Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Transparansi Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Bagus Gede Ari Rama
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital Novran Aleksander Wowiling; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.866

Abstract

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Bagus Gede Ari Rama; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana; Komang Satria Wibawa Putra; Kadek Julia Mahadewi; Made Sinthia Sukmayanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR I Putu Edi Rusmana; Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Made Sinthia Sukmayanti; Rafika Amalia; Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Kadek Julia Mahadewi; Rafika Amalia; I Gede Sadia Dwi Ratmaja; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
Constitutional responsibility of political parties as pillars of democracy in the perspective of Indonesian constitutional law Putu Wahyu Widiartana; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1447

Abstract

Democracy is a fundamental principle within the Indonesian state system as reflected in the 1945 Constitution (UUD 1945), where political parties play a key role as a pillar in bridging the people and the government. The constitutional responsibility of political parties within the Indonesian constitutional system encompasses not only compliance with the law but also moral and ethical aspects in realizing a clean, transparent, and accountable government. This study aims to examine the regulation of the constitutional responsibility of political parties from the perspective of Indonesian constitutional law, as well as the relationship between this responsibility and the quality of democracy that is fostered. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and documentary study approaches. The analysis is conducted qualitatively to explore the understanding of the implementation of the constitutional responsibility of political parties and its impact on the quality of democracy. The findings indicate that, although clear legal provisions exist regarding the role of political parties, their implementation still faces significant challenges, such as the practice of money politics and the pragmatic tendencies of parties. Therefore, stricter supervision is necessary to ensure that political parties fulfill their constitutional responsibilities effectively, thereby improving the quality of democracy in Indonesia. This study is expected to contribute to the development of constitutional law theory and practice, as well as strengthen the role of political parties in reinforcing Indonesia's democratic system.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum I Made Dwi Aya Praditya; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1623

Abstract

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.
Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4684

Abstract

Abstrak Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Bebahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkunan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disedikan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikelurkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat.Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah. Kata Kuci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan Abstract The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Bebahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations. Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb) Dinda Adnya Silvia; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Ayu Putri Sukadana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7350

Abstract

ABSTRAKSIIndonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahanterkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidakhanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengandimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Darilaporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satukasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatatada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruhIndonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan,data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agrariameningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitansertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, sertamengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitansertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yangberfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturanperundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitandengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis danadministrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukansebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli waisyang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkanberdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkansengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
Analisis Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia Evita Ai Takeshita Simanjutak; Ni Putu Sawitri Nandari; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2007

Abstract

The inconsistency in judicial reasoning regarding trademark disputes in Indonesia, particularly in determining similarity and bad faith, raises concerns about legal certainty and protection. This study aims to critically analyze the ratio decidendi of the Supreme Court Cassation Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 and examine its implications for trademark law enforcement. The research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis of legal materials and judicial considerations. The findings indicate that the judges primarily relied on formal parameters, such as similarity in essence and indications of bad faith, while insufficiently addressing substantive aspects, including consumer protection and the broader objectives of trademark law. Furthermore, the interpretation of well-known trademark criteria and evidentiary standards appears inconsistent, potentially leading to divergent applications in future cases. This decision strengthens legal protection for trademark owners but also highlights the need for more coherent and comprehensive judicial reasoning. Therefore, improving interpretative guidelines and strengthening analytical approaches in judicial decision-making are essential to ensure greater legal certainty, fairness, and effectiveness in trademark law enforcement in Indonesia.
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Eksploitasi Sumber Daya Genetik (SDG) oleh Pihak Asing di Indonesia Gadis Penta Listaryadi; Putu Eva Ditayani Antari; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6751

Abstract

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki sumber daya genetik (Genetic Resources/GR) yang melimpah, tetapi tetap rentan terhadap biopiracy dan eksploitasi oleh pihak asing tanpa pembagian manfaat yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator penentu sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi oleh entitas asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya genetik secara hukum ditentukan berdasarkan tiga indikator kumulatif, yaitu asal bahan biologis yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; keberadaan unit fungsional hereditas; serta nilai aktual atau potensial. Perlindungan preventif mencakup kewajiban pengungkapan asal dalam permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta penerapan Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT) berdasarkan Protokol Nagoya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013). Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan hukum terhadap biopiracy, pembatalan paten asing yang diperoleh secara melawan hukum, serta tuntutan Access and Benefit-Sharing (ABS) yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan kerangka hukum sui generis yang terintegrasi, digitalisasi basis data sumber daya genetik nasional, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat untuk menjaga kedaulatan keanekaragaman hayati dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ayu Diah Cintyadewi Dela Andiniyanti Dewa Ayu Putri Sukadana Dinda Adnya Silvia Evita Ai Takeshita Simanjutak Gadis Penta Listaryadi I Gede Agus Kurniawan I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Made Dwi Aya Praditya I Nyoman Bagiastra I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Dwi Indah Jayanti Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Made Jayantara Made Sinthia Sukmayanti Made Widya Dewi Wedayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Nofianti Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Ayu Sukma Rindyartini Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Mitha Sakarani Ni Putu Arsita Suradnyani Putri Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sintiya Puspitasari Novran Aleksander Wowiling Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Tania Novelin Windi Dianti Agustin