Articles
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ayu Diah Cintyadewi]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3183-3190
<![CDATA[Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (access to justice). Asas equality before the law menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah 1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas? 2. Apa saja faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah dari regulasi yang ada pelaksanaannya di masyarakat sudah optimal atau belum, dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[SEMINAR EDUKASI PENTINGNYA POLA ASUH ANAK OLEH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI LPKA KELAS II KERANGASEM ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Made Jayantara]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1291-1298
<![CDATA[Di era kemajuan teknologi banyak terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Semakian pesaatnya kemajuan teknologi membuat perubahan akan budaya dan keadaan masyarakat peran strategis orangtua dalam pembentukan pola asuh menjadi isu strategis saat ini tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua mampu membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang tentunya mampu membahayakan keberadaan anak  Peran keluarga sangat penting dalam pola pembentukan karakter karan a anak akan menirukan yang ada disekitarnya jika tidak ada pembatasan akan tontonan yang edukatif mampu membuat anak mencoba melakukan hal yang sesuai akan tayangan di tonton. Anak mampu melakukan tindak pidana dilihat dari faktor orang tua , keluarga, ekonomi dan Pendidikan . Hal ini tentu menjadikan perhatian orang tua melihat anak sebgai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak dimuat dalam Pasal 28 B UUD 1945.Menjadi permasalahan 1 peratama bagaimana peran keluarga dalam pembentukan karater anak ? dan kedua bagaima perlindunga negara terhadap anak dalam persepektif Hukum?. Tujuan Pengabdian masyarakat diadaan agar memberikan eduksi terhadap Narapidana tidak menggulangi kesalahan, membangun karakteristik yang bertanggung jawab dan memberikan edukasi akan pentingya hukum ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PN DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Mitha Sakarani]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3199-3204
<![CDATA[Pengadilan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terwujud dengan baik. Pengimplementasian mediasi untuk mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur mengenai ketentuan mediasi di Pengadilan. Implementasi mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keseriusan, kesungguhan, dan ittikad baik para pihak dan bahwa penyelesaian perkara perdata jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, iktikad baik para pihak dan keahlian mediator menjadi penting. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034
<![CDATA[Pengabdian Masayarakat ini mentitik beratkan pada adanya penyuluhan tentang peran serta Generasi milineal dalam memajukan Desa Wisata sebagai  pariwisata yang berkelanjutan sehingga mampu menumbus Dunia Internasional. Keberadaan   pariwisata Indonesia yang bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya alam serta hubungan antar manusia. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan bertujuan mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesaia. , Peran serta generasi Milineal sangat diperlukan dalam penyelenggaran desa wisata ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu Tahap producer, proses dan produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam kegiatan ini melibatkan  100 orang ada Masyarakat Desa Kenderaan, Kepala Desa Kenderan, Aparat Desa Kenderan dan Mahasiswa .Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pendampingan secara langsung dengan peserta. Hasil dilangsungkan kegiatan ini masyarakat memahami perlunya ada Desa Wisata dalam memajukan perwujudan peningakatan kehidupan Desa]]>
<![CDATA[Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sintiya Puspitasari]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ketut Elly Sutrisni]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601
<![CDATA[The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Ni Made Ayu Sukma Rindyartini]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602
<![CDATA[The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Dwi Indah Jayanti]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ketut Elly Sutrisni]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603
<![CDATA[Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Merek Terkait Riview Negatif Food vlogger Di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Dela Andiniyanti]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.637
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap reputasi merek akibat riview food vlogger di media sosial. Permasalahan ini penting seiring meningkatnya pengaruh food vlogger dalam membentuk citra produk kuliner. Kasus antara Clairmont Patisserie dan food vlogger Codeblu menggambarkan konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi merek di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 6 huruf b UUPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa review negatif masih termasuk bentuk kebebasan berekspresi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta dan itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta pedoman etik dalam penyampaian ulasan di media sosial.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Praktik Overcharge Pada Transportasi Online di Indonesia ]]>
<![CDATA[Made Widya Dewi Wedayanti]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Komang Satria Wibawa Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.642
<![CDATA[Praktik overcharge dalam layanan transportasi online merugikan wisatawan, terutama di destinasi pariwisata Indonesia. Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai konsumen terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang menjamin hak atas transparansi tarif, keamanan, dan kompensasi. Praktik overcharge dilarang dengan ancaman sanksi administratif hingga Rp200 juta dan pidana penjara hingga lima tahun, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar wisatawan, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising ]]>
<![CDATA[Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana]]>;
<![CDATA[Putu Eva Ditayani Antari]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649
<![CDATA[Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.]]>
