Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Media Iuris Vyavahara Duta Vyavahara Duta
I Made Walesa Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI I Gede Widnyana; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.744 KB)

Abstract

This paper, entitled "Excuting Authority by Creditors Against Debtors Fiduciary Assignment in terms of Default". This paper uses the juridical normative analysis methods and approaches to legislation. The presence of Act Number 42 of 1999 regarding fiduciary Guarantee, is expected to create a strong security institution and is able to provide legal certainty for the borrower. However, in implementing, appeared a problem arising in the granting of loans with a guarantee that the debtor did not meet the fiduciary obligations of the debtor do or default. Therefore, this paper describes the implementation of execution by creditors against debtors in terms of fidusisia guarantee default.
INDIKASI TINDAK PIDANA KORPORASI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI (STUDI KASUS PENYIDIKAN PT. BALICON) I Putu Agus Indra Nugraha; Ida Bagus Surya Dharmajaya; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.915 KB)

Abstract

Indications of corporation criminal law region of the Bali Police. On August 172010 Bapepam center based in Jakarta to Bali Police reported that PT. BaliconsultantLife Insurance conduct insurance business without permission of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia since 2008. The purpose of this research is toinvestigate criminal offenses done by the corporation law of the territory of Bali Police,also to know how the Bali Police to determine the corporation as a criminal and who isaccountable in the case of a crime committed by a corporation. In this research, usingempirical legal research, as it approaches the problem from the legislation in force andthe reality that exists in the society. Bali Police identifies action or error done bydirector or head of PT. Balicon an act or fault PT. Balicon accordance with theIdentification Theory. Bali Police, in state of asking the responsibility from director, healso asked PT. Balicon as the corporation to responsible for. This is dealing with thegovernment law No. 2, 1992 and No. 40, 2007.
PENYELESAIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA I Gusti Agung Indah Kusumayuni; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.896 KB)

Abstract

Tenaga kerja anak merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan berbagai macam persoalan.Permasalahan ini akan terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia.Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum pemerintah dalam melindungi tenaga kerja anak serta cara penanggulangan permasalahan tenaga kerja anak dibawah umur di Indonesia. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum empiris.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berbagai masalah yang terjadi seperti pekerja anak ini dikarenakan oleh faktor sosialserta faktor budaya seperti kemiskinan, terputusnya pendidikan dan keterbatasan aparatur pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam menangani para pekerja anak. Oleh karena itu, berbagai cara telah di upayakan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, tapi nyatanya upaya tersebut belum sesuai yang diharapkan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak, dan Pemerintah.
KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI Mitia Intansari; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.623 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi. Dari uraian tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimanakah kedudukan bank pemegang hak tanggungan dalam hal debitur wanprestasi? Dan upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur (bank) dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan? Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskritif, yaitu dengan melihat permasalahan yang ada dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur masalah mengenai kedudukan bank pemegang hak tanggungan. Kesimpulannya kedudukan kreditur dalam perjanjian jaminan Hak Tanggungan adalah memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan mempunyai hak mendahului dalam pelunasan hutang. Kreditur ini disebut sebagai Kreditur Preference. Dan bentuk penyelesaian apabila debitur wanprestasi perjanjian Hak Tanggungan adalah ganti kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING Ni Made Trisna Mayasari; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.717 KB)

Abstract

Alih daya/outsourcing adalah suatu penyerahan pekerjaan terhadap suatu perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban perusahaan. Bisnis seperti ini biasanya dapat menguntungkan para pihak, baik pada perusahaan maupun pada penerima pemborongan pekerjaan serta pekerja/buruh. Karena apapun mengenai outsourcingbaik perusahaan outsourcing maupun pihak pekerja perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Kurangnya pengetahuan hukum dari para pekerja/buruh dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali hak-hak pekerja/buruh dirampas oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA SATUAN RUMAH SUSUN Indah Erfira; I Made Walesa Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.629 KB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Pembangunan rumah susun dan konsumen yang akan membeli dan menempati untuk memperhatikan akan pentingnya status hak atas tanah tempat dibangunnya rumah susun tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari baik bagi investor rumah susun maupun terutama terhadap kepentingan konsumen pembeli rumah susun. Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan menganalisa permasalahan sebagai berikut: Mengapa terjadinya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun? dan Bagaimanakah Pengaturan pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Milik dalam Rumah Susun setelah berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun? Penulisan ini menggunakan metode normative. Kesimpulan yang diperoleh, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta dinamika masyarakat menyebabkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pemberian Rumah Susun dapat dilakukan di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Milik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
IMPLEMENTASI PENGATURAN REHABILITASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR Sagung Putri M. E. Purwani; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi; I Made Walesa Putra
Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p05

Abstract

Artikel ini membahas kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Denpasar dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotikaserta menganalisis implementasi aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotikaoleh BNNK Denpasar. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang mengkombinasikan karakteristik penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan adopsi terhadap model socio-legal researchberkaitan dengan pelaksanaan penelitian lapangan ke BNNK Denpasar dalam rangka menelusuri data, memperoleh informasi dan melakukan wawancara (interview). Artikel ini menyimpulkan bahwa BNNK memiliki kewenangan dalam penerapanrehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan sejumlah Peraturan Kepala BNN. Dalam pelaksanaan kewenangantersebut, BNNK mendapat pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa secara garis besarnya,BNNK Denpasar telah mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika yang dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika, penyediaan tempat rehabilitasi, danpemberian fasilitas transportasi bagi orang yang mengikuti program rehabilitasi di luar Bali.
Pemidanaan Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan) I Made Walesa Putra; Marcus Priyo Gunarto; Dahliana Hasan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p14

Abstract

Article aimed to examine the restriction between tax administration violations with tax crimes in order to prevent or minimize disparities in tax law enforcement, for more objective and have legal certainty in distinguishing or determining to what extent a violation of tax administration provisions classified as a tax crime. The type of research is normative research with a statutory and consept approach. The results of study indicated that the restriction of a tax administration violation committed by a taxpayer therefore, it can become a tax crime is based on whether it has fulfilled the formulation of offense element in Article 38, Article 39, and Article 39A of the Tax Law (UU KUP). Beside the fulfillment of the article formulation, there is a policy of the tax authorities or law enforcement officers in accordance with the Tax Law, which is very decisive to become a criminal act by prioritizing the principles of taxation, administrative penal law by the ultimum remedium character. The policy concerns the authority to stop cases in the process of examining preliminary evidence and stopping investigations, to be resolved administratively by paying the repayment added with fine. Even if criminal law is enforced, fines are prioritized over imprisonment or confinement, as the benefit principle is prioritized in tax law enforcement. Penulisan artikel bertujuan mengkaji batasan pelanggaran administrasi perpajakan dengan tindak pidana pajak, sehingga dapat mencegah ataupun meminimalisir disparitas penegakan hukum perpajakan agar lebih objektif dan berkepastian hukum dalam membedakan ataupun menentukan sejauh mana suatu pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dapat menjadi tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menjelaskan bahwa batasan suatu pelanggaran administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat menjadi suatu tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan apakah telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP. Disamping pemenuhan rumusan pasal tersebut, ada kebijakan fiskus ataupun aparat penegak hukum sesuai UU KUP yang sangat menentukan untuk menjadi tindak pidana dengan mengedepankan prinsip perpajakan, administrative penal law yang karakternya ultimum remedium. Kebijakan tersebut, menyangkut kewenangan untuk menghentikan perkara pada proses pemeriksaan bukti permulaan dan penghentian penyidikan, untuk dapat diselesaikan secara administratif dengan membayar pelunasan ditambah denda. Bahkan jika dilakukan penegakan hukum pidana maka sanksi pidana denda diprioritaskan daripada penjara maupun kurungan, sebagaimana asas kemanfaatan yang lebih diutamakan dalam penegakan hukum perpajakan.
ASPEK-ASPEK HUKUM KELUARGA DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN I Ketut Sudantra; I Made Walesa Putra; Yuwono Yuwono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.079 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p05

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Peraturan-peraturan tersebut lazim disebut awig-awig desa pakraman. Penelitian dilakukan terhadap sembilan awig-awig desa pakraman yang mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab ini mengatur hubungan antara sesama manusia khususnya kehidupan bersama dalam keluarga.  Aspek-aspek hukum yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) prihal perkawinan (indik pawiwahan), (2) prihal perceraian (indik nyapian), (3) prihal anak keturunan (indik sentana), dan (prihal pewarisan (indik warisan).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA, STUDI DI DESA CAU BELAYU, KECAMATAN MARGA, KABUPATEN TABANAN, PROPINSI BALI I Made Walesa Putra; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p01

Abstract

Korupsi sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara, masyarakat dan orang-perorangan, tergolong white collar crime merupakan musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkotika, dan terorisme. Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penegakan hukum (represif) namun langkah pencegahan harus lebih diutamakan. Dana Desa bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-programnya, sehingga perlu dilakukan pencegahan penyelewengan dalam pemanfaatannya termasuk juga di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian melalui wawancara mendalam terhadap objek penelitian. Hasil penelitian pemahaman warga Desa Cau Blayu masih sangat minim tentang tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi khususnya sehubungan pengelolaan dana desa. Ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui pada kenyataannya di lapangan oleh Masyarakat serta Perangkat Desa Cau Blayu sehubungan pengelolaan dana desa serta pada khususnya sebagai upaya pencegahan korupsi penggunaan dana desa, namun dengan pengelolaan dana desa yang baik, transparan, dan akuntable sesuai dengan ketentuan perundang-undang didukung peran serta masyarakat mengawasi dan melaporkan penyelewengannya, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitarnya.
Co-Authors Adhyaksa Mahasena Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti Ayu Putu Laksmi Danyathi Dahliana Hasan Dewa Ayu Indra Dewi Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gde Made Swardhana I Gede Krisnata I Gede Widnyana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Indah Kusumayuni I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Ketut Triadi Yuliardana I Ketut Rai Setiabudhi I KETUT SUDANTRA I Made Darma Yudha I Made Tjatrayasa I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Wisnu Nugraha I Putu Wisnu Suartana Putra I Wayan Brahmana Putra I Wayan Suardana Ibrahim R Ida Bagus Surya Darmajaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Indah Erfira Ketut Adi Prasetya Atmaja Marbui Haidi Partogi Marcus Priyo Gunarto Marcus Priyo Gunarto Mitia Intansari Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Trisna Mayasari Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Desy Pradnya Wati Ni Putu Risna Daryani Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Sagung Putri M. E. Purwani Sri Suartini Yundari, Yundari Yuwono Yuwono