Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Indonesian Journal of Dialectics Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Media Iuris Indonesian Comparative Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata Cepalo Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains RechtIdee SASI Journal of Law and Legal Reform Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Sonny Dewi Judiasih
Universitas Padjadjaran
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
PERGESERAN NORMA HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL Sonny Dewi Judiasih; Natalia Karelina; Purri Trirani; Zeira Nabilla; Noer Andini Januariska; Afifah Syakira
RechtIdee Vol 16, No 1 (2021): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676

Abstract

AbstractIn patrilineal system, the familial line is descended from the male side of the family, whereas the female could not be regarded as the heir to the family. This study aims to analyze the change of the norms in patrilineal inheritance system, using legal normative research mainly from literature studies. The result of this study shows that there is a change  towards the recognition of the rights of widows and female descendants in terms of inheritance. It is mainly caused by some aspects, such as religions, lifestyles, which weaken the communal attachment, and the increase of women’s roles within the family. However, the changes of the norms is not broadly applied for the whole patrilineal indigenous people, but only within certain groups, in line with the persuasive force of jurisprudence which is acknowledged in Indonesia.Keywords: Adat Law, Inheritance Customary Law, Patrilineal Inheritance Customary LawAbstrakSistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem kekerabatan patrilineal murni menjadikan anak laki-laki sebagai anak waris dari pihak bapak, sedangkan anak perempuan tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada terdapat perubahan sosial budaya serta pandangan atas kedudukan laki-laki dan perempuan dalam dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Penelitian dalam rangka membuat artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran corak/norma hukum waris adat patrilineal sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengutamakan penelusuran data literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi pergeseran norma hukum waris adat dalam masyarakat patrilineal yang mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan janda sebagai pihak yang berhak atas harta warisan suaminya. Pergeseran tersebut didasarkan pada beberapa aspek seperti pengaruh agama, perkembangan gaya hidup yang mengakibatkan menurunnya ikatan komunal, dan peningkatan peran perempuan di dalam keluarga patrilineal. Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal tersebut tidak terjadi secara menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat adat patrilineal, akan tetapi hanya terjadi di beberapa kelompok/kalangan tertentu saja tergantung pada perkembangan budaya serta kebutuhan dari kalangan yang bersangkutan sesuai dengan prinsip persuasive force of precedent yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat Patrilineal 
Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tajqia Qalbu Rahayu; Sonny Dewi Judiasih; Linda Rachmainy
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1005

Abstract

Tujuan pengangkatan anak, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat yang tidak melaksanakan tujuan tersebut dan sudah tidak mampu secara ekonomi dan sosial dapat terjadi pembatalan akta pengangkatan anak. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 840/PDT.G/2018 PA. BJN yang mengajukan gugatan adalah orang tua kandung terhadap orang tua angkat yang telah mengangkat anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang membatalkan akta pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap status anak angkat. Putusan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan akta pengangkatan anak terhadap status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian desktriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis adalah yuridis kualitatif agar hasil yang didapatkan berupa data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum pembatalan akta pengangkatan anak dihubungkan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah kepentingan terbaik bagi anak dan syarat orang tua angkat yang harus mampu secara ekonomi dan sosial tidak lagi sesuai karena kendala secara ekonomi. Akibat hukum terhadap status anak angkat dihubungkan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah anak statusnya tetap menjadi anak kandung sehingga terjadi peralihan hak dan kewajiban dari orang tua angkat kembali kepada orang tua kandung.
Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Indonesian Comparative Law Review Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v6i1.19655

Abstract

Extramarital-children refer to children who are born outside the marriage. The position extramarital-children are legally vulnerable and therefore needs attention. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU- VIII/2010 recognizes the legal status of extramarital children against their biological fathers as long as their genetic relationship can be proven by way of DNA testing and supported with other evidence. This study aims to examine the inheritance right of the extramarital-children, especially after the issuance of the mentioned Constitutional Court Decision. This normative legal research employs statutory, case and comparative approaches.  Although the focus of this study is more on the legal development in Indonesia, however, this paper also provides a comparative analysis with some other countries, especially with regard to the utilization of the DNA Testing for legal purposes. The results show that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2020 does not address the inheritance right of extramarital-children and therefore they cannot inherit each other from their biological fathers. In regard to inheritance, this issue will be referred to the existing law of inheritance.
Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.7471

Abstract

This article analyzes aspects of family law in terms of inheritance of extramarital-children, from legality to implementation, and the role of judicial institutions in protecting the inheritance rights of extramarital-children who have the status of legal children after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, whose existence was rejected by their biological father. An out-of-wedlock child designated as a legal child is entitled to civil rights from his father, ensuring the fulfillment of the rights of extramarital-children is the responsibility of the parents, governments, and the state. The purpose of this article is to raise awareness and optimize the implementation of the protection of the inheritance rights of extramarital-children who have been determined as legal children by the court as parties. This article uses normative research by referencing several inheritance laws and regulations in force in Indonesia and factual facts. Two approaches are used, the statutory and conceptual, to obtain the desired research results. The findings showed that extramarital-children who were not recognized by the biological father did not have the right to inherit with the biological father as well as the father's family because they did not have a sexual relationship. The Constitutional Court decision only provides space for the recognition of extramarital-children, but the issue of inheritance is returned to the inheritance law in force in Indonesia. Because of their weak position, extramarital-children must be given protection to ensure the fulfillment of children's rights through the provision of mandatory wills from fathers who do not recognize them.
LEGAL PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE IN CHILD MARRIAGE Dewi Judiasih, Sonny; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1628

Abstract

The aim of law enforcement is none other than to ensure that legal subjects obtain every right. One law enforcement that must be considered is in the field of family law in marriage law. Marriage of children under the age of 18 is vulnerable to domestic violence. This research will enforce legal protection against domestic violence in child marriages, whether legalized by the state or child marriages carried out through sirri marriages.. The method used is juridical qualitative with a descriptive approach and the data is processed in a qualitative juridical manner. The results of the study show that there are differences in the legal protection of victims of domestic violence in sirri child marriages. Legal child marriage and obtaining marriage dispensation can be protected by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and other relevant laws and regulations. Meanwhile, the protection of domestic violence in a sirri / unregistered child marriage can only be subject to the Criminal Code and Law No. 35 of 2014 concerning Child protection.
SDG'S IN FAMILY LAW: THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON THE QUALITY OF CHILDREN'S EDUCATION IN THE FAMILY Turnip, Luisa Oktaviana; Judiasih, Sonny Dewi; Yuanitasari, Deviana
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i2.9371

Abstract

Men and women based on the influence of social culture of society (social construction) by not looking at biological types in equality. Gender differences, which in turn give birth to gender roles, are actually not a crucial problem, as long as they do not cause gender inequalities. However, the reality in society shows that gender differences have created various forms of inequality or injustice, both for men and especially for women. Equal and fair gender relations between parents related to child care and education in the family affect the quality of children's education. So far, the role of women (mothers) in assisting children's education is more than men. School selection and other education are often delegated to women. Family law can also influence the educational priorities of girls and boys. Some cultural norms may direct boys to get a better education than girls, which ultimately impacts on their future employment opportunities and quality of life. In addition, family law also plays a role in determining employment opportunities for women. In Indonesia, there are significant differences in employment opportunities between men and women. Traditional norms and practices still restrict women from engaging in formal employment, especially after marriage or having children. This is closely related to family law provisions that assign women traditional roles as mothers and housekeepers. This research is an empirical-normative legal research. The results of this research state that: First, that in a society with a patrilineal kinship system in a neighborhood in Medan there is still a low level of understanding and implementation of gender equality. Second, the gender inequality that still occurs especially in patrilineal societies affects the quality of education that is unequal between genders and worsens the quality of education and labor in Indonesia. In Indonesia, there are significant differences in employment opportunities between men and women. Traditional norms and practices still restrict women from engaging in formal employment, especially after marriage or having children. This is closely related to family law provisions that assign women traditional roles as mothers and housekeepers..
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN UPAYA NOTARIS MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN Nadia Putri, Respati; Dewi Judiasih, Sonny; Anisa Lubis, Nanda
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3353

Abstract

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed.  The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties.  The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK ISTERI DI INDONESIA Judiasih, Sonny Dewi; Salim, Elycia Feronia
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The protracted pandemic caused by Covid-19 pandemic apparently, as observed in several regions in Indonesia, caused a significant increase in number of divorces initiated by women. In this paper, the author seeks to analyse this socio-legal phenomenon in comparison to similar situation occuring in other countries. Using a juridical-sociological and comparative law approach, the author seeks to identify what factors determines the decision to file a divorce and to what extent the Pandemi, significantly impacting macro economic as well as family economics influence the existing divorce rate.
Comparison of Kerta Desa Bali and Malaysian Indigenous Court Karwiyah, Karwiyah; Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar
SASI Volume 30 Issue 4, December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i4.2322

Abstract

Introduction: Customary courts are institutions of dispute resolution that are alive and well in customary societies. Indonesia, which is not much different from Malaysia, has a similar culture and has customary courts. Kerta desa Bali is one of Indonesia's customary courts at the village level and in Malaysia there are indigenous court.Purposes of the Research: This research paper will discuss the comparison of kerta desa Bali courts and Malaysian indigenous court.Methods of the Research: This research uses a normative juridical approach. The research specification is descriptive analytical, namely by describing and comparing of kerta desa Bali and Malaysian indigenous court which are associated with regulations, legal theories, and community customs. The research stages use primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection methods carried out through literature studies.Results of the Research: Kerta desa Bali sought to resolve disputes through deliberation and peace, although customary courts were not included in the judicial system, but did not absolutely reject dispute resolution mechanisms through customary courts. Meanwhile, Malaysia emphasizes that there are three judicial systems, namely district courts, sharia courts, and indigenous courts in Sabah and Sarawak, which have structures and according to the customs of the indigenous population.
Co-Authors Afifah Syakira Agitha Putri Andany Hidayat Ainun Yusri Dwiranti Aldani Katya Anisa Lubis, Nanda Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Arinka Pinabiila Husna Artiana, Maureen Maysa Assalihee, Muhammadafefee Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Betty Rubiati Betty Rubiati Betty Rubiati Cynthia Kurniawan D. Andra, Vini Aprila Dede Kania Deviana Yuanitasari Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Elycia Feronia Salim Elycia Feronia Salim Firsty Anandini Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Husna, Arinka Pinabiila Inayatillah, Revi Julianto, Aldi Karwiyah, Karwiyah Lestari, Putri Wartina Levana Safira Linda Rachmainy Luh Putu Sudini Luh Putu Sudini Nadia Putri, Respati Natalia Karelina Nazmina Asrimayasha Nugraha Noer Andini Januariska Nyulistiowati Suryanti Pinabiila, Arinka Purri Trirani Rajamanicham, Ramalinggam Ratu Chairunissa Regita, Emia Revi Inayatillah Rifny Meirizka Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salim, Elycia Feronia Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Dajaan Susilowati Suparto Dajaan, Susilowati Suparto Tajqia Qalbu Rahayu Turnip, Luisa Oktaviana Zeira Nabilla