Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital Novran Aleksander Wowiling; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.866

Abstract

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Bagus Gede Ari Rama; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana; Komang Satria Wibawa Putra; Kadek Julia Mahadewi; Made Sinthia Sukmayanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR I Putu Edi Rusmana; Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Made Sinthia Sukmayanti; Rafika Amalia; Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Kadek Julia Mahadewi; Rafika Amalia; I Gede Sadia Dwi Ratmaja; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
Constitutional responsibility of political parties as pillars of democracy in the perspective of Indonesian constitutional law Putu Wahyu Widiartana; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1447

Abstract

Democracy is a fundamental principle within the Indonesian state system as reflected in the 1945 Constitution (UUD 1945), where political parties play a key role as a pillar in bridging the people and the government. The constitutional responsibility of political parties within the Indonesian constitutional system encompasses not only compliance with the law but also moral and ethical aspects in realizing a clean, transparent, and accountable government. This study aims to examine the regulation of the constitutional responsibility of political parties from the perspective of Indonesian constitutional law, as well as the relationship between this responsibility and the quality of democracy that is fostered. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and documentary study approaches. The analysis is conducted qualitatively to explore the understanding of the implementation of the constitutional responsibility of political parties and its impact on the quality of democracy. The findings indicate that, although clear legal provisions exist regarding the role of political parties, their implementation still faces significant challenges, such as the practice of money politics and the pragmatic tendencies of parties. Therefore, stricter supervision is necessary to ensure that political parties fulfill their constitutional responsibilities effectively, thereby improving the quality of democracy in Indonesia. This study is expected to contribute to the development of constitutional law theory and practice, as well as strengthen the role of political parties in reinforcing Indonesia's democratic system.