Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Media Iuris Vyavahara Duta Vyavahara Duta
I Made Walesa Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ni Putu Risna Daryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memperihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktifitas manusia yang mengekploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara ,tanah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta kekaburan norma mengenai pengaturan dumping limbah B3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif analitis dengan teknik argumentatif. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai Lingkungan Hidup dalam UU No 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan agar kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kebijakan kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Perspektif Hukum Pidana
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Polresta Denpasar) Dewa Ayu Indra Dewi; Gde Made Swardhana; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan masyarakat untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, namun penggunaan senjata tajam secara melawan hukum merupakan suatu kejahatan. Kasus penyalahgunaan senjata tajam di Kota Denpasar sendiri mengalami naik turun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Adapun yang dibahas yaitu faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat di Kota Denpasar. Tujuan umum untuk mengetahui secara jelas apa yang membuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Kota Denpasar dari tinjauan kriminologis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat di Kota Denpasar ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor kepadatan penduduk, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan upaya penanggulangan secara preventif yaitu penyuluhan, patroli dan razia-razia ketempat yang rawan akan kejahatan dan upaya penanggulangan secara represif yaitu penangkapan dan penyidikan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut, Faktor terbesar dari penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah secara preventif dan represif dengan melibatkan individu, masyarakat dan kepolisian.
TINJAUAN MENGENAI SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti; Ibrahim R; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka seperti contoh peredaran narkotika yang berdampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan yang diangkat mengenai pengaturan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan konsep sanksi rehabilitasi tersebut dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis hukum positif yang berlaku. Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. System pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep Rancangan KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan double track system (antara pidana dan tindakan) sehingga di dalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan). Peraturan mengenai sanksi rehabilitasi masih belum ada pengkategorian lamanya seseorang harus menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi dalam pembaharuan hukum pidana ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang bersangkutan. Kata kunci: Jangka waktu, Rehabilitasi, Penyalahgunaan, Nakotika
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana; I Gusti Ketut Ariawan; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemilu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorang melainkan dapat juga dilakukan oleh korporasi. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khususnya ketentuan Pasal 303, 304, 306, dan 307 UU No. 8 Tahun 2012 masih terdapat kekaburan norma terkait penentuan pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi dan juga masih terdapat permasalahan dalam penegakkan pertanggungjawaban korporasi di masa akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep hukum. Sumber hukum yang ada dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik diskriptif, teknik sistematisasi dan teknik evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemilu dapat dipedomani peraturan perundang-undangan lain yang terkait korporasi dan ketentuan umum Rancangan KUHP dapat menjadi pedoman penegakkan pertanggungjawaban korporasi di masa akan datang.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN I Gusti Ngurah Ketut Triadi Yuliardana; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai hak tersangka dengan mengangkat judul“Perlindungan Hukum Atas Hak Terhadap Tersangka Di Tingkat Penyidikan”.Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukumterhadap hak tersangka dan juga pengaturan sanksi terhadap pihak penyidik yaitu pihakkepolisian yang telah melakukan kekerasan. Tersangka sebagai seorang manusia memilikihak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi, hak tersebut juga berlaku didalam sebuahpenyidikan oleh oknum polisi. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan aparat kepolisianmerupakan tindakan yang melanggar kode etik penyidik, atas perbuatan tersebut oknumpolisi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, maupun disiplin polisi.Indonesia juga telah memiliki aturan yang digunakan sebagai perlindungan hukum atas hakterhadap tersangka. Penulisan ini dilakukan secara normatif dengan melakukan pendekatanundang-undang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG Ni Putu Desy Pradnya Wati; Ibrahim R; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam di dalam laut, salah satunya adalah terumbu karang. Terumbu karang sebagai ekosistem yang dilindungi mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, termasuk ulah manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai penanggulangan kerusakan terumbu karang serta pertanggungjawaban pidananya terhadap pengembalian kerusakan terumbu karang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, yang dikaji dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanggulangan terhadap kerusakan terumbu karang terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang ada berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan kerusakan terumbu karang. Agar kerusakan tidak berlanjut, harus adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pengembalian kerusakan terumbu karang yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kepada pelaku pengrusakan terumbu karang diberikan penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda yang terdapat pada ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengembalian, Kerusakan, Terumbu Karang
PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KERUSUHAN I Made Juliarta; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pemberian Kompensasi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kerusuhan”. Latar belakang karya ilmiah ini adalah belum adanya instrumen perlindungan hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan jelas memberikan perlindungan terhadap korban kerusuhan, khususnya mengenai pemberian kompensasi. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban khususnya korban kerusuhan melalui pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan terhadap korban kerusuhan di Indonesia.Kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu pengaturan kompensasi dalam hukum positif Indonesia hanya diberikan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme.Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terkait kompensasi perlu adanya pengkajian mengenai konsep kompensasi, korban yang berhak memperoleh kompensasi, dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
PENANGGULANGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEDOPHILIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Ni Putu Asti Ariningsih; Gde Made Swardhana; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pedophilia masih marak terjadi di Indonesia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor dalam kasus ini. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor pendorong penyebab dari pedophilia dan kendala maupun upaya dalam penanggulangan tindak pidana pedophilia di wilayah Kepolisian daerah Bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis hukum dan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah faktor penyebab terjadinya pedophilia karena pelaku memiliki kelainan seksual ataupun trauma di masa lalu. Upaya pencegahannya ada tiga, yaitu dengan peningkatan kinerja kepolisian, bekerjasama antara Kepolisian, TNI, masyarakat dan dengan penerapan perundang-undangan.
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DENPASAR Marbui Haidi Partogi; Ida Bagus Surya Darmajaya; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Correctional system is held in order to establish prisoners to be fully human, awareof the error, improve themselves, and not repeat the criminal offense that can be acceptedby society, can actively participate in the development, can live reasonably as good citizensand responsible . Inside the prison inmates are entitled to a reduction in future criminal orremission, Assimilation, Leave Visiting Family and Parole and leave Toward Free. Thepurpose of this study is to describe the implementation of parole and things that hinder theimplementation of parole in an effort resocialization. The type of research used theempirical research. Implementation parole descriptively according to the Regulation of theMinister of Law and Human Rights No. 21 Year 2013 on Terms and Procedures for theImplementation of Assimilation, parole, leave Towards Free, and leave Conditional. In theimplementation of parole are the barriers like not having a guarantor, disciplinary offenses,the lack of correctional employees, and given the lack of adequate budget.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DIBUAT TIDAK DENGAN BENTUK TERTULIS Sri Suartini; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.725 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as “Legal Implications of Periodical Contractual Unwritten Agreement (PKWT)". This paper shall apply normative legal research and statutory approach with the aims knowing the form of agreement and its unwritten legal implication. Contractual relationship existed among entrepeneur and employee shall be based upon working contract. It shall be made in either written or unwritten form. However, within the circumstances of such unwritten contract, such the contract shall be classified into Uncertain Periodical Agreement.
Co-Authors Adhyaksa Mahasena Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti Ayu Putu Laksmi Danyathi Dahliana Hasan Dewa Ayu Indra Dewi Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gde Made Swardhana I Gede Krisnata I Gede Widnyana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Indah Kusumayuni I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Ketut Triadi Yuliardana I Ketut Rai Setiabudhi I KETUT SUDANTRA I Made Darma Yudha I Made Tjatrayasa I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Wisnu Nugraha I Putu Wisnu Suartana Putra I Wayan Brahmana Putra I Wayan Suardana Ibrahim R Ida Bagus Surya Darmajaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Indah Erfira Ketut Adi Prasetya Atmaja Marbui Haidi Partogi Marcus Priyo Gunarto Marcus Priyo Gunarto Mitia Intansari Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Trisna Mayasari Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Desy Pradnya Wati Ni Putu Risna Daryani Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Sagung Putri M. E. Purwani Sri Suartini Yundari, Yundari Yuwono Yuwono