaraan dan undang-undang pokok agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan Campuran memiliki dampak pada kewarganegaraan dan kebendaan WNI, yang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan mengalami pencampuran harta bersama dengan pasangan WNA. Kemudian, perjanjian perkawinan berlaku apabila tidak bertentangan dengan undang- undang, dibuat dalam bentuk akta notariil serta dapat dibuat kapanpun selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Apabila jual beli dilakukan setelah jual beli atas tanah terjadi, maka pasangan WNI dan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan pisah harta agar pasangan WNI dapat menikmati perolehan hak milik. Perjanjian ini hanya berlaku apabila perolehan tersebut tidak lewat satu tahun. Fungsi penyuluhan hukum notaris diperlukan dalam hal ini.

Co-Authors Adhyaksa Mahasena Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti Ayu Putu Laksmi Danyathi Bella Intan Permata Sari Birgita Yuhani Rullivia Karuniawaty Dahliana Hasan Dewa Ayu Indra Dewi Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gde Made Swardhana Gusti Ayu Era Yusnia I Gede Krisnata I Gede Widnyana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Indah Kusumayuni I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Ketut Triadi Yuliardana I Kadek Mahardika Rangga Dhinata I Ketut Rai Setiabudhi I KETUT SUDANTRA I Made Darma Yudha I Made Tjatrayasa I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Wisnu Nugraha I Putu Wisnu Suartana Putra I Wayan Brahmana Putra I Wayan Suardana Ibrahim R Ida Ayu Indira Widia Pramesti Ida Bagus Surya Darmajaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Indah Erfira Ketut Adi Prasetya Atmaja Marbui Haidi Partogi Marcus Priyo Gunarto Marcus Priyo Gunarto Melsy Yani Binaria Br Kaban Mitia Intansari Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Komang Dian Sukma Nantarini Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Trisna Mayasari Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Desy Pradnya Wati Ni Putu Dias Cahyani Ni Putu Risna Daryani Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Sagung Putri M. E. Purwani Sri Suartini Yundari, Yundari Yuwono Yuwono

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search